Halaman baru
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
- 8 Januari 2025 07.52 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023/dasar hukum (riw | sunting) [1.944 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (...')
- 8 Januari 2025 07.51 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023/konsideran (riw | sunting) [517 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Ak...')
- 8 Januari 2025 07.49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 (riw | sunting) [888 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.862, 2023 KEMENDAGRI. Hak Akses. Pemanfaatan Data Kependudukan. Perubahan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, {{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023/...')
- 7 Januari 2025 18.21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 (riw | sunting) [947 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, {{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/konsideran}} {{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/dasar hukum}} MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KE...')
- 7 Januari 2025 18.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/penutup (riw | sunting) [329 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi 'Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2019 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA')
- 7 Januari 2025 18.19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/batang tubuh (riw | sunting) [45.536 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM| {{Perundangan pasal2|1| Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan ora...')
- 7 Januari 2025 18.18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/dasar hukum (riw | sunting) [1.733 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon...')
- 7 Januari 2025 18.17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/konsideran (riw | sunting) [1.095 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 79 ayat (4) serta Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu mengatur pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pemanfaatan data kependudukan...')
- 7 Januari 2025 14.54 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024/batang tubuh (riw | sunting) [14.399 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan pasal2|1| Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Bupati adalah Bupati Malang. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang. }} {{Perundangan pasal2|2| APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp4.734.425.715.285,00 bertambah sebesar Rp228.483.160.424,00,...')
- 7 Januari 2025 14.53 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024/dasar hukum (riw | sunting) [9.125 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Unda...')
- 7 Januari 2025 14.52 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024/konsideran (riw | sunting) [281 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan PeraturanDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2024; }}')
- 7 Januari 2025 14.35 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023/batang tubuh (riw | sunting) [1 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan pasal2|1| Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Bupati adalah Bupati Malang. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang. }} {{Perundangan pasal2|2| APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp4.734.425.715.285,00 bertambah sebesar Rp228.483.160.424,00,...')
- 7 Januari 2025 14.34 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023/dasar hukum (riw | sunting) [1 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Ta...')
- 7 Januari 2025 14.33 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023/konsideran (riw | sunting) [1 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan PeraturanDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2024; }}')
- 7 Januari 2025 13.41 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024/dasar hukum (riw | sunting) [8.588 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Unda...')
- 7 Januari 2025 13.41 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024/konsideran (riw | sunting) [300 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; }}')
- 7 Januari 2025 13.32 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024/penutup (riw | sunting) [480 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '<center> Ditetapkan di Kepanjen pada<br/>tanggal 15 Juli 2024<br/> <br/> '''BUPATI MALANG,'''<br/> <br/> ttd.<br/> <br/> SANUSI<br/> <br/> Diundangkan di Kepanjen pada<br/>tanggal 15 Juli 2024 <br/><br/> '''Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,'''</br> <br/> '''ttd.'''<br/> <br/> '''NURMAN RAMDANSYAH'''<br/> <br/> Berita Daerah Kabupaten Malang<br/> Tahun 2024 Nomor 2 Seri A<br/> <br/> NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 90-2/2024. </center>')
- 7 Januari 2025 07.04 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024/batang tubuh (riw | sunting) [8.461 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan pasal2|1| (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Operasional; e. Laporan Arus Kas; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja Pemerintah Ka...')
- 6 Januari 2025 07.50 Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024/penutup (riw | sunting) [397 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '<center> Ditetapkan di Kepanjen pada<br/>tanggal 15 Juli 2024<br/> <br/> '''BUPATI MALANG,'''<br/> <br/> ttd.<br/> <br/> SANUSI<br/> <br/> Diundangkan di Kepanjen pada<br/>tanggal 15 Juli 2024 <br/><br/> '''Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,'''</br> <br/> '''ttd.'''<br/> <br/> '''NURMAN RAMDANSYAH'''<br/> <br/> Berita Daerah Kabupaten Malang<br/> Tahun 2024 Nomor 20 Seri A<br/> </center>')
- 6 Januari 2025 07.19 Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024/batang tubuh (riw | sunting) [2.977 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi ' {{Perundangan pasal2|2| Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. }} {{Perundangan pasal2|3| Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. }} {{Perundangan pasal2|4| Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 t...')
- 5 Januari 2025 23.31 Peraturan Bupati Malang Nomor 97 Tahun 2023 (riw | sunting) [188 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=97 |tahun=2023 |tentang=Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Malang Tahun 2023-2043 }}')
- 5 Januari 2025 23.30 Peraturan Bupati Malang Nomor 96 Tahun 2023 (riw | sunting) [320 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=96 |tahun=2023 |tentang=Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang }}')
- 5 Januari 2025 23.30 Peraturan Bupati Malang Nomor 95 Tahun 2023 (riw | sunting) [211 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=95 |tahun=2023 |tentang=Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Malang Tahun 2023-2026 }}')
- 5 Januari 2025 23.30 Peraturan Bupati Malang Nomor 87 Tahun 2023 (riw | sunting) [279 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=87 |tahun=2023 |tentang=Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang }}')
- 5 Januari 2025 23.29 Peraturan Bupati Malang Nomor 85 Tahun 2023 (riw | sunting) [192 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=85 |tahun=2023 |tentang=Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 }}')
- 5 Januari 2025 23.29 Peraturan Bupati Malang Nomor 84 Tahun 2023 (riw | sunting) [157 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=84 |tahun=2023 |tentang=Analisis Standar Belanja Fisik }}')
- 5 Januari 2025 23.29 Peraturan Bupati Malang Nomor 83 Tahun 2023 (riw | sunting) [160 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=83 |tahun=2023 |tentang=Analisis Standar Belanja Nonfisik }}')
- 5 Januari 2025 23.28 Peraturan Bupati Malang Nomor 75 Tahun 2023 (riw | sunting) [244 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=75 |tahun=2023 |tentang=Peraturan Bupati Malang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup }}')
- 5 Januari 2025 23.27 Peraturan Bupati Malang Nomor 74 Tahun 2023 (riw | sunting) [359 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=74 |tahun=2023 |tentang=Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu }}')
- 5 Januari 2025 23.27 Peraturan Bupati Malang Nomor 69 Tahun 2023 (riw | sunting) [260 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=69 |tahun=2023 |tentang=Sasaran Penerima Manfaat Kegiatan Peningkatan Keterampilan Kerja dengan Pendanaan Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau }}')
- 5 Januari 2025 23.26 Peraturan Bupati Malang Nomor 68 Tahun 2023 (riw | sunting) [154 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=68 |tahun=2023 |tentang=Penebangan Pohon Tepi Jalan }}')
- 5 Januari 2025 23.26 Peraturan Bupati Malang Nomor 56 Tahun 2023 (riw | sunting) [270 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=56 |tahun=2023 |tentang=Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 67 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2022-2026 }}')
- 5 Januari 2025 23.25 Peraturan Bupati Malang Nomor 52 Tahun 2023 (riw | sunting) [300 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=52 |tahun=2023 |tentang=Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang }}')
- 5 Januari 2025 23.25 Peraturan Bupati Malang Nomor 48 Tahun 2023 (riw | sunting) [304 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=48 |tahun=2023 |tentang=Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 }}')
- 5 Januari 2025 23.25 Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2023 (riw | sunting) [209 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=42 |tahun=2023 |tentang=Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 122 Tahun 2018 tentang Tata Kearsipan }}')
- 5 Januari 2025 23.24 Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2023 (riw | sunting) [181 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=40 |tahun=2023 |tentang=Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kabupaten Malang }}')
- 5 Januari 2025 23.23 Peraturan Bupati Malang Nomor 31 Tahun 2023 (riw | sunting) [267 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=31 |tahun=2023 |tentang=Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin }}')
- 5 Januari 2025 23.23 Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2023 (riw | sunting) [264 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=26 |tahun=2023 |tentang=Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah bagi Korban Bencana yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara }}')
- 5 Januari 2025 23.23 Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2023 (riw | sunting) [231 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=25 |tahun=2023 |tentang=Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepada Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap }}')
- 5 Januari 2025 22.50 Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024/dasar hukum (riw | sunting) [1 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkunga...')
- 5 Januari 2025 22.24 Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024/konsideran (riw | sunting) [1 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsider| bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; }}')
- 5 Januari 2025 22.18 Peraturan Bupati Malang Nomor 20 Tahun 2024 (riw | sunting) [235 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=20 |tahun=2024 |tentang=Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 }}')
- 5 Januari 2025 22.18 Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2024 (riw | sunting) [424 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=19 |tahun=2024 |tentang=Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik }}')
- 5 Januari 2025 22.18 Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2024 (riw | sunting) [371 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=18 |tahun=2024 |tentang=Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 }}')
- 5 Januari 2025 22.18 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2024 (riw | sunting) [196 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=17 |tahun=2024 |tentang=Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang }}')
- 5 Januari 2025 22.17 Peraturan Bupati Malang Nomor 16 Tahun 2024 (riw | sunting) [169 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=16 |tahun=2024 |tentang=Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 }}')
- 5 Januari 2025 22.17 Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2024 (riw | sunting) [151 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=14 |tahun=2024 |tentang=Analisis Standar Belanja }}')
- 5 Januari 2025 22.17 Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2024 (riw | sunting) [168 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=13 |tahun=2024 |tentang=Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 }}')
- 5 Januari 2025 22.16 Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2024 (riw | sunting) [344 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=7 |tahun=2024 |tentang=Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Bentuk, Besaran, dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus }}')
- 5 Januari 2025 22.16 Peraturan Bupati Malang Nomor 6 Tahun 2024 (riw | sunting) [299 bita] Juliansukrisna87 (bicara | kontrib) (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan perbup malang |nomor=6 |tahun=2024 |tentang=Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Malang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang }}')