7 Januari 2025
- 21.157 Januari 2025 21.15 beda riw +7 Templat:Perundangan pasal disisipkan →Pasal {{{pasal}}} Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 21.147 Januari 2025 21.14 beda riw +90 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 21.127 Januari 2025 21.12 beda riw +6 Templat:Perundangan pasal disisipkan →Pasal {{{pasal}}} Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 21.077 Januari 2025 21.07 beda riw +53 Templat:Perundangan pasal disisipkan →Pasal {{{1}}} Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 20.197 Januari 2025 20.19 beda riw +1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan
- 20.197 Januari 2025 20.19 beda riw +6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan
- 20.177 Januari 2025 20.17 beda riw +4.251 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan
- 20.167 Januari 2025 20.16 beda riw +31 Templat:Perundangan pasal diubah Tidak ada ringkasan suntingan
- 20.157 Januari 2025 20.15 beda riw +31 Templat:Perundangan pasal disisipkan Tidak ada ringkasan suntingan
- 20.147 Januari 2025 20.14 beda riw +31 Templat:Perundangan pasal dihapus Tidak ada ringkasan suntingan
- 20.117 Januari 2025 20.11 beda riw +94 B Templat:Perundangan pasal dihapus ←Membuat halaman berisi '===={{center|Pasal {{{1}}}}}==== {{Paragraph break}} <div style="color:#dd3333;">{{{2}}}</div>'
- 20.097 Januari 2025 20.09 beda riw +94 B Templat:Perundangan pasal disisipkan ←Membuat halaman berisi '===={{center|Pasal {{{1}}}}}==== {{Paragraph break}} <div style="color:#0645ad;">{{{2}}}</div>'
- 20.027 Januari 2025 20.02 beda riw +2 Templat:Perundangan pasal diubah Tidak ada ringkasan suntingan
- 20.007 Januari 2025 20.00 beda riw −1 Templat:Perundangan pasal diubah Tidak ada ringkasan suntingan
- 19.597 Januari 2025 19.59 beda riw −34 Templat:Perundangan pasal diubah Tidak ada ringkasan suntingan
- 19.577 Januari 2025 19.57 beda riw 0 Templat:Perundangan pasal diubah Tidak ada ringkasan suntingan
- 19.567 Januari 2025 19.56 beda riw +124 B Templat:Perundangan pasal diubah ←Membuat halaman berisi '===={{center|<span style="color:grey">Pasal {{{1}}}}}</span>==== {{Paragraph break}} <span style="color:grey">{{{2}}}</span>'
- 19.397 Januari 2025 19.39 beda riw +70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan
- 19.337 Januari 2025 19.33 beda riw −4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan
- 19.287 Januari 2025 19.28 beda riw +3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan
- 19.267 Januari 2025 19.26 beda riw −4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan
- 19.257 Januari 2025 19.25 beda riw +8.517 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan
- 18.237 Januari 2025 18.23 beda riw +1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan
- 18.217 Januari 2025 18.21 beda riw +947 B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 ←Membuat halaman berisi 'PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, {{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/konsideran}} {{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/dasar hukum}} MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KE...' saat ini
- 18.217 Januari 2025 18.21 beda riw +49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/dasar hukum Tidak ada ringkasan suntingan saat ini
- 18.197 Januari 2025 18.19 beda riw +329 B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/penutup ←Membuat halaman berisi 'Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2019 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA' saat ini
- 18.197 Januari 2025 18.19 beda riw +33.507 B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/batang tubuh ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM| {{Perundangan pasal2|1| Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 2. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan ora...'
- 18.187 Januari 2025 18.18 beda riw +1.684 B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/dasar hukum ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon...'
- 18.177 Januari 2025 18.17 beda riw +1.095 B Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019/konsideran ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (3), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 79 ayat (4) serta Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perlu mengatur pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan; b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pemanfaatan data kependudukan...' saat ini
- 14.597 Januari 2025 14.59 beda riw +776 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan saat ini
- 14.547 Januari 2025 14.54 beda riw +13.623 B Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024/batang tubuh ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan pasal2|1| Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Bupati adalah Bupati Malang. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang. }} {{Perundangan pasal2|2| APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp4.734.425.715.285,00 bertambah sebesar Rp228.483.160.424,00,...'
- 14.547 Januari 2025 14.54 beda riw −13.622 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023/batang tubuh ←Mengganti halaman dengan '-' saat ini Tag: Penggantian
- 14.537 Januari 2025 14.53 beda riw +9.125 B Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024/dasar hukum ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Unda...' saat ini
- 14.537 Januari 2025 14.53 beda riw −9.124 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023/dasar hukum ←Mengganti halaman dengan '-' saat ini Tag: Penggantian
- 14.537 Januari 2025 14.53 beda riw −280 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023/konsideran ←Mengganti halaman dengan '-' saat ini Tag: Penggantian
- 14.527 Januari 2025 14.52 beda riw +281 B Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024/konsideran ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan PeraturanDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2024; }}' saat ini
- 14.517 Januari 2025 14.51 beda riw −534 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023 Tidak ada ringkasan suntingan saat ini Tag: Pengembalian manual
- 14.467 Januari 2025 14.46 beda riw +1 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024 Tidak ada ringkasan suntingan saat ini
- 14.447 Januari 2025 14.44 beda riw +280 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024 Tidak ada ringkasan suntingan saat ini
- 14.407 Januari 2025 14.40 beda riw +8 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023/dasar hukum Tidak ada ringkasan suntingan
- 14.407 Januari 2025 14.40 beda riw +4 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023/dasar hukum Tidak ada ringkasan suntingan
- 14.407 Januari 2025 14.40 beda riw +179 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023/dasar hukum Tidak ada ringkasan suntingan
- 14.357 Januari 2025 14.35 beda riw +13.623 B Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023/batang tubuh ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan pasal2|1| Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang. 3. Bupati adalah Bupati Malang. 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang. }} {{Perundangan pasal2|2| APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp4.734.425.715.285,00 bertambah sebesar Rp228.483.160.424,00,...'
- 14.347 Januari 2025 14.34 beda riw +8.934 B Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023/dasar hukum ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Ta...'
- 14.337 Januari 2025 14.33 beda riw +281 B Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023/konsideran ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan PeraturanDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2024; }}'
- 14.337 Januari 2025 14.33 beda riw +534 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2023 Tidak ada ringkasan suntingan Tag: Dikembalikan
- 13.477 Januari 2025 13.47 beda riw −19 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan saat ini
- 13.467 Januari 2025 13.46 beda riw +190 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024/batang tubuh Tidak ada ringkasan suntingan
- 13.427 Januari 2025 13.42 beda riw +140 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024 Tidak ada ringkasan suntingan
- 13.417 Januari 2025 13.41 beda riw +8.588 B Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2024/dasar hukum ←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Unda...' saat ini