11.314
suntingan
Keputusan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2023: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Keputusan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2023 (sunting)
Revisi per 18 Oktober 2023 11.45
, 11 bulan yang lalutidak ada ringkasan suntingan
(←Membuat halaman berisi '{{Perundangan keputusan walikota |daerah=Kota Malang |nomor=188.45/21/35.73.112/2023 |tahun=2023 |tentang=Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Beasiswa Bagi Siswa dan<br/>Mahasiswa Tidak Mampu yang Berprestasi pada Anggaran Pendapatan<br/>dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 }} {{Perundangan pembukaan| {{Perundangan konsideran|{{Perundangan konsideran isi|a|bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2019Pasal 34 ayat 1#|...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 12: | Baris 12: | ||
}} | }} | ||
{{Perundangan dasar hukum|{{Perundangan dasar hukum isi|1|[[Undang-Undang Nomor | {{Perundangan dasar hukum|{{Perundangan dasar hukum isi|1|[[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat clan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)}} | ||
16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat clan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)}} | |||
{{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang | {{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang | ||
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara | Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara | ||