Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022: Perbedaan antara revisi

====Pasal 2====

(1) Lingkup materi yang termuat dalam RTRW Kota Malang mencakup:

a. ketentuan umum;

b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;

c. rencana Struktur Ruang wilayah kota;

k. penjelasan; dan l. lampiran.

(2) Lingkup wilayah perencanaan RTRW, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Malang yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan sebagai berikut:

a. Kecamatan Klojen, meliputi:

1. Kelurahan Klojen;

1. Kelurahan Mergosono;

2. Kelurahan Bumiayu;

11. Kelurahan Kebonsari.

c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis

dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; dan

d. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangpoloso, Kabupaten Malang.

Bagian Kedua

Asas

====Pasal 3====

Penataan Ruang wilayah Kota Malang diselenggarakan berdasar asas:

a. keterpaduan;

g. perlindungan kepentingan umum;

Bagian Ketiga

Fungsi

b. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor, dan keserasian dengan wilayah sekitarnya;

c. acuan lokasi investasi kota yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;

d. dasar kebijaksanaan pokok Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota Malang; dan

e. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.

a. pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya;

b. pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan;

d. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang;

e. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

====Pasal 7====

(1) Strategi untuk mendukung pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan perkotaan berskala nasional;

b. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa pendukung kegiatan nasional;

c. mengembangkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi pemerintahan skala regional;

d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur regional;

e. mengembangkan kegiatan penunjang sektor pariwisata untuk mendukung pariwisata kawasan Malang Raya;

f. melaksanakan kerjasama antar daerah di kawasan Malang Raya untuk pengembangan pusat pelayanan perkotaan dan jaringan prasarana yang mendukung;

h. menetapkan dan mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota secara merata di seluruh bagian kota; dan

i. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada Kawasan Permukiman.

a. mengembangkan Sistem Jaringan Jalan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan kota;

b. mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan berbasis moda bus dan kereta berskala kota dan regional Malang Raya;

c. mengembangkan sistem jaringan kereta api yang mendukung kegiatan berskala nasional dan regional;

d. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan energi;

f. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan sumber daya air;

g. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan SPAM;

h. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan SPAL;

i. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan Sistem Pengelolaan Limbah B3;

j. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan persampahan;

k. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan evakuasi bencana;

m. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan jalur sepeda dan jaringan pejalan kaki.

(3) Strategi untuk mendukung penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

b. membatasi kegiatan dan penetapan kegiatan bersyarat pada Kawasan Lindung;

d. menambah luasan dan proporsi serta peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau publik kota;

g. menetapkan dan mengembangkan kawasan resapan air; dan

Kawasan Rawan Bencana.

b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Peruntukan Industri yang produktif dan ramah lingkungan;

c. mengembangkan Kawasan Pariwisata dan ekonomi kreatif yang inovatif;

d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas

Kawasan Permukiman yang layak huni dan mandiri;

e. mengembangkan Kawasan Campuran yang produktif dan inklusif;

f. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Perdagangan dan Jasa yang produktif, bersaing, dan berkarakter;

b. mengembangkan sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;

d. mengembangkan pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;

e. mengembangkan sektor strategis dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif; dan

f. mengembangkan kampung tematik sebagai kawasan terpadu perdagangan-jasa dan perumahan.

(6) Strategi untuk mendukung penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:

b. menetapkan bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya.

d. mempercepat revitalisasi kawasan kota yang terjadi penurunan fungsi sehingga menjadi pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya;

e. membangun prasarana pariwisata;

f. mengembangkan kawasan pendidikan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

g. memenuhi kebutuhan sarana penunjang kawasan pendidikan.

Bagian Kesatu

Umum

e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. infrastruktur perkotaan.

(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Pelayanan

====Pasal 9====

(1) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kota;

b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan c. Pusat Pelayanan Lingkungan.

(2) Rencana Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana

Pusat Pelayanan Kota

====Pasal 10====

(2) Pusat Pelayanan Kota pada Kelurahan Kiduldalem

(3) Pusat Pelayanan Kota pada Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Paragraf 2

Sub Pusat Pelayanan Kota

====Pasal 11====

(1) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Sub Pusat Pelayanan Kota Klojen;

c. Sub Pusat Pelayanan Kota Blimbing;

(2) Sub Pusat Pelayanan Kota Klojen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.

(3) Sub Pusat Pelayanan Kota Lowokwaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.

(6) Sub Pusat Pelayanan Kota Sukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.

Paragraf 3

Pusat Pelayanan Lingkungan

====Pasal 12====

Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sesuai dengan penempatan kegiatan fungsional Daerah, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Lingkungan Rampalcelaket Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

b. Pusat Pelayanan Lingkungan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kasin Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

d. Pusat Pelayanan Lingkungan Jatimulyo Kecamatan

Lowokwaru dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

e. Pusat Pelayanan Lingkungan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

g. Pusat Pelayanan Lingkungan Bunulrejo Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

h. Pusat Pelayanan Lingkungan Pandanwangi Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial;

j. Pusat Pelayanan Lingkungan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

l. Pusat Pelayanan Lingkungan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

m. Pusat Pelayanan Lingkungan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial;

o. Pusat Pelayanan Lingkungan Mulyorejo Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

p. Pusat Pelayanan Lingkungan Bandungrejosari Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan

q. Pusat Pelayanan Lingkungan Gadang Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa industri.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

====Pasal 13====

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

(2) Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

b. jalan tol;

====Pasal 15====

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

a. Jalan Arteri;

====Pasal 16====

(1) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa:

a. Jalan Arteri Primer; dan

l. Jalan Sudanco Supriadi.

====Pasal 17====

(1) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berupa:

a. jalan Kolektor Primer; dan b. jalan Kolektor Sekunder.

(2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan status jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer-1, meliputi Akses Terminal Tipe A Arjosari (Jl. Raden Intan).

a. Jalan Tlogo Mas;

e. Jalan A. Yani;

====Pasal 18====

(1) Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa jalan Lokal Sekunder.

====Pasal 19====

Pasal 15 huruf d berupa jalan Lingkungan Sekunder.

(2) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

====Pasal 20====

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

a. Jalan tol Pandaan-Malang; dan

b. terminal penumpang Tipe B; dan c. terminal penumpang Tipe C.

(2) Terminal penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Terminal Arjosari Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing.

(3) Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Terminal Hamid Rusdi Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang.

(4) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

====Pasal 22====

Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:

====Pasal 24====

(2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.

(3) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rencana pengembangan jalur kereta api double track Bangil-Malang-Blitar- Kertosono yang melalui:

a. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

g. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

k. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:

(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.

(3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.

(4) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:

a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang

dan

11. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.

1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

14. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

16. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.

(5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

(6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa SUTT yang melalui:

d. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

h. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

i. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

k. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

m. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

n. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

v. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

w. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

(7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:

(9) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.

Sistem Jaringan Telekomunikasi

====Pasal 27====

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:

c. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

k. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

p. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

t. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

(4) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.

a. menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di:

1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

21. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

24. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

34. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

37. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

46. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

47. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

49. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

b. rencana menara Base Transceiver Station yang terdapat di:

1. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

8. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

11. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

19. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

20. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

23. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

25. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

29. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

32. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

33. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

35. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Arahan Sanksi

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c berupa sanksi administratif adalah arahan

Umum

(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, terdiri atas:

a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan