11.314
suntingan
Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 (sunting)
Revisi per 15 Oktober 2023 19.21
, 2 tahun yang lalu→Pasal 24
| Baris 445: | Baris 445: | ||
====Pasal 24==== | ====Pasal 24==== | ||
{{Perundangan pasal|24|1|Sistem zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.}} | |||
{{Perundangan pasal|24|2|Pengaturan zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air.}} | |||
{{Perundangan pasal|24|3|Sistem zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas: | |||
a. Zona inti; | a. Zona inti; | ||
| Baris 457: | Baris 457: | ||
c. Zona pengembangan; dan/atau | c. Zona pengembangan; dan/atau | ||
d. Zona penunjang. | d. Zona penunjang.}} | ||
{{Perundangan pasal|24|4|Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi dalam kategori intesif dan ekstensif, dengan arah kategorisasi: | |||
a. kategori intensif diarahkan bagi Pelestarian situs atau kawasan secara ketat dari sisi keaslian | a. kategori intensif diarahkan bagi Pelestarian situs atau kawasan secara ketat dari sisi keaslian | ||
dengan tingkat perubahan sangat terbatas; | dengan tingkat perubahan sangat terbatas; | ||
b. kategori ekstensif diarahkan bagi Peletarian isi situs atau kawasan dengan cara lebih longgar yang disesuikan dengan keselarasan dan kesesuaian terhadap kategori intensif. | b. kategori ekstensif diarahkan bagi Peletarian isi situs atau kawasan dengan cara lebih longgar yang disesuikan dengan keselarasan dan kesesuaian terhadap kategori intensif.}} | ||
{{Perundangan pasal|24|5|Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.}} | |||
{{Perundangan pasal|24|6|Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan sistem Zonasi diatur dalam Peraturan Walikota.}} | |||
Paragraf 5 | Paragraf 5 | ||