Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022: Perbedaan antara revisi

i. akuntabilitas.

}}<!--/pasal-->

{{Perundangan bagian|Ketiga|Fungsi|

{{Perundangan pasal|4|

f. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

}}<!--/pasal-->

{{Perundangan bagian|Ketiga|Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota|

{{Perundangan pasal|7|

{{Perundangan ayat|8|2|Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}

}}<!--/pasal-->

{{Perundangan bagian|Kedua|Sistem Pusat Pelayanan|

{{Perundangan pasal|9|

a. Pusat Pelayanan Kota;

q. Pusat Pelayanan Lingkungan Gadang Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa industri.}}

{{Perundangan bagian|Ketiga|Sistem Jaringan Transportasi|

b. stasiun kereta api.

}}

{{Perundangan pasal|24|

{{Perundangan ayat|24|1|Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

b. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.}}

}}

{{Perundangan pasal|25|

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa stasiun penumpang yang meliputi:

c. Stasiun Blimbing Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.

}}

{{Perundangan pasal|26|

{{Perundangan ayat|26|1|Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:

{{Perundangan ayat|26|12|Rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}

}}

{{Perundangan pasal|27|

{{Perundangan ayat|27|1|Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:

{{Perundangan ayat|27|6|Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}

}}

{{Perundangan pasal|28|

{{Perundangan ayat|28|1|Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air yang meliputi sistem jaringan irigasi.}}

{{Perundangan ayat|28|5|Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}

}}

{{Perundangan bagian|Ketujuh|Infrastruktur Perkotaan|