Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (lihat sumber)

Revisi per 14 Oktober 2023 07.08

8.718 bita dihapus ,  2 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 1.286: Baris 1.286:
e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.


Pasal 81
==== Pasal 81 ====
(1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.


(1)   Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
(2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:


(2) Syarat . . .
a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;


- 45 -
b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan


(2)   Syarat   usia   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.


ditentukan paling rendah sebagai berikut:
(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
a. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;


b.  usia   20   (dua   puluh)   tahun   untuk   Surat   Izin
b. pengisian formulir permohonan; dan c. rumusan sidik jari.


Mengemudi B I; dan
(4) Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


c.  usia  21  (dua  puluh  satu)  tahun  untuk  Surat  Izin
a. sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter; dan


Mengemudi B II.
b. sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.


(3)   Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(5) Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


meliputi:
a. ujian teori;


a.  identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
b. ujian praktik; dan/atau


b.  pengisian formulir permohonan; dan c.  rumusan sidik jari.
c. ujian keterampilan melalui simulator.


(4)   Syarat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:


meliputi:
a. Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan


a.  sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter;
b. Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.


dan
==== Pasal 82 ====
Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi:


b.  sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
a. Surat Izin Mengemudi A Umum berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;


(5)   Syarat lulus ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan


meliputi:
c. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.


a.  ujian teori;
==== Pasal 83 ====
(1) Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus.


b.  ujian praktik; dan/atau
(2) Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:


c.  ujian keterampilan melalui simulator.
a. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A Umum;


(6)   Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), setiap Pengemudi Kendaraan  Bermotor  yang  akan  mengajukan permohonan:
b. usia 22 (dua puluh dua) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum; dan


a.  Surat Izin Mengemudi B I harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan
c. usia 23 (dua puluh tiga) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum.


b.  Surat Izin Mengemudi B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:


Pasal 82 . . .
a. lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai:


- 46 -
1. pelayanan angkutan umum;


Pasal 82
2. fasilitas umum dan fasilitas sosial;


Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf b digolongkan menjadi:
3. pengujian Kendaraan Bermotor;


a. Surat  Izin  Mengemudi  A  Umum  berlaku  untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi
4. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;


3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
5. tempat penting di wilayah domisili;


b. Surat Izin Mengemudi B I Umum berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram; dan
6. jenis barang berbahaya; dan


c. Surat Izin Mengemudi B II Umum berlaku untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor  dengan  menarik  kereta  tempelan  atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.
7. pengoperasian peralatan keamanan.  


Pasal 83
b. lulus ujian praktik, yang meliputi:


(1)   Setiap orang yang mengajukan permohonan untuk dapat memiliki Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus.
1. menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau barang di Terminal dan di tempat tertentu lainnya;


(2)   Syarat usia untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Kendaraan   Bermotor   Umum   sebagaimana   dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
2. tata cara mengangkut orang dan/atau barang;


a.  usia   20   (dua   puluh)   tahun   untuk   Surat   Izin
3. mengisi surat muatan;


Mengemudi A Umum;
4. etika Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum; dan


b.  usia  22  (dua  puluh  dua)  tahun  untuk  Surat  Izin
5. pengoperasian peralatan keamanan.


Mengemudi B I Umum; dan
(4) Dengan memperhatikan syarat usia, setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:


c.  usia  23  (dua  puluh  tiga)  tahun  untuk  Surat  Izin
a. Surat Izin Mengemudi A Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan;


Mengemudi B II Umum.
b. untuk Surat Izin Mengemudi B I Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I atau Surat Izin Mengemudi A Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan; dan


(3)   Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
c. untuk Surat Izin Mengemudi B II Umum harus memiliki Surat Izin Mengemudi B II atau Surat Izin Mengemudi B I Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.


sebagai berikut:
(5) Selain harus memenuhi persyaratan usia dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4).


a.  lulus ujian teori yang meliputi pengetahuan mengenai:
==== Pasal 84 ====
Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor dapat digunakan sebagai Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikut:


1.  pelayanan angkutan umum;
a. Surat Izin Mengemudi A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A;


2.  fasilitas umum dan fasilitas sosial;
b. Surat Izin Mengemudi B I dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A;


3.  pengujian Kendaraan Bermotor;
c. Surat Izin Mengemudi B I Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi A Umum, dan Surat Izin Mengemudi B I;


4.  tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
d. Surat Izin Mengemudi B II dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A dan Surat Izin Mengemudi B I; atau


5. tempat . . .
e. Surat Izin Mengemudi B II Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi A Umum, Surat Izin Mengemudi B I, Surat Izin Mengemudi B I Umum, dan Surat Izin Mengemudi B II.


- 47 -
==== Pasal 85 ====
(1) Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain.


5.  tempat penting di wilayah domisili;
(2) Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.


6.  jenis barang berbahaya; dan
(3) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.


7.  pengoperasian peralatan keamanan. b.  lulus ujian praktik, yang meliputi:
(4) Dalam hal terdapat perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara lain, Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan di Indonesia dapat pula berlaku di negara lain dan Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan oleh negara lain berlaku di Indonesia.


1.  menaikkan     dan     menurunkan     penumpang
(5) Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi internasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.


dan/atau  barang  di  Terminal  dan  di  tempat
Paragraf 4


tertentu lainnya;
Fungsi Surat Izin Mengemudi


2.  tata cara mengangkut orang dan/atau barang;
==== Pasal 86 ====
(1) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai bukti kompetensi mengemudi.


3.  mengisi surat muatan;
(2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi Kendaraan Bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.


4.  etika Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum; dan
(3) Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.


5.  pengoperasian peralatan keamanan.
Bagian Kedua


(4)  Dengan memperhatikan syarat usia, setiap Pengemudi Kendaraan  Bermotor  yang  akan  mengajukan permohonan:
Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi


a.  Surat Izin Mengemudi A Umum harus memiliki Surat
Paragraf 1


Izin Mengemudi A sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
Penerbitan Surat Izin Mengemudi


bulan;
==== Pasal 87 ====
(1) Surat Izin Mengemudi diberikan kepada setiap calon


b.  untuk  Surat  Izin  Mengemudi  B  I  Umum  harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I atau Surat Izin
Pengemudi yang lulus ujian mengemudi.


Mengemudi  A  Umum  sekurang-kurangnya  12  (dua belas) bulan; dan
(2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat


c.  untuk  Surat  Izin  Mengemudi  B  II  Umum  harus memiliki Surat Izin Mengemudi B II atau Surat Izin Mengemudi B I Umum sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.
(1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.


(5) Selain  harus  memenuhi  persyaratan  usia  dan persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), setiap orang yang mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor  Umum  harus  memenuhi  ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dan ayat (4).
(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.


Pasal 84
(4) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi.


Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor dapat digunakan  sebagai  Surat  Izin  Mengemudi  Kendaraan Bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikut:
==== Pasal 88 ====
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


a. Surat Izin Mengemudi A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A;
Paragraf 2


b. Surat . . .
Pemberian Tanda Pelanggaran pada Surat Izin Mengemudi


- 48 -
==== Pasal 89 ====
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas.


b. Surat  Izin  Mengemudi  B  I  dapat  berlaku  untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A;
(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.


c.  Surat Izin Mengemudi B I Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi A Umum, dan Surat Izin Mengemudi B I;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


d. Surat Izin Mengemudi B II  dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A dan Surat Izin Mengemudi B I; atau
Bagian Ketiga


e.  Surat Izin Mengemudi B II Umum dapat berlaku untuk mengemudikan Kendaraan Bermotor yang seharusnya menggunakan Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi A Umum, Surat Izin Mengemudi B I, Surat Izin Mengemudi B I Umum, dan  Surat Izin Mengemudi B II.
Waktu Kerja Pengemudi


Pasal 85
==== Pasal 90 ====
(1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.


(1)   Surat Izin Mengemudi berbentuk kartu elektronik atau bentuk lain.
(2) Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.


(2)   Surat Izin Mengemudi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(3) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum setelah mengemudikan Kendaraan selama 4 (empat) jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.


(3)   Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(4) Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.


(4)   Dalam hal terdapat perjanjian bilateral atau multilateral antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara lain, Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan di Indonesia dapat pula berlaku di negara lain dan Surat Izin Mengemudi yang diterbitkan oleh negara lain berlaku di Indonesia.
Bagian Keempat


(5)   Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi internasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Sanksi Administratif


Paragraf 4 . . .
==== Pasal 91 ====
(1) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa sanksi disiplin dan/atau etika profesi kepolisian.


- 49 -
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Paragraf 4
==== Pasal 92 ====
(1) Setiap Perusahaan Angkutan Umum yang tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dikenai sanksi administratif.


Fungsi Surat Izin Mengemudi
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat


Pasal 86
(1) berupa:


(1) Surat  Izin  Mengemudi  berfungsi  sebagai  bukti kompetensi mengemudi.
a. peringatan tertulis;


(2) Surat Izin Mengemudi berfungsi sebagai registrasi Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  yang  memuat keterangan identitas lengkap Pengemudi.
b. pemberian denda administratif;


(3)   Data pada registrasi Pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan identifikasi forensik kepolisian.
c. pembekuan izin; dan/atau


Bagian Kedua
d. pencabutan izin.


Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
 
=== BAB IX LALU LINTAS ===
Bagian Kesatu
 
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas


Paragraf 1
Paragraf 1


Penerbitan Surat Izin Mengemudi
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas


Pasal 87
==== Pasal 93 ====
(1) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(1)   Surat  Izin  Mengemudi  diberikan  kepada  setiap  calon
(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:


Pengemudi yang lulus ujian mengemudi.
a. penetapan prioritas angkutan massal melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;


(2)   Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat
b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan Pejalan Kaki;


(1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;


(3) Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia   wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.
d. pemisahan atau pemilahan pergerakan arus Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;


(4)   Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (2)   wajib   menaati   prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi.
e. pemaduan berbagai moda angkutan;


Pasal 88
f. pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian,  dan  penerbitan  Surat  Izin  Mengemudi  diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
g. pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau


Paragraf 2 . . .
h. perlindungan terhadap lingkungan.


- 50 -
(3) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:


Paragraf 2
a. perencanaan;


Pemberian Tanda Pelanggaran pada Surat Izin Mengemudi
b. pengaturan;


Pasal  89
c. perekayasaan;


(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas.
d. pemberdayaan; dan e. pengawasan.


(2)   Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan  sementara  atau  mencabut  Surat  Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan.
==== Pasal 94 ====
(1) Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf a meliputi:


(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
a. identifikasi masalah Lalu Lintas;


Bagian Ketiga
b. inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;


Waktu Kerja Pengemudi
c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;


Pasal 90
d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;


(1)   Setiap Perusahaan Angkutan Umum wajib mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;


(2)   Waktu kerja bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 8 (delapan) jam sehari.
f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas;


(3) Pengemudi  Kendaraan  Bermotor  Umum  setelah mengemudikan   Kendaraan   selama   4   (empat)   jam berturut-turut wajib beristirahat paling singkat setengah jam.
g. inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;


(4)   Dalam hal tertentu Pengemudi dapat dipekerjakan paling lama 12 (dua belas) jam sehari termasuk waktu istirahat selama 1 (satu) jam.
h. penetapan tingkat pelayanan; dan


Bagian Keempat . . .
i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.


- 51 -
(2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf b meliputi:


Bagian Keempat
a. penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan


Sanksi Administratif
b. pemberian informasi kepada masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.


Pasal 91
(3) Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf c meliputi:


(1)   Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa sanksi disiplin dan/atau etika profesi kepolisian.
a. perbaikan geometrik ruas Jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;


(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan


Pasal 92
c. optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.


(1) Setiap  Perusahaan  Angkutan  Umum  yang  tidak mematuhi dan memberlakukan ketentuan mengenai waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian Pengemudi Kendaraan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(4) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:


90 dikenai sanksi administratif.
a. arahan;


(2)   Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
b. bimbingan;


(1) berupa:
c. penyuluhan;


a.  peringatan tertulis;
d. pelatihan; dan


b.  pemberian denda administratif;
e. bantuan teknis.


c.  pembekuan izin; dan/atau d.  pencabutan izin.
(5) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam


(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
Pasal 93 ayat (3) huruf e meliputi:


BAB IX . . .
a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan c. tindakan penegakan hukum.


- 52 -
==== Pasal 95 ====
(1) Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal


BAB IX LALU LINTAS
94 ayat (2) huruf a yang berupa perintah, larangan,


Bagian Kesatu
peringatan, atau petunjuk diatur dengan:


Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
a. peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jalan nasional;


Paragraf 1
b. peraturan daerah provinsi untuk jalan provinsi;


Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
c. peraturan daerah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa; atau


Pasal 93
d. peraturan daerah kota untuk jalan kota.


(1)   Manajemen  dan  Rekayasa  Lalu  Lintas  dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas dalam rangka menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.


(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
Paragraf 2


a. penetapan  prioritas  angkutan  massal  melalui penyediaan lajur atau jalur atau jalan khusus;
Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas


b.  pemberian  prioritas  keselamatan  dan  kenyamanan
==== Pasal 96 ====
(1) Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3) huruf b, Pasal 94 ayat (4), serta Pasal 94 ayat (5) huruf a dan huruf b untuk jaringan jalan nasional.


Pejalan Kaki;
(2) Menteri yang membidangi Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 94 ayat (3) huruf a untuk jalan nasional.


c.   pemberian kemudahan bagi penyandang cacat;
(3) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf i, Pasal 94 ayat (3) huruf c, dan Pasal 94 ayat (5).


d.  pemisahan  atau  pemilahan  pergerakan  arus  Lalu Lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
(4) Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.


e.   pemaduan berbagai moda angkutan;
(5) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.


f.   pengendalian Lalu Lintas pada persimpangan;
(6) Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.


g.   pengendalian Lalu Lintas pada ruas Jalan; dan/atau
==== Pasal 97 ====
(1) Dalam hal terjadi perubahan arus Lalu Lintas secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian.


h.  perlindungan terhadap lingkungan.
(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, serta alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan yang bersifat sementara.


(3)   Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas meliputi kegiatan:
(3) Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepada instansi terkait.


a.  perencanaan;
==== Pasal 98 ====
(1) Penanggung jawab pelaksana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.


b.  pengaturan;
(2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


c.  perekayasaan;
Bagian Kedua


d.  pemberdayaan; dan e.  pengawasan.
Analisis Dampak Lalu Lintas


Pasal 94 . . .
==== Pasal 99 ====
(1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.


- 53 -
(2) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:


Pasal 94
a. analisis bangkitan dan tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


(1)   Kegiatan  perencanaan  sebagaimana  dimaksud  dalam
b. simulasi kinerja Lalu Lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;


Pasal 93 ayat (3) huruf a meliputi:
c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;


a.  identifikasi masalah Lalu Lintas;
d. tanggung jawab Pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak; dan


b.  inventarisasi dan analisis situasi arus Lalu Lintas;
e. rencana pemantauan dan evaluasi.


c.  inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
(3) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.


d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
==== Pasal 100 ====
(1) Analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dilakukan oleh lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.


e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung Kendaraan;
(2) Hasil analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


f.   inventarisasi  dan  analisis  angka  pelanggaran  dan
==== Pasal 101 ====
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.


Kecelakaan Lalu Lintas;
Bagian Ketiga


g.  inventarisasi dan analisis dampak Lalu Lintas;
Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,


h.  penetapan tingkat pelayanan; dan
Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Petugas yang Berwenang


i. penetapan    rencana    kebijakan    pengaturan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas.
Paragraf 1


(2)   Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Syarat dan Prosedur Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan Marka Jalan


93 ayat (3) huruf b meliputi:
==== Pasal 102 ====
(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas Jalan pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberlakuan peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).


a.  penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas pada jaringan Jalan tertentu; dan
(2) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat


b. pemberian  informasi  kepada  masyarakat  dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.


(3)   Kegiatan  perekayasaan  sebagaimana  dimaksud  dalam
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.


Pasal 93 ayat (3) huruf c meliputi:
Paragraf 2


a. perbaikan    geometrik    ruas    Jalan    dan/atau persimpangan serta perlengkapan Jalan yang tidak berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan;
Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas


b. pengadaan,      pemasangan,      perbaikan,      dan pemeliharaan perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan Pengguna Jalan; dan
==== Pasal 103 ====
(1) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.


c.  optimalisasi operasional rekayasa Lalu Lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
(2) Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan.


(4)   Kegiatan  pemberdayaan  sebagaimana  dimaksud  dalam
(3) Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.


Pasal 93 ayat (3) huruf d meliputi pemberian:
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


a.  arahan;
Paragraf 3


b.  bimbingan;
Pengutamaan Petugas


c.  penyuluhan;
==== Pasal 104 ====
(1) Dalam keadaan tertentu untuk Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:


d. pelatihan . . .
a. memberhentikan arus Lalu Lintas dan/atau Pengguna Jalan;


- 54 -
b. memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;


d.  pelatihan; dan
c. mempercepat arus Lalu Lintas;


e.  bantuan teknis.
d. memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau e. mengalihkan arah arus Lalu Lintas.


(5)   Kegiatan   pengawasan   sebagaimana   dimaksud   dalam
(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan daripada perintah yang diberikan oleh Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.


Pasal 93 ayat (3) huruf e meliputi:
(3) Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


a.  penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan; b.  tindakan korektif terhadap kebijakan; dan c.  tindakan penegakan hukum.
(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Pasal 95
Bagian Keempat


(1)  Penetapan kebijakan penggunaan jaringan Jalan dan gerakan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Tata Cara Berlalu Lintas


94  ayat  (2)  huruf  a  yang  berupa  perintah,  larangan,
Paragraf 1


peringatan, atau petunjuk diatur dengan:
Ketertiban dan Keselamatan


a. peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  untuk jalan nasional;
==== Pasal 105 ====
Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:


b.  peraturan daerah provinsi untuk jalan provinsi;
a. berperilaku tertib; dan/atau


c.  peraturan daerah kabupaten untuk jalan kabupaten dan jalan desa; atau
b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.


d.  peraturan daerah kota untuk jalan kota.
Pasal 106


(2) Perintah,   larangan,   peringatan,   atau   petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.


Paragraf  2
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.


Tanggung Jawab Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.


Pasal 96
(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:


(1)   Menteri  yang  membidangi  sarana  dan  Prasarana  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, huruf g, huruf h, dan huruf i, Pasal 94 ayat (2), Pasal 94 ayat (3) huruf b, Pasal 94 ayat (4), serta Pasal 94 ayat (5) huruf a dan huruf b untuk jaringan jalan nasional.
a. rambu perintah atau rambu larangan;


(2) Menteri . . .
b. Marka Jalan;


- 55 -
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;


(2)   Menteri yang membidangi Jalan bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf g, huruf h, dan huruf i, serta Pasal 94 ayat (3) huruf a untuk jalan nasional.
d. gerakan Lalu Lintas;


(3) Kepala   Kepolisian   Negara   Republik   Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa  Lalu  Lintas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf f, huruf g, dan huruf i, Pasal 94 ayat (3) huruf c, dan Pasal 94 ayat (5).
e. berhenti dan Parkir;


(4) Gubernur  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan provinsi setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
f. peringatan dengan bunyi dan sinar;


(5)   Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau


(6) Walikota  bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk jalan kota setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan


Pasal 97
Kendaraan lain.


(1)   Dalam  hal  terjadi  perubahan  arus  Lalu  Lintas  secara tiba-tiba atau situasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian.
(5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:


(2) Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Rambu Lalu Lintas, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, serta alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan yang bersifat sementara.
a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat


(3)   Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan rekomendasi pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas kepada instansi terkait.
Tanda Coba Kendaraan Bermotor;


Pasal 98 . . .
b. Surat Izin Mengemudi;


- 56 -
c. bukti lulus uji berkala; dan/atau d. tanda bukti lain yang sah.


Pasal 98
(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.


(1)   Penanggung jawab pelaksana Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas wajib berkoordinasi dan membuat analisis, evaluasi, dan laporan pelaksanaan berdasarkan data dan kinerjanya.
(7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.


(2)   Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.


Bagian Kedua
(9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari


Analisis Dampak Lalu Lintas
1 (satu) orang.


Pasal 99
Paragraf 2


(1) Setiap   rencana   pembangunan   pusat   kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas.
Penggunaan Lampu Utama


(2)   Analisis  dampak  Lalu  Lintas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
Pasal 107


a.  analisis  bangkitan  dan  tarikan  Lalu  Lintas  dan
(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.


Angkutan Jalan;
(2) Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.


b.  simulasi   kinerja   Lalu   Lintas   tanpa   dan  dengan adanya pengembangan;
Paragraf 3


c.  rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
Jalur atau Lajur Lalu Lintas


d.  tanggung  jawab  Pemerintah  dan  pengembang  atau pembangun dalam penanganan dampak; dan
==== Pasal 108 ====
(1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.


e.  rencana pemantauan dan evaluasi.
(2) Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:


(3) Hasil  analisis  dampak  Lalu  Lintas  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  salah satu syarat bagi  pengembang  untuk  mendapatkan  izin Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menurut peraturan perundang-undangan.
a. Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau


Pasal 100
b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.


(1)   Analisis  dampak  Lalu  Lintas  sebagaimana  dimaksud dalam   Pasal   99   ayat   (1)   dilakukan   oleh   lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
(3) Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.


(2) Hasil . . .
(4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.


- 57 -
==== Pasal 109 ====
(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang yang cukup.


(2) Hasil  analisis  dampak  Lalu  Lintas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang terkait di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Pasal 101
(3) Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati Kendaraan tersebut.


Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   pelaksanaan   analisis dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dan Pasal 100 diatur dengan peraturan pemerintah.
==== Pasal 110 ====
(1) Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan.


Bagian Ketiga
(2) Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di depannya wajib mendahulukan Kendaraan yang datang dari arah berlawanan.


Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas,
==== Pasal 111 ====
Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi Kendaraan untuk saling berpapasan, Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.


Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Petugas yang Berwenang
Paragraf 4


Paragraf  1
Belokan atau Simpangan


Syarat dan Prosedur Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan Marka Jalan
==== Pasal 112 ====
(1) Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan.


Pasal 102
(2) Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.


(1)  Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan yang bersifat perintah, larangan, peringatan, atau petunjuk pada jaringan atau ruas Jalan pemasangannya harus diselesaikan paling lama 60 (enam puluh)   hari   sejak   tanggal   pemberlakuan   peraturan Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).
(3) Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.


(2)  Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum yang berlaku mengikat
==== Pasal 113 ====
(1) Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada:


30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemasangan.
a. Kendaraan yang datang dari arah depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;


(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai kekuatan hukum Alat Pemberi   Isyarat   Lalu   Lintas,   Rambu   Lalu   Lintas, dan/atau Marka Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.
b. Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;


Paragraf 2 . . .
c. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan


- 58 -
4 (empat) atau lebih dan sama besar;


Paragraf  2
d. Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau


Pengutamaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas
e. Kendaraan yang datang dari arah cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.


Pasal 103
(2) Jika persimpangan dilengkapi dengan alat pengendali Lalu Lintas yang berbentuk bundaran, Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan.


(1)   Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.
==== Pasal 114 ====
Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:


(2)   Rambu Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan.
a. berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;


(3)   Dalam hal terjadi kondisi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak Kendaraan, fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang bersifat perintah atau larangan.
b. mendahulukan kereta api; dan


(4)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  Rambu  Lalu  Lintas, Marka Jalan, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
c. memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel.


Paragraf 3
Paragraf 5


Pengutamaan Petugas
Kecepatan


Pasal 104
==== Pasal 115 ====
Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:


(1) Dalam  keadaan  tertentu  untuk  Ketertiban  dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melakukan tindakan:
a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau


a.  memberhentikan    arus    Lalu    Lintas    dan/atau
b. berbalapan dengan Kendaran Bermotor lain.


Pengguna Jalan;
==== Pasal 116 ====
(1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.


b.  memerintahkan Pengguna Jalan untuk jalan terus;
(2) Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:


c.  mempercepat arus Lalu Lintas;
a. akan melewati Kendaraan Bermotor Umum yang sedang menurunkan dan menaikkan Penumpang;


d.  memperlambat arus Lalu Lintas; dan/atau e.  mengalihkan arah arus Lalu Lintas.
b. akan melewati Kendaraan Tidak Bermotor yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;


(2)  Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diutamakan daripada perintah yang diberikan oleh Alat Pemberi   Isyarat   Lalu   Lintas,   Rambu   Lalu   Lintas, dan/atau Marka Jalan.
c. cuaca hujan dan/atau genangan air;


(3) Pengguna . . .
d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;


- 59 -
e. mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau


(3)   Pengguna Jalan wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
f. melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.


(4) Pengaturan   lebih   lanjut   mengenai   ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 117


Bagian Keempat
Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi Lalu Lintas di samping dan di belakang Kendaraan dengan cara yang tidak membahayakan Kendaraan lain.


Tata Cara Berlalu Lintas
Paragraf 6


Paragraf 1
Berhenti


Ketertiban dan Keselamatan
==== Pasal 118 ====
Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap


Pasal 105
Kendaraan Bermotor dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali:


Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib:
a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh;


a.  berperilaku tertib; dan/atau
b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau


b.  mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan Jalan.
c. di jalan tol.


Pasal 106
==== Pasal 119 ====
(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan Penumpang wajib memberi isyarat tanda berhenti.


(1)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
(2) Pengemudi Kendaraan yang berada di belakang Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya sementara.


(2)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan  wajib  mengutamakan  keselamatan  Pejalan  Kaki dan pesepeda.
Paragraf 7


(3)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
Parkir


(4)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
==== Pasal 120 ====
Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.


Jalan wajib mematuhi ketentuan:
==== Pasal 121 ====
(1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.


a.  rambu perintah atau rambu larangan;
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pengemudi Sepeda Motor tanpa kereta samping.


b.  Marka Jalan;
Paragraf 8


c.  Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
Kendaraan Tidak Bermotor


d.  gerakan Lalu Lintas;
==== Pasal 122 ====
(1) Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:


e.  berhenti dan Parkir;
a. dengan sengaja membiarkan kendaraannya ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;


f. peringatan . . .
b. mengangkut atau menarik benda yang dapat merintangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau


- 60 -
c. menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.


f.   peringatan dengan bunyi dan sinar;
(2) Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat Penumpang.


g.  kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
(3) Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.


h.  tata  cara  penggandengan  dan  penempelan  dengan
==== Pasal 123 ====
Pesepeda tunarungu harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya.


Kendaraan lain.
Paragraf 9


(5)   Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum


a.  Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat
==== Pasal 124 ====
(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:


Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
a. mengangkut Penumpang yang membayar sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;


b.  Surat Izin Mengemudi;
b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok, rusak, kecelakaan, atau atas perintah petugas;


c.  bukti lulus uji berkala; dan/atau d.  tanda bukti lain yang sah.
c. menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;


(6)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.
d. memberhentikan kendaraan selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;


(7)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
e. menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan


(8)  Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
f. mematuhi batas kecepatan paling tinggi untuk angkutan umum.


(9)   Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari
(2) Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.


1 (satu) orang.
==== Pasal 125 ====
Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.


Paragraf 2
==== Pasal 126 ====
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:


Penggunaan Lampu Utama
a. memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;


Pasal 107
b. mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;


(1)   Pengemudi   Kendaraan   Bermotor   wajib   menyalakan lampu  utama  Kendaraan  Bermotor  yang digunakan di Jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu.
c. menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau


(2) Pengemudi . . .
d. melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.


- 61 -
Bagian Kelima


(2)  Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.
Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas


Paragraf 3
Paragraf 1


Jalur atau Lajur Lalu Lintas
Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Diperbolehkan


Pasal 108
==== Pasal 127 ====
(1) Penggunaan jalan untuk penyelenggaraan kegiatan di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.


(1) Dalam  berlalu  lintas  Pengguna  Jalan  harus menggunakan jalur Jalan sebelah kiri.
(2) Penggunaan jalan nasional dan jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.


(2)  Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika:
(3) Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.


a.  Pengemudi bermaksud akan melewati Kendaraan di depannya; atau
Paragraf 2


b. diperintahkan  oleh  petugas  Kepolisian  Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.
Tata Cara Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas


(3)   Sepeda Motor, Kendaraan Bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan Kendaraan Tidak Bermotor berada pada lajur kiri Jalan.
==== Pasal 128 ====
(1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal


(4)   Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi Kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah, atau mendahului Kendaraan lain.
127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.


Pasal 109
(2) Pengalihan arus Lalu Lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.


(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan melewati Kendaraan  lain  harus  menggunakan  lajur  atau  jalur Jalan sebelah kanan dari Kendaraan yang akan dilewati, mempunyai  jarak  pandang  yang  bebas,  dan  tersedia ruang yang cukup.
(3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.


(2) Dalam keadaan tertentu, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan lajur Jalan sebelah kiri dengan tetap memperhatikan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Paragraf 3


(3) Jika . . .
Tanggung jawab


- 62 -
==== Pasal 129 ====
(1) Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.


(3)   Jika Kendaraan yang akan dilewati telah memberi isyarat akan menggunakan lajur atau jalur jalan sebelah kanan, Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melewati Kendaraan tersebut.
(2) Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) bertanggung jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Pasal 110
==== Pasal 130 ====
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


(1)   Pengemudi yang berpapasan dengan Kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan Kendaraan.
Bagian Keenam


(2)  Pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terhalang oleh suatu rintangan atau Pengguna Jalan lain di   depannya   wajib   mendahulukan   Kendaraan   yang datang dari arah berlawanan.
Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas


Pasal 111
==== Pasal 131 ====
(1) Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.


Pada jalan yang menanjak atau menurun yang tidak memungkinkan bagi Kendaraan untuk saling berpapasan, Pengemudi Kendaraan yang arahnya menurun wajib memberi kesempatan jalan kepada Kendaraan yang mendaki.
(2) Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.


Paragraf 4
(3) Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejalan Kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.


Belokan atau Simpangan
Pasal 132 (1) Pejalan Kaki wajib:


Pasal 112
a. menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau


(1)   Pengemudi Kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat   dengan   lampu   penunjuk   arah   atau   isyarat tangan.
b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.


(2)   Pengemudi Kendaraan yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping wajib mengamati situasi Lalu Lintas di depan, di samping, dan di belakang Kendaraan serta memberikan isyarat.
(2) Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.


(3)   Pada persimpangan Jalan yang dilengkapi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi Kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
(3) Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.


Pasal 113 . . .
Bagian Ketujuh


- 63 -
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas


Pasal 113
==== Pasal 133 ====
(1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:


(1)  Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan  Alat  Pemberi  Isyarat  Lalu  Lintas,  Pengemudi wajib memberikan hak utama  kepada:
a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan


a.  Kendaraan  yang  datang  dari  arah  depan dan/atau dari arah cabang persimpangan yang lain jika hal itu dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas atau Marka Jalan;
Bermotor dengan kapasitas Jalan;


b.  Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang  dari  cabang  persimpangan  yang  lebih  kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan;
b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan


c. Kendaraan   yang   datang   dari   arah   cabang persimpangan sebelah kiri jika cabang persimpangan
c. kualitas lingkungan.


4 (empat) atau lebih dan sama besar;
(2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:


d.  Kendaraan yang datang dari arah cabang sebelah kiri di persimpangan 3 (tiga) yang tidak tegak lurus; atau
a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;


e. Kendaraan   yang   datang   dari   arah   cabang persimpangan yang lurus pada persimpangan 3 (tiga) tegak lurus.
b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;


(2)   Jika  persimpangan  dilengkapi  dengan  alat  pengendali Lalu Lintas yang berbentuk bundaran, Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan.
c. pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;


Pasal 114
d. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;


Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan Jalan, Pengemudi Kendaraan wajib:
e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau


a.  berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain;
f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.


b.  mendahulukan kereta api; dan
(3) Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


c.  memberikan  hak  utama  kepada  Kendaraan  yang  lebih dahulu melintasi rel.
(4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.


Paragraf 5 . . .
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan peraturan pemerintah.


- 64 -
Bagian Kedelapan


Paragraf 5
Hak Utama Pengguna Jalan untuk Kelancaran


Kecepatan
Paragraf 1


Pasal 115
Pengguna Jalan yang Memperoleh Hak Utama


Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang:
==== Pasal 134 ====
Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:


a.  mengemudikan   Kendaraan   melebihi   batas   kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;


b.  berbalapan dengan Kendaran Bermotor lain.
b. ambulans yang mengangkut orang sakit;


Pasal 116
c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada


(1)  Pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan Rambu Lalu Lintas.
Kecelakaan Lalu Lintas;


(2)   Selain sesuai dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika:
d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;


a.  akan  melewati  Kendaraan  Bermotor  Umum  yang sedang menurunkan dan menaikkan  Penumpang;
e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;


b.  akan   melewati   Kendaraan   Tidak   Bermotor   yang ditarik oleh hewan, hewan yang ditunggangi, atau hewan yang digiring;
f. iring-iringan pengantar jenazah; dan


c.  cuaca hujan dan/atau genangan air;
g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.


d. memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas;
Paragraf 2


e.  mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api; dan/atau
Tata Cara Pengaturan Kelancaran


f.   melihat dan mengetahui ada Pejalan Kaki yang akan menyeberang.
==== Pasal 135 ====
(1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.


Pasal 117
(2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pengemudi yang akan memperlambat kendaraannya harus mengamati situasi Lalu Lintas di samping dan di belakang Kendaraan  dengan  cara  yang  tidak  membahayakan Kendaraan lain.
(3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.


Paragraf 6 . . .
Bagian Kesembilan


- 65 -
Sanksi Administratif


Paragraf 6
==== Pasal 136 ====
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1), Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 128 dikenai sanksi administratif.


Berhenti
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat


Pasal 118
(1) berupa:


Selain  Kendaraan  Bermotor  Umum  dalam  trayek,  setiap
a. peringatan tertulis;


Kendaraan Bermotor dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali:
b. penghentian sementara pelayanan umum;


a.  terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh;
c. penghentian sementara kegiatan;


b. pada  tempat  tertentu  yang  dapat  membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau
d. denda administratif;


c.  di jalan tol.
e. pembatalan izin; dan/atau f. pencabutan izin.


Pasal 119
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.


(1)   Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti untuk menurunkan dan/atau menaikkan Penumpang wajib memberi isyarat tanda berhenti.
=== BAB X ANGKUTAN ===
Bagian Kesatu


(2) Pengemudi  Kendaraan  yang  berada  di  belakang Kendaraan Bermotor Umum atau mobil bus sekolah yang sedang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan kendaraannya sementara.
Angkutan Orang dan Barang


Paragraf 7
==== Pasal 137 ====
(1) Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan


Parkir
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.


Pasal 120
(2) Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.


Parkir  Kendaraan  di  Jalan  dilakukan  secara  sejajar  atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
(3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.


Pasal 121
(4) Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:


(1)   Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga  pengaman,  lampu  isyarat  peringatan  bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.
a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;


(2) Ketentuan . . .
b. untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau


- 66 -
c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.


(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pengemudi Sepeda Motor tanpa kereta samping.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan untuk angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.


Paragraf 8
Bagian Kedua


Kendaraan Tidak Bermotor
Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum


Pasal 122
==== Pasal 138 ====
(1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.


(1)   Pengendara Kendaraan Tidak Bermotor dilarang:
(2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


a.  dengan  sengaja  membiarkan  kendaraannya  ditarik oleh Kendaraan Bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;
(3) Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.


b.  mengangkut   atau   menarik   benda   yang   dapat merintangi atau membahayakan Pengguna Jalan lain; dan/atau
==== Pasal 139 ====
(1) Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.


c.  menggunakan  jalur  jalan  Kendaraan  Bermotor  jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi Kendaraan Tidak Bermotor.
(2) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.


(2)  Pesepeda dilarang membawa Penumpang, kecuali jika sepeda tersebut telah dilengkapi dengan tempat Penumpang.
(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.


(3)  Pengendara gerobak atau kereta dorong yang berjalan beriringan harus memberikan ruang yang cukup bagi Kendaraan lain untuk mendahului.
(4) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 123
Bagian Ketiga


Pesepeda  tunarungu  harus  menggunakan  tanda  pengenal yang   ditempatkan   pada   bagian   depan   dan   belakang sepedanya.
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum


Paragraf 9
Paragraf 1


Tata Cara Berlalu Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum
Umum


Pasal 124
==== Pasal 140 ====
Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor


(1)   Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek wajib:
Umum terdiri atas:


a.  mengangkut   Penumpang   yang   membayar   sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
a. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek; dan


b. memindahkan . . .
b. angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.


- 67 -
Paragraf 2


b. memindahkan penumpang dalam perjalanan ke Kendaraan lain yang sejenis dalam trayek yang sama tanpa dipungut biaya tambahan jika Kendaraan mogok,   rusak,   kecelakaan,   atau   atas   perintah petugas;
Standar Pelayanan Angkutan Orang


c.  menggunakan lajur Jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah;
==== Pasal 141 ====
(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:


d. memberhentikan  kendaraan  selama  menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang;
a. keamanan;


e.  menutup pintu selama Kendaraan berjalan; dan
b. keselamatan;


f.   mematuhi   batas   kecepatan   paling   tinggi   untuk angkutan umum.
c. kenyamanan;


(2)   Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum untuk angkutan orang dalam trayek dengan tarif ekonomi wajib mengangkut anak sekolah.
d. keterjangkauan;


Pasal 125
e. kesetaraan; dan


Pengemudi Kendaraan Bermotor angkutan barang wajib menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan.
f. keteraturan.


Pasal 126
(2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan.


Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang dilarang:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


a.  memberhentikan Kendaraan selain di tempat yang telah ditentukan;
Paragraf 3


b.  mengetem selain di tempat yang telah ditentukan;
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek


c.  menurunkan Penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan tanpa alasan yang patut dan mendesak; dan/atau
==== Pasal 142 ====
Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri atas:


d.  melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek.
a. angkutan lintas batas negara;


Bagian Kelima . . .
b. angkutan antarkota antarprovinsi;


- 68 -
c. angkutan antarkota dalam provinsi;


Bagian Kelima
d. angkutan perkotaan; atau e. angkutan perdesaan.


Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas
==== Pasal 143 ====
Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus:


Paragraf  1
a. memiliki rute tetap dan teratur;


Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas yang Diperbolehkan
b. terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan


Pasal 127
c. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan perdesaan.


(1)   Penggunaan  jalan  untuk  penyelenggaraan  kegiatan  di luar fungsinya dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa.
==== Pasal 144 ====
Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:


(2) Penggunaan  jalan  nasional  dan  jalan  provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
a. tata ruang wilayah;


(3) Penggunaan jalan kabupaten/kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
b. tingkat permintaan jasa angkutan;


Paragraf 2
c. kemampuan penyediaan jasa angkutan;


Tata Cara Penggunaan Jalan Selain untuk Kegiatan Lalu Lintas
d. ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


Pasal 128
e. kesesuaian dengan kelas jalan;


(1)   Penggunaan  jalan sebagaimana  dimaksud dalam Pasal
f. keterpaduan intramoda angkutan; dan g. keterpaduan antarmoda angkutan.


127 ayat (1) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
==== Pasal 145 ====
(1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.


(2) Pengalihan  arus  Lalu  Lintas  ke  jalan  alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sementara.
(2) Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.


(3)   Izin  penggunaan  Jalan  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:


Paragraf 3
a. jaringan trayek lintas batas negara;


Tanggung jawab
b. jaringan trayek antarkota antarprovinsi;


Pasal 129
c. jaringan trayek antarkota dalam provinsi;


(1)   Pengguna Jalan di luar fungsi Jalan bertanggung  jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
d. jaringan trayek perkotaan; dan e. jaringan trayek perdesaan.


(2) Pejabat . . .
(4) Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.


- 69 -
==== Pasal 146 ====
(1) Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan.


(2)  Pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) bertanggung    jawab menempatkan petugas pada ruas Jalan untuk menjaga Keamanan,  Keselamatan,  Ketertiban,  dan  Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:


Pasal 130
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi;


Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, Pasal 128, dan Pasal 129 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau


Bagian Keenam
c. bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.


Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki dalam Berlalu Lintas
==== Pasal 147 ====
(1) Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan perjanjian antarnegara.


Pasal  131
(2) Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.


(1) Pejalan  Kaki  berhak  atas  ketersediaan  fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
==== Pasal 148 ====
Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh:


(2)  Pejalan Kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang Jalan di tempat penyeberangan.
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum antarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) provinsi;


(3) Dalam  hal  belum  tersedia  fasilitas  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1),  Pejalan  Kaki  berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya.
b. gubernur untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum antarkota dalam provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; atau


Pasal  132 (1)   Pejalan Kaki wajib:
c. bupati/walikota untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


a.  menggunakan bagian Jalan yang diperuntukkan bagi
==== Pasal 149 ====
Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh:


Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
a. bupati untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;


b.  menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
b. gubernur untuk kawasan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau


(2)  Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pejalan Kaki wajib memperhatikan Keselamatan dan Kelancaran Lalu Lintas.
c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah provinsi.


(3) Pejalan . . .
==== Pasal 150 ====
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur dengan peraturan pemerintah.


- 70 -
Paragraf 4
 
(3)   Pejalan Kaki penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali Pengguna Jalan lain.
 
Bagian Ketujuh
 
Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
 
Pasal   133
 
(1) Untuk  meningkatkan   efisiensi  dan  efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria:
 
a.  perbandingan    volume    Lalu   Lintas   Kendaraan
 
Bermotor dengan kapasitas Jalan;
 
b.  ketersediaan   jaringan   dan  pelayanan   angkutan umum; dan
 
c.  kualitas lingkungan.
 
(2) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 
a.  pembatasan  Lalu  Lintas  Kendaraan  perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 
b. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan barang pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu;
 
c.  pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor pada koridor atau   kawasan   tertentu   pada   waktu   dan   Jalan tertentu;
 
d.  pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan klasifikasi fungsi Jalan;
 
e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau
 
f.   pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.
 
(3)   Pembatasan  Lalu  Lintas  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
(4) Manajemen . . .
 
- 71 -
 
(4) Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi  secara  berkala  oleh  Menteri  yang bertanggung  jawab  di bidang  sarana  dan  Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah provinsi, dan  pemerintah  kabupaten/kota sesuai  dengan lingkup  kewenangannya dengan  melibatkan  instansi terkait.
 
(5)   Ketentuan     lebih     lanjut     mengenai     manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan peraturan pemerintah.
 
Bagian Kedelapan
 
Hak Utama Pengguna Jalan untuk Kelancaran
 
Paragraf 1
 
Pengguna Jalan yang Memperoleh Hak Utama
 
Pasal 134
 
Pengguna   Jalan   yang   memperoleh   hak   utama   untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:
 
a. Kendaraan    pemadam    kebakaran    yang    sedang melaksanakan tugas;
 
b.  ambulans yang mengangkut orang sakit;
 
c.  Kendaraan    untuk    memberikan        pertolongan    pada
 
Kecelakaan Lalu Lintas;
 
d.  Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
 
e.  Kendaraan  pimpinan  dan  pejabat  negara  asing  serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
 
f.   iring-iringan pengantar jenazah; dan
 
g.  konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut  pertimbangan  petugas  Kepolisian  Negara Republik Indonesia.
 
Paragraf 2
 
Tata Cara Pengaturan Kelancaran
 
Pasal 135
 
(1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
 
(2) Petugas . . .
 
- 72 -
 
(2)   Petugas     Kepolisian     Negara     Republik     Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 
(3)   Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.
 
Bagian Kesembilan
 
Sanksi Administratif
 
Pasal 136
 
(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  99 ayat  (1), Pasal 100 ayat (1), dan Pasal 128 dikenai sanksi administratif.
 
(2)   Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
 
(1) berupa:
 
a.  peringatan tertulis;
 
b.  penghentian sementara pelayanan umum;
 
c.  penghentian sementara kegiatan;
 
d.  denda administratif;
 
e.  pembatalan izin; dan/atau f.   pencabutan izin.
 
(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)   diatur dengan peraturan pemerintah.
 
BAB X ANGKUTAN
 
Bagian Kesatu
 
Angkutan Orang dan Barang
 
Pasal 137
 
(1)   Angkutan orang dan/atau barang dapat menggunakan
 
Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
 
(2) Angkutan . . .
 
- 73 -
 
(2)   Angkutan orang yang menggunakan Kendaraan Bermotor berupa Sepeda Motor, Mobil penumpang, atau bus.
 
(3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor wajib menggunakan mobil barang.
 
(4)   Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali:
 
a. rasio Kendaraan Bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai;
 
b.  untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
 
c. kepentingan    lain    berdasarkan    pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.
 
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mobil barang yang digunakan  untuk  angkutan  orang  sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.
 
Bagian Kedua
 
Kewajiban Menyediakan Angkutan Umum
 
Pasal 138
 
(1) Angkutan  umum  diselenggarakan  dalam  upaya memenuhi kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.
 
(2) Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 
(3) Angkutan  umum  orang  dan/atau  barang  hanya dilakukan dengan Kendaraan Bermotor Umum.
 
Pasal 139
 
(1)   Pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota antarprovinsi serta lintas batas negara.
 
(2) Pemerintah . . .
 
- 74 -
 
(2)   Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antarkota dalam provinsi.
 
(3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota.
 
(4)   Penyediaan  jasa  angkutan  umum  dilaksanakan  oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Bagian Ketiga
 
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum
 
Paragraf 1
 
Umum
 
Pasal 140
 
Pelayanan   angkutan   orang   dengan   Kendaraan   Bermotor
 
Umum terdiri atas:
 
a.  angkutan   orang   dengan   Kendaraan   Bermotor  Umum dalam trayek; dan
 
b.  angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.
 
Paragraf 2
 
Standar Pelayanan Angkutan Orang
 
Pasal  141
 
(1)   Perusahaan Angkutan Umum wajib memenuhi standar pelayanan minimal yang meliputi:
 
a.  keamanan;
 
b.  keselamatan;
 
c.  kenyamanan;
 
d.  keterjangkauan;
 
e.  kesetaraan; dan f.   keteraturan.
 
(2) Standar . . .
 
- 75 -
 
(2)   Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan   jenis pelayanan yang diberikan.
 
(3)   Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  standar  pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung   jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 
Paragraf 3
 
Angkutan Orang  dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
 
Pasal 142
 
Jenis pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a terdiri atas:
 
a.  angkutan lintas batas negara;
 
b.  angkutan antarkota antarprovinsi;
 
c.  angkutan antarkota dalam provinsi;
 
d.  angkutan perkotaan; atau e.  angkutan perdesaan.
 
Pasal 143
 
Kriteria pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a harus:
 
a.  memiliki rute tetap dan teratur;
 
b. terjadwal,  berawal,  berakhir,  dan  menaikkan  atau menurunkan penumpang di Terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara; dan
 
c.  menaikkan  dan  menurunkan  penumpang  pada  tempat yang  ditentukan  untuk  angkutan  perkotaan  dan perdesaan.
 
Pasal 144
 
Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum disusun berdasarkan:
 
a.  tata ruang wilayah;
 
b.  tingkat permintaan jasa angkutan;
 
c. kemampuan . . .
 
- 76 -
 
c.  kemampuan penyediaan jasa angkutan;
 
d.  ketersediaan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 
e.  kesesuaian dengan  kelas jalan;
 
f.   keterpaduan intramoda angkutan; dan g.  keterpaduan antarmoda angkutan.
 
Pasal 145
 
(1)  Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 disusun dalam bentuk rencana umum jaringan trayek.
 
(2)   Penyusunan rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.
 
(3)   Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 
a.  jaringan trayek lintas batas negara;
 
b.  jaringan trayek antarkota antarprovinsi;
 
c.  jaringan trayek antarkota dalam provinsi;
 
d.  jaringan trayek perkotaan; dan e.  jaringan trayek perdesaan.
 
(4)   Rencana umum jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji ulang secara berkala paling lama 5 (lima) tahun.
 
Pasal 146
 
(1)   Jaringan trayek perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf d disusun berdasarkan kawasan perkotaan.
 
(2) Kawasan  perkotaan  untuk  pelayanan  angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 
a.  Menteri yang bertanggung   jawab di bidang sarana dan Prasana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah provinsi;
 
b.  gubernur untuk  kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi; atau
 
c.  bupati/walikota   untuk   kawasan   perkotaan   yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.
 
Pasal 147 . . .
 
- 77 -
 
Pasal  147
 
(1)  Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum lintas batas negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf a ditetapkan oleh  Menteri yang bertanggung  jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan perjanjian antarnegara.
 
(2)   Perjanjian antarnegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
 
Pasal 148
 
Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh:
 
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum antarkota  antarprovinsi  dan  perkotaan  yang melampaui batas 1 (satu) provinsi;
 
b. gubernur untuk    jaringan trayek    dan kebutuhan Kendaraan  Bermotor  Umum    antarkota  dalam  provinsi dan    perkotaan    yang melampaui batas 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapat persetujuan  dari  Menteri  yang  bertanggung  jawab  di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; atau
 
c.  bupati/walikota untuk   jaringan trayek   dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perkotaan dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota   setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 
Pasal 149
 
Jaringan trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf e ditetapkan oleh:
 
a.  bupati untuk kawasan perdesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
 
b.  gubernur untuk kawasan perdesaan yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 
c. Menteri . . .
 
- 78 -
 
c. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana   Lalu   Lintas   dan   Angkutan   Jalan   untuk kawasan perdesaan yang melampaui satu daerah provinsi.
 
Pasal 150
 
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek diatur dengan peraturan pemerintah.
 
Paragraf  4


Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek
Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek


Pasal 151
==== Pasal 151 ====
 
Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:
Pelayanan   angkutan   orang   dengan   Kendaraan   Bermotor Umum  tidak  dalam  trayek  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 140 huruf b terdiri atas:


a.  angkutan orang dengan menggunakan taksi;
a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;


b.  angkutan orang dengan tujuan tertentu;
b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;


c.  angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan d.  angkutan orang di kawasan tertentu.
c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan d. angkutan orang di kawasan tertentu.


Pasal 152
Pasal 152


(1) Angkutan   orang   dengan   menggunakan   taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a harus digunakan  untuk    pelayanan  angkutan  dari  pintu  ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.
(1) Angkutan orang dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a harus digunakan untuk pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dengan wilayah operasi dalam kawasan perkotaan.


(2)   Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
(2) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:


a.  berada dalam wilayah kota;
a. berada dalam wilayah kota;


b.  berada dalam wilayah kabupaten;
b. berada dalam wilayah kabupaten;


c.  melampaui  wilayah  kota  atau  wilayah  kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
c. melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau


d.  melampaui wilayah provinsi.
d. melampaui wilayah provinsi.


(3)   Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:
(3) Wilayah operasi dalam kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jumlah maksimal kebutuhan taksi ditetapkan oleh:


a.  walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota;
a. walikota untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kota;


b. bupati . . .
b. bupati . . .
Baris 2.598: Baris 2.343:
- 79 -
- 79 -


b.  bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;
b. bupati untuk taksi yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten;


c. gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau
c. gubernur untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah kota atau wilayah kabupaten dalam 1 (satu) wilayah provinsi; atau


d.  Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana  Lalu  lintas  dan  Angkutan  Jalan  untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.
d. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu lintas dan Angkutan Jalan untuk taksi yang wilayah operasinya melampaui wilayah provinsi.


Pasal 153
Pasal 153


(1)  Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.
(1) Angkutan orang dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf b dilarang menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang di sepanjang perjalanan untuk keperluan lain di luar pelayanan angkutan orang dalam trayek.


(2)   Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.
(2) Angkutan orang dengan tujuan tertentu diselenggarakan dengan menggunakan mobil penumpang umum atau mobil bus umum.


Pasal 154
Pasal 154


(1) Angkutan   orang   untuk   keperluan   pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.
(1) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf c harus digunakan untuk pelayanan angkutan wisata.


(2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.
(2) Penyelenggaraan angkutan orang untuk keperluan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan mobil penumpang umum dan mobil bus umum dengan tanda khusus.


(3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan  menggunakan  Kendaraan  Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.
(3) Angkutan orang untuk keperluan pariwisata tidak diperbolehkan menggunakan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, kecuali di daerah yang belum tersedia angkutan khusus untuk pariwisata.


Pasal 155
Pasal 155


(1)  Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanaan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.
(1) Angkutan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf d harus dilaksanakan melalui pelayanaan angkutan di jalan lokal dan jalan lingkungan.


(2) Angkutan . . .
(2) Angkutan . . .
Baris 2.630: Baris 2.375:
Pasal 156
Pasal 156


Evaluasi  wilayah  operasi  dan  kebutuhan  angkutan  orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.
Evaluasi wilayah operasi dan kebutuhan angkutan orang tidak dalam trayek dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan diumumkan kepada masyarakat.


Pasal 157
Pasal 157
Baris 2.644: Baris 2.389:
(1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.
(1) Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis Jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum di kawasan perkotaan.


(2)   Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(2) Angkutan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


harus didukung  dengan:
harus didukung dengan:


a.  mobil bus yang berkapasitas angkut massal;
a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal;


b.  lajur khusus;
b. lajur khusus;


c.  trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
c. trayek angkutan umum lain yang tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal; dan


d.  angkutan pengumpan.
d. angkutan pengumpan.


Pasal 159
Pasal 159
Baris 2.676: Baris 2.421:
Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:
Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum terdiri atas:


a.  angkutan barang umum; dan b.  angkutan barang khusus.
a. angkutan barang umum; dan b. angkutan barang khusus.


Paragraf 2
Paragraf 2
Baris 2.686: Baris 2.431:
Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
Pengangkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:


a.  prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas
a. prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas


Jalan;
Jalan;


b.  tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan


c.  menggunakan mobil barang.
c. menggunakan mobil barang.


Paragraf 3
Paragraf 3
Baris 2.700: Baris 2.445:
Pasal 162
Pasal 162


(1)   Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:
(1) Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus wajib:


a.  memenuhi  persyaratan  keselamatan  sesuai  dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;
a. memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut;


b.  diberi  tanda  tertentu  sesuai  dengan  barang  yang diangkut;
b. diberi tanda tertentu sesuai dengan barang yang diangkut;


c.  memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;
c. memarkir Kendaraan di tempat yang ditetapkan;


d. membongkar . . .
d. membongkar . . .
Baris 2.716: Baris 2.461:
e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
e. beroperasi pada waktu yang tidak mengganggu Keamanan, Keselamatan, Kelancaran, dan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan


f.   mendapat rekomendasi dari instansi terkait.
f. mendapat rekomendasi dari instansi terkait.


(2)   Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut alat berat dengan dimensi yang melebihi dimensi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapat pengawalan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.


(3) Pengemudi  dan  pembantu  Pengemudi  Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.
(3) Pengemudi dan pembantu Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang mengangkut barang khusus wajib memiliki kompetensi tertentu sesuai dengan sifat dan bentuk barang khusus yang diangkut.


Pasal  163
Pasal 163


(1)   Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan  kepada  pengelola  pergudangan dan/atau   penyelenggara   angkutan   barang   sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan  Bermotor Umum.
(1) Pemilik, agen ekspedisi muatan angkutan barang, atau pengirim yang menyerahkan barang khusus wajib memberitahukan kepada pengelola pergudangan dan/atau penyelenggara angkutan barang sebelum barang dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.


(2) Penyelenggara  angkutan  barang  yang  melakukan kegiatan pengangkutan barang  khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.
(2) Penyelenggara angkutan barang yang melakukan kegiatan pengangkutan barang khusus wajib menyediakan tempat penyimpanan serta bertanggung jawab terhadap penyusunan sistem dan prosedur penanganan barang khusus dan/atau berbahaya selama barang tersebut belum dimuat ke dalam Kendaraan Bermotor Umum.


Pasal 164
Pasal 164


Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung  jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Bagian Kelima . . .
Bagian Kelima . . .
Baris 2.742: Baris 2.487:
Pasal 165
Pasal 165


(1)   Angkutan  umum  di  Jalan  yang  merupakan  bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.
(1) Angkutan umum di Jalan yang merupakan bagian angkutan multimoda dilaksanakan oleh badan hukum angkutan multimoda.


(2)  Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.
(2) Kegiatan angkutan umum dalam angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat antara badan hukum angkutan Jalan dan badan hukum angkutan multimoda dan/atau badan hukum moda lain.


(3)  Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah.
(3) Pelayanan angkutan multimoda harus terpadu secara sistem dan mendapat izin dari Pemerintah.


(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan multimoda, persyaratan, dan tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.


Bagian Keenam
Bagian Keenam
Baris 2.756: Baris 2.501:
Pasal 166
Pasal 166


(1)   Angkutan  orang  dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.
(1) Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum yang melayani trayek tetap lintas batas negara, antarkota antarprovinsi, dan antarkota dalam provinsi harus dilengkapi dengan dokumen.


(2)   Dokumen  angkutan  orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
(2) Dokumen angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


a.  tiket   Penumpang   umum   untuk   angkutan  dalam trayek;
a. tiket Penumpang umum untuk angkutan dalam trayek;


b.  tanda pengenal bagasi; dan c.  manifes.
b. tanda pengenal bagasi; dan c. manifes.


(3)   Angkutan  barang  dengan  Kendaraan  Bermotor  Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:
(3) Angkutan barang dengan Kendaraan Bermotor Umum wajib dilengkapi dengan dokumen yang meliputi:


a.  surat perjanjian pengangkutan; dan b.  surat muatan barang.
a. surat perjanjian pengangkutan; dan b. surat muatan barang.


Pasal 167 . . .
Pasal 167 . . .
Baris 2.774: Baris 2.519:
Pasal 167
Pasal 167


(1)   Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:
(1) Perusahaan Angkutan Umum orang wajib:


a.  menyerahkan tiket Penumpang;
a. menyerahkan tiket Penumpang;


b.  menyerahkan                tanda     bukti     pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;
b. menyerahkan tanda bukti pembayaran pengangkutan untuk angkutan tidak dalam trayek;


c.  menyerahkan    tanda    pengenal    bagasi    kepada
c. menyerahkan tanda pengenal bagasi kepada


Penumpang; dan
Penumpang; dan


d.  menyerahkan manifes kepada Pengemudi.
d. menyerahkan manifes kepada Pengemudi.


(2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.
(2) Tiket Penumpang harus digunakan oleh orang yang namanya tercantum dalam tiket sesuai dengan dokumen identitas diri yang sah.
Baris 2.790: Baris 2.535:
Pasal 168
Pasal 168


(1)   Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat muatan barang sebagai bagian dokumen perjalanan.


(2)   Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.
(2) Perusahaan Angkutan Umum yang mengangkut barang wajib membuat surat perjanjian pengangkutan barang.


Bagian Ketujuh
Bagian Ketujuh
Baris 2.800: Baris 2.545:
Pasal 169
Pasal 169


(1)   Pengemudi   dan/atau   Perusahaan   Angkutan   Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.
(1) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi Kendaraan, dan kelas jalan.


(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.
(2) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengawasan muatan angkutan barang.


(3)   Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.
(3) Pengawasan muatan angkutan barang dilakukan dengan menggunakan alat penimbangan.


(4)   Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
(4) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)


terdiri atas:
terdiri atas:


a.  alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau b.  alat penimbangan yang dapat dipindahkan.
a. alat penimbangan yang dipasang secara tetap; atau b. alat penimbangan yang dapat dipindahkan.


Pasal 170 . . .
Pasal 170 . . .
Baris 2.816: Baris 2.561:
- 85 -
- 85 -


Pasal  170
Pasal 170


(1) Alat  penimbangan  yang  dipasang  secara  tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.
(1) Alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf a dipasang pada lokasi tertentu.


(2)  Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.
(2) Penetapan lokasi, pengoperasian, dan penutupan alat penimbangan yang dipasang secara tetap pada Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah.


(3)  Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(3) Pengoperasian dan perawatan alat penimbangan yang dipasang secara tetap dilakukan oleh unit pelaksana penimbangan yang ditunjuk oleh Pemerintah.


(4)   Petugas  alat  penimbangan  yang  dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.
(4) Petugas alat penimbangan yang dipasang secara tetap wajib mendata jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.


Pasal  171
Pasal 171


(1)   Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf b digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
(1) Alat penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (4) huruf b digunakan dalam pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.


(2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Kendaraan Bermotor.
(2) Pengoperasian alat penimbangan untuk pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pemeriksa Kendaraan Bermotor.


(3)   Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Pasal  172
Pasal 172


Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   pengawasan   muatan angkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan muatan angkutan barang diatur dengan peraturan pemerintah.


Bagian Kedelapan . . .
Bagian Kedelapan . . .
Baris 2.852: Baris 2.597:
Pasal 173
Pasal 173


(1)  Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki:


a.  izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
a. izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;


b.  izin  penyelenggaraan  angkutan  orang  tidak  dalam trayek; dan/atau
b. izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek; dan/atau


c.  izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.
c. izin penyelenggaraan angkutan barang khusus atau alat berat.


(2)   Kewajiban  memiliki  izin  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:


a.  pengangkutan   orang   sakit   dengan   menggunakan ambulans; atau
a. pengangkutan orang sakit dengan menggunakan ambulans; atau


b.  pengangkutan jenazah.
b. pengangkutan jenazah.


Pasal 174
Pasal 174


(1)   Izin  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  173  ayat  (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.
(1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas surat keputusan, surat pernyataan, dan kartu pengawasan.


(2)  Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi atau pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.


(3)   Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin  pada  1  (satu)  trayek  atau  pada  beberapa  trayek dalam satu kawasan.
(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa izin pada 1 (satu) trayek atau pada beberapa trayek dalam satu kawasan.


Pasal 175
Pasal 175


(1)  Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.
(1) Izin penyelenggaraan angkutan umum berlaku untuk jangka waktu tertentu.


(2) Perpanjangan . . .
(2) Perpanjangan . . .
Baris 2.882: Baris 2.627:
- 87 -
- 87 -


(2)  Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).
(2) Perpanjangan izin harus melalui proses seleksi atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2).


Paragraf 2
Paragraf 2
Baris 2.894: Baris 2.639:
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:


1.  trayek  lintas  batas  negara  sesuai  dengan  perjanjian antarnegara;
1. trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antarnegara;


2.  trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah
2. trayek antarkabupaten/kota yang melampaui wilayah


1 (satu) provinsi;
1 (satu) provinsi;


3.  trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan
3. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) provinsi; dan


4.  trayek  perdesaan  yang  melewati  wilayah  1  (satu)
4. trayek perdesaan yang melewati wilayah 1 (satu)


provinsi.
provinsi.
Baris 2.908: Baris 2.653:
b. gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
b. gubernur untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:


1.  trayek  antarkota  yang  melampaui  wilayah  1  (satu)
1. trayek antarkota yang melampaui wilayah 1 (satu)


kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;


2.  trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
2. trayek angkutan perkotaan yang melampaui wilayah 1 (satu) kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan


3.  trayek  perdesaan  yang  melampaui  wilayah  1  (satu)
3. trayek perdesaan yang melampaui wilayah 1 (satu)


kabupaten dalam satu provinsi.
kabupaten dalam satu provinsi.


c. Gubernur  Daerah  Khusus  Ibukota  Jakarta  untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek yang seluruhnya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.


d. bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:
d. bupati untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani:


1.  trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan
1. trayek perdesaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten; dan


2.  trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.
2. trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.


e. walikota . . .
e. walikota . . .
Baris 2.932: Baris 2.677:
e. walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.
e. walikota untuk penyelenggaraan angkutan orang yang melayani trayek perkotaan yang berada dalam 1 (satu) wilayah kota.


Pasal  177
Pasal 177


Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:
Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek wajib:


a.  melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan
a. melaksanakan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang diberikan; dan


b.  mengoperasikan   Kendaraan   Bermotor   Umum   sesuai dengan  standar  pelayanan  minimal  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).
b. mengoperasikan Kendaraan Bermotor Umum sesuai dengan standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1).


Pasal 178
Pasal 178


Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan   orang   dalam   trayek   diatur   dengan   peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Paragraf 3
Paragraf 3
Baris 2.950: Baris 2.695:
Pasal 179
Pasal 179


(1)   Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh:
(1) Izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf b diberikan oleh:


a.  Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani:


1.  angkutan     taksi     yang     wilayah     operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;
1. angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) daerah provinsi;


2.  angkutan dengan tujuan tertentu; atau
2. angkutan dengan tujuan tertentu; atau


3.  angkutan pariwisata.
3. angkutan pariwisata.


b. gubernur  untuk  angkutan  taksi  yang  wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam  1 (satu) provinsi;
b. gubernur untuk angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;


c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
c. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk angkutan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
Baris 2.968: Baris 2.713:
- 89 -
- 89 -


d.  bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.
d. bupati/walikota untuk taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam wilayah kabupaten/kota.


(2)   Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tata   cara   dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Paragraf 4
Paragraf 4
Baris 2.978: Baris 2.723:
Pasal 180
Pasal 180


(1) Izin  penyelenggaraan  angkutan  barang  khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait.
(1) Izin penyelenggaraan angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan rekomendasi dari instansi terkait.


(2)   Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Izin penyelenggaraan angkutan alat berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf c diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(3)   Ketentuan   lebih   lanjut   mengenai   tata   cara   dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian izin penyelenggaraan angkutan barang khusus dan alat berat diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Bagian Kesembilan Tarif Angkutan Pasal 181
Bagian Kesembilan Tarif Angkutan Pasal 181


(1)   Tarif angkutan terdiri   atas tarif Penumpang dan tarif barang.
(1) Tarif angkutan terdiri atas tarif Penumpang dan tarif barang.


(2)   Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(2) Tarif Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


terdiri atas:
terdiri atas:


a.  tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek;
a. tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek;


dan
dan
Baris 3.000: Baris 2.745:
- 90 -
- 90 -


b.  tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.
b. tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek.


Pasal 182
Pasal 182


(1)   Tarif  Penumpang  untuk  angkutan  orang  dalam  trayek terdiri atas:
(1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang dalam trayek terdiri atas:


a.  tarif kelas ekonomi; dan
a. tarif kelas ekonomi; dan


b.   tarif kelas nonekonomi.
b. tarif kelas nonekonomi.


(2)   Penetapan  tarif  kelas  ekonomi  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
(2) Penetapan tarif kelas ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:


a.  Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;
a. Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota antarprovinsi, angkutan perkotaan, dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui wilayah provinsi;


b.  gubernur   untuk   angkutan   orang   yang   melayani trayek antarkota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;
b. gubernur untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui batas satu kabupaten/kota dalam satu provinsi;


c.  bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan   perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan
c. bupati untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten; dan


d.  walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan   perkotaan   yang   wilayah   pelayanannya dalam kota.
d. walikota untuk angkutan orang yang melayani trayek angkutan perkotaan yang wilayah pelayanannya dalam kota.


(3)  Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.
(3) Tarif Penumpang angkutan orang dalam trayek kelas nonekonomi ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum.


(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung   jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Pasal 183
Pasal 183


(1)   Tarif  Penumpang  untuk  angkutan  orang  tidak  dalam trayek  dengan  menggunakan  taksi  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.
(1) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 huruf a ditetapkan oleh Perusahaan Angkutan Umum atas persetujuan Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan standar pelayanan minimal yang ditetapkan.


(2) Tarif . . .
(2) Tarif . . .
Baris 3.032: Baris 2.777:
- 91 -
- 91 -


(2)   Tarif  Penumpang  untuk  angkutan  orang  tidak  dalam trayek   dengan   tujuan   tertentu,   pariwisata,   dan   di kawasan  tertentu  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
(2) Tarif Penumpang untuk angkutan orang tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal


151   huruf   b,   huruf   c,   dan   huruf   d   ditetapkan berdasarkan  kesepakatan  antara  Pengguna  Jasa  dan
151 huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pengguna Jasa dan


Perusahaan Angkutan Umum.
Perusahaan Angkutan Umum.
Baris 3.042: Baris 2.787:
Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Tarif angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal


181  ayat  (2)  huruf  b  ditetapkan  berdasarkan  kesepakatan
181 ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kesepakatan


antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
antara Pengguna Jasa dan Perusahaan Angkutan Umum.
Baris 3.052: Baris 2.797:
Pasal 185
Pasal 185


(1)   Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
(1) Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberi subsidi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.


(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur  dengan  peraturan pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi angkutan Penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.


Bagian Kesebelas
Bagian Kesebelas
Baris 3.086: Baris 2.831:
Pasal 190
Pasal 190


Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika   Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.
Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum dapat menurunkan penumpang dan/atau barang yang diangkut pada tempat pemberhentian terdekat jika Penumpang dan/atau barang yang diangkut dapat membahayakan keamanan dan keselamatan angkutan.


Pasal 191
Pasal 191


Perusahaan   Angkutan   Umum   bertanggung   jawab   atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.
Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan.


Pasal 192
Pasal 192


(1)  Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia   atau   luka   akibat   penyelenggaraan   angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.
(1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang yang meninggal dunia atau luka akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan Penumpang.


(2)   Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.
(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya pelayanan.


(3)  Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai  sejak  Penumpang  diangkut  dan  berakhir  di tempat tujuan yang disepakati.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak Penumpang diangkut dan berakhir di tempat tujuan yang disepakati.


(4)   Pengangkut   tidak   bertanggung   jawab   atas   kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.
(4) Pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian barang bawaan Penumpang, kecuali jika Penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengangkut.


(5) Ketentuan . . .
(5) Ketentuan . . .
Baris 3.106: Baris 2.851:
- 93 -
- 93 -


(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.


Pasal 193
Pasal 193


(1)  Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
(1) Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.


(2)   Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.


(3)  Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
(3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.


(4)   Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh  pencantuman keterangan yang   tidak   sesuai   dengan   surat   muatan   angkutan barang.
(4) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.


(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.


Pasal 194
Pasal 194


(1)   Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak   ketiga   dapat   membuktikan   bahwa   kerugian tersebut  disebabkan  oleh  kesalahan  Perusahaan Angkutan Umum.
(1) Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.


(2)   Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.
(2) Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian.


Paragraf 2 . . .
Paragraf 2 . . .
Baris 3.136: Baris 2.881:
Pasal 195
Pasal 195


(1)  Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.
(1) Perusahaan Angkutan Umum berhak untuk menahan barang yang diangkut jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan.


(2)   Perusahaan  Angkutan  Umum  berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.
(2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memungut biaya tambahan atas barang yang disimpan dan tidak diambil sesuai dengan kesepakatan.


(3)   Perusahaan  Angkutan  Umum  berhak  menjual  barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Perusahaan Angkutan Umum berhak menjual barang yang diangkut secara lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika pengirim atau penerima tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


Pasal 196
Pasal 196
Baris 3.152: Baris 2.897:
Pasal 197
Pasal 197


(1) Pemerintah   dan   Pemerintah   Daerah   sebagai penyelenggara angkutan wajib:
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib:


a. memberikan  jaminan  kepada  Pengguna  Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;
a. memberikan jaminan kepada Pengguna Jasa angkutan umum untuk mendapatkan pelayanan;


b. memberikan   perlindungan   kepada   Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan
b. memberikan perlindungan kepada Perusahaan Angkutan Umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum; dan


c.  melakukan     pemantauan     dan     pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.
c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang.


(2) Ketentuan . . .
(2) Ketentuan . . .
Baris 3.174: Baris 2.919:
(1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.
(1) Jasa angkutan umum harus dikembangkan menjadi industri jasa yang memenuhi standar pelayanan dan mendorong persaingan yang sehat.


(2)   Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus:
(2) Untuk mewujudkan standar pelayanan dan persaingan yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah harus:


a.  menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;
a. menetapkan segmentasi dan klasifikasi pasar;


b.  menetapkan standar pelayanan minimal;
b. menetapkan standar pelayanan minimal;


c.  menetapkan kriteria persaingan yang sehat;
c. menetapkan kriteria persaingan yang sehat;


d.  mendorong terciptanya pasar; dan
d. mendorong terciptanya pasar; dan


e.  mengendalikan    dan    mengawasi    pengembangan industri jasa angkutan umum.
e. mengendalikan dan mengawasi pengembangan industri jasa angkutan umum.


(3)   Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan persaingan yang sehat diatur dengan peraturan pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan dan persaingan yang sehat diatur dengan peraturan pemerintah.


Bagian Keempat Belas
Bagian Keempat Belas
Baris 3.194: Baris 2.939:
Pasal 199
Pasal 199


(1)  Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167, Pasal 168, Pasal 173, Pasal


177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan
177, Pasal 186, Pasal 187, Pasal 189, Pasal 192, dan
Baris 3.200: Baris 2.945:
Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:
Pasal 193 dikenai sanksi administratif berupa:


a.  peringatan tertulis;
a. peringatan tertulis;


b.  denda administratif;
b. denda administratif;


c.  pembekuan izin; dan/atau d.  pencabutan izin.
c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin.


(2) Ketentuan . . .
(2) Ketentuan . . .
Baris 3.210: Baris 2.955:
- 96 -
- 96 -


(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


BAB XI
BAB XI
Baris 3.222: Baris 2.967:
Pasal 200
Pasal 200


(1)   Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan dalam mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)   Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.
(2) Penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kerja sama antara pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan masyarakat.


(3)   Untuk  mewujudkan  dan  memelihara  Keamanan  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:
(3) Untuk mewujudkan dan memelihara Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan kegiatan:


a.  penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
a. penyusunan program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


b. penyediaan   dan   pemeliharaan   fasilitas   dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;
c. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, pembimbingan, penyuluhan, dan penerangan berlalu lintas dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas;


d.  pengkajian     masalah  Keamanan  Lalu  Lintas  dan
d. pengkajian masalah Keamanan Lalu Lintas dan


Angkutan Jalan;
Angkutan Jalan;


e.  manajemen keamanan Lalu Lintas;
e. manajemen keamanan Lalu Lintas;


f.   pengaturan,    penjagaan,    pengawalan,    dan/atau patroli;
f. pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan/atau patroli;


g.  registrasi dan identifikasi Kendaraan  Bermotor dan
g. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan


Pengemudi; dan
Pengemudi; dan


h.  penegakan hukum Lalu Lintas.
h. penegakan hukum Lalu Lintas.


Pasal 201 . . .
Pasal 201 . . .
Baris 3.254: Baris 2.999:
Pasal 201
Pasal 201


(1) Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem keamanan dengan berpedoman pada program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem keamanan dengan berpedoman pada program nasional Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)   Kendaraan  Bermotor  Umum  harus  dilengkapi  dengan alat pemberi informasi untuk memudahkan pendeteksian kejadian kejahatan di Kendaraan Bermotor.
(2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi untuk memudahkan pendeteksian kejadian kejahatan di Kendaraan Bermotor.


Pasal 202
Pasal 202
Baris 3.268: Baris 3.013:
Pasal 203
Pasal 203


(1)   Pemerintah    bertanggung    jawab    atas    terjaminnya
(1) Pemerintah bertanggung jawab atas terjaminnya


Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)   Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana  umum  nasional  Keselamatan  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:
(2) Untuk menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meliputi:


a.  penyusunan program nasional kegiatan Keselamatan
a. penyusunan program nasional kegiatan Keselamatan


Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


b. penyediaan   dan   pemeliharaan   fasilitas   dan perlengkapan  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan;
b. penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


c.  pengkajian  masalah  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan
c. pengkajian masalah Keselamatan Lalu Lintas dan


Angkutan Jalan; dan
Angkutan Jalan; dan


d.  manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan
d. manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan


Jalan.
Jalan.
Baris 3.290: Baris 3.035:
Pasal 204
Pasal 204


(1) Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan sistem manajemen keselamatan dengan berpedoman pada rencana umum nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2) Kendaraan . . .
(2) Kendaraan . . .
Baris 3.296: Baris 3.041:
- 98 -
- 98 -


(2)   Kendaraan Bermotor Umum   harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Kendaraan Bermotor Umum harus dilengkapi dengan alat pemberi informasi terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas ke Pusat Kendali Sistem Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Pasal 205
Pasal 205
Baris 3.310: Baris 3.055:
Pasal 206
Pasal 206


(1)   Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:


a.  audit;
a. audit;


b.  inspeksi; dan
b. inspeksi; dan


c.  pengamatan dan pemantauan.
c. pengamatan dan pemantauan.


(2)   Audit bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Audit bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


(3)   Audit  bidang  Keselamatan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Audit bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(4)   Inspeksi  bidang  Keamanan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(4) Inspeksi bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


(5) Inspeksi . . .
(5) Inspeksi . . .
Baris 3.328: Baris 3.073:
- 99 -
- 99 -


(5)   Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(5) Inspeksi bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan secara periodik berdasarkan skala prioritas oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(6)   Pengamatan  dan  pemantauan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(6) Pengamatan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilaksanakan secara berkelanjutan oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(7)   Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
(7) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.


Pasal 207
Pasal 207
Baris 3.344: Baris 3.089:
Pasal 208
Pasal 208


(1)   Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertangggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertangggung jawab membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)   Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
(2) Upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:


a.  pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;
a. pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini;


b.  sosialisasi  dan  internalisasi  tata  cara  dan  etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. sosialisasi dan internalisasi tata cara dan etika berlalu lintas serta program Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


c. pemberian    penghargaan    terhadap    tindakan Keamanan   dan   Keselamatan   Lalu   Lintas   dan Angkutan Jalan;
c. pemberian penghargaan terhadap tindakan Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan
d. penciptaan lingkungan Ruang Lalu Lintas yang mendorong pengguna jalan berperilaku tertib; dan


e. penegakan    hukum    secara    konsisten    dan berkelanjutan.
e. penegakan hukum secara konsisten dan berkelanjutan.


(3) Pembina . . .
(3) Pembina . . .
Baris 3.362: Baris 3.107:
- 100 -
- 100 -


(3)   Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan berlalu lintas.
(3) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menetapkan kebijakan dan program untuk mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan berlalu lintas.


BAB XII DAMPAK LINGKUNGAN
BAB XII DAMPAK LINGKUNGAN
Baris 3.370: Baris 3.115:
Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Perlindungan Kelestarian Lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


Pasal  209
Pasal 209


(1)  Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan  hidup  untuk  memenuhi  ketentuan  baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Untuk menjamin kelestarian lingkungan, dalam setiap kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dilakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan hidup di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
Baris 3.384: Baris 3.129:
Pasal 210
Pasal 210


(1)   Setiap  Kendaraan  Bermotor  yang    beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang beroperasi di Jalan wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan.


(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, dan prosedur penanganan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang diakibatkan oleh Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.


Pasal 211
Pasal 211
Baris 3.398: Baris 3.143:
Pasal 212
Pasal 212


Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan   yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.
Setiap pemilik dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor dan Perusahaan Angkutan Umum wajib melakukan perbaikan terhadap kendaraannya jika terjadi kerusakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan.


Bagian Ketiga
Bagian Ketiga
Baris 3.410: Baris 3.155:
Pasal 213
Pasal 213


(1)   Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga   kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas  dan Angkutan Jalan.
(1) Pemerintah wajib mengawasi kepatuhan Pengguna Jalan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)   Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib:
(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah wajib:


a.  merumuskan  dan  menyiapkan  kebijakan,  strategi, dan  program  pembangunan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
a. merumuskan dan menyiapkan kebijakan, strategi, dan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;


b. membangun  dan  mengembangkan  sarana  dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
b. membangun dan mengembangkan sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;


c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
c. melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Perusahaan Angkutan Umum, pemilik, dan/atau Pengemudi Kendaraan Bermotor yang beroperasi di jalan; dan
Baris 3.434: Baris 3.179:
- 102 -
- 102 -


(2) Perusahaan  Angkutan  Umum  berhak  memperoleh informasi  mengenai  kelestarian  lingkungan  di  bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Perusahaan Angkutan Umum berhak memperoleh informasi mengenai kelestarian lingkungan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Pasal 215
Pasal 215
Baris 3.442: Baris 3.187:
a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
a. melaksanakan program pembangunan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;


b.  menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;
b. menyediakan sarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan;


c.  memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum;
c. memberi informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi jasa angkutan umum;


d.  memberi  penjelasan  mengenai  penggunaan,  perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan
d. memberi penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan sarana angkutan umum; dan


e.  mematuhi baku mutu lingkungan hidup.
e. mematuhi baku mutu lingkungan hidup.


Paragraf 3
Paragraf 3
Baris 3.456: Baris 3.201:
Pasal 216
Pasal 216


(1)   Masyarakat    berhak  mendapatkan  Ruang  Lalu  Lintas yang ramah lingkungan.
(1) Masyarakat berhak mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan.


(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Baris 3.476: Baris 3.221:
Pasal 218
Pasal 218


(1) Pelanggaran   terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan      Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dikenai sanksi administratif berupa:
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai dampak lingkungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 dikenai sanksi administratif berupa:


a.  peringatan tertulis;
a. peringatan tertulis;


b.  denda administratif;
b. denda administratif;


c.  pembekuan izin; dan/atau d.  pencabutan izin.
c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin.


(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.


BAB XIII
BAB XIII
Baris 3.496: Baris 3.241:
Pasal 219
Pasal 219


(1)   Pengembangan   industri   dan   teknologi   sarana   dan
(1) Pengembangan industri dan teknologi sarana dan


Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:
Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi:


a.  rancang    bangun    dan    pemeliharaan    Kendaraan
a. rancang bangun dan pemeliharaan Kendaraan


Bermotor;
Bermotor;


b.  peralatan penegakan hukum;
b. peralatan penegakan hukum;


c.  peralatan uji laik kendaraan;
c. peralatan uji laik kendaraan;


d.  fasilitas  Keamanan,  Keselamatan,  Ketertiban,  dan
d. fasilitas Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan


Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


e.  peralatan registrasi dan identifikasi Kendaraan dan
e. peralatan registrasi dan identifikasi Kendaraan dan


Pengemudi;
Pengemudi;


f.   teknologi serta informasi Lalu Lintas dan Angkutan
f. teknologi serta informasi Lalu Lintas dan Angkutan


Jalan;
Jalan;


g.  fasilitas  pendidikan  dan  pelatihan  personel  Lalu
g. fasilitas pendidikan dan pelatihan personel Lalu


Lintas dan Angkutan Jalan; dan
Lintas dan Angkutan Jalan; dan


h.  komponen pendukung Kendaraan Bermotor.
h. komponen pendukung Kendaraan Bermotor.


(2) Pemberdayaan . . .
(2) Pemberdayaan . . .
Baris 3.530: Baris 3.275:
- 104 -
- 104 -


(2)   Pemberdayaan  industri  dan  pengembangan  teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
(2) Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:


a.  pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan
a. pengembangan riset dan rancang bangun Kendaraan


Bermotor;
Bermotor;


b.  pengembangan  standardisasi  Kendaraan  dan/atau komponen Kendaraan Bermotor;
b. pengembangan standardisasi Kendaraan dan/atau komponen Kendaraan Bermotor;


c.   pengalihan teknologi;
c. pengalihan teknologi;


d.  penggunaan sebanyak-banyaknya muatan lokal;
d. penggunaan sebanyak-banyaknya muatan lokal;


e.  pengembangan industri bahan baku dan komponen;
e. pengembangan industri bahan baku dan komponen;


f.   pemberian   kemudahan   fasilitas   pembiayaan   dan perpajakan;
f. pemberian kemudahan fasilitas pembiayaan dan perpajakan;


g.  pemberian   fasilitas   kerja   sama   dengan   industri sejenis; dan/atau
g. pemberian fasilitas kerja sama dengan industri sejenis; dan/atau


h.  pemberian  fasilitas  kerja  sama  pasar  pengguna  di dalam dan di luar negeri.
h. pemberian fasilitas kerja sama pasar pengguna di dalam dan di luar negeri.


Bagian Kedua
Bagian Kedua
Baris 3.558: Baris 3.303:
(1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:
(1) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1) huruf a dan pengembangan riset rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh:


a.  Pemerintah;
a. Pemerintah;


b.  Pemerintah Daerah;
b. Pemerintah Daerah;


c.  badan hukum;
c. badan hukum;


d.  lembaga penelitian; dan/atau e.  perguruan tinggi.
d. lembaga penelitian; dan/atau e. perguruan tinggi.


(2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
(2) Pengembangan rancang bangun Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:


a.  dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;
a. dimensi utama dan konstruksi Kendaraan Bermotor;


b.  kesesuaian material;
b. kesesuaian material;


c.  kesesuaian motor penggerak;
c. kesesuaian motor penggerak;


d.  kesesuaian daya dukung jalan;
d. kesesuaian daya dukung jalan;


e.  bentuk fisik Kendaraan Bermotor;
e. bentuk fisik Kendaraan Bermotor;


f. dimensi . . .
f. dimensi . . .
Baris 3.582: Baris 3.327:
- 105 -
- 105 -


f.   dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;
f. dimensi, konstruksi, posisi, dan jarak tempat duduk;


g.  posisi lampu;
g. posisi lampu;


h.  jumlah tempat duduk;
h. jumlah tempat duduk;


i.   dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;
i. dimensi dan konstruksi bak muatan/volume tangki;


j.   peruntukan Kendaraan Bermotor; dan k.  fasilitas keluar darurat.
j. peruntukan Kendaraan Bermotor; dan k. fasilitas keluar darurat.


(3)   Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan pengesahan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Pasal 221
Pasal 221


Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal  219  ayat  (2)  dilaksanakan  dengan  memanfaatkan sumber daya nasional, menerapkan standar keamanan dan keselamatan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.
Pemberdayaan industri dan pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (2) dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya nasional, menerapkan standar keamanan dan keselamatan, serta memperhatikan kelestarian lingkungan.


Bagian Ketiga
Bagian Ketiga
Baris 3.604: Baris 3.349:
Pasal 222
Pasal 222


(1)   Pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban,  dan  Kelancaran  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan.
(1) Pemerintah wajib mengembangkan industri dan teknologi prasarana yang menjamin Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)   Pengembangan  industri  dan  teknologi  Prasarana  Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.
(2) Pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan secara terpadu dengan dukungan semua sektor terkait.


(3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi modernisasi fasilitas:
(3) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi modernisasi fasilitas:


a.  pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
a. pengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


b.  penegakan hukum;
b. penegakan hukum;


c.  uji kelaikan Kendaraan;
c. uji kelaikan Kendaraan;


d.  Keamanan,       Keselamatan,       Ketertiban,       serta
d. Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, serta


Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Baris 3.624: Baris 3.369:
- 106 -
- 106 -


e.  pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e. pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


f.   registrasi dan identifikasi Kendaraan  Bermotor dan
f. registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan


Pengemudi;
Pengemudi;


g.  Sistem  Informasi  dan  Komunikasi  Lalu  Lintas  dan
g. Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan


Angkutan Jalan; dan
Angkutan Jalan; dan


h.  keselamatan Pengemudi dan/atau Penumpang.
h. keselamatan Pengemudi dan/atau Penumpang.


(4)   Metode pengembangan industri dan teknologi meliputi:
(4) Metode pengembangan industri dan teknologi meliputi:


a.  pemahaman teknologi;
a. pemahaman teknologi;


b.  pengalihan teknologi; dan c.  fasilitasi riset teknologi.
b. pengalihan teknologi; dan c. fasilitasi riset teknologi.


(5) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan pengesahan dari instansi terkait.
(5) Pengembangan industri dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan pengesahan dari instansi terkait.
Baris 3.650: Baris 3.395:
Pasal 223
Pasal 223


(1)   Untuk mengembangkan industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(1) Untuk mengembangkan industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal


222  ayat  (2),  Pemerintah  mendorong  pemberdayaan
222 ayat (2), Pemerintah mendorong pemberdayaan


industri dalam negeri.
industri dalam negeri.


(2)   Untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian fasilitas, insentif bidang tertentu, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Untuk mendorong pengembangan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pemberian fasilitas, insentif bidang tertentu, dan menerapkan standar produk peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Pasal 224
Pasal 224


(1)   Pengembangan   industri   Prasarana   Lalu   Lintas   dan
(1) Pengembangan industri Prasarana Lalu Lintas dan


Angkutan Jalan terdiri atas:
Angkutan Jalan terdiri atas:


a.  rekayasa;
a. rekayasa;


b.  produksi;
b. produksi;


c.   perakitan; dan/atau
c. perakitan; dan/atau


d.  pemeliharaan dan perbaikan.
d. pemeliharaan dan perbaikan.


(2) Pengembangan . . .
(2) Pengembangan . . .
Baris 3.676: Baris 3.421:
- 107 -
- 107 -


(2) Pengembangan industri   Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup alih teknologi yang disesuaikan dengan kearifan lokal.
(2) Pengembangan industri Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mencakup alih teknologi yang disesuaikan dengan kearifan lokal.


Bagian Kelima
Bagian Kelima
Baris 3.685: Baris 3.430:


Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan industri dan teknologi Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.


BAB XIV KECELAKAAN LALU LINTAS
BAB XIV KECELAKAAN LALU LINTAS
Baris 3.695: Baris 3.439:
Pasal 226
Pasal 226


(1)   Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui:
(1) Untuk mencegah Kecelakaan Lalu Lintas dilaksanakan melalui:


a.  partisipasi para pemangku kepentingan;
a. partisipasi para pemangku kepentingan;


b.  pemberdayaan masyarakat;
b. pemberdayaan masyarakat;


c.  penegakan hukum; dan d.  kemitraan global.
c. penegakan hukum; dan d. kemitraan global.


(2) Pencegahan  Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana dimaksud   pada   ayat   (1)   dilakukan   dengan   pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
(2) Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola penahapan yang meliputi program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.


(3)   Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Bagian Kedua . . .
Bagian Kedua . . .
Baris 3.723: Baris 3.467:
Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:
Dalam hal terjadi Kecelakaan Lalu Lintas, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib melakukan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas dengan cara:


a.  mendatangi tempat kejadian dengan segera;
a. mendatangi tempat kejadian dengan segera;


b.  menolong korban;
b. menolong korban;


c.  melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;


d.  mengolah tempat kejadian perkara;
d. mengolah tempat kejadian perkara;


e.  mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;
e. mengatur kelancaran arus Lalu Lintas;


f.   mengamankan barang bukti; dan g.  melakukan penyidikan perkara.
f. mengamankan barang bukti; dan g. melakukan penyidikan perkara.


Pasal 228
Pasal 228
Baris 3.745: Baris 3.489:
Pasal 229
Pasal 229


(1)   Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:
(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:


a.  Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;


b.  Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau c.  Kecelakaan Lalu Lintas berat.
b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.


(2)   Kecelakaan  Lalu  Lintas  ringan  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.


(3)   Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.


(4) Kecelakaan . . .
(4) Kecelakaan . . .
Baris 3.759: Baris 3.503:
- 109 -
- 109 -


(4)   Kecelakaan  Lalu  Lintas  berat  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.
(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.


(5)   Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.
(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.


Pasal 230
Pasal 230
Baris 3.773: Baris 3.517:
Pasal 231
Pasal 231


(1)   Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan
(1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan


Lalu Lintas, wajib:
Lalu Lintas, wajib:


a.  menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;
a. menghentikan Kendaraan yang dikemudikannya;


b.  memberikan pertolongan kepada korban;
b. memberikan pertolongan kepada korban;


c.  melaporkan  kecelakaan  kepada  Kepolisian  Negara
c. melaporkan kecelakaan kepada Kepolisian Negara


Republik Indonesia terdekat; dan
Republik Indonesia terdekat; dan


d.  memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.
d. memberikan keterangan yang terkait dengan kejadian kecelakaan.


(2)   Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.
(2) Pengemudi Kendaraan Bermotor, yang karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, segera melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat.


Pasal 232
Pasal 232
Baris 3.793: Baris 3.537:
Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib:
Setiap orang yang mendengar, melihat, dan/atau mengetahui terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas wajib:


a.  memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu
a. memberikan pertolongan kepada korban Kecelakaan Lalu


Lintas;
Lintas;
Baris 3.801: Baris 3.545:
- 110 -
- 110 -


b.  melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara
b. melaporkan kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Negara


Republik Indonesia; dan/atau
Republik Indonesia; dan/atau


c.  memberikan    keterangan    kepada    Kepolisian    Negara
c. memberikan keterangan kepada Kepolisian Negara


Republik Indonesia.
Republik Indonesia.
Baris 3.815: Baris 3.559:
Pasal 233
Pasal 233


(1)   Setiap  kecelakaan  wajib  dicatat  dalam  formulir  data
(1) Setiap kecelakaan wajib dicatat dalam formulir data


Kecelakaan Lalu Lintas.
Kecelakaan Lalu Lintas.


(2)   Data  Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari data forensik.
(2) Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari data forensik.


(3)   Data  Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data yang berasal dari rumah sakit.
(3) Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data yang berasal dari rumah sakit.


(4)   Data  Kecelakaan  Lalu  Lintas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(4) Data Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dapat dimanfaatkan oleh pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Bagian Ketiga
Bagian Ketiga
Baris 3.839: Baris 3.583:
(1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.
(1) Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.


(2) Setiap  Pengemudi,  pemilik  Kendaraan  Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.
(2) Setiap Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerusakan jalan dan/atau perlengkapan jalan karena kelalaian atau kesalahan Pengemudi.


(3) Ketentuan . . .
(3) Ketentuan . . .
Baris 3.845: Baris 3.589:
- 111 -
- 111 -


(3)   Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat


(2) tidak berlaku jika:
(2) tidak berlaku jika:


a.  adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;
a. adanya keadaan memaksa yang tidak dapat dielakkan atau di luar kemampuan Pengemudi;


b.  disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau
b. disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga; dan/atau


c.  disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.
c. disebabkan gerakan orang dan/atau hewan walaupun telah diambil tindakan pencegahan.


Pasal 235
Pasal 235


(1)   Jika  korban  meninggal  dunia  akibat  Kecelakaan  Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
(1) Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.


(2)   Jika  terjadi  cedera  terhadap  badan  atau  kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum   wajib   memberikan   bantuan   kepada   korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
(2) Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.


Pasal 236
Pasal 236


(1)   Pihak  yang  menyebabkan  terjadinya  Kecelakaan  Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.
(1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.


(2)   Kewajiban  mengganti  kerugian  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.
(2) Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.


Pasal 237
Pasal 237


(1)   Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
(1) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.


(2) Perusahaan . . .
(2) Perusahaan . . .
Baris 3.875: Baris 3.619:
- 112 -
- 112 -


(2)   Perusahaan  Angkutan  Umum  wajib  mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.
(2) Perusahaan Angkutan Umum wajib mengasuransikan orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan.


Paragraf 2
Paragraf 2
Baris 3.883: Baris 3.627:
Pasal 238
Pasal 238


(1) Pemerintah  menyediakan  dan/atau  memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.
(1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.


(2)   Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.
(2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas.


Pasal 239
Pasal 239


(1)   Pemerintah      mengembangkan      program      asuransi
(1) Pemerintah mengembangkan program asuransi


Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)   Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemerintah membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Bagian Keempat
Bagian Keempat
Baris 3.903: Baris 3.647:
Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:
Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:


a.  pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab  atas  terjadinya  Kecelakaan  Lalu  Lintas dan/atau Pemerintah;
a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;


b.  ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan


c.  santunan   Kecelakaan   Lalu   Lintas   dari   perusahaan asuransi.
c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.


Pasal 241 . . .
Pasal 241 . . .
Baris 3.913: Baris 3.657:
- 113 -
- 113 -


Pasal  241
Pasal 241


Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan   pertolongan   pertama   dan   perawatan   pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Setiap korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak memperoleh pengutamaan pertolongan pertama dan perawatan pada rumah sakit terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XV
BAB XV
Baris 3.927: Baris 3.671:
Pasal 242
Pasal 242


(1)   Pemerintah,  Pemerintah  Daerah,  dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit.


(2)   Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
(2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


meliputi:
meliputi:


a.  aksesibilitas;
a. aksesibilitas;


b.  prioritas pelayanan; dan c.  fasilitas pelayanan.
b. prioritas pelayanan; dan c. fasilitas pelayanan.


(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus    di  bidang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak- anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan peraturan pemerintah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak- anak, wanita hamil, dan orang sakit diatur dengan peraturan pemerintah.


Pasal 243
Pasal 243
Baris 3.955: Baris 3.699:
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak- anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
(1) Perusahaan Angkutan Umum yang tidak memenuhi kewajiban menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kepada penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak- anak, wanita hamil, dan orang sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa:


a.  peringatan tertulis;
a. peringatan tertulis;


b.  denda administratif;
b. denda administratif;


c.  pembekuan izin; dan/atau d.  pencabutan izin.
c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin.


(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.


BAB XVI
BAB XVI
Baris 3.973: Baris 3.717:
Pasal 245
Pasal 245


(1)   Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.
(1) Untuk mendukung Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan sistem informasi dan komunikasi yang terpadu.


(2)   Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas  dan  Angkutan  Jalan  dilaksanakan  oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


(3) Sistem . . .
(3) Sistem . . .
Baris 3.981: Baris 3.725:
- 115 -
- 115 -


(3)   Sistem   Informasi   dan   Komunikasi   Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:
(3) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan serta operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi:


a.  bidang prasarana Jalan;
a. bidang prasarana Jalan;


b.  bidang   sarana   dan   Prasarana   Lalu   Lintas   dan
b. bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan


Angkutan Jalan; dan
Angkutan Jalan; dan


c.  bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.
c. bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, penegakan hukum, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas.


Pasal 246
Pasal 246


(1)   Sistem   Informasi   dan   Komunikasi   Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) merupakan   subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(1) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 ayat (2) merupakan subsistem dalam Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)   Sistem   Informasi   dan   Komunikasi   Lalu  Lintas  dan Angkutan  Jalan  terpadu  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.
(2) Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh pusat kendali yang mengintegrasikan data, informasi, dan komunikasi dari setiap subsistem.


(3)   Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(3) Data, informasi, dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat diakses oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Bagian Kedua
Bagian Kedua
Baris 4.005: Baris 3.749:
Pasal 247
Pasal 247


(1)   Dalam  mewujudkan  Sistem  Informasi  dan  Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengelola subsistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya.
(1) Dalam mewujudkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 ayat (1) setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengelola subsistem informasi dan komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya.


(2)   Subsistem informasi dan komunikasi yang dibangun oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terintegrasi dalam pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Subsistem informasi dan komunikasi yang dibangun oleh setiap pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terintegrasi dalam pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(3) Pusat . . .
(3) Pusat . . .
Baris 4.013: Baris 3.757:
- 116 -
- 116 -


(3)   Pusat  kendali  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
(3) Pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2)


dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Baris 4.025: Baris 3.769:
(1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan, dikembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data.
(1) Untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi berbagai pemangku kepentingan, dikembangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang meliputi sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data.


(2) Sistem  terstruktur,  jaringan  informasi,  jaringan komunikasi, dan pusat data meliputi:
(2) Sistem terstruktur, jaringan informasi, jaringan komunikasi, dan pusat data meliputi:


a.  perencanaan;
a. perencanaan;


b.  perumusan kebijakan;
b. perumusan kebijakan;


c.  pemantauan; d.  pengawasan; e.  pengendalian;
c. pemantauan; d. pengawasan; e. pengendalian;


f.   informasi geografi;
f. informasi geografi;


g.  pelacakan;
g. pelacakan;


h.  informasi Pengguna Jalan;
h. informasi Pengguna Jalan;


i.   pendeteksian arus Lalu Lintas;
i. pendeteksian arus Lalu Lintas;


j.   pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor;
j. pengenalan tanda nomor Kendaraan Bermotor;


dan/atau
dan/atau


k.  pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di Ruang
k. pengidentifikasian Kendaraan Bermotor di Ruang


Lalu Lintas.
Lalu Lintas.
Baris 4.055: Baris 3.799:
Pasal 249
Pasal 249


(1)   Pusat  kendali  Sistem  Informasi  dan  Komunikasi  Lalu
(1) Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu


Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai pusat:
Lintas dan Angkutan Jalan berfungsi sebagai pusat:


a.  kendali;
a. kendali;


b.  koordinasi;
b. koordinasi;


c.  komunikasi;
c. komunikasi;


d. data . . .
d. data . . .
Baris 4.069: Baris 3.813:
- 117 -
- 117 -


d.  data dan informasi terpadu;
d. data dan informasi terpadu;


e.  pelayanan masyarakat; dan
e. pelayanan masyarakat; dan


f.   rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum.
f. rekam jejak elektronis untuk penegakan hukum.


(2) Pengelolaan  pusat  kendali  Sistem  Informasi  dan Komunikasi  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.
(2) Pengelolaan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu.


(3)   Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya meliputi:
(3) Kegiatan pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sekurang-kurangnya meliputi:


a. pelayanan   kebutuhan   data,   informasi,   dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
a. pelayanan kebutuhan data, informasi, dan komunikasi tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


b. dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan serta kejadian lain yang berdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. dukungan tindakan cepat terhadap pelanggaran, kemacetan, dan kecelakaan serta kejadian lain yang berdampak terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


c.  analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan Kecelakaan Lalu Lintas;
c. analisis, evaluasi terhadap pelanggaran, kemacetan, dan Kecelakaan Lalu Lintas;


d.  dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung;
d. dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik dan secara langsung;


e. dukungan pelayanan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
e. dukungan pelayanan Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;


f.   pemberian    informasi    hilang    temu    Kendaraan
f. pemberian informasi hilang temu Kendaraan


Bermotor;
Bermotor;


g.  pemberian informasi kualitas baku mutu udara;
g. pemberian informasi kualitas baku mutu udara;


h. dukungan   pengendalian   Lalu   Lintas   dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli;
h. dukungan pengendalian Lalu Lintas dengan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli;


i.   dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan
i. dukungan pengendalian pergerakan Lalu Lintas dan


Angkutan Jalan; dan
Angkutan Jalan; dan
Baris 4.115: Baris 3.859:
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi:
Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi:


a.  penyelidikan  dan  penyidikan  tindak  pidana  Lalu  Lintas dan Angkutan Jalan atau kejahatan lain;
a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau kejahatan lain;


b. tindakan  penanganan  kecelakaan,  pelanggaran,  dan kemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan Lalu Lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau


c. pengejaran,     penghadangan,     penangkapan,     dan penindakan terhadap pelaku dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.
c. pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan terhadap pelaku dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran Lalu Lintas.


Bagian Kelima
Bagian Kelima
Baris 4.135: Baris 3.879:
(1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(1) Pembina Lalu Lintas dan Angkutan Jalan wajib mengembangkan sumber daya manusia untuk menghasilkan petugas yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)   Pengembangan sumber daya manusia di bidang   Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan oleh:
(2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan oleh:


a.  Pemerintah;
a. Pemerintah;


b.  Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau c.  lembaga swasta yang terakreditasi.
b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau c. lembaga swasta yang terakreditasi.


Pasal 254 . . .
Pasal 254 . . .
Baris 4.147: Baris 3.891:
Pasal 254
Pasal 254


(1)   Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan  dan  kemudahan  serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi tenaga mekanik dan Pengemudi.


(2)  Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan,  Keselamatan,  Ketertiban,  dan  Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan terhadap manajemen Perusahaan Angkutan Umum untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Pasal 255
Pasal 255
Baris 4.161: Baris 3.905:
(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)   Peran  serta  masyarakat  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) berupa:
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:


a.  pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


b.  masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan   standar   teknis   di   bidang   Lalu   Lintas   dan Angkutan Jalan;
b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


c.  pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan


d.  dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan
d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan


Angkutan Jalan.
Angkutan Jalan.
Baris 4.177: Baris 3.921:
- 120 -
- 120 -


(3) Pemerintah      dan/atau      Pemerintah      Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mempertimbangkan dan menindaklanjuti masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).


Pasal 257
Pasal 257
Baris 4.183: Baris 3.927:
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal


256   dapat   dilakukan   secara   perseorangan,   kelompok,
256 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok,


organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.
Baris 4.201: Baris 3.945:
Pasal 259
Pasal 259


(1)   Penyidikan  tindak  pidana  Lalu  Lintas  dan  Angkutan
(1) Penyidikan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan


Jalan dilakukan oleh:
Jalan dilakukan oleh:


a.  Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan


b.  Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  tertentu  yang  diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut Undang-Undang ini.


(2)   Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a  terdiri atas:
(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:


a.  Penyidik; dan
a. Penyidik; dan


b.  Penyidik Pembantu.
b. Penyidik Pembantu.


Paragraf 1 . . .
Paragraf 1 . . .
Baris 4.225: Baris 3.969:
Pasal 260
Pasal 260


(1)  Dalam  hal  penindakan  pelanggaran  dan  penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:
(1) Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia selain yang diatur di dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berwenang:


a. memberhentikan,    melarang,    atau    menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu  lintas  atau  merupakan  alat  dan/atau hasil kejahatan;
a. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;


b.  melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


c. meminta  keterangan  dari  Pengemudi,  pemilik Kendaraan  Bermotor,  dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
c. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;


d. melakukan    penyitaan    terhadap    Surat    Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda  Nomor  Kendaraan  Bermotor,    Surat  Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
d. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;


e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;


f. membuat  dan  menandatangani  berita  acara pemeriksaan;
f. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;


g.  menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
g. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;


h.  melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
h. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau


i.  melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
i. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.


(2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 261 . . .
Pasal 261 . . .
Baris 4.253: Baris 3.997:
Pasal 261
Pasal 261


Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat   (2)   huruf   b   mempunyai   wewenang   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (2) huruf b mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), kecuali mengenai penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1) huruf h yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Paragraf 2
Paragraf 2
Baris 4.261: Baris 4.005:
Pasal 262
Pasal 262


(1)   Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 259 ayat (1) huruf b berwenang untuk:


a. melakukan     pemeriksaan     atas     pelanggaran persyaratan  teknis  dan  laik  jalan  Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;


b.  melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;
b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum;


c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;
c. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat penimbangan yang dipasang secara tetap;


d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor  yang  tidak  memenuhi  persyaratan  teknis dan laik jalan;
d. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;


e. meminta  keterangan  dari  Pengemudi,  pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau
e. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau


f.   melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
f. melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan umum atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.


(2)   Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
(2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Terminal dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.


(3) Dalam . . .
(3) Dalam . . .
Baris 4.281: Baris 4.025:
- 123 -
- 123 -


(3)   Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Dalam hal kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Jalan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan dan harus didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Paragraf 3
Paragraf 3
Baris 4.289: Baris 4.033:
Pasal 263
Pasal 263


(1)   Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia, selaku koordinator  dan  pengawas,  melaksanakan  pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)   Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Dalam melaksanakan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.


(3)   Penyidik  Pegawai  Negeri  Sipil  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.


(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)   dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.


Bagian Kedua
Bagian Kedua
Baris 4.309: Baris 4.053:
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:
Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:


a.  Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan


b.  Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan
b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan


Angkutan Jalan.
Angkutan Jalan.
Baris 4.321: Baris 4.065:
Pasal 265
Pasal 265


(1)   Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:


a.  Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;


b.  tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
b. tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;


c.  fisik Kendaraan Bermotor;
c. fisik Kendaraan Bermotor;


d.  daya  angkut  dan/atau  cara  pengangkutan  barang;
d. daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang;


dan/atau
dan/atau


e.  izin penyelenggaraan angkutan.
e. izin penyelenggaraan angkutan.


(2)   Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
(2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.


(3)   Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
(3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:


a.  menghentikan Kendaraan Bermotor;
a. menghentikan Kendaraan Bermotor;


b.  meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
b. meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau


c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
c. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
Baris 4.347: Baris 4.091:
Pasal 266
Pasal 266


(1)   Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) dapat dilakukan secara   insidental   oleh   petugas   Kepolisian   Negara Republik Indonesia.
(1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) dapat dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.


(2)   Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  265  ayat  (1)  huruf  b  sampai dengan huruf e dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat dilakukan secara insidental oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.


(3)   Pemeriksaan   Kendaraan   Bermotor   di   Jalan   secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
(3) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 265 ayat (2) dalam keadaan tertentu dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.


(4) Penyidik . . .
(4) Penyidik . . .
Baris 4.361: Baris 4.105:
Paragraf 2
Paragraf 2


Tata Cara Penindakan  Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Tata Cara Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


Pasal 267
Pasal 267


(1)   Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.
(1) Setiap pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan.


(2)   Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.
(2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar.


(3)   Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah.


(4)   Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(4) Jumlah denda yang dititipkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(5)   Bukti  penitipan  uang  denda  wajib  dilampirkan  dalam berkas bukti pelanggaran.
(5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran.


Pasal 268
Pasal 268


(1)   Dalam   hal   putusan   pengadilan   menetapkan   pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.
(1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil.


(2)   Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang  tidak  diambil  dalam  waktu  1  (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.
(2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.


Pasal 269
Pasal 269


(1)  Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
(1) Uang denda yang ditetapkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.


(2) Sebagian . . .
(2) Sebagian . . .
Baris 4.389: Baris 4.133:
- 126 -
- 126 -


(2)   Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bagian Ketiga
Bagian Ketiga
Baris 4.397: Baris 4.141:
Pasal 270
Pasal 270


(1) Penyidik  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2)   Benda  sitaan  disimpan  di  rumah  penyimpanan  benda sitaan negara.
(2) Benda sitaan disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan negara.


(3)   Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara   di   tempat  yang   bersangkutan,   penyimpanan benda  sitaan  dapat  dilakukan  di  kantor  Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.
(3) Dalam hal belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan dapat dilakukan di kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain, atau tetap di tempat semula benda itu disita.


(4)   Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(4) Tata cara penyitaan, penyimpanan, dan penitipan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.


Pasal 271
Pasal 271


(1)   Penyidik   wajib   mengidentifikasi   dan   mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.
(1) Penyidik wajib mengidentifikasi dan mengumumkan benda sitaan Kendaraan Bermotor yang belum diketahui pemiliknya melalui media massa.


(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan ciri-ciri Kendaraan Bermotor, tempat penyimpanan, dan tanggal penyitaan.
Baris 4.415: Baris 4.159:
- 127 -
- 127 -


(3)   Pengumuman  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1) harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.


(4) Benda  sitaan  Kendaraan  Bermotor  sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  setelah  lewat  waktu  1  (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.
(4) Benda sitaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah lewat waktu 1 (satu) tahun dan belum diketahui pemiliknya dapat dilelang untuk negara berdasarkan penetapan pengadilan.


Pasal  272
Pasal 272


(1)   Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.
(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.


(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud  pada  ayat  (1)  dapat  digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.
(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.


BAB XX KETENTUAN PIDANA
BAB XX KETENTUAN PIDANA
Baris 4.429: Baris 4.173:
Pasal 273
Pasal 273


(1)   Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut  memperbaiki  Jalan  yang  rusak  yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(1) Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).


(2)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).


(3)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).


(4) Penyelenggara . . .
(4) Penyelenggara . . .
Baris 4.439: Baris 4.183:
- 128 -
- 128 -


(4)   Penyelenggara  Jalan  yang  tidak  memberi  tanda  atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda  paling  banyak  Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima ratus ribu rupiah).
(4) Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).


Pasal 274
Pasal 274


(1) Setiap  orang  yang  melakukan  perbuatan  yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).


(2)   Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang  yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(2) Ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal


28 ayat (2).
28 ayat (2).
Baris 4.451: Baris 4.195:
Pasal 275
Pasal 275


(1) Setiap orang yang melakukan     perbuatan yang mengakibatkan   gangguan pada   fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua  ratus  lima puluh ribu rupiah).
(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


(2)   Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana  dengan  pidana  penjara  paling  lama  2  (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(2) Setiap orang yang merusak Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).


Pasal 276
Pasal 276


Setiap   orang   yang   mengemudikan   Kendaraan   Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek tidak singgah di Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 277 . . .
Pasal 277 . . .
Baris 4.469: Baris 4.213:
Pasal 278
Pasal 278


Setiap   orang   yang   mengemudikan   Kendaraan   Bermotor beroda  empat  atau  lebih  di  Jalan  yang  tidak  dilengkapi dengan perlengkapan    berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3)   dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 279
Pasal 279


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan  berlalu  lintas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


Pasal 280
Pasal 280


Setiap orang yang mengemudikan   Kendaraan Bermotor   di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1)   dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  2  (dua)  bulan  atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


Pasal 281 . . .
Pasal 281 . . .
Baris 4.485: Baris 4.229:
Pasal 281
Pasal 281


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan  yang  tidak  memiliki      Surat  Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).


Pasal 282
Pasal 282


Setiap Pengguna Jalan yang tidak   mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  104 ayat  (3)  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua  ratus  lima  puluh ribu rupiah).
Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 283
Pasal 283


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan  konsentrasi  dalam  mengemudi  di  Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan  pidana  kurungan  paling  lama  3  (tiga)  bulan  atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 284
Pasal 284


Setiap orang yang mengemudikan   Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


Pasal 285
Pasal 285


(1)   Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2)   dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak   Rp250.000,00   (dua   ratus   lima   puluh   ribu rupiah).
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


(2) Setiap . . .
(2) Setiap . . .
Baris 4.507: Baris 4.251:
- 131 -
- 131 -


(2)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu   utama,   lampu   mundur,   lampu   tanda   batas dimensi  badan  kendaraan,  lampu  gandengan,  lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


Pasal 286
Pasal 286


Setiap   orang   yang   mengemudikan   Kendaraan   Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan  laik  jalan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal


106 ayat (3)  juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


Pasal 287
Pasal 287


(1)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan  yang  melanggar  aturan  perintah  atau  larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)  bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


(2)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar   aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp500.000,00  (lima ratus ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


(3)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau   tata   cara   berhenti   dan   Parkir   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua  ratus  lima puluh ribu rupiah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf d atau tata cara berhenti dan Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf e dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


(4) Setiap . . .
(4) Setiap . . .
Baris 4.527: Baris 4.271:
- 132 -
- 132 -


(4)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak   Rp250.000,00   (dua   ratus   lima   puluh   ribu rupiah).
(4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


(5)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal  106  ayat  (4)  huruf  g  atau  Pasal  115  huruf  a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp500.000,00  (lima ratus ribu rupiah).
(5) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf g atau Pasal 115 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


(6)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal  106 ayat  (4)  huruf  h  dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua  ratus  lima puluh ribu rupiah).
(6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 288
Pasal 288


(1)   Setiap orang yang mengemudikan   Kendaraan Bermotor di  Jalan  yang  tidak  dilengkapi  dengan  Surat  Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5)   huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


(2)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi  yang  sah  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 106 ayat (5)   huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


(3) Setiap . . .
(3) Setiap . . .
Baris 4.543: Baris 4.287:
- 133 -
- 133 -


(3)   Setiap  orang  yang  mengemudikan  mobil  penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5)  huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp500.000,00  (lima ratus ribu rupiah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


Pasal 289
Pasal 289


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan   sabuk   keselamatan   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor atau Penumpang yang duduk di samping Pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 290
Pasal 290


Setiap  orang  yang  mengemudikan  dan  menumpang Kendaraan   Bermotor   selain   Sepeda   Motor   yang   tidak dilengkapi  dengan  rumah-rumah  dan  tidak  mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan dan menumpang Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah dan tidak mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 291
Pasal 291


(1)  Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   106   ayat   (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


(2)  Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak   mengenakan helm sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   106   ayat   (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan  atau  denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 292 . . .
Pasal 292 . . .
Baris 4.565: Baris 4.309:
Pasal 292
Pasal 292


Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang   mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau  denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua  ratus  lima puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 293
Pasal 293


(1)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal


107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling
107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling


lama   1   (satu)   bulan   atau   denda   paling   banyak
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak


Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


(2)   Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   107   ayat   (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).


Pasal 294
Pasal 294


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan  lampu  penunjuk  arah  atau  isyarat  tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua  ratus  lima  puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 295
Pasal 295


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat  (2)  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan berpindah lajur atau bergerak ke samping tanpa memberikan isyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 296 . . .
Pasal 296 . . .
Baris 4.593: Baris 4.337:
Pasal 296
Pasal 296


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan  antara  kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor pada perlintasan antara kereta api dan Jalan yang tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan/atau ada isyarat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 297
Pasal 297


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b   dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).


Pasal 298
Pasal 298


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya,  atau  isyarat  lain  pada  saat  berhenti  atau  Parkir dalam  keadaan  darurat  di  Jalan  sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang tidak memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


Pasal 299
Pasal 299


Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur  jalan  kendaraan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal
Setiap orang yang mengendarai Kendaraan Tidak Bermotor yang dengan sengaja berpegang pada Kendaraan Bermotor untuk ditarik, menarik benda-benda yang dapat membahayakan Pengguna Jalan lain, dan/atau menggunakan jalur jalan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal


122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana
122 huruf a, huruf b, atau huruf c dipidana dengan pidana
Baris 4.613: Baris 4.357:
Pasal 300
Pasal 300


Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau  denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua  ratus  lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum yang:


a.  tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;
a. tidak menggunakan lajur yang telah ditentukan atau tidak menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf c;


b. tidak . . .
b. tidak . . .
Baris 4.621: Baris 4.365:
- 136 -
- 136 -


b.  tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau  menurunkan  Penumpang  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau
b. tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan/atau menurunkan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf d; atau


c.  tidak   menutup   pintu   kendaraan   selama   Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.
c. tidak menutup pintu kendaraan selama Kendaraan berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1) huruf e.


Pasal 301
Pasal 301
Baris 4.631: Baris 4.375:
Pasal 302
Pasal 302


Setiap   orang   yang   mengemudikan   Kendaraan   Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem,  menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian,  atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 303
Pasal 303


Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf  c  dipidana  dengan  pidana  kurungan  paling  lama  1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 304
Pasal 304


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan   pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau   denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan Penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan Kendaraan angkutan tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 305 . . .
Pasal 305 . . .
Baris 4.647: Baris 4.391:
Pasal 305
Pasal 305


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi  ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian   tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang mengangkut barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, Parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


Pasal 306
Pasal 306


Setiap   orang   yang   mengemudikan   kendaraan   angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan  pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau   denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan barang yang tidak dilengkapi surat muatan dokumen perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).


Pasal 307
Pasal 307


Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak   mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).


Pasal 308
Pasal 308


Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan    Kendaraan Bermotor Umum yang:
Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum yang:


a.  tidak  memiliki  izin  menyelenggarakan  angkutan  orang dalam  trayek  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  173 ayat (1) huruf a;
a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (1) huruf a;


b.  tidak  memiliki  izin  menyelenggarakan  angkutan  orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal
b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal


173 ayat (1) huruf b;
173 ayat (1) huruf b;
Baris 4.675: Baris 4.419:
- 138 -
- 138 -


d.  menyimpang   dari   izin   yang   ditentukan   sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.
d. menyimpang dari izin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173.


Pasal 309
Pasal 309


Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama  6  (enam)  bulan  atau  denda  paling  banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
Setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya untuk penggantian kerugian yang diderita oleh Penumpang, pengirim barang, atau pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).


Pasal 310
Pasal 310


(1)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).


(2)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam  Pasal  229  ayat  (3),  dipidana  dengan  pidana penjara  paling  lama  1  (satu)  tahun  dan/atau  denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
(2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).


(3)   Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang  karena  kelalaiannya  mengakibatkan  Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana  penjara  paling  lama  5  (lima)  tahun  dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).


(4)   Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).


Pasal 311 . . .
Pasal 311 . . .
Baris 4.697: Baris 4.441:
Pasal 311
Pasal 311


(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan   yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
(1) Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).


(2)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda   paling   banyak   Rp4.000.000,00   (empat   juta rupiah).
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).


(3)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   mengakibatkan   Kecelakaan   Lalu   Lintas   dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).


(4)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)   mengakibatkan   Kecelakaan   Lalu   Lintas   dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
(4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal


229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling  lama  10  (sepuluh)  tahun  atau  denda  paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
229 ayat (4), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).


(5)   Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
(5) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).


Pasal 312
Pasal 312
Baris 4.719: Baris 4.463:
Pasal 313
Pasal 313


Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau  denda  paling  banyak  Rp1.500.000,00  (satu  juta  lima ratus ribu rupiah).
Setiap orang yang tidak mengasuransikan awak Kendaraan dan penumpangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).


Pasal 314
Pasal 314
Baris 4.727: Baris 4.471:
Pasal 315
Pasal 315


(1)  Dalam hal  tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.
(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Perusahaan Angkutan Umum, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap Perusahaan Angkutan Umum dan/atau pengurusnya.


(2) Dalam  hal  tindak  pidana  lalu  lintas  dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.
(2) Dalam hal tindak pidana lalu lintas dilakukan Perusahaan Angkutan Umum, selain pidana yang dijatuhkan terhadap pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijatuhkan pula pidana denda paling banyak dikalikan 3 (tiga) dari pidana denda yang ditentukan dalam setiap pasal dalam Bab ini.


(3)   Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.
(3) Selain pidana denda, Perusahaan Angkutan Umum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembekuan sementara atau pencabutan izin penyelenggaraan angkutan bagi kendaraan yang digunakan.


Pasal 316
Pasal 316


(1)   Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274, Pasal 275 ayat (1), Pasal 276, Pasal 278, Pasal 279, Pasal


280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal
280, Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 284, Pasal
Baris 4.755: Baris 4.499:
- 141 -
- 141 -


(2)   Ketentuan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 273, Pasal 275 ayat (2), Pasal 277, Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 adalah kejahatan.


Pasal 317
Pasal 317


Dalam hal nilai tukar mata uang rupiah mengalami penurunan,  besaran  nilai  denda  sebagaimana  dimaksud dalam  Bab  XX  dapat  ditetapkan  dengan  peraturan pemerintah.
Dalam hal nilai tukar mata uang rupiah mengalami penurunan, besaran nilai denda sebagaimana dimaksud dalam Bab XX dapat ditetapkan dengan peraturan pemerintah.


BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN
BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN
Baris 4.765: Baris 4.509:
Pasal 318
Pasal 318


Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pendidikan dan pelatihan Pengemudi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan   dan   pelatihan   Pengemudi   tetap   berlangsung sesuai dengan izin yang diberikan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pendidikan dan pelatihan Pengemudi yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan Pengemudi tetap berlangsung sesuai dengan izin yang diberikan dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib disesuaikan dengan Undang-Undang ini.


Pasal 319
Pasal 319
Baris 4.787: Baris 4.531:
Pasal 322
Pasal 322


Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan  Angkutan  Jalan  harus  dibentuk  paling  lama  2  (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
Pusat kendali Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dibentuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.


Pasal 323
Pasal 323
Baris 4.795: Baris 4.539:
Pasal 324
Pasal 324


Pada   saat   Undang-Undang   ini   mulai   berlaku,   semua peraturan  pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  14  Tahun
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun


1992  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  (Lembaran
1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran


Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang ini.


Pasal  325
Pasal 325


Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor  14  Tahun  1992  tentang  Lalu  Lintas  dan  Angkutan Jalan  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  1992
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992


Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Baris 4.819: Baris 4.563:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.


Disahkan di  Jakarta
Disahkan di Jakarta


pada tanggal 22 Juni 2009
pada tanggal 22 Juni 2009
Diperoleh dari "https://wiki.javasatu.com/wiki/Istimewa:MobileDiff/9301"

Menu navigasi