Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 (sunting)

Revisi per 13 Oktober 2023 14.35

125 bita ditambahkan ,  1 tahun yang lalu
→‎Diktum
VisualTeks wiki
Baris 9: Baris 9:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.}}}}
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.}}}}


=== Konsideran ===
===Konsideran===
Menimbang:
Menimbang:


bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk daerah-daerah Kota Besar jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah;
bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk daerah-daerah Kota Besar jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah;


=== Dasar Hukum===
===Dasar Hukum===
Mengingat :
Mengingat :


Baris 32: Baris 32:
===Diktum===
===Diktum===
B A B I. Peraturan Umum.
B A B I. Peraturan Umum.
Pasal 1.


==== Pasal 1. ====
Daerah-daerah yang meliputi daerah kota-kota Surabaja, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, cirebon, Jogjakarta dan Surakarta ditetapkan menjadi Kota Besar Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, cirebon, Jogjakarta dan Surakarta.
Daerah-daerah yang meliputi daerah kota-kota Surabaja, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, cirebon, Jogjakarta dan Surakarta ditetapkan menjadi Kota Besar Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, cirebon, Jogjakarta dan Surakarta.
Pasal 2.


==== Pasal 2. ====
(1) Pemerintahan Daerah Kota Besar tersebut dalam pasal 1 diatas berkedudukan di Kota Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, cirebon, Jogjakarta dan Surakarta.
(1) Pemerintahan Daerah Kota Besar tersebut dalam pasal 1 diatas berkedudukan di Kota Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, cirebon, Jogjakarta dan Surakarta.


(2) (2). Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi jawa Timur, jawa Tengah, jawa Barat dan Kepala Daerah Istimewa Yogjakarta dapat dipindahkan ke lain tempat.
(2) (2). Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi jawa Timur, jawa Tengah, jawa Barat dan Kepala Daerah Istimewa Yogjakarta dapat dipindahkan ke lain tempat.


Pasal 3.
==== Pasal 3. ====
(1). Dewan Perwakilan Rakyat kota Besar: Surabaya terdiri dari 25 orang;
 
Malang ,, 20 ,,;
 
Madiun ,, 15 ,, ;
 
Kediri ,, 15 ,, ;
 
Semarang ,, 25 ,, ;
 
Pekalongan ,, 15 ,, ;
 
Bandung ,, 25 ,, ;
 
Bogor ,, 15 ,, ;
 
Cirebon ,, 15 ,, ;
 
Yogjakarta ,, 20 ,, ;
 
Surakarta ,, 21 ,, ;


(1). Dewan Perwakilan Rakyat kota Besar: Surabaya terdiri dari 25 orang;
Malang ,, 20 ,, ; Madiun ,, 15 ,, ; Kediri ,, 15 ,, ; Semarang ,, 25 ,, ; Pekalongan ,, 15 ,, ; Bandung ,, 25 ,, ; Bogor ,, 15 ,, ; Cirebon ,, 15 ,, ; Yogjakarta ,, 20 ,, ; Surakarta ,, 21 ,, ;
(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar tersebut dalam ayat 1 pasal ini, jang pertama terbentuk dengan undang-undang pemilihan, meletakkan jabatannya bersama-sama pada 15 Juli 1955.
(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar tersebut dalam ayat 1 pasal ini, jang pertama terbentuk dengan undang-undang pemilihan, meletakkan jabatannya bersama-sama pada 15 Juli 1955.


Baris 53: Baris 72:
Tentang urusan rumah tangga daerah-daerah Kabupaten tersebut dalam pasal 1.
Tentang urusan rumah tangga daerah-daerah Kabupaten tersebut dalam pasal 1.


Pasal 4.
==== Pasal 4. ====
 
(1) Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:
(1) Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:


I. Urusan Umum.
I. Urusan Umum.


II. ,, Pemerintahan Umum. III. ,, Agraria.
II. ,, Pemerintahan Umum.  
IV. ,, Pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung. V. ,, Pertanian perikanan dan koperasi.
 
III. ,, Agraria.
 
IV. ,, Pengairan, jalan-jalan dan gedung-gedung.  
 
V. ,, Pertanian perikanan dan koperasi.
 
VI. ,, Kehewanan.
VI. ,, Kehewanan.


VII. ,, Kerajinan, perdagangan dalam Negeri, dan perindustrian. VIII. ,, Perburuhan.
VII. ,, Kerajinan, perdagangan dalam Negeri, dan perindustrian.  
 
VIII. ,, Perburuhan.
 
IX. ,, Sosial.
IX. ,, Sosial.


X. ,, Pembagian (Distribusi). XI. ,, Penerangan.
X. ,, Pembagian (Distribusi).  
 
XI. ,, Penerangan.
 
XII. ,, Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan
XII. ,, Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan


XIII. ,, Kesehatan. XIV. ,, Perusahaan.
XIII. ,, Kesehatan.  
 
XIV. ,, Perusahaan.
 
(2) Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) diatas dijelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penyerahan.
(2) Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) diatas dijelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penyerahan.


Baris 75: Baris 108:


(4) Kewajiban-kewajiban lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) diatas, yang dikerjakan oleh Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilanjutkan sehingga ada penjabutannja dengan undang-undang.
(4) Kewajiban-kewajiban lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) diatas, yang dikerjakan oleh Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilanjutkan sehingga ada penjabutannja dengan undang-undang.
Pasal 5.


==== Pasal 5. ====
(1) Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 sebelum dibentuknya menurut undang-undang ini menjadi milik Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, jang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah- daerah dibawahnja.
(1) Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 sebelum dibentuknya menurut undang-undang ini menjadi milik Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, jang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah- daerah dibawahnja.


(2) Segala hutang piutang Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut undang-undang ini menjadi tanggungannya Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1.
(2) Segala hutang piutang Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut undang-undang ini menjadi tanggungannya Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1.


Pasal 6.
==== Pasal 6. ====
 
Peraturan-peraturan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut undang-undang ini dan belum diganti dengan peraturan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1.
Peraturan-peraturan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut undang-undang ini dan belum diganti dengan peraturan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1.


Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinya Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 menurut undang-undang ini.
Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinya Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 menurut undang-undang ini.
B A B III. Peraturan Penutup.
B A B III. Peraturan Penutup.
Pasal 7.


==== Pasal 7. ====
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.


Agar Undang-undang ini diketahui umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.
Agar Undang-undang ini diketahui umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.


=== Penutup ===
Ditetapkan di Yogjakarta,
Ditetapkan di Yogjakarta,
pada tanggal 14 Agustus 1950
pada tanggal 14 Agustus 1950


Baris 108: Baris 142:


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NOMOR 45
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NOMOR 45
=== Lampiran ===
Lampiran Undang-Undang
Lampiran Undang-Undang


Diperoleh dari "https://wiki.javasatu.com/wiki/Istimewa:MobileDiff/9038"

Menu navigasi