Peraturan Walikota Malang Nomor 99 Tahun 2019/draft: Perbedaan antara revisi

VisualTeks wiki

Revisi per 13 Oktober 2023 16.35

Dokumen. ^[1]

SALINAN

NOMOR 99/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 99 TAHUN 2019

TENTANG

KODE DAN DATA LUAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Konsideran

Menimbang:

bahwa kode dan data wilayah administrasi pemerintahan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan wewenang dan tugas pemerintahan daerah yang bertujuan mewujudkan tertib dan tata kelola administrasi pemerintahan yang baik;
bahwa dengan adanya penataan pada Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan pemutakhiran terhadap kode dan data wilayah administrasi pemerintahan sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan tersebut;
bahwa Peraturan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kota Malang sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang undangan sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode dan Data Luas Wilayah Administrasi Pemerintahan;

Dasar hukum

Mengingat:

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N omor 551);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 ahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

Keputusan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE DAN DATA LUAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepesentasikan wilayah administrasi pemerintahan Perangkat Daerah Kota Malang.
Data Luas Wilayah Administrasi Pemerintaan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi dan luas wilayah administrasi kota, kecamatan, dan kelurahan.
Numerik adalah yang berwujud nomor (angka), dan bersifat angka atau sistem angka.
Digit adalah angka Arab dari O sampai dengan 9, dan setiap angka yang terdapat dalam deret angka yang tidak merujuk pada sistem desimal.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

kode wilayah administrasi pemerintahan; dan
data luas wilayah administrasi pemerintahan.

(2) kode dan data luas wilayah administrasi pemerintahan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan

BAB III KODE WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 3

(1) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan tertuang dalam bentuk numerik.

(2) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat kode wilayah administrasi pemerintahan yang penomorannya terintegrasi mulai dari kode wilayah provinsi, kota, perangkat daerah/kecamatan, dan kelurahan.

(3) Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. 7 (tujuh) digit untuk kode wilayah perangkat daerah;

b. 10 (sepuluh) digit dan 12 (dua belas) digit untuk kode wilayah perangkat daerah dengan unit kerja;

c. 6 (enam) digit untuk kode wilayah kecamatan; dan

d. 10 (sepuluh) digit untuk kode wilayah kelurahan.

(4) Uraian Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV DATA LUAS WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Pasal 4

( 1) Data luas wilayah administrasi pemerintahan merupakan data yang memuat:

a. nama wilayah;dan b. luas wilayah.

(2) Nama wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a merupakan nama wilayah administrasi

pemerintahan daerah kecamatan, dan kelurahan

provinsi, kota malang, yang ditetapkan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Luas wilayah daerah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan luas wilayah indikatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) data luas wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi (Serita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 86) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Penutup

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya

K LA BAGIAN HUKU ,

NI SH M.H m. na Tk. I

9650302 199003 1019

Lampiran

35.73	.401	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
35.73	.401	UPT SATUAN PENDIDIKAN DASAR:
35.73	.401	.01.	SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN)
35.73	.401	.01.	001.	SDN	BALEARJOSARI 1
35.73	.401	.01.	002.	SDN	BALEARJOSARI 2
35.73	.401	.01.	003.	SDN	POLOWIJEN 1
35.73	.401	.01.	004.	SDN	POLOWIJEN 2
35.73	.401	.01.	005.	SDN	POLOWIJEN 3
35.73	.401	.01.	006.	SDN	ARJOSARI 1
35.73	.401	.01.	007.	SDN	ARJOSARI 2
35.73	.401	.01.	008.	SDN	ARJOSARI 3
35.73	.401	.01.	009.	SDN	PURWODADI 1
35.73	.401	.01.	010.	SDN	PURWODADI 2
35.73	.401	.01.	011.	SDN	PURWODADI 3
35.73	.401	.01.	012.	SDN	PURWODADI 4
35.73	.401	.01.	013.	SDN	BLIMBING 1
35.73	.401	.01.	014.	SDN	BLIMBING 2
35.73	.401	.01.	015.	SDN	BLIMBING 3
35.73	.401	.01.	016.	SDN	BLIMBING 4
35.73	.401	.01.	017.	SDN	BLIMBING 5
35.73	.401	.01.	018.	SDN	PANDANWANGI 1
35.73	.401	.01.	019.	SDN	PANDANWANGI 2
35.73	.401	.01.	020.	SDN	PANDANWANGI 3
35.73	.401	.01.	021.	SDN	PANDANWANGI 4
35.73	.401	.01.	022.	SDN	PANDANWANGI 5
35.73	.401	.01.	023.	SDN	PURWANTORO 1
35.73	.401	.01.	024.	SDN	PURWANTORO 2
35.73	.401	.01.	025.	SDN	PURWANTORO 3
35.73	.401	.01.	026.	SDN	PURWANTORO 4
35.73	.401	.01.	027.	SDN	PURWANTORO 5
35.73	.401	.01.	028.	SDN	PURWANTORO 6
35.73	.401	.01.	029.	SDN	PURWANTORO 7
35.73	.401	.01.	030.	SDN	PURWANTORO 8
35.73	.401	.01.	031.	SDN	BUNULREJO 1
35.73	.401	.01.	032.	SDN	BUNULREJO 2
35.73	.401	.01.	033.	SDN	BUNULREJO 3
35.73	.401	.01.	034.	SDN	BUNULREJO 4
35.73	.401	.01.	035.	SDN	BUNULREJO 5
35.73	.401	.01.	036.	SDN	BUNULREJO 6
35.73	.401	.01.	037.	SDN	KESATRIAN 1
35.73	.401	.01.	038.	SDN	KESATRIAN 2
35.73	.401	.01.	039.	SDN	KESATRIAN 3
35.73	.401	.01.	040.	SDN	POLEHAN 1
35.73	.401	.01.	041.	SDN	POLEHAN 2
35.73	.401	.01.	042.	SDN	POLEHAN 3
35.73	.401	.01.	043.	SDN	POLEHAN 4
35.73	.401	.01.	044.	SDN	POLEHAN 5
35.73	.401	.01.	045.	SDN	JODIPAN
35.73	.401	.01.	046.	SDN	KLOJEN
35.73	.401	.01.	047.	SDN	KIDULDALEM 1
35.73	.401	.01.	048.	SDN	KIDULDALEM 2
35.73	.401	.01.	049.	SDN	KAUMAN 1
35.73	.401	.01.	050.	SDN	KAUMAN 2
35.73	.401	.01.	051.	SDN	KAUMAN 3
35.73	.401	.01.	052.	SDN	KASIN
35.73	.401	.01.	053.	SDN	SUKOHARJO 1
35.73	.401	.01.	054.	SDN	SUKOHARJO 2
35.73	.401	.01.	055.	SDN	BARENG 1
35.73	.401	.01.	056.	SDN	BARENG 2
35.73	.401	.01.	057.	SDN	BARENG 3
35.73	.401	.01.	058.	SDN	BARENG 4
35.73	.401	.01.	059.	SDN	BARENG 5
35.73	.401	.01.	060.	SDN	GADINGKASRI
35.73	.401	.01.	061.	SDN	PENANGGUNGAN
35.73	.401	.01.	062.	SDN	ORO-ORO DOWO
35.73	.401	.01.	063.	SDN	RAMPALCELAKET 1
35.73	.401	.01.	064.	SDN	RAMPALCELAKET 2
35.73	.401	.01.	065.	SDN	KEDUNGKANDANG 1
35.73	.401	.01.	066.	SDN	KEDUNGKANDANG 2
35.73	.401	.01.	067.	SDN	LESANPURO 1
35.73	.401	.01.	068.	SDN	LESANPURO 2
35.73	.401	.01.	069.	SDN	LESANPURO 3
35.73	.401	.01.	070.	SDN	LESANPURO 4
35.73	.401	.01.	071.	SDN	BURING
35.73	.401	.01.	072.	SDN	WONOKOYO 1
35.73	.401	.01.	073.	SDN	WONOKOYO 2
35.73	.401	.01.	074.	SDN	TLOGOWARU 1
35.73	.401	.01.	075.	SDN	TLOGOWARU 2
35.73	.401	.01.	076.	SDN	BUMIAYU 1
35.73	.401	.01.	077.	SDN	BUMIAYU 2
35.73	.401	.01.	078.	SDN	BUMIAYU 3
35.73	.401	.01.	079.	SDN	BUMIAYU 4
35.73	.401	.01.	080.	SDN	ARJOWINANGUN 1
35.73	.401	.01.	081.	SDN	ARJOWINANGUN 2
35.73	.401	.01.	082.	SDN	MERGOSONO 1
35.73	.401	.01.	083.	SDN	MERGOSONO 2
35.73	.401	.01.	084.	SDN	MERGOSONO 3
35.73	.401	.01.	085.	SDN	MERGOSONO 4
35.73	.401	.01.	086	SDN	MERGOSONO 5
35.73	.401	.01.	087.	SDN	KOTALAMA 1
35.73	.401	.01.	088.	SDN	KOTALAMA 2
35.73	.401	.01.	089.	SDN	KOTALAMA 3
35.73	.401	.01.	090.	SDN	KOTALAMA 4
35.73	.401	.01.	091.	SDN	KOTALAMA 5
35.73	.401	.01.	092.	SDN	KOTALAMA 6
35.73	.401	.01.	093.	SDN	SAWOJAJAR 1
35.73	.401	.01.	094.	SDN	SAWOJAJAR 2
35.73	.401	.01.	095.	SDN	SAWOJAJAR 3
35.73	.401	.01.	096.	SDN	SAWOJAJAR 4
35.73	.401	.01.	097.	SDN	SAWOJAJAR 5
35.73	.401	.01.	098.	SDN	SAWOJAJAR 6
35.73	.401	.01.	099.	SDN	MADYOPURO 1
35.73	.401	.01.	100.	SDN	MADYOPURO 2
35.73	.401	.01.	101.	SDN	MADYOPURO 3
35.73	.401	.01.	102.	SDN	MADYOPURO 4
35.73	.401	.01.	103.	SDN	MADYOPURO 5
35.73	.401	.01.	104.	SDN	MADYOPURO 6
35.73	.401	.01.	105.	SDN	CEMOROKANDANG 1
35.73	.401	.01.	106.	SDN	CEMOROKANDANG 2
35.73	.401	.01.	107.	SDN	CEMOROKANDANG 3
35.73	.401	.01.	108.	SDN	CEMOROKANDANG 4
35.73	.401	.01.	109.	SDN	MODEL
35.73	.401	.01.	110.	SDN	SUKUN 1
35.73	.401	.01.	111.	SDN	SUKUN 2
35.73	.401	.01.	112.	SDN	SUKUN 3
35.73	.401	.01.	113.	SDN	BANDUNGREJOSARI 1
35.73	.401	.01.	114.	SDN	BANDUNGREJOSARI 2
35.73	.401	.01.	115.	SDN	BANDUNGREJOSARI 3
35.73	.401	.01.	116.	SDN	BANDUNGREJOSARI 4
35.73	.401	.01.	117.	SDN	BAKALAN KRAJAN 1
35.73	.401	.01.	118.	SDN	BAKALAN KRAJAN 2
35.73	.401	.01.	119.	SDN	GADANG 1
35.73	.401	.01.	120.	SDN	GADANG 2
35.73	.401	.01.	121.	SDN	GADANG 3
35.73	.401	.01.	122.	SDN	GADANG 4
35.73	.401	.01.	123.	SDN	KEBONSARI 1
35.73	.401	.01.	124.	SDN	KEBONSARI 2
35.73	.401	.01.	125.	SDN	KEBONSARI 3
35.73	.401	.01.	126.	SDN	KEBONSARI 4
35.73	.401	.01.	127.	SDN	BANDULAN 1
35.73	.401	.01.	128.	SDN	BANDULAN 2
35.73	.401	.01.	129.	SDN	BANDULAN 3
35.73	.401	.01.	130.	SDN	BANDULAN 4
35.73	.401	.01.	131.	SDN	BANDULAN 5
35.73	.401	.01.	132.	SDN	MULYOREJO 1
35.73	.401	.01.	133.	SDN	MULYOREJO 2
35.73	.401	.01.	134.	SDN	MULYOREJO 3
35.73	.401	.01.	135.	SDN	PERCOBAAN 2
35.73	.401	.01.	136.	SDN	PISANGCANDI 1
35.73	.401	.01.	137.	SDN	PISANGCANDI 2
35.73	.401	.01.	138.	SDN	PISANGCANDI 3
35.73	.401	.01.	1.39.	SDN	PISANGCANDI 4
35.73	.401	.01.	140.	SDN	KARANGBESUKI
35.73	.401	.01.	141.	SDN	KARANGBESUKI
35.73	.401	.01.	142.	SDN	KARANGBESUKI
35.73	.401	.01.	143.	SDN	KARANGBESUKI
35.73	.401	.01.	144.	SDN	TANJUNGREJO 1
35.73	.401	.01.	145.	SDN	TANJUNGREJO 2
35.73	.401	.01.	146.	SDN	TANJUNGREJO 3
35.73	.401	.01.	147.	SDN	TANJUNGREJO 4
35.73	.401	.01.	148.	SDN	TANJUNGREJO 5
35.73	.401	.01.	149.	SDN	CIPTOMULYO 1
35.73	.401	.01.	150.	SDN	CIPTOMULYO 2
35.73	.401	.01.	151.	SDN	CIPTOMULYO 3
35.73	.401	.01.	152.	SDN	LOWOKWARU 1
35.73	.401	.01.	153.	SDN	LOWOKWARU 2
35.73	.401	.01.	154.	SDN	LOWOKWARU 3
35.73	.401	.01.	155.	SDN	LOWOKWARU 4
35.73	.401	.01.	156.	SDN	LOWOKWARU 5
35.73	.401	.01.	157.	SDN	TULUSREJO 1.
35.73	.401	.01.	158.	SDN	TULUSREJO 2
35.73	.401	.01.	159.	SDN	TULUSREJO 3
35.73	.401	.01.	160.	SDN	TULUSREJO 4
35.73	.401	.01.	161.	SDN	JATIMULYO 1
35.73	.401	.01.	162.	SDN	JATIMULYO 2
35.73	.401	.01.	163.	SDN	JATIMULYO 3
35.73	.401	.01.	164.	SDN	JATIMULYO 4
35.73	.401	.01.	165.	SDN	JATIMULYO 5
35.73	.401	.01.	166.	SDN	TLOGOMAS 1
35.73	.401	.01.	167.	SDN	TLOGOMAS 2
35.73	.401	.01.	168.	SDN	DINOYO 1
35.73	.401	.01.	169.	SDN	DINOYO 2
35.73	.401	.01.	170.	SDN	DINOYO 3
35.73	.401	.01.	171.	SDN	DINOYO 4
35.73	.401	.01.	172.	SDN	KETAWANGGEDE
35.73	.401	.01.	173.	SDN	SUMBERSARI 1
35.73	.401	.01.	174.	SDN	SUMBERSARI 2
35.73	.401	.01.	175.	SDN	SUMBERSARI 3
35.73	.401	.01.	176.	SDN	MERJOSARI 1
35.73	.401	.01.	177.	SDN	MERJOSARI 2
35.73	.401	.01.	178.	SDN	MERJOSARI 3
35.73	.401	.01.	179.	SDN	MERJOSARI 4
35.73	.401	.01.	180.	SDN	MERJOSARI 5
35.73	.401	.01.	181.	SDN	TUNGGULWULUNG 1
35.73	.401	.01.	182.	SDN	TUNGGULWULUNG 2
35.73	.401	.01.	183.	SDN	TUNGGULWULUNG 3
35.73	.401	.01.	184.	SDN	TASIKMADU 1
35.73	.401	.01.	185.	SDN	TASIKMADU 2
35.73	.401	.01.	186.	SDN	MOJOLANGU 1
35.73	.401	.01.	187.	SDN	MOJOLANGU 2
35.73	.401	.01.	188.	SDN	MOJOLANGU 3
35.73	.401	.01.	189.	SDN	MOJOLANGU 4
35.73	.401	.01.	190.	SDN	MOJOLANGU 5
35.73	.401	.01.	191.	SDN	TUNJUNGSEKAR 1
35.73	.401	.01.	192.	SDN	TUNJUNGSEKAR 2
35.73	.401	.01.	193.	SDN	TUNJUNGSEKAR 3
35.73	.401	.01.	194.	SDN	TUNJUNGSEKAR 4
35.73	.401	.01.	195.	SDN	TUNJUNGSEKAR 5
35.73	.401	.01.	196.	SDN	PERCOBAAN 1
35.73	.401	.02	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)
35.73	.401	.02	.001	SMPN	1
35.73	.401	.02	.002	SMPN	2
35.73	.401	.02	.003	SMPN	3
35.73	.401	.02	.004	SMPN	4
35.73	.401	.02	.005	SMPN	5
35.73	.401	.02	.006	SMPN	6
35.73	.401	.02	.007	SMPN	7
35.73	.401	.02	.008	SMPN	8
35.73	.401	.02	.009	SMPN	9
35.73	.401	.02	.010	SMPN	10
35.73	.401	.02	.011	SMPN	11
35.73	.401	.02	.012	SMPN	12
35.73	.401	.02	.013	SMPN	13
35.73	.401	.02	.014	SMPN	14
35.73	.401	.02	.015	SMPN	15
35.73	.401	.02	.016	SMPN	16
35.73	.401	.02	.017	SMPN	17
35.73	.401	.02	.018	SMPN	18
35.73	.401	.02	.019	SMPN	19
35.73	.401	.02	.020	SMPN	20
35.73	.401	.02	.021	SMPN	21
35.73	.401	.02	.022	SMPN	22
35.73	.401	.02	.023	SMPN	23
35.73	.401	.02	.024	SMPN	24
35.73	.401	.02	.025	SMPN	25
35.73	.401	.02	.026	SMPN	26
35.73	.401	.02	.027	SMPN	27
		UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
		.003	SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
		.004	UPT LAYANAN PENDIDIKAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS
	.402	DINAS KESEHATAN
	.403	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	.404	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	.405	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	.406	DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	.407	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
	.408	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		.001	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
		.002	UPT PENGELOLAAN SAMPAH
		.003	UPT PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM
		.004	UPT PENGELOLAAN TAMAN
	.409	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	.410	DINAS PERHUBUNGAN
		.001	UPT PRASARANA PERHUBUNGAN
	.411	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	.412	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	.413	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
	.414	DINAS PERPUSTAKAAN UMUM DAN ARSIP DAERAH

Referensi

↑ [1]

[1] [1]

[1]

@@ Baris 50: / Baris 50: @@
 |Data Luas Wilayah Administrasi Pemerintaan adalah data dasar yang memuat nama wilayah administrasi dan luas wilayah administrasi kota, kecamatan, dan kelurahan.
 |Numerik adalah yang berwujud nomor (angka), dan bersifat angka atau sistem angka.
-|Digit adalah angka Arab dari O sampai dengan 9, dan setiap angka yang terdapat dalam deret angka yang tidak merujuk pada sistem desimal.
+|Digit adalah angka Arab dari O sampai dengan 9, dan setiap angka yang terdapat dalam deret angka yang tidak merujuk pada sistem desimal.}}
-}}
 === {{center|BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN}}===