Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Malang: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi '== Dasar Hukum == *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik *Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013|Peratura...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 5: | Baris 5: | ||
*[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik]] | *[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik]] | ||
*[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik]] | *[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik]] | ||
*[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor | *[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik]] | ||
*[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa]] | *[[Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018|Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa]] | ||
*[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017|Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah]] | *[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017|Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah]] | ||
*[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015|Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang]] | *[[Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015|Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang]] | ||
*[[Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021|Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi]] | *[[Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021|Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi]] | ||
Revisi terkini sejak 16 Januari 2025 10.58
Dasar Hukum[sunting | sunting sumber]
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Malang
- Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi