Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022/BAB I

(BAB I)
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.  Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

2.  Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah  adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.  Menteri  adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

4.  Pemerintahan Daerah  adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.  Pemerintah Daerah  adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6.  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD  adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

7.  Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah  adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8.  Urusan Pemerintahan  adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

9.  Kepala Daerah  adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau wali kota bagi Daerah kota.

10.  Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD  adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

11.  Keuangan Negara  adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

12.  Penerimaan Daerah  adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

13.  Pendapatan Daerah  adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

14.  Belanja Daerah  adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

15.  Pembiayaan  adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

16.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN  adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

17.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD  adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

18.  Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain  adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

19.  Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada  adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

20.  Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD  adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

21.  Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak  adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

22.  Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi  adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

23.  Subjek Pajak  adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

24.  Wajib Pajak  adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25.  Subjek Retribusi  adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.

26.  Wajib Retribusi  adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan pernndang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

27.  Badan  adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

28.  Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB  adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

29.  Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB  adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

30.  Kendaraan Bermotor  adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

31.  Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB  adalah Pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan alat berat.

32.  Alat Berat  adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

33.  Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2  adalah Pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

34.  Bumi  adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.

35.  Bangunan  adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.

36.  Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP  adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

37.  Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB  adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ atau Bangunan.

38.  Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan  adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/ atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

39.  Hak atas Tanah dan/atau Bangunan  adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang undang di bidang pertanahan dan Bangunan.

40.  Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB  adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

41.  Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB  adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.

42.  Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT  adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

43.  Barang dan Jasa Tertentu  adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/ atau diserahkan kepada konsumen akhir.

44.  Makanan dan/atau Minuman  adalah makanan dan/ atau minuman yang disediakan, dijual dan/ atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.

45.  Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/ atau Minuman dengan dipungut bayaran.  adalah {{{3}}}

46.  Tenaga Listrik  adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.

47.  Jasa Perhotelan  adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/ atau fasilitas lainnya.

48.  Jasa Parkir  adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.

49.  Jasa Kesenian dan Hiburan  adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

50.  Pajak Reklame  adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

51.  Reklame  adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

52.  Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP  adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

53.  Air Permukaan  adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

54.  Pajak Rokok  adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

55.  Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT  adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.

56.  Air Tanah  adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

57.  Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

58.  Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB  adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.

59.  Pajak Sarang Burung Walet  adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet.

60.  Burung Walet  adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

61.  Opsen  adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.

62.  Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB  adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/ kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

63.  Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB  adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

64.  Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB  adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

65.  Tahun Pajak  adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

66.  Jasa Umum  adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67.  Jasa Usaha  adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

68.  Perizinan Tertentu  adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

69.  Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD  adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

70.  Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH  adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/ atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

71.  Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU  adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-Daerah.

72.  Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK  adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/ atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah.

73.  Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.  adalah {{{3}}}

74.  Dana Keistimewaan Daerah lstimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dana Keistimewaan  adalah bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai keistimewaan Yogyakarta.

75.  Dana Desa  adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

76.  Keuangan Daerah  adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

77.  Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA  adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

78.  Pembiayaan Utang Daerah  adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya.

79.  Pinjaman Daerah  adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

80.  Obligasi Daerah  adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

81.  Sukuk Daerah  adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

82.  Sinergi Pendanaan  adalah sinergi sumber-sumber pendanaan dari APED dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/ atau Daerah.

83.  Dana Abadi Daerah  adalah dana yang bersumber dari APBD yang bersifat abadi dan dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi dana pokok.

Pasal 2

Ruang lingkup Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

a. pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi;

b. pengelolaan TKD;

c. pengelolaan Belanja Daerah;

d. pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan

e. pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Pasal 3

Prinsip pendanaan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dalam kerangka Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah meliputi:

a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD; dan

b. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.