Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2023: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2023 (lihat sumber)

Revisi per 17 Oktober 2023 15.31

21.361 bita ditambahkan ,  1 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 81: Baris 81:
===BAB I KETENTUAN UMUM===
===BAB I KETENTUAN UMUM===


Pasal 1
{{Perundangan pasal2|1|


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
Baris 275: Baris 275:


{{Perundangan ketentuan umum|95|Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD|wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|95|Forum Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat FPRD|wadah di tingkat pusat dan Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.}}
}}


{{Perundangan bab|II|RUANG LINGKUP|
{{Perundangan bab|II|RUANG LINGKUP|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
{{Perundangan pasal2|2
{{Perundangan pasal2|2|
Ruang lingkup RDTR WP Perkotaan Karangploso, meliputi:
Ruang lingkup RDTR WP Perkotaan Karangploso, meliputi:
a. ruang lingkup materi; dan
a. ruang lingkup materi; dan
b. ruang lingkup wilayah.
b. ruang lingkup wilayah.
Bagian Kedua
}}}}}}
Lingkup Materi}}
 
{{Perundangan pasal2|3
{{Perundangan bagian|Kedua|Lingkup Materi|
Lingkup materi RDTR WP Perkotaan Karangploso sebagaimana  
{{Perundangan pasal2|3|
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
Lingkup materi RDTR WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:
 
a. tujuan penataan WP;
a. tujuan penataan WP;
b. rencana struktur ruang;
b. rencana struktur ruang;
c. rencana pola ruang;
c. rencana pola ruang;
d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
d. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
e. PZ.}}
 
e. PZ.
}}}}
 
{{Perundangan bagian|Ketiga|Lingkup Wilayah|
{{Perundangan pasal2|4|
{{Perundangan ayat|4|1|Ruang lingkup wilayah RDTR WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 
a. batas wilayah administratif;
 
b. lingkup wilayah administratif;
 
c. pembagian SWP; dan d. pembagian Blok.
}}
{{Perundangan ayat|4|2|Batas-batas wilayah administratif RDTR WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 
a. Sebelah utara berbatasan dengan sebagian Desa Donowarih, Desa Bocek, dan Desa Ngenep di Kecamatan Karangploso;
 
b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
 
c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mulyoagung di Kecamatan Dau dan Kecamatan Junrejo di Kota Batu; dan
 
d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tunjungtirto di Kecamatan Singosari.
}}
{{Perundangan ayat|4|3|Lingkup wilayah administratif RDTR WP Perkotaan Karangploso dengan luas 1.462,20 Ha (seribu empat ratus enam puluh dua koma dua hektare) beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 
a. Wilayah Administratif Desa Girimoyo dengan luas 198,70 Ha (seratus sembilan puluh delapan koma tujuh hektare);
 
b. Wilayah Administratif Desa Ngijo dengan luas 373,45 Ha (tiga ratus tujuh puluh tiga koma empat puluh lima hektare);
 
c. Wilayah Administratif Desa Kepuharjo dengan luas 203,30 Ha (dua ratus tiga koma tiga hektare);
 
d. Wilayah Administratif Desa Tegalgondo dengan luas 225,94 Ha (dua ratus dua puluh lima koma sembilan puluh empat hektare);
 
e. Wilayah Administratif Desa Ampeldento dengan luas 168 Ha (seratus enam puluh delapan hektare); dan
 
f. Wilayah Administratif sebagian Desa Donowarih dengan luas 292,81 Ha (dua ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh satu hektare).
}}
{{Perundangan ayat|4|4|Pembagian SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 
a. SWP A dengan luas Wilayah 491,51 Ha (empat ratus sembilan puluh satu koma lima puluh satu hektare), terdiri dari Desa Girimoyo dan sebagian Desa Donowarih;
 
b. SWP B dengan luas Wilayah 576,74 Ha (lima ratus tujuh puluh enam koma tujuh puluh empat hektare) terdiri dari Desa Ngijo dan Desa Kepuharjo; dan
 
c. SWP C dengan luas Wilayah 393,94 Ha (tiga ratus sembilan puluh tiga koma sembilan puluh empat hektare) terdiri dari Desa Tegalgondo dan Desa Ampeldento.
}}
{{Perundangan ayat|4|5|Pembagian blok dari masing-masing SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 
a. SWP A terdiri atas 4 (empat) Blok, yaitu Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
 
b. SWP B terdiri atas 5 (lima) Blok, yaitu Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan
 
c. SWP C terdiri atas 6 (enam) Blok, yaitu I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
}}
{{Perundangan ayat|4|6| Ruang lingkup RDTR WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi
1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}
}}}}
 
{{Perundangan bab|III|TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN|
{{Perundangan pasal2|5|
Tujuan penataan ruang WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah mewujudkan Perkotaan Karangploso sebagai bagian wilayah pengembangan lingkar Malang dengan pengembangan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan sebagai pendukung pariwisata.}}
}}
 
{{Perundangan bab|IV|RENCANA STRUKTUR RUANG|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
{{Perundangan pasal2|6|
{{Perundangan ayat|6|1|Rencana struktur ruang WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
 
a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 
b. rencana jaringan transportasi;
 
c. rencana jaringan energi;
 
d. rencana jaringan telekomunikasi; e. rencana jaringan sumber daya air; f. rencana jaringan air minum;
 
g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 
h. rencana jaringan drainase;
 
i. rencana jaringan persampahan; dan
 
j. rencana jaringan prasarana lainnya.}}
 
{{Perundangan ayat|6|2|
Rencana Struktur Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.}}
}}
{{Perundangan bagian|Kedua|Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan|
{{Perundangan pasal2|7|
{{Perundangan ayat|7|1|Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 
a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 
b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 
c. Pusat Pelayanan Lingkungan.}}
 
{{Perundangan ayat|7|2|Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak pada SWP A Blok I.A.3.}}
 
{{Perundangan ayat|7|3|Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan di WP
Perkotaan Karangploso terdiri atas 3 (tiga) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan, yaitu:
 
a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan I, berada di SWP A Blok I.A.2;
 
b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan II, berada di SWP B Blok I.B.2; dan
 
c. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan III, berada di SWP C Blok I.C.5.}}
 
{{Perundangan ayat|7|4|Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa di WP Perkotaan Karangploso, meliputi:
 
a. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Donowarih berada di SWP A Blok I.A.1;
 
b. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Girimoyo berada di SWP A Blok I.A.4;
 
c. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Ngijo berada di SWP B Blok I.B.1;
 
d. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Kepuharjo berada di SWP B Blok I.B.4;
 
e. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Ampeldento berada di SWP C Blok I.C.2; dan
 
f. Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Tegalgondo berada di SWP C Blok I.C.3.}}
 
{{Perundangan ayat|7|5|Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.}}
}}
}}
}}}}
Bagian Ketiga
Rencana Jaringan Transportasi
Pasal 8
Rencana jaringan transportasi yang ada di WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. jalan umum;
b. terminal penumpang tipe c; dan c. jembatan.
20
Pasal 9
(1) Jalan umum di WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
a. jalan kolektor primer;
b. jalan lokal primer;
c. jalan lokal sekunder;
d. jalan lingkungan primer; dan e. jalan lingkungan sekunder.
(2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berupa jalan kolektor primer yaitu:
a. ruas Jalan Dr. M. Hatta, berada di SWP A Blok I.A.3;
b. ruas Jalan Karanglo  Batas Kota Batu, berada di SWP A Blok I.A.3, SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5;
c. ruas Jalan Balai Desa Kepuharjo, berada di SWP B
Blok I.B.3, Blok I.B.4, SWP C Blok I.C.2, dan Blok I.C.3;
d. ruas Jalan Pertamanan, berada di SWP B Blok I.B.5;
e. ruas Jalan Raya Diponegoro, berada di SWP A Blok I.A.3;
f. ruas Jalan Raya Karang Juwet, berada di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
g. ruas Jalan Raya Karangan Donowarih, berada di SWP A
Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
h. ruas Jalan Watu Banteng, berada di SWP A Blok I.A.3;
i. ruas Jalan Suropati, berada di SWP A Blok I.A.3 dan
Blok I.A.4; dan
j. ruas Jalan Kolektor lainnya, berada di SWP A Blok I.A.3. (3) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jalan lokal primer yaitu ruas Jalan
Donowarih, berada di SWP A Blok I.A.1.
(4) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c, berupa Jalan lokal sekunder, yaitu:
a. ruas Jalan Raya Griya Permata Alam, berada di SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2 dan Blok I.B.3; dan
b. ruas Jalan Watu Banteng, berada di SWP A Blok I.A.3,
dan Blok I.A.4.
21
(5) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Jalan lingkungan primer, yaitu:
a. ruas Jalan Raya Dawuhan, berada di SWP C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6;
b. ruas Jalan Raya Kasin, berada di SWP B Blok I.B.4, SWP C Blok I.C.2;
c. ruas Jalan Raya Ketangi Tegalgondo, berada di SWP C Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5;
d. ruas Jalan Zentana, berada di SWP A Blok I.A.3 , SWP B
Blok I.B.2, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2; dan
e. ruas Jalan lingkungan primer lainnya berada di SWP A Blok I.A.2, dan Blok I.A.3.
(6) Jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa Jalan lingkungan sekunder, yaitu: a. ruas Jalan Bukit Palem Raya, berada di SWP B Blok
I.B.1, Blok I.B.2;
b. ruas Jalan Hilton Head, berada di SWP B Blok I.B.5;
c. ruas Jalan Keramat, berada di SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2;
d. ruas Jalan Pangestu, berada di SWP B Blok I.B.4;
e. ruas Jalan Pulau Mas, berada di SWP B Blok I.B.5;
f. ruas Jalan Sari Kerto, berada di SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2;
g. ruas Jalan Sawahan, berada di SWP B Blok I.B.2;
h. ruas Jalan Sunimbar, berada di SWP C Blok I.C.5;
i. ruas Jalan Tenaga, berada di SWP B Blok I.B.3, Blok
I.B.4;
j. ruas Jalan Tirtasani, berada di SWP B Blok I.B.5;
k. ruas Jalan Watu Banteng, berada di SWP A Blok I.A.3 dan I.A.4;
l. ruas Jalan Watu Damar, berada di SWP A Blok I.A.3;
dan
m. ruas Jalan lingkungan sekunder lainnya di SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6.
(7) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 huruf b berada di SWP A Blok I.A.3.
22
(8) Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berada di:
a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan c. SWP C Blok I.C.1 dan Blok I.C.4.
(9) Rencana jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keempat
Rencana Jaringan Energi
Pasal 10
(1) Rencana Jaringan Energi di WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;
b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan c. Gardu Listrik.
(2) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi yang berada di:
a. SWP B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
b. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5 dan Blok I.C.6. (3) Rencana Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
a. Saluran Udara Tegangan Menengah;
b. Saluran Udara Tegangan Rendah;
c. Gardu Listrik.
(4) Saluran Udara Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, dan Blok I.A.4;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan
Blok I.B.5; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, dan
Blok I.C.5.
23
(5) Saluran Udara Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada di:
a. SWP A Blok I.A.1 dan Blok I.A.2;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, dan Blok I.B.4; dan c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan
Blok I.C.6.
(6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa gardu hubung berada di:
a. SWP A Blok I.A.2;
b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.4, dan Blok I.B.5; dan c. SWP C Blok I.C.1.
(7) Rencana Jaringan energi di WP Perkotaan Karangploso
digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kelima
Rencana Jaringan Telekomunikasi
Pasal 11
(1) Rencana Jaringan Telekomunikasi di WP Perkotaan Karangploso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. jaringan tetap; dan
b. jaringan bergerak seluler.
(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, berupa jaringan serat optik berada di:
a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6.
(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara Base Transceiver Station, yang berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
b. SWP B Blok I.B.2 dan Blok I.B.4; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.5.
24
(4) Rencana Jaringan Telekomunikasi di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 12
(1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e berupa sistem jaringan irigasi.
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. jaringan irigasi primer;
b. jaringan irigasi sekunder; dan c. jaringan irigasi tersier.
(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4; dan c. SWP C Blok I.C.2 dan Blok I.C.5.
(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3;
b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan c. SWP C Blok I.C.1.
(5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berada di:
a. SWP A Blok I.A.2 dan Blok I.A.3; dan
b. SWP B Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5.
(6) Rencana jaringan sumber daya air di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25
Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum
Pasal 13
(1) Rencana jaringan air minum di WP Perkotaan Karangploso, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f meliputi jaringan perpipaan.
(2) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. unit distribusi;
b. bak penampungan air hujan; dan c. unit pelayanan.
(3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a berupa jaringan distribusi pembagi, berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3 dan Blok I.A.4;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan
Blok I.B.5; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, dan Blok I.C.6.
(4) Bak penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b berada di:
a. SWP A Blok I.A.3;
b. SWP B Blok I.B.3; dan c. SWP C Blok I.C.1.
(5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c berupa hidran umum berada di:
a. SWP A Blok I.A.4;
b. SWP B Blok I.B.2; dan c. SWP C Blok I.C.1.
(6) Rencana jaringan air minum di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
26
Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Air Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Pasal 14
(1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g meliputi:
a. Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik setempat; dan
b. Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik terpusat.
(2) Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa subsistem pengolahan setempat berada di:
a. SWP A Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan c. SWP C Blok I.C.5.
(3) Sistem Pengelolaan Air Limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa pipa tinja berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP B Blok I.B.4 dan Blok I.B.5; dan
c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.5, Blok I.C.6.
(4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 15
(1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1) huruf h meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan c. jaringan drainase tersier.
27
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, dan
Blok I.B.5; dan
c. SWP C Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.6.
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan
c. SWP C Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6.
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.5; dan c. SWP C Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6.
(5) Rencana Jaringan drainase di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 16
(1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i meliputi:
a. TPS; dan
b. Stasiun Peralihan Antara.
(2) TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, berada di:
a. SWP A Blok I.A.2;
b. SWP B Blok I.B.1 dan Blok I.B.4; dan c. SWP C Blok I.C.3 dan Blok I.C.5.
28
(3) Stasiun Peralihan Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di SWP A Blok I.A.3.
(4) Rencana Jaringan persampahan di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kesebelas
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 17
(1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j meliputi:
a. jalur evakuasi bencana;
b. Tempat Evakuasi Sementara; dan c. Tempat Evakuasi Akhir.
(2) Jalur evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, berada di:
a. Jalan Donowarih di SWP I.A.1
b. Jalan Raya Karang Juwet di SWP I.A.1;
c. Jalan Raya Karangan Donowarih di SWP I.A.1;
d. Jalan Raya Karang Juwet di SWP I.A.2;
e. Jalan Raya Karangan Donowarih di SWP I.A.2;
f. Ruas Jalan Dr. M. Hatta di SWP I.A.3;
g. Jalan Karanglo - Batas Kota Batu di SWP I.A.3;
h. Jalan Raya Diponegoro di SWP I.A.3; i. Jalan Raya Karang Juwet SWP I.A.3; j. Jalan Zentana di SWP I.A.3;
k. Jalan Gang Virgo di SWP I.A.4;
l. Jalan Raya Griya Permata Alam di SWP I.B.1; m. Jalan Karanglo - Batas Kota Batu di SWP I.B.2; n. Jalan Raya Griya Permata Alam di SWP I.B.2;
o. Jalan Zentana di SWP I.B.2;
p. Jalan Balai Desa Kepuharjo di SWP I.B.3;
29
q. Jalan Karanglo - Batas Kota Batu, Jalan Raya Griya
Permata Alam di SWP I.B.3;
r. Jalan Balai Desa Kepuharjo, Jalan Karanglo - Batas Kota Batu, Jalan Pertamanan, Jalan Raya Kasin, Jalan Tirtasani di SWP I.B.4;
s. Jalan Karanglo - Batas Kota Batu, Jalan Pertamanan, Jalan Tirtasani di SWP I.B.5;
t. Jalan Zentana di SWP I.C.1;
u. Jalan Zentana, Jalan Balai Desa Kepuharjo, Jalan Raya
Kasin di SWP I.C.2;
v. Ruas Jalan Balai Desa Kepuharjo di SWP I.C.3;
w. Ruas Jalan Raya Dawuhan, Jalan Raya Ketangi
Tegalgondo di SWP I.C.4;
x. Ruas Jalan Raya Dawuhan, Jalan Raya Ketangi
Tegalgondo, Jalan Sunimbardi SWP I.C.5;
y. Jalan Terusan Sengkaling di SWP I.C.6.
(3) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di:
a. SWP A Blok I.A.1, Blok I.A.3, Blok I.A.4;
b. SWP B Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5; dan c. SWP C Blok I.C.6.
(4) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di:
a. SWP A Blok I.A.3; dan b. SWP C Blok I.C.4.
(5) Rencana Jaringan Prasarana lainnya di WP Perkotaan Karangploso digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
}}
}}
Diperoleh dari "https://wiki.javasatu.com/wiki/Istimewa:MobileDiff/9870"

Menu navigasi