Wiki Javasatu

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Perbedaan antara revisi

Halaman Pembicaraan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sunting)

Revisi per 17 Oktober 2023 05.47

8.464 bita ditambahkan ,  1 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
VisualTeks wiki
(←Membuat halaman berisi 'UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN ( P r e a m b u l e ) Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan N...')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 6: Baris 6:
PEMBUKAAN
PEMBUKAAN


( P r e a m b u l e )
(Preambule)




Baris 18: Baris 18:




UNDANG-UNDANG DASAR
UNDANG-UNDANG DASARBAB I


BENTUK DAN KEDAULATANPasal 1


BAB I
(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
 
(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.BAB II
 
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYATPasal 2
 
(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
 
(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
 
(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
 
Pasal 3
 
Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.
 
BAB III
 
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
 
Pasal 4
 
(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar.
 
(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.
 
Pasal 5
 
(1) Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
 
(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
 
Pasal 6
 
(1) Presiden ialah orang Indonesia asli.
 
(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan suara yang terbanyak.
 
Pasal 7
 
Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
 
Pasal 8
 
Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
 
Pasal 9
 
Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut :
 
Sumpah Presiden (Wakil Presiden) :
 
“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.
 
Janji Presiden (Wakil Presiden) :
 
“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undangundang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.
 
Pasal 10
 
Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
 
Pasal 11
 
Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
 
Pasal 12
 
Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang.
 
Pasal 13
 
(1) Presiden mengangkat duta dan konsul.
 
(2) Presiden menerima duta negara lain.
 
Pasal 14
 
Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.


BENTUK DAN KEDAULATAN
Pasal 15


Presiden memberi gelaran, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan.


Pasal 1
BAB IV


(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.
DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
 
Pasal 16
 
(1) Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang.
 
(2) Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak memajukan usul kepada pemerintah.
 
BAB V
 
KEMENTERIAN NEGARA
 
Pasal 17
 
(1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara.
 
(2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden.
 
(3) Menteri-menteri itu memimpin departemen pemerintah.
 
BAB VI
 
PEMERINTAH DAERAH
 
Pasal 18
 
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
 
BAB VII
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 
Pasal 19
 
(1) Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan undang-undang.
 
(2) Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
 
Pasal 20
 
(1) Tiap-tiap undang-undang menghendaki persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
 
(2) Jika sesuatu rancangan undang-undang tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
 
Pasal 21
 
(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak memajukan rancangan undangundang.
 
(2) Jika rancangan itu, meskipun disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tadi tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan Dewan Perwakilan Rakyat masa itu.
 
Pasal 22
 
(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.
 
(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.
 
(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut.
 
BAB VIII
 
HAL KEUANGAN
 
Pasal 23
 
(1) Anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah, maka pemerintah menjalankan anggaran tahun yang lalu.
 
(2) Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
 
(3) Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.
 
(4) Hal keuangan negara selanjutnya diatur dengan undang-undang.
 
(5) Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan rakyat.
 
BAB IX
 
KEKUASAAN KEHAKIMAN
 
Pasal 24
 
(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
 
(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.
 
Pasal 25
 
Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.
 
BAB X
 
WARGA NEGARA
 
Pasal 26
 
(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
 
(2) Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.
 
Pasal 27 (1)
 
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 
(2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 28 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebaganya ditetapkan dengan undang-undang.
 
BAB XI
 
AGAMA
 
Pasal 29
 
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
 
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
 
BAB XII
 
PERTAHANAN NEGARA
 
Pasal 30
 
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
 
(2) Syarat-syarat tentang pembelaan diatur dengan undang-undang.
 
BAB XIII
 
PENDIDIKAN
 
Pasal 31
 
(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
 
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.
 
Pasal 32
 
Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia.
 
BAB XIV
 
KESEJAHTERAAN SOSIAL
 
Pasal 33
 
(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
 
(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
 
(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 
Pasal 34
 
Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
 
BAB XV
 
BENDERA DAN BAHASA
 
Pasal 35
 
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
 
Pasal 36
 
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
 
BAB XVI
 
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
 
Pasal 37
 
(1) Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir.
 
(2) Putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir.
 
ATURAN PERALIHAN


(2) Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.
Pasal I


Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.


BAB II
Pasal II


MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.


Pasal III


Pasal 2
Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.


(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang.
Pasal IV


(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional.


(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
ATURAN TAMBAHAN


Pasal 3
(1) Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.


Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara.
(2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.
Diperoleh dari "https://wiki.javasatu.com/wiki/Istimewa:MobileDiff/9833"