Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009/BAB XI: Perbedaan antara revisi

Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009/BAB XI (sunting)

Revisi per 29 Oktober 2023 06.00

440 bita ditambahkan ,  1 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
VisualTeks wiki
(←Membuat halaman berisi 'BAB XI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Tempat Kedudukan Pasal 64 (1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. (2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden....')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
 
Baris 1: Baris 1:
BAB XI
{{Perundangan bab|XI|PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN|
 
{{Perundangan bagian|Kesatu|Kedudukan dan Tempat Kedudukan|
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
{{Perundangan pasal|64|
 
{{Perundangan ayat|64|1|Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.}}
Bagian Kesatu
{{Perundangan ayat|64|2|BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.}}
 
}}
Kedudukan dan Tempat Kedudukan
{{Perundangan pasal|65|
 
{{Perundangan ayat|65|1|BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.}}
Pasal 64
{{Perundangan ayat|65|2|BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.}}
 
{{Perundangan ayat|65|3|BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.}}
(1) Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.
}}
 
{{Perundangan pasal|66|
(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
 
Pasal 65
 
(1) BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
 
(2) BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
 
(3) BNN provinsi berkedudukan di ibukota provinsi dan BNN
kabupaten/kota berkedudukan di ibukota kabupaten/kota.
 
Pasal 66
 
BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.
BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) merupakan instansi vertikal.
}}
{{Perundangan pasal|67|
{{Perundangan ayat|67|1|BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi.}}
{{Perundangan ayat|67|2|Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan:


Pasal 67 . . .
a. bidang pencegahan;


- 25 -
b. bidang pemberantasan;
 
Pasal 67


(1) BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi.
(2) Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan:
a. bidang pencegahan;
b. bidang pemberantasan;
c. bidang rehabilitasi;
c. bidang rehabilitasi;
d. bidang hukum dan kerja sama; dan e. bidang pemberdayaan masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden.
Bagian Kedua
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 68


(1) Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
d. bidang hukum dan kerja sama; dan  
(2) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
 
Pasal 69


e. bidang pemberdayaan masyarakat.}}
{{Perundangan ayat|67|3|Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja BNN diatur dengan Peraturan Presiden.}}
}}}}
{{Perundangan bagian|Kedua|Pengangkatan dan Pemberhentian|
{{Perundangan pasal|68|
{{Perundangan ayat|68|1|Kepala BNN diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.}}
{{Perundangan ayat|68|2|Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.}}
}}
{{Perundangan pasal|69|
Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon harus memenuhi syarat:
Untuk dapat diusulkan menjadi Kepala BNN, seorang calon harus memenuhi syarat:
a. warga negara Republik Indonesia;
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani;
c. sehat jasmani dan rohani;
d. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
d. berijazah paling rendah strata 1 (satu);
e. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pemberantasan Narkotika;
e. berpengalaman paling singkat 5 (lima) tahun dalam penegakan hukum dan paling singkat 2 (dua) tahun dalam pemberantasan Narkotika;
f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
g. cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
i. tidak menjadi pengurus partai politik; dan
j. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNN.
j. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjabat kepala BNN.
}}}}
{{Perundangan bagian|Ketiga|Tugas dan Wewenang|
{{Perundangan pasal|70|
BNN mempunyai tugas:


Bagian Ketiga . . .
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;


- 26 -
b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;


Bagian Ketiga
c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
Tugas dan Wewenang


Pasal 70
d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;


BNN mempunyai tugas:
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
b. mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c. berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
d. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
e. memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
f. memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
g. melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor
 
Narkotika;
h. mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 
i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
i. melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
j. membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.
 
}}
Pasal 71
{{Perundangan pasal|71|
 
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 
}}
Pasal 72 . . .
{{Perundangan pasal|72|
 
{{Perundangan ayat|72|1|Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN.}}
- 27 - Pasal 72
{{Perundangan ayat|72|2|Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.}}
(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71
{{Perundangan ayat|72|3|Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.}}
dilaksanakan oleh penyidik BNN.
}}}}}}
(2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala BNN.
Diperoleh dari "https://wiki.javasatu.com/wiki/Istimewa:MobileDiff/10825"

Menu navigasi