11.314
suntingan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023/Buku Kesatu/BAB I: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023/Buku Kesatu/BAB I (sunting)
Revisi per 25 Oktober 2023 05.09
, 1 tahun yang lalutidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 6: | Baris 6: | ||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|2| | {{Perundangan pasal|2| | ||
{{Perundangan ayat|2|1|Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( | {{Perundangan ayat|2|1|Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.}} | ||
{{Perundangan ayat|2|2|Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.}} | {{Perundangan ayat|2|2|Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.}} | ||
{{Perundangan ayat|2|3|Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.}} | {{Perundangan ayat|2|3|Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.}} | ||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|3| | {{Perundangan pasal|3| | ||
{{Perundangan ayat|3|1|Dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang undangan sesudah perbuatan terjadi, diberlakukan peraturan perundang- undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu Tindak Pidana.}} | |||
}} | {{Perundangan ayat|3|2|Dalam hal perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang undangan yang baru, proses hukum terhadap tersangka atau terdakwa harus dihentikan demi hukum.}} | ||
}} | {{Perundangan ayat|3|3|Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterapkan bagi tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan, tersangka atau terdakwa dibebaskan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan.}} | ||
{{Perundangan ayat|3|4|Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi tidak lagi merupakan Tindak Pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan dihapuskan.}} | |||
{{Perundangan ayat|3|5|Dalam hal putusan pemidanaan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), instansi atau Pejabat yang melaksanakan pembebasan merupakan instansi atau Pejabat yang berwenang.}} | |||
{{Perundangan ayat|3|6|Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) tidak menimbulkan hak bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana menuntut ganti rugi.}} | |||
{{Perundangan ayat|3|7|Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.}} | |||
}}}} | |||
{{Perundangan bagian|Kedua|Menurut Tempat| | {{Perundangan bagian|Kedua|Menurut Tempat| | ||
{{Perundangan pasal|4| | {{Perundangan pasal|4| | ||
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi | |||
Setiap Orang yang melakukan: | |||
a. Tindak Pidana di wilayah Negara Kesatuan Republik | |||
Indonesia; | |||
b. Tindak Pidana di Kapal Indonesia atau di Pesawat Udara | |||
Indonesia; atau | |||
c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia. | |||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|5| | {{Perundangan pasal|5| | ||
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan: | |||
a. keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan; | |||
b. martabat Presiden, Wakil Presiden, dan/ atau Pejabat Indonesia di luar negeri; | |||
c. mata uang, segel, cap negara, meterai, atau Surat berharga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia; | |||
d. perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia; | |||
e. keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan; | |||
f. keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan, dan aset nasional atau negara Indonesia; | |||
g. keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik; | |||
h. kepentingan nasional Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang; atau | |||
i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana. | |||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|6| | {{Perundangan pasal|6| | ||
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang. | |||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|7| | {{Perundangan pasal|7| | ||
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. | |||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|8| | {{Perundangan pasal|8| | ||
{{Perundangan ayat|8|1|Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.}} | |||
}}{{Perundangan pasal|9| | {{Perundangan ayat|8|2|Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.}} | ||
{{Perundangan ayat|8|3|Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Tindak Pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori III.}} | |||
{{Perundangan ayat|8|4|Penuntutan terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia, setelah Tindak Pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan Tindak Pidana di negara tempat Tindak Pidana dilakukan.}} | |||
{{Perundangan ayat|8|5|Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.}} | |||
}} | |||
{{Perundangan pasal|9| | |||
Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku. | |||
}} | }} | ||
}}{{Perundangan bagian|Ketiga|Waktu Tindak Pidana| | }}{{Perundangan bagian|Ketiga|Waktu Tindak Pidana| | ||
{{Perundangan pasal|10| | {{Perundangan pasal|10| | ||
Waktu Tindak Pidana merupakan saat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. | |||
}} | }} | ||
}}{{Perundangan bagian|Keempat|Tempat Tindak Pidana| | }}{{Perundangan bagian|Keempat|Tempat Tindak Pidana| | ||
{{Perundangan pasal|11| | {{Perundangan pasal|11| | ||
Tempat Tindak Pidana merupakan tempat dilakukannya perbuatan yang dapat dipidana. | |||
}} | }}}}}} | ||
}} | |||
}} | |||