11.314
suntingan
Keputusan Walikota Malang Nomor 356 Tahun 2012/Dasar Hukum: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Keputusan Walikota Malang Nomor 356 Tahun 2012/Dasar Hukum (sunting)
Revisi per 22 Oktober 2023 21.45
, 2 tahun yang lalutidak ada ringkasan suntingan
(←Membuat halaman berisi 'Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 208 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahn Daerah: 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urus...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
Mengingat : | Mengingat : | ||
1. [[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004]] tentang Pemerintah Daerah | |||
2. [[Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009]] tentang Kearsipan; | |||
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; | 3. [[Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008]] tentang Keterbukaan Informasi Publik; | ||
4. [[Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009]] tentang Pelayanan Publik; | |||
5. [[Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005]] tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahn Daerah: | 5. [[Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005]] tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintahn Daerah: | ||