Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Perbedaan antara revisi

{{Perundangan keputusan|UNDANG-UNDANG TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.}}

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

{{Perundangan ketentuan umum|40|Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia|pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.}}

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

i. asas mandiri.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

===BAB III RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG===