Wiki Javasatu

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022: Perbedaan antara revisi

Halaman Pembicaraan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 (sunting)

Revisi per 19 Oktober 2023 13.57

96.791 bita dihapus ,  2 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Dikembalikan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Dikembalikan
Baris 5.222: Baris 5.222:


{{Perundangan bab|VIII|KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA|
{{Perundangan bab|VIII|KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
{{Perundangan pasal|65|
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota terdiri atas:


a. Ketentuan Umum Zonasi;
b. ketentuan insentif dan disinsentif;
c. arahan sanksi; dan
d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
}}
}}<!--/bagian Kesatu-->
{{Perundangan bagian|Kedua|Ketentuan Umum Zonasi|
{{Perundangan pasal|66|
{{Perundangan ayat|66|1|
Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.}}
{{Perundangan ayat|66|2|Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan yang meliputi KDB, KDH, KLB, tinggi bangunan, dan/atau KTB;
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.}}
}}
{{Perundangan pasal|67|
{{Perundangan ayat|67|1|
Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang; dan b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang .}}
{{Perundangan ayat|67|2|Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan;
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi, meliputi:
1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Jalan; dan
2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.
c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan energi, meliputi:
1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan:
1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAM;
2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAL;
3. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3;
4. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
5. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
6. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase;
7. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalur sepeda; dan
8. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.}}
{{Perundangan ayat|67|3|
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan lindung, meliputi:
1. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau ;
3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi; dan
4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya;
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan budi daya, meliputi:
1. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;
5. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran;
6. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
7. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran;
8. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan
9. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.}}
}}
Paragraf 1
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang
{{Perundangan pasal|68|
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan;
b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;
c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;
d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
f. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur perkotaan.
}}
{{Perundangan pasal|69|
{{Perundangan ayat|69|1|
Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK;
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK; dan c. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL.}}
{{Perundangan ayat|69|2|Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan berskala kota, regional atau nasional dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi PPK; dan/atau
c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan.}}
{{Perundangan ayat|69|3|Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang berskala kecamatan atau sebagian wilayah kota dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi SPPK; dan/atau
c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi SPPK dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.}}
{{Perundangan ayat|69|4|Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang berskala satu atau beberapa kelurahan dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi PPL; dan/atau
c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.}}
}}
{{Perundangan pasal|70|
{{Perundangan ayat|70|1|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.}}
{{Perundangan ayat|70|2|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan ruang manfaat jalan;
2. pengembangan ruang milik jalan;
3. penetapan garis sempadan bangunan pada sisi ruas jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan; dan/atau
5. penyediaan prasarana pelengkap jalan untuk kepentingan umum sesuai dengan kondisi, fungsi dan kelas jalan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan dengan jumlah yang terbatas;
2. pembangunan infrastruktur perkotaan lain pada permukaan dan/atau di bawah permukaan badan jalan;
3. penyediaan ruang parkir pada badan jalan; dan/atau
4. pembangunan infrastruktur Jembatan atau ruang penghubung antar massa bangunan pada ruang udara atau di atas permukaan badan jalan, yang menghubungkan antar fasilitas umum dan sosial, antar aktivitas perdagangan dan jasa, antar perkantoran, serta pada kawasan yang akan didorong menjadi kawasan orientasi transit; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penutupan akses pada ruas, kecuali dengan izin Pemerintah;
2. pengalihfungsian Jalur Hijau atau taman di sepanjang jaringan jalan;
3. pembuatan jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah;
4. pemanfaatan badan jalan kecuali untuk mendukung pergerakan orang atau barang dan kendaraan dan parkir secara terbatas; dan/atau
5. pengembangan kegiatan budi daya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan fungsi jalan.}}
{{Perundangan ayat|70|3|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan jalur kereta api;
2. jalur kereta api dengan tetap memperhatikan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api dan dampak terhadap lingkungan sekitarnya;
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau
4. pembangunan prasarana dan rambu untuk peningkatan keselamatan masyarakat pada titik perlintasan kereta api;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemasangan peralatan persinyalan; dan/atau
2. pengembangan perlintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jaringan jalan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pemanfaatan lahan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
2. Pemanfaatan Ruang di sepanjang jalur kereta api yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api.}}
}}
{{Perundangan pasal|71|
{{Perundangan ayat|71|1|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf c, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.}}
{{Perundangan ayat|71|2|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi minyak dan gas bumi;
2. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi dengan sistem perpipaan bawah tanah; dan/atau
3. pengembangan Jalur Hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pendirian bangunan sarana penyimpanan bahan bakar dan sarana pengisian dan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat serta penyediaan Jalur Hijau pembatas antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya; dan/atau
2. pengembangan jaringan perpipaan distribusi minyak dan gas bumi yang melintasi Kawasan Permukiman; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan selain penunjang distribusi minyak dan gas bumi di atas jaringan perpipaan minyak bumi dan gas bumi.}}
{{Perundangan ayat|71|3|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi energi kelistrikan;
2. pengembangan jaringan listrik dengan sistem konvensional dan/atau sistem kabel bawah tanah; dan/atau
3. pengembangan Jalur Hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan gardu listrik dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat; dan/atau
2. pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai Jalur Hijau dan rencana jaringan jalan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pendirian bangunan selain prasarana dan sarana penunjang ketenagalistrikan pada kawasan gardu induk; dan/atau
2. pendirian bangunan yang melebihi batas aman kabel distribusi pada SUTT.}}
}}
{{Perundangan pasal|72|
Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan jaringan telekomunikasi berupa serat optik dan kabel udara pada ruang milik jalan; dan/atau
2. pendirian menara telekomunikasi dengan sistem bersama;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian menara telekomunikasi yang memanfaatkan bangunan tinggi dengan mempertimbangkan kelayakan bangunan, ketinggian sesuai aturan KKOP, batas aman terhadap bangunan di sekitar, dan estetika lingkungan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan Kegiatan atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi dari jaringan telekomunikasi.
}}
{{Perundangan pasal|73|
Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e berisi ketentuan mengenai:
a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang fungsi pengelolaan sumber daya air; dan/atau
2. penetapan garis sempadan pada sepanjang sungai, jaringan irigasi, dan jaringan pengendalian banjir.
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai yang tidak mengganggu fungsi irigasi dan pengendalian banjir dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan atau fungsi lindung kawasan; dan/atau
2. pengalihan sistem irigasi menjadi sistem drainase. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan yang dapat mengganggu fungsi jaringan atau menyebabkan kerusakan jaringan irigasi dan bangunan pengendalian banjir.
}}
{{Perundangan pasal|74|
{{Perundangan ayat|74|1|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAM;
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL;
c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3;
d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem drainase;
g. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalur sepeda; dan
h. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki.}}
{{Perundangan ayat|74|2|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau
2. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi dan pelayanan air minum pada lahan milik pemerintah atau ruang milik jalan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi dan pelayanan air minum secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri serta Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan/atau
2. pengembangan Kawasan Permukiman di kawasan sekitar sumber air baku; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kualitas air baku.}}
{{Perundangan ayat|74|3|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan limbah pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Transportasi, Kawasan Perkantoran atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; bela
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau
3. pendirian bangunan sarana prasana penunjang pengelolaan air limbah pada lahan milik pemerintah serta ruang manfaat jalan untuk ruas jalan lokal dan jalan lingkungan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana terpadu penunjang pengelolaan limbah dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, daya dukung lingkungan dan karakter Kawasan Permukiman; dan/atau
2. pengembangan bangunan sarana dan prasarana pengelolaan atau pengolahan air limbah menjadi energi listrik; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah.}}
{{Perundangan ayat|74|4|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri, kawasan fasilitas kesehatan, atau perdagangan dan jasa;
2. pengembangan parkir; dan/atau
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa sabuk hijau untuk membatasi aktivitas;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan hidup dengan mempertimbangkan daya dukung dan kondisi kawasan di sekitarnya; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).}}
{{Perundangan ayat|74|5|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan TPA atau sekitar TPS, TPS3R dan TPST;
2. pengembangan TPS, TPS3R dan TPST pada setiap pusat-pusat Kegiatan atau kelurahan;
3. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Transportasi, Kawasan Perkantoran atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan/atau
4. pengembangan sistem pengelolaan air dan Sistem Pengelolaan Limbah B3 pada kawasan TPA;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pembangunan fasilitas perkantoran pada kawasan pengelolaan persampahan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang tidak mendukung fungsi kawasan pengelolaan persampahan.}}
{{Perundangan ayat|74|6|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pemasangan rambu dan papan peringatan bencana;
2. pendirian bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana pada lahan milik pemerintah; dan/atau
3. pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang Kegiatan pada tempat evakuasi bencana.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan tempat evakuasi bencana pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jaringan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi bencana.}}
{{Perundangan ayat|74|7|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang jaringan drainase; dan/atau
2. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang jaringan drainase;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembatasan bangunan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan/atau
2. pengembangan jaringan drainase melalui alih sistem jaringan irigasi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase.}}
{{Perundangan ayat|74|8|Ketentuan Umum Zonasi pada jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan fasilitas pendukung jalan sepeda pada ruang manfaat jalan; dan/atau
2. pengembangan fasilitas pendukung jalan sepeda pada ruang milik jalan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan ruang parkir; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelancaran bersepeda.}}
{{Perundangan ayat|74|9|Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. penghijauan kawasan sekitar jaringan pejalan kaki;
2. pengembangan jalur bagi penyandang disabilitas;
3. pemasangan fasilitas pendukung jaringan pejalan kaki; dan/atau
4. penyediaan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem kabel bawah tanah;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan jalur sepeda; dan/atau
2. pengembangan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem konvensional; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu pejalan kaki.}}
}}
Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang
{{Perundangan pasal|75|
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
}}
{{Perundangan pasal|76|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau; c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi; dan d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.
}}
{{Perundangan pasal|77|
{{Perundangan ayat|77|1|Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi kawasan sempadan sungai.}}
{{Perundangan ayat|77|2|Ketentuan Umum Zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. penetapan garis sempadan sungai;
2. pengembangan kegiatan konservasi dan pelestarian sungai;
3. pembangunan jaringan jalan inspeksi;
4. pendirian bangunan pengendali banjir dan pengelolaan air;
5. pengembangan sistem jaringan drainase;
6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau
7. pengembangan fasilitas imbuhan air tanah;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang diperbolehkan adalah dengan KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas air dengan mempertimbangkan kondisi fisik sungai dan kualitas lingkungan sungai;
2. pengembangan aktivitas wisata berbasis konservasi dengan pertimbangan tidak mengganggu kualitas air sungai serta tidak didirikan bangunan permanen; dan/atau
3. pengembangan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) sistem penyediaan air minum;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
f) jaringan persampahan;
g) jaringan pejalan kaki;
h) jaringan jalan;
i) jalur sepeda; dan/atau
j) jembatan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pemukiman dan fasilitas pendukungnya;
2. Pemanfaatan Ruang selain untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan perlindungan sempadan sungai; dan/atau
3. Pemanfaatan Ruang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas permukaan sungai; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal pada kawasan sempadan sungai meliputi pembangunan jalur evakuasi bencana dan pemasangan papan informasi dan papan peringatan, serta rambu- rambu pengamanan bencana.}}
}}
{{Perundangan pasal|78|
{{Perundangan ayat|78|1|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:
a. Rimba Kota;
b. Taman Kota;
c. Taman Kecamatan;
d. Taman Kelurahan;
e. Taman RW;
f. Taman RT;
g. Pemakaman; dan
h. Jalur Hijau.}}
{{Perundangan ayat|78|2|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan vegetasi sesuai fungsi konservasi kawasan;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air;
3. pengembangan kegiatan dengan fungsi pendidikan dan riset konservasi alam; dan/atau
4. pengembangan jalur evakuasi bencana;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 12 (duabelas) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping;
3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas; dan
4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi rekreasi dan olahraga alam;
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi sosial masyarakat; dan/atau
3. penguatan dengan menggunakan tanaman keras terhadap tebing-tebing yang lebih tinggi dari 3 (tiga) meter dengan kemiringan lebih dari 20% (dua puluh persen); dan
4. penyediaan prasarana berupa:
a) papan informasi;
b) jaringan energi;
c) jaringan telekomunikasi;
d) jaringan sumber daya air;
e) sistem penyediaan air minum;
f) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
g) jaringan persampahan;
h) jaringan drainase;
i) jaringan jalan;
j) jalur sepeda;
k) jaringan pejalan kaki;
l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
m) dekorasi kota; dan/atau
n) fasilitas parkir;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 5% (lima persen); dan
2. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen).
3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebangan pohon di kawasan Rimba Kota tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}
{{Perundangan ayat|78|3|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pendidikan dan riset konservasi alam;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
2. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);
3. ketinggian bangunan maksimal 12 (duabelas) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
2. penyediaan prasarana berupa:
a) papan informasi;
b) jaringan energi;
c) jaringan telekomunikasi;
d) jaringan sumber daya air;
e) sistem penyediaan air minum;
f) jaringan persampahan;
g) jaringan drainase;
h) jaringan jalan;
i) jalur sepeda;
j) jaringan pejalan kaki;
k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
l) dekorasi kota; dan/atau
m) fasilitas parkir;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}
{{Perundangan ayat|78|4|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
3. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
4. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping;
3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas; dan
4. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi penyediaan prasarana berupa:
1. papan informasi;
2. jaringan energi;
3. jaringan telekomunikasi;
4. jaringan sumber daya air;
5. sistem penyediaan air minum;
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah;
7. jaringan persampahan;
8. jaringan drainase;
9. jaringan jalan;
10. jaringan pejalan kaki;
11. aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
12. dekorasi kota; dan/atau
13. fasilitas parkir;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan/atau
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pendukung Taman Kecamatan meliputi: kursi-kursi taman, toilet umum, parkir kendaraan termasuk pedestrian.
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}
{{Perundangan ayat|78|5|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi Kawasan; dan/atau
5. pengembangan jalur evakuasi bencana;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
2. KDH minimal 80% (delapan puluh persen),
3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan taman baca;
2. pemasangan papan layanan masyarakat; dan/atau
3. penyediaan prasarana berupa:
a) papan informasi;
b) jaringan energi;
c) jaringan telekomunikasi;
d) jaringan sumber daya air;
e) sistem penyediaan air minum;
f) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
g) jaringan persampahan;
h) jaringan drainase;
i) jaringan jalan;
j) jalur sepeda;
k) jaringan pejalan kaki;
l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
m) dekorasi kota; dan/atau
n) fasilitas parkir;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebangan pohon tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}
{{Perundangan ayat|78|6|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi Kawasan; dan/atau
5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
3. KLB maksimal 0,20 (nol koma dua puluh); dan
4. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan taman baca;
2. pemasangan papan layanan masyarakat; dan/atau
3. penyediaan prasarana berupa:
a) papan informasi;
b) jaringan energi;
c) jaringan telekomunikasi;
d) jaringan sumber daya air;
e) sistem penyediaan air minum;
f) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
g) jaringan persampahan;
h) jaringan drainase;
i) jaringan jalan;
j) jalur sepeda;
k) jaringan pejalan kaki;
l) jembatan; dan/atau
m) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}
{{Perundangan ayat|78|7|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
5. pengembangan jalur evakuasi bencana;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
2. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan taman baca;
2. pemasangan papan layanan masyarakat; dan/atau
3. penyediaan prasarana berupa:
a) papan informasi;
b) jaringan energi;
c) jaringan telekomunikasi;
d) jaringan sumber daya air;
e) sistem penyediaan air minum;
f) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
g) jaringan persampahan;
h) jaringan drainase;
i) jaringan jalan;
j) jaringan pejalan kaki;
k) jembatan; dan/atau
l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan;
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}
{{Perundangan ayat|78|8|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan kawasan untuk keperluan Pemakaman jenasah;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemasangan papan informasi;
2. pengembangan jaringan energi;
3. pengembangan jaringan telekomunikasi;
4. pengembangan jaringan sumber daya air;
5. pengembangan sistem penyediaan air minum;
6. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah;
7. pengembangan jaringan persampahan;
8. pengembangan jaringan drainase;
9. pengembangan jaringan jalan;
10. pengembangan jembatan; dan/atau
11. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi larangan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi kawasan.}}
{{Perundangan ayat|78|9|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
2. pemasangan papan petunjuk jalan dan keselamatan;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air;
4. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro; dan/atau
5. pengembangan jalur evakuasi bencana;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen); dan
2. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan jalur kereta api pada Jalur Hijau kereta api;
2. pengembangan jaringan jalan pada Jalur Hijau jaringan jalan; dan/atau
3. penyediaan prasarana berupa:
a) papan informasi;
b) jaringan energi;
c) jaringan telekomunikasi;
d) jaringan sumber daya air;
e) sistem penyediaan air minum;
f) jaringan persampahan;
g) jaringan drainase;
h) jaringan jalan;
i) jaringan pejalan kaki;
j) jembatan; dan/atau
k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pelaksanaan Kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau
2. pengalihfungsian Jalur Hijau atau taman maupun di sepanjang jaringan jalan kota, selain untuk pengembangan jaringan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan dan penerangan taman.}}
}}
{{Perundangan pasal|79|
{{Perundangan ayat|79|1|Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, meliputi Kawasan Imbuhan Air Tanah.}}
{{Perundangan ayat|79|2|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan fasilitas pengelolaan air baku;
2. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan kawasan sempadan mata air; dan/atau
3. Pemanfaatan Ruang sekitar mata air untuk Ruang Terbuka Hijau;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
2. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan
3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk mata air;
2. pengembangan kegiatan wisata yang terbatas hanya pada kegiatan wisata alam;
3. pengembangan jaringan sumber daya air; dan/atau
4. pengembangan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang mendukung fungsi sempadan mata air;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
2. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan sempadan mata air; dan/atau
2. pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. pengembangan fasilitas keamanan jalan inspeksi pada lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; dan/atau
2. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan kawasan sempadan mata air.}}
}}
{{Perundangan pasal|80|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan;
2. pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah; dan/atau
3. pemanfaatan bangunan cagar budaya secara adaptif;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan pada saat bangunan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
4. pemanfaatan secara adaptif mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya;
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemanfaatan bangunan cagar budaya secara adaptif;
2. penyediaan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) sistem penyediaan air minum;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
f) jaringan persampahan;
g) jaringan drainase;
h) jaringan jalan;
i) jalur sepeda;
j) jaringan pejalan kaki;
k) jaringan jalan; dan/atau
l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
3. pengembangan jalur evakuasi bencana;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
2. KDH minimal 15% (lima belas persen);
3. ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan pada saat bangunan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya; dan
4. pemanfaatan secara adaptif mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya;
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengubah bentuk arsitektur bangunan cagar budaya di zona inti; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. papan informasi; dan/atau
2. sumur resapan.
}}
{{Perundangan pasal|81|
Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran;
f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran;
h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan
i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
}}
{{Perundangan pasal|82|
{{Perundangan ayat|82|1|Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:
a. Kawasan Tanaman Pangan; dan
b. Kawasan Peternakan.}}
{{Perundangan ayat|82|2|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan budi daya tanaman pangan;
2. pengembangan aktivitas pendukung pertanian; dan/atau
3. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 60% (lima puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
3. KLB maksimal 0,15 (nol koma lima belas); dan
4. KDH minimal 40% (lima puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan pengolahan pasca panen;
2. kegiatan budi daya yang mempengaruhi kegiatan usaha pertanian;
3. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
4. kegiatan budi daya berupa permukiman dan fasilitas umum pendukungnya, perdagangan dan jasa, serta pengembangan infrastruktur perkotaan yang di dalamnya terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi dengan status hak milik, tanpa mengubah fungsi jaringan irigasi serta tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
5. pengembangan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) sistem penyediaan air minum;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau
f) jaringan persampahan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
4. KDH minimal 50% (lima puluh persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
2. jaringan irigasi;
3. jalan usaha tani; dan/atau
4. sarana prasarana pengolahan pertanian.}}
{{Perundangan ayat|82|3|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan peternakan;
2. pengembangan aktivitas pendukung peternakan; dan/atau
3. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
2. Ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter;
3. KLB maksimal 1,6 (satu koma enam); dan
4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. alih fungsi Kawasan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundangan;
2. pengembangan Kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk Kawasan Peternakan yang berdekatan dengan Kawasan Permukiman berupa sabuk hijau (green belt) seluas 5% (lima persen) dari luas kawasan; dan/atau
4. penyediaan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) sistem penyediaan air minum;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau
f) jaringan persampahan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter;
3. KLB maksimal 1,5 (satu koma lima); dan
4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Peternakan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan.}}
}}
{{Perundangan pasal|83|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan industri kecil, besar, dan menengah;
2. pengembangan infrastruktur Kawasan Peruntukan Industri;
3. pengembangan pergudangan;
4. pengembangan kegiatan industri kecil, industri rumah tangga dan sentra industri diizinkan untuk dikembangkan dalam lingkungan permukiman penduduk;
5. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan/atau
6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh) dua meter;
3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
4. KDH minimal 15% (lima belas persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. penyediaan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) penyediaan air baku industri;
e) sistem penyediaan air minum;
f) jaringan persampahan;
g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri;
h) jaringan drainase;
i) jaringan pejalan kaki;
j) jembatan; dan/atau
k) fasilitas parkir;
2. pengembangan perumahan;
3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
4. pengembangan sarana perdagangan dan jasa;
5. pengembangan perkantoran;
6. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri; dan/atau
7. penyediaan ruang bagi sektor informal;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 22 (dua puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima);
4. KTB maksimal 70%; dan
5. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kawasan industri yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
2. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran; dan/atau
3. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengelolaan persampahan secara terpadu.
}}
{{Perundangan pasal|84|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, berisi ketentuan mengenai: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan fasilitas pendukung;
2. penyediaan ruang bagi sektor informal; dan/atau
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
4. KDH minimal 15% (lima belas persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. penyediaan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) sistem penyediaan air minum;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
f) jaringan persampahan;
g) jaringan drainase; dan/atau h) fasilitas parkir;
2. pengembangan Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
2. Ketinggian bangunan maksimal 22 (dua puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima); dan
4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
2. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
}}
{{Perundangan pasal|85|
{{Perundangan ayat|85|1|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan.}}
{{Perundangan ayat|85|2|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal;
2. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;
3. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah;
4. pengembangan rumah tinggal lainnya;
5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
6. pengembangan prasarana jaringan jalan;
7. pengembangan pariwisata berbasis kampung tematik;
8. pengembangan sarana transportasi;
9. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 102 (seratus dua) meter;
3. KLB maksimal 20 (dua puluh);
4. KTB maksimal 20%; dan
5. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) sistem penyediaan air minum;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
f) jaringan persampahan;
g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya secara mandiri;
h) jaringan drainase;
i) jaringan pejalan kaki; dan/atau
j) jalur sepeda;
2. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
3. pengembangan kegiatan sentra industri kecil dan menengah dengan mempertimbangkan dampak lingkungan melalui penyediaan instalasi pengolahan air limbah; dan/atau
4. pengembangan kegiatan pendukung Kegiatan permukiman untuk penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. pengembangan infrastruktur perkotaan;
6. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
7. pengembangan kegiatan perkantoran;
8. pengembangan kegiatan pengembangan stasiun; dan/atau
9. pengembangan tendon;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 11 (sebelas);
4. KTB maksimal 75%; dan
5. KDH minimal 25% (sepuluh persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang dengan intensitas yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Perumahan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
2. pengembangan sumur resapan.}}
{{Perundangan ayat|85|3|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
2. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
3. pengembangan prasarana jaringan jalan;
4. penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan/atau
5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 102 (seratus dua) meter;
3. KLB maksimal 20 (dua puluh); dan
4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi
1. penyediaan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) sistem penyediaan air minum;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
f) jaringan persampahan;
g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri;
h) jaringan drainase;
i) jalur sepeda;
j) jaringan pejalan kaki; dan/atau
k) jembatan;
2. pengembangan kegiatan perumahan;
3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
4. pengembangan kegiatan perkantoran; dan/atau
5. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 11 (sebelas);
4. KTB maksimal 75%; dan
5. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}
{{Perundangan ayat|85|4|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan fasilitas yang mendukung kegiatan infrastruktur perkotaan;
2. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3;
3. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau
4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
2. Ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
4. KDH minimal 15% (lima belas persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau
2. penyediaan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) sistem penyediaan air minum;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
f) jaringan persampahan;
g) jaringan drainase;
h) jaringan pejalan kaki;
i) jembatan; dan/atau
j) fasilitas parkir;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
2. Ketinggian bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter;
3. KLB maksimal 1,4 (satu koma empat); dan
4. KDH minimal 30% (tiga puluh persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
2. penerangan jalan dan rambu penanda serta rambu keselamatan; dan/atau
3. penyediaan sumur resapan.}}
}}
{{Perundangan pasal|86|
Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Campuran yang mendukung Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan perkantoran;
2. pengembangan jalur evakuasi bencana;
3. pelestarian cagar budaya;
4. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau
6. pengembangan infrastruktur perkotaan;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 122 (seratus dua puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 24 (dua puluh empat); dan
4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau
2. penyediaan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) sistem penyediaan air minum;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
f) jaringan persampahan;
g) jaringan drainase;
h) jaringan pejalan kaki;
i) jalur sepeda; dan/atau
j) fasilitas parkir;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan
4. KDH minimal 25% (sepuluh persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
2. penyediaan sumur resapan; dan/atau
3. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
}}
{{Perundangan pasal|87|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa berupa bangunan ruko dan pertokoan kecil;
2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan skala regional pada pusat- pusat Kegiatan;
3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota pada tiap pusat kecamatan;
4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan pada pusat- pusat lingkungan dengan dukungan akses sekurang-kurangnya jalan Lokal Sekunder;
5. penyediaan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari setiap Kegiatan perdagangan dan jasa;
6. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
7. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau
8. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
2. Ketinggian bangunan maksimal 152 (seratus lima puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 30 (tiga puluh); dan
4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. penyediaan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) sistem penyediaan air minum;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
f) jaringan persampahan;
g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri;
h) jaringan drainase;
i) jalur sepeda;
j) jaringan pejalan kaki;
k) jembatan; dan/atau
l) fasilitas parkir;
2. pengembangan kegiatan industri dengan syarat penyediaan SPAL secara mandiri;
3. pengembangan kegiatan pariwisata;
4. pengembangan kegiatan perumahan;
5. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
6. pengembangan infrastruktur perkotaan;
7. pengembangan kegiatan perkantoran;
8. pengembangan sektor informal; dan/atau
9. pengembangan kegiatan pengembangan terminal.
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan
4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan
Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
2. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
}}
{{Perundangan pasal|88|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan perkantoran, baik pemerintah maupun swasta;
2. pembangunan sarana perkantoran baru;
3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau ;
4. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau
5. pengembangan jalur evakuasi bencana;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
2. Ketinggian bangunan maksimal 122 (seratus dua puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 24 (dua puluh empat); dan
4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. penyediaan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) sistem penyediaan air minum;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
f) jaringan persampahan;
g) jaringan drainase;
h) jalur sepeda;
i) jaringan pejalan kaki;
j) jembatan; dan/atau k) fasilitas parkir;
2. pengembangan kegiatan perumahan;
3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan
4. KDH minimal 25% (sepuluh persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
2. penyediaan sumur resapan; dan/atau
3. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
}}
{{Perundangan pasal|89|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Kawasan Transportasi untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
2. pengembangan pembangunan fasilitas yang mendukung fungsi pelayanan transportasi;
3. pengembangan pembangunan fasilitas untuk penyediaan kebutuhan penumpang;
4. pengembangan kawasan yang berorientasi pada Kegiatan transportasi;
5. pengembangan prasarana jaringan transportasi;
6. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan/atau
7. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
2. Ketinggian bangunan maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 6 (enam); dan
4. KDH minimal 20% (sepuluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dalam Kawasan Transportasi; dan/atau
2. penyediaan prasarana berupa:
a) jaringan energi;
b) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan sumber daya air;
d) sistem penyediaan air minum;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
f) jaringan persampahan;
g) jaringan drainase;
h) jalur sepeda;
i) jaringan pejalan kaki; dan/atau
j) fasilitas parkir;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan:
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
2. Ketinggian bangunan maksimal 14 (empat belas) meter;
3. KLB maksimal 2 (dua); dan
4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi transportasi; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
2. fasilitas parkir;
3. penyediaan sumur resapan; dan/atau
4. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
}}
{{Perundangan pasal|90|
Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf i berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan untuk kegiatan yang diperbolehkan:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen); dan
2. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau
2. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat:
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen); dan
2. KDH minimal 30% (tiga puluh persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
2. sumur resapan.
}}
Paragraf 3
Ketentuan Khusus
{{Perundangan pasal|91|
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
b. ketentuan khusus KKOP;
c. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya; dan
d. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan (KP2B).
}}
{{Perundangan pasal|92|
{{Perundangan ayat|92|1|Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, meliputi:
a. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi;
b. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang;
c. Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang;
d. Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang; dan
e. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang.}}
{{Perundangan ayat|92|2|Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kelurahan, Taman RW, Pemakaman, dan Jalur Hijau meliputi:
1. penetapan batas dataran banjir;
2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana; dan/atau
5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kelurahan, Taman RW, Pemakaman, dan Jalur Hijau;
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi:
1. penetapan batas dataran banjir;
2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
3. pendirian bangunan dengan mempertimbangkan permasalahan kawasan;
4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir;
5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
6. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
7. pelarangan pendirian bangunan pada Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan;
8. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dari luas kawasan;
9. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
10. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau
11. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.}}
{{Perundangan ayat|92|3|Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Imbuhan Air Tanah, dan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
1. penetapan batas dataran banjir;
2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, dan Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan/atau
6. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan kepentingan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
1. penetapan batas dataran banjir;
2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
3. pendirian bangunan dengan mempertimbangkan permasalahan kawasan;
4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir bandang;
5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
6. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
7. pembatasan pengembangan kawasan Kawasan Tanaman Pangan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 5% (lima persen);
8. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
9. pembatasan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
10. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
11. pembatasan pengembangan Kawasan Campuran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari luas kawasan;
12. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
13. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
14. pembatasan pengembangan Kawasan Transportasi dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau
15. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.}}
{{Perundangan ayat|92|4|Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Pemakaman, dan Jalur Hijau meliputi:
1. pengembangan fasilitas pemadam kebakaran;
2. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pemadam kebakaran, jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana; dan
4. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Pemakaman, dan Jalur Hijau.
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang pada Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi:
1. pengembangan fasilitas pemadam kebakaran;
2. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
3. pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pemadam kebakaran, jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
5. pembatasan Pemanfaatan Ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
6. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
7. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau
8. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.}}
{{Perundangan ayat|92|5|Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Kawasan Imbuhan Air Tanah, dan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
1. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah dan stabilisasi tanah;
2. pendirian bangunan untuk kepentinganpemantauan bencana;
3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
4. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, dan Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan/atau
5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan kepentingan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:
1. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
2. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah dan stabilisasi tanah;
3. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana;
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
5. pembatasan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen);
6. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
7. pembatasan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
8. pembatasan pengembangan Kawasan Permukiman dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau
9. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.}}
{{Perundangan ayat|92|6|Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kelurahan, Taman RW, dan Pemakaman meliputi:
1. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat dan Taman Kelurahan, Taman RW, dan Pemakaman;
2. pengaturan kontur dan pengolahan tanah;
3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana; dan/atau
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu, dan papan informasi tentang evakuasi bencana.
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:
1. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
2. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana;
3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
4. pembatasan pengembangan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
10% (sepuluh persen);
5. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau
6. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.}}
{{Perundangan ayat|92|7|Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}
{{Perundangan pasal|93|
{{Perundangan ayat|93|1|Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b pada Kawasan Perlindungan Setempat, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Imbuhan Air Tanah, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengikuti peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.}}
{{Perundangan ayat|93|2|Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}
{{Perundangan pasal|94|
{{Perundangan ayat|94|1|Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c pada Pemakaman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi Pemanfaatan Ruang secara adaptif dengan prinsip pelestarian cagar budaya.}}
{{Perundangan ayat|94|2|Pemanfaatan Ruang secara adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.}}
{{Perundangan ayat|94|3|Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}
{{Perundangan pasal|95|
{{Perundangan ayat|95|1|Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d pada Kawasan Tanaman Pangan meliputi larangan alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B.}}
{{Perundangan ayat|95|2|Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}
}}<!--/bagian Kedua-->
{{Perundangan bagian|Ketiga|Ketentuan Insentif dan Disinsentif|
Paragraf 1
Umum
{{Perundangan pasal|96|
{{Perundangan ayat|96|1|Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang, terdiri atas:
a. ketentuan insentif; dan
b. ketentuan disinsentif.}}
{{Perundangan ayat|96|2|Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.}}
{{Perundangan ayat|96|3|Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.}}
}}
Paragraf 2
Ketentuan Insentif
{{Perundangan pasal|97|
{{Perundangan ayat|97|1|Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.}}
{{Perundangan ayat|97|2|Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun berdasarkan:
a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah kota, dan Kawasan Strategis Kota;
b. Ketentuan Umum Zonasi; dan
c. ketentuan Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.}}
{{Perundangan ayat|97|3|Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.}}
{{Perundangan ayat|97|4|Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. insentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.}}
{{Perundangan ayat|97|5|Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
c. penghargaan; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.}}
{{Perundangan ayat|97|6|Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. fasilitasi persetujuan KKPR;
h. penyediaan sarana dan prasarana;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi/promosi.}}
}}
Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif
{{Perundangan pasal|98|
{{Perundangan ayat|98|1|Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.}}
{{Perundangan ayat|98|2|Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah kota dan Kawasan Strategis Kota;
b. Ketentuan Umum Zonasi kota; dan
c. ketentuan Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.}}
{{Perundangan ayat|98|3|Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
b. disinsentif non fiskal berupa:
1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;
2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
3. pemberian status tertentu.}}
{{Perundangan ayat|98|4|Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. disinsentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.}}
{{Perundangan ayat|98|5|Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.}}
{{Perundangan ayat|98|6|Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;
c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.}}
}}
}}
}}<!--/bagian Ketiga-->
{{Perundangan bagian|Keempat|Arahan Sanksi|
{{Perundangan pasal|99|
{{Perundangan ayat|99|1|Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c berupa sanksi administratif adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.}}
{{Perundangan ayat|99|2|Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.}}
{{Perundangan ayat|99|3|Arahan sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai milik umum.}}
{{Perundangan ayat|99|4|Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.}}
{{Perundangan ayat|99|5|Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara Kegiatan;
d. penghentian sementara pelayanan umum;
e. penutupan lokasi;
f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
h. pembongkaran bangunan; dan/atau
i. pemulihan fungsi ruang.}}
}}
}}<!--/bagian Keempat-->
{{Perundangan bagian|Kelima|Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang|
Paragraf 1
Umum
{{Perundangan pasal|100|
{{Perundangan ayat|100|1|Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, terdiri atas:
a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.}}
{{Perundangan ayat|100|2|Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:
a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.}}
{{Perundangan ayat|100|3|Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.}}
{{Perundangan ayat|100|4|Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
a. kesesuaian program;
b. kesesuaian lokasi; dan
c. kesesuaian waktu pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.}}
}}
Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR
{{Perundangan pasal|101|
{{Perundangan ayat|101|1|Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
a. selama pembangunan; dan
b. pasca pembangunan.}}
{{Perundangan ayat|101|2|Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.}}
{{Perundangan ayat|101|3|Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.}}
{{Perundangan ayat|101|4|Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.}}
}}
Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR
{{Perundangan pasal|102|
{{Perundangan ayat|102|1|Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
{{Perundangan ayat|102|2|KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.}}
{{Perundangan ayat|102|3|KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Rencana Tata Ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.}}
{{Perundangan ayat|102|4|Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.}}
}}
Paragraf 4
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
{{Perundangan pasal|103|
{{Perundangan ayat|103|1|Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan dengan:
a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.}}
{{Perundangan ayat|103|2|Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.}}
{{Perundangan ayat|103|3|Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Tata Ruang.}}
{{Perundangan ayat|103|4|Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali tata ruang}}
{{Perundangan ayat|103|5|Pelaksanaan penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
{{Perundangan ayat|103|6|Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
}}<!--/pasal-->
}}<!--/bagian kelima-->
}}<!--/bab VIII--->
Diperoleh dari "https://wiki.javasatu.com/wiki/Istimewa:MobileDiff/10000"