Boediono

Prof. Boediono, B.Sc., M.Ec., Ph.D.
Foto Potret resmi, Boediono sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, 2009.
Wakil Presiden Indonesia ke-11
Masa jabatan 20 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu	Jusuf Kalla
Pengganti	Jusuf Kalla
Gubernur Bank Indonesia ke-13
Masa jabatan 22 Mei 2008 – 16 Mei 2009
Presiden	Susilo Bambang Yudhoyono
Pendahulu	Burhanuddin Abdullah
Pengganti	Miranda Goeltom (Pelaksana Tugas) Darmin Nasution
Jabatan menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ke-12 Masa jabatan 5 Desember 2005 – 22 Mei 2008<ref>Ade Mayasanto (19 Mei 2008). "Boediono Bantu SBY Hingga 22 Mei". Kompas.com. Kompas.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-09-03. Diakses tanggal 19 Mei 2008. </ref> Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pendahulu Aburizal Bakrie Pengganti Sri Mulyani Indrawati (Plt.) Hatta Rajasa Menteri Keuangan Indonesia ke-24 Masa jabatan 10 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004 Presiden Megawati Soekarnoputri Pendahulu Rizal Ramli Pengganti Jusuf Anwar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ke-6 Masa jabatan 23 Mei 1998 – 20 Oktober 1999 Presiden B. J. Habibie Pendahulu Ginandjar Kartasasmita Pengganti Kwik Kian Gie
Informasi pribadi
Lahir	25 Februari 1943 Blitar, Jawa Timur, Wilayah Kolonial Jepang
Kebangsaan	Indonesia
Partai politik	Independen
Suami/istri	Herawati ​ (m. 1969)​ <ref>"Obrolan Santai Dengan Istri Cawapres". Tabloid Nova. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 Juni 2009. Diakses tanggal 27 Juli 2009.  </ref>
Anak	Ratriana Ekarini Dios Kurniawan
Tempat tinggal	Yogyakarta
Alma mater	Universitas Gadjah Mada Universitas Western Australia Universitas Monash Universitas Pennsylvania
Profesi	Ekonom Dosen Politikus
Tanda tangan	Berkas:Tanda Tangan Boediono.png

Prof. Dr. (HC) H. Boediono, B.Sc., M.Ec., Ph.D (lahir 25 Februari 1943) adalah Wakil Presiden Indonesia ke-11 yang menjabat sejak 20 Oktober 2009 hingga 20 Oktober 2014. Ia terpilih dalam Pilpres 2009 bersama pasangannya, presiden yang sedang menjabat, Susilo Bambang Yudhoyono.

Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Direktur Bank Indonesia (sekarang setara Deputi Gubernur). Saat ini ia juga mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada sebagai guru besar.<ref>"Boediono Diangkat Menjadi Guru Besar UGM". Kompas.com. Kompas. 22 September 2006. Diakses tanggal 25 Februari 2014. </ref> Oleh relasi dan orang-orang yang sering kali berinteraksi dengannya ia dijuluki The man to get the job done.<ref>"Pak Bud, Ekonom yang Sederhana". pemiluindonesia.com. 16 Mei 2009. Diakses tanggal 25 Februari 2014. </ref>

Kehidupan awal

Boediono menghabiskan masa kecilnya di Kota Blitar, Jawa Timur. Saat masih sekolah dasar ia bersekolah di SD Muhammadiyah.<ref>Muhammad Taufiqqurahman (25 Maret 2013). "Boediono & Cerita Masa Kecilnya". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-04. Diakses tanggal 25 Februari 2014. Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis (link) </ref> Setelah menyelesaikan sekolah dasar ia melanjutkan pendidikan menengahnya di SMP Negeri 1 Blitar<ref>Irwan Nugroho (4 Mei 2010). "Boediono & Istri Nostalgia di SMP Negeri 1 Blitar". detikcom. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-04. Diakses tanggal 25 Februari 2014. Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis (link) </ref> dan kemudian di SMA Negeri 1 Blitar<ref>ANT&FWH (19 Desember 2010). "Boediono Bangga dengan Almamaternya". Tempo.co. Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-28. Diakses tanggal 25 Februari 2014. Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis (link) </ref>

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, ia kemudian melanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Setelah itu gelar Bachelor of Economics (Hons.) diraihnya dari Universitas Western Australia pada tahun 1967. Lima tahun kemudian, gelar Master of Economics diperoleh dari Universitas Monash. Pada tahun 1979, ia mendapatkan gelar S3 (Ph.D.) dalam bidang ekonomi dari Wharton School, Universitas Pennsylvania.<ref>"Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia". ekon.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-02-08. Diakses tanggal 2021-02-14. </ref>

Boediono menikah dengan Herawati (lahir di Blitar, 15 Februari 1944), pada tahun 1969 dan memiliki dua orang anak yaitu Ratriana Ekarini, M.Bus dan Dios Kurniawan, MSc.

Karier

Boediono pertama kali diangkat menjadi menteri pada tahun 1998 dalam Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Setahun kemudian, ketika terjadi peralihan kabinet dan kepemimpinan dari Presiden BJ Habibie ke Abdurrahman Wahid, ia digantikan oleh Kwik Kian Gie. Bersama dengan beberapa tokoh nasional, ia turut mendirikan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan untuk mendorong reformasi.<ref>"Para Pendiri Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan". Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan. Diakses tanggal 4 Maret 2015. </ref>

Ia kembali diangkat sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2001 dalam Kabinet Gotong Royong menggantikan Rizal Ramli. Sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Gotong Royong, ia membawa Indonesia lepas dari bantuan Dana Moneter Internasional dan mengakhiri kerja sama dengan lembaga tersebut.<ref>"Prof. Dr. Boediono, Ekonom Bertangan Dingin". TokohIndonesia.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-04. Diakses tanggal 4 Maret 2015. </ref> Oleh BusinessWeek, ia dipandang sebagai salah seorang menteri yang paling berprestasi dalam kabinet tersebut.<ref>"Profile in Business Week". Business Week. Edisi 9 Juli 2003. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-16. Diakses tanggal 9 Juli 2003.  </ref> Di kabinet tersebut, ia bersama Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dijuluki 'The Dream Team' karena mereka dinilai berhasil menguatkan stabilitas makroekonomi Indonesia yang belum sepenuhnya pulih dari Krisis Moneter 1998. Ia juga berhasil menstabilkan kurs rupiah di angka kisaran Rp 9.000 per dolar AS.<ref>Edy Haryadi (6 Mei 2009). "Mari Mengenal Boediono". VivaNews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-09. Diakses tanggal 6 Mei 2009. </ref>

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden, banyak orang yang mengira bahwa Boediono akan dipertahankan dalam jabatannya, namun posisinya ternyata ditempati Jusuf Anwar. Menurut laporan, Boediono sebenarnya telah diminta oleh Presiden Yudhoyono untuk bertahan, namun ia memilih untuk beristirahat dan kembali mengajar. Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada 5 Desember 2005, Boediono diangkat menggantikan Aburizal Bakrie menjadi Menteri Koordinator bidang Perekonomian. Indikasi Boediono akan menggantikan Aburizal Bakrie direspon sangat positif oleh pasar sejak hari sebelumnya dengan menguatnya IHSG serta mata uang rupiah. Kurs rupiah menguat hingga di bawah Rp 10.000 per dolar AS. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ juga ditutup menguat hingga 23,046 poin (naik sekitar 2 persen) dan berada di posisi 1.119,417, berhasil menembus level 1.100.<ref>Nurul Qomariyah (12 Februari 2005). "Boediono Akan Masuk Kabinet, IHSG Kembali Tembus Level 1.100". DetikFinance.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 12 Februari 2005. </ref> Ini karena Boediono dinilai mampu mengelola makro-ekonomi yang kala itu belum didukung pemulihan sektor riil dan moneter.

Pada tanggal 9 April 2008, DPR mengesahkan Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Burhanuddin Abdullah. Ia merupakan calon tunggal yang diusulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan pengangkatannya didukung oleh Burhanuddin Abdullah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamar Dagang Industri atau Kadin, serta seluruh anggota DPR kecuali fraksi PDIP.<ref>"Boediono diangkat menjadi Gubernur Bank Indonesia". IRIB Indonesia. Diakses tanggal 19 Mei 2008. </ref>

Ketika namanya diumumkan sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada bulan Mei 2009, banyak pihak yang tidak bisa menerima dengan berbagai alasan, seperti tidak adanya pengalaman politik, pendekatan ekonominya yang liberal, serta bahwa ia juga orang Jawa (SBY juga orang Jawa). Namun, ia dipilih oleh SBY karena ia sangat bebas kepentingan dan konsisten dalam melakukan reformasi di bidang keuangan. Pasangan ini didukung Partai Demokrat dan 23 partai lainnya, termasuk PKB, PPP, PKS, dan PAN. Pada Pemilihan Umum 8 Juli 2009, pasangan SBY-Boediono menang atas dua pesaingnya, Megawati—Prabowo dan Kalla—Wiranto.

Jabatan politik

Boediono menjadi calon wakil presiden 2009–2014 mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dideklarasikan 15 Mei 2009 di Sasana Budaya Ganesha kota Bandung. Jika terpilih, dia akan menjadi wakil presiden pertama yang berlatar belakang ekonomi dan non-partisan setelah Mohammad Hatta (wakil presiden pertama RI). Dalam acara ini dirilis sistem ekonomi moralistik, manusiawi, nasionalistik dan kerakyatan atau kemasyarakatan.<ref>"Boediono Janji Rilis Kebijakan Prorakyat". DetikNews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-18. Diakses tanggal 15 Mei 2009. </ref> Boediono berangkat ke Bandung dengan menggunakan kereta api regular Parahyangan.<ref>"Canda Tawa di Kereta Boediono Seharga Rp 52 Ribu/Orang". DetikNews.com. 15 Mei 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-19. Diakses tanggal 15 Mei 2009. </ref><ref>"Boediono Naik Parahyangan ke Bandung". DetikNews.com. 15 Mei 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-19. Diakses tanggal 15 Mei 2009. </ref>

Jabatan lain

• Executive Board for Asia - Wharton Advisory Boards, The Wharton School of the University of Pennsylvania<ref>"Executive Board for Asia - Wharton Advisory Boards, University of Pennsylvania". University of Pennsylvania. </ref>
• Commissioner of Commission on Growth and Development<ref>"Commissioner of Commission on Growth and Development World Bank". World Bank. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2009-05-15. </ref>

Penghargaan

Boediono mendapat penghargaan Bintang Mahaputra Adipradana tahun 1999<ref>"Prof. Dr. Boediono, M.Ec". Uniersitas Gadjah Mada. Diakses tanggal 2006.  </ref> dan "Distinguished International Alumnus Award" dari University of Western Australia pada tahun 2007.<ref>Suhendratio, Hendi (10 Mei 2007). "Boediono Raih Penghargaan". detikFinance. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-04-05. Diakses tanggal 10 Mei 2007. Pemeliharaan CS1: Menggunakan parameter penulis (link) </ref> Setelah menjadi Wakil Presiden, Boediono juga menerima beberapa tanda kehormatan bintang sipil.<ref>"Tanda Kehormatan yang dimiliki Presiden". Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 10 Mei 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-18. Diakses tanggal 2021-12-17. </ref>

Tanda kehormatan

• Berkas:Bintang Republik Indonesia Adipradana rib.svg Bintang Republik Indonesia Adipradana (20 Oktober 2009)
• Berkas:Bintang Mahaputera Adipurna rib.svg Bintang Mahaputera Adipurna (20 Oktober 2009)
• Berkas:Bintang Mahaputera Adipradana rib.svg Bintang Mahaputera Adipradana (13 Agustus 1999)
• Berkas:Bintang Jasa Utama rib.svg Bintang Jasa Utama (20 Oktober 2009)
• Berkas:Bintang Kemanusiaan rib.svg Bintang Kemanusiaan (20 Oktober 2009)
• Berkas:Bintang Penegak Demokrasi Utama rib.svg Bintang Penegak Demokrasi Utama (20 Oktober 2009)
• Berkas:Bintang Budaya Parama Dharma rib.svg Bintang Budaya Parama Dharma (20 Oktober 2009)
• Berkas:Bintang Bhayangkara Utama rib.svg Bintang Bhayangkara Utama (20 Oktober 2009)

Penerimaan

Baik saat sebagai wakil presiden maupun ketika masih menjabat Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Ekonomi, ataupun Gubernur BI, kebijakan Boediono disikapi secara beragam oleh berbagai kalangan.

• Pasar diprediksi akan sambut positif pemilihannya sebagai calon wakil presiden.<ref>"Pasar Bakal Sambut Positif jika Boediono Cawapres Diarsipkan 2009-05-17 di Wayback Machine.", KOMPAS, 14 Mei 2009</ref><ref>Gustia, Irna. "Paket SBY-Boediono Positif di Mata Pasar Diarsipkan 2009-05-09 di Wayback Machine.", detikFinance, 5 Mei 2009</ref><ref>Ma'ruf Muhammad. Pasar Merespons Positif Boediono, Okezone, 13 Mei 2009. Diakses pada 23 Mei 2010.</ref>
• Beberapa pengusaha merasa sangat yakin dengan kemampuan ekonominya, namun masih meragukan kemampuan politiknya.<ref>"Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-03-07. Diakses tanggal 2009-05-15. </ref>
• Isu penentangan Boediono sebagai cawapres yang lain adalah bahwa ia tidak mewakili tokoh partai, dan ia bukan pula representasi dari partai politik Islam sebagaimana Gus Dur-Mega, Mega-Hamzah Haz dan SBY-JK.<ref>"PKS, PAN, dan PPP Tolak Boediono karena Tak Representasikan Islam". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-19. Diakses tanggal 2009-05-15. </ref><ref>"PKS Temui SBY untuk Tagih Janji". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-19. Diakses tanggal 2009-05-17. </ref>
• Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara dan Perbankan Syariah berhasil diwujudkan ketika Boediono menjabat Menteri Koordinator Perekonomian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.<ref>"Selamat Datang UU Perbankan Syariah". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-17. Diakses tanggal 2009-05-17. </ref><ref>"Meski Ambisius, Target Pertumbuhan Bank Syariah Bisa Dicapai". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-11-05. Diakses tanggal 2009-05-17. </ref>
• Hendri Saparini, orang dekat Rizal Ramli,<ref>http://www.hupelita.com/baca.php?id=15130</ref><ref>"Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-11. Diakses tanggal 2009-05-15. </ref> dan analis ekonomi-politik, melihat Boediono, yang kini menjabat gubernur BI hendak membawa negara Indonesia ke arah neoliberal. Indikasinya, utang negara secara nominal bertambah Rp 400 triliun dalam periode 2004-2009. Walau demikian, perlu dicatat bahwa sebenarnya rasio hutang(debt ratio) kita turun drastis dari 100% pada tahun 1999, 56% pada tahun 2004, dan tahun 2009 tinggal 30-35%<ref>"Salinan arsip". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-17. Diakses tanggal 2009-05-15. </ref> sekalipun nominal besarnya utang kurang lebih sama selama periode 2003-2008<ref>"Nominal Utang Luar Negeri". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2009-05-13. Diakses tanggal 2009-05-15. </ref>
• Pada saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada Kabinet Pemerintahan Megawati Soekarnoputri, Boediono menyatakan bahwa pada dasarnya subsidi bagi rakyat harus dihapus. Ketika para petani tebu meminta proteksi, Boediono dengan menyarankan agar petani tebu menanam komoditas lain bila tebu dinilai tidak menguntungkan, ini dinilai sejumlah kalangan bertentangan dengan orientasi kemandirian pangan. Tampaknya pendapat Boediono sejalan dengan Taufiq Kiemas, suami Megawati, yang menyatakan bahwa subsidi seperti candu.<ref>http://www.sinarharapan.co.id/berita/0804/17/sh03.html Pertanyaan untuk Prof Dr Boediono Ab-Kusuma Sinar Harapan Kamis, 17 April 2008</ref>
• Kwik Kian Gie mengatakan, Boediono memiliki peran penting dalam proses keluarnya kebijakan pemerintah terkait penyelesaian BLBI. Pasalnya, Boediono saat itu merupakan menteri keuangan pemerintahan Megawati yang tahu betul tata cara penyelesaian utang bagi para obligor BLBI. Dia (Boediono) tahu seluk-beluk ini (BLBI)<ref>http://www.komisiyudisial.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1073%3ABoediono+Bisa+Dimintai+Keterangan&catid=1%3ABerita+Terakhir&Itemid=295&lang=in Diarsipkan 2020-06-05 di Wayback Machine. Boediono tahu seluk-beluk BLBI</ref><ref>Kwik Tunjuk Budiono Bertanggungjawab Moril Soal BLBI Diarsipkan 2009-05-17 di Wayback Machine.. TempoInteraktif. Edisi 5-9-2007.</ref>
• Sejumlah ekonom seperti Ekonom UGM, Prof. Dr. Mudrajad Kuncoro dan Chief Economist BNI, Tony Prasetiantono, menilai tuduhan kepada Boediono sebagai figur yang mengusung neoliberalisme dan titipan dari pihak asing sangatlah tidak berdasar. Boediono justru termasuk orang yang dekat dengan almarhum Prof. Mubyarto, tokoh UGM yang terkenal dengan gagasan ekonomi kerakyatan. Sepulang dari lulus PhD di Wharton School, University of Pennsylvania, Boediono turut membantu Prof. Mubyarto mengorganisasi Seminar Ekonomi Pancasila saat Dies Natalis Fakultas Ekonomi UGM di Bulaksumur, September 1980. Ketika hasil seminar ini dibukukan berjudul 'Ekonomi Pancasila' (penerbit BPFE Yogyakarta) tahun 1981, Boediono adalah editor buku tersebut. 'Ekonomi Pancasila' inilah yang bertransformasi dan dikenal sebagai 'Ekonomi Kerakyatan' belakangan ini.<ref>"Mudrajat Kuncoro: Tudingan Neoliberal ke Boediono Bermuatan Politis". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-06-04. Diakses tanggal 2009-05-19. </ref><ref>Prasetiantono, A Tony. Neoliberalisme. Opini. KOMPAS. Rabu 27 Mei 2009. hlmn. 6</ref>
• Ekonom Faisal Basri juga menganggap tudingan 'neoliberal' dan 'antek IMF' pada Boediono sangat tidak berdasar. Ia justru menganggap kinerja Boediono dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti di pemerintahan Megawati cukup mengesankan dalam menstabilkan perekonomian Indonesia yang kacau kala itu. Boediono yang masuk kembali ke pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pasca-reshuffle kabinet juga dinilai berhasil menyelamatkan perekonomian Indonesia yang sempat mengalami kemunduran dalam 2 tahun pertama Kabinet Indonesia Bersatu pra-reshuffle.

Karya dan publikasi

• Boediono, Ekonomi Indonesia Mau ke Mana?: Kumpulan Esai Ekonomi, 2009, PT Gramedia, Jakarta. ISBN 978-979-9101-89-1.
• Stabilization in A Period of Transition: Indonesia 2001-2004. dalam The Australian Government-The Treasury, Macroeconomic Policy and Structural Change in East Asia: Conference Proceedings, Sydney (2005), ISBN 0-642-74290-1, 43-48 pp.
• 'Managing The Indonesian Economy: Some Lessons From The Past?', Bulletin of Indonesia Economic Studies, 41(3):309-324, December 2005.
• 'Professor Mubyarto, 1938-2005'. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 41(2):159-162, August 2005.
• 'Kebijakan Fiskal: Sekarang dan Selanjutnya?', dalam Subiyantoro dan S. Riphat (Eds.). 2004. Kebijakan Fiskal: Pemikiran, Konsep dan Implementasi. Penerbit Buku Kompas, 43-55 pp.
• The International Monetary Fund Support Program in Indonesia: Comparing Implementation Under Three Presidents. Bulletin of Indonesia Economic Studies, 38(3): 385-392, December 2002.
• Boediono. 2001. Indonesia menghadapi ekonomi global. BPFE. Yogyakarta.
• Boediono. 'Strategi Industrialisasi: Adakah Titik Temu ?', Prisma, Tahun XV, No.1. (1986)
• Mubyarto, Boediono, Ace Partadiredja. 1981. Ekonomi Pancasila. BPFE. Yogyakarta.

Galeri

• Boediono bersama Ginandjar Kartasasmita, 1998.
  Boediono bersama Ginandjar Kartasasmita, 1998.
• Boediono saat menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu, 2005.
  Boediono saat menjadi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu, 2005.
• Boediono di Forum Ekonomi Dunia di Asia Timur, 2011.
  Boediono di Forum Ekonomi Dunia di Asia Timur, 2011.
• Perangko Boediono, 2010.
  Perangko Boediono, 2010.
• 
  Foto resmi Boediono sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, 2009.

Bacaan lanjutan

• Arief Budiman, Sistem Perekonomian Pancasila dan Ideologi Ilmu Sosial di Indonesia, Gramedia, (1989) ISBN 979-403-618-8 ISBN 978-979-403-618-1

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi
• (Indonesia) Tokoh Indonesia: Profil Boediono Diarsipkan 2005-09-13 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Paripurna DPR sahkan Boediono sebagai Gubernur BI

Jabatan politik
Didahului oleh: Muhammad Jusuf Kalla	Wakil Presiden Indonesia 2009–2014	Diteruskan oleh: Muhammad Jusuf Kalla
Didahului oleh: Aburizal Bakrie	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia 2005–2008	Diteruskan oleh: Sri Mulyani Indrawati sebagai Pelaksana Tugas
Didahului oleh: Rizal Ramli	Menteri Keuangan Indonesia 2001–2004	Diteruskan oleh: Jusuf Anwar
Didahului oleh: Ginandjar Kartasasmita	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia 1998–1999	Jabatan lowong Selanjutnya dijabat oleh Kwik Kian Gie
Jabatan pemerintahan
Didahului oleh: Burhanuddin Abdullah	Gubernur Bank Indonesia 2008–2009	Diteruskan oleh: Miranda Gultom (Pelaksana Tugas)

Menteri Keuangan Indonesia Kementerian Keuangan Samsi Sastrawidagda Alexander Andries Maramis Soenarjo Kolopaking Surachman Tjokroadisurjo Syafruddin Prawiranegara Alexander Andries Maramis Lukman Hakim Syafruddin Prawiranegara Lukman Hakim Syafruddin Prawiranegara Jusuf Wibisono Soemitro Djojohadikoesoemo Ong Eng Die Soemitro Djojohadikoesoemo Jusuf Wibisono Sutikno Slamet Djoeanda Kartawidjaja Notohamiprodjo Sumarno Frans Seda Ali Wardhana Radius Prawiro J. B. Sumarlin Mar'ie Muhammad Fuad Bawazier Bambang Subianto Bambang Sudibyo Prijadi Praptosuhardjo Rizal Ramli Boediono Jusuf Anwar Sri Mulyani Agus Martowardojo Hatta Rajasa Muhammad Chatib Basri Bambang Brodjonegoro Sri Mulyani Miring: Pelaksana tugas Kategori

Wakil Presiden Indonesia 1 Moh. Hatta 2 Hamengkubuwana IX 3 Adam Malik 4 Umar Wirahadikusumah 5 Soedharmono 6 Try Sutrisno 7 Bacharuddin Jusuf Habibie 8 Megawati 9 Hamzah Haz 10 & 12 Jusuf Kalla 11 Boediono 13 Ma'ruf Amin

Kabinet Indonesia Bersatu II (2009–2014) Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono | Wakil Presiden: Boediono Kementerian di bawah Menko Polhukam: Djoko Suyanto Mendagri: Gamawan Fauzi Menlu: Marty Natalegawa Menhan: Purnomo Yusgiantoro Menkumham: Patrialis Akbar, Amir Syamsuddin Menkominfo: Tifatul Sembiring, Djoko Suyanto (plt.) Menteri PANRB: E.E. Mangindaan, Azwar Abubakar Kementerian di bawah Menko Perekonomian: Hatta Rajasa, Chairul Tanjung Menkeu: Sri Mulyani Indrawati, Agus Martowardojo, Hatta Rajasa (plt.), Muhammad Chatib Basri Menteri ESDM: Darwin Zahedy Saleh, Jero Wacik, Chairul Tanjung (plt.) Menperin: M. S. Hidayat Mendag: Mari Elka Pangestu, Gita Wirjawan, Bayu Krisnamurthi (plt.), Muhammad Lutfi Mentan: Suswono Menhut: Zulkifli Hasan, Chairul Tanjung (plt.) Menhub: Freddy Numberi, E.E. Mangindaan, Bambang Susantono (plt.) Menlutkan: Fadel Muhammad, Sharif Cicip Sutarjo Menteri PU: Djoko Kirmanto Menkop UKM: Syarief Hasan, Muhammad Lutfi (plt.) Menteri BUMN: Mustafa Abubakar, Dahlan Iskan Menpera: Suharso Monoarfa, Djan Faridz Menristek: Suharna Surapranata, Gusti Muhammad Hatta Kementerian di bawah Menko Kesra: Agung Laksono Menakertrans: Muhaimin Iskandar, Armida Alisjahbana (plt.) Menristek: Suharna Surapranata, Gusti Muhammad Hatta Menkes: Endang Rahayu Sedyaningsih, Ali Ghufron Mukti (plt.), Nafsiah Mboi Mendikbud (bernama Mendiknas sampai Oktober 2011): Mohammad Nuh Mensos: Salim Segaf Al-Jufri Menag: Suryadharma Ali, Agung Laksono (plt.), Lukman Hakim Saifuddin Menparekraf: Jero Wacik, Mari Elka Pangestu Menteri LH: Gusti Muhammad Hatta, Balthasar Kambuaya Menteri PPPA: Linda Amalia Sari Menteri PDT: Helmy Faishal Zaini, Armida Alisjahbana (plt.) Menpora: Andi Mallarangeng, Agung Laksono (plt.), Roy Suryo Menteri dan pejabat setingkat menteri yang dibawahi langsung oleh Presiden: Mensesneg: Sudi Silalahi Menteri PPN/Kepala Bappenas: Armida Alisjahbana Jakgung : Hendarman Supandji, Darmono (plt.), Basrief Arief Panglima TNI: Djoko Santoso, Agus Suhartono, Moeldoko Kapolri: Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman Kepala UKP4: Kuntoro Mangkusubroto Sekretaris Kabinet: Dipo Alam

Kabinet Indonesia Bersatu (2004–2009) Presiden: Susilo Bambang Yudhoyono | Wakil Presiden: Jusuf Kalla Menko Polhukam: Widodo Adi Sutjipto • Menko Perekonomian: Aburizal Bakrie, Boediono, Sri Mulyani (plt.) • Menko Kesra: Alwi Shihab, Aburizal Bakrie • Mensesneg: Yusril Ihza Mahendra, Hatta Rajasa • Mendagri: Mohammad Ma'ruf, Widodo Adi Sutjipto (ad-interim), Mardiyanto • Menlu: Hassan Wirajuda • Menhan: Juwono Sudarsono • Menkumham: Hamid Awaluddin, Andi Matalatta • Menkeu: Jusuf Anwar, Sri Mulyani • Menteri ESDM: Purnomo Yusgiantoro • Menperin: Andung A. Nitimiharja, Fahmi Idris • Mendag: Mari Elka Pangestu • Mentan: Anton Apriyantono • Menhut: M. S. Kaban • Menhub: Hatta Rajasa, Jusman Syafii Djamal • Menlutkan: Freddy Numberi • Menakertrans: Fahmi Idris, Erman Soeparno • Menteri PU: Djoko Kirmanto • Menkes: Siti Fadilah Supari • Mendiknas: Bambang Sudibyo • Mensos: Bachtiar Chamsyah • Menag: Muhammad Maftuh Basyuni • Menbudpar: Jero Wacik, Mohammad Nuh (ad-interim) • Menkominfo (bernama Menneg Kominfo sampai Januari 2005): Sofyan Djalil, Mohammad Nuh • Menneg Ristek (merangkap Kepala BPPT sampai April 2006): Kusmayanto Kadiman • Menneg Kop-UKM: Suryadharma Ali, Mari Elka Pangestu (ad-interim) • Menneg LH: Rachmat Witoelar • Menneg PP: Meutia Hatta • Menneg PAN: Taufiq Effendi, Widodo Adi Sutjipto (ad-interim) • Menneg PDT: Saifullah Yusuf, Muhammad Lukman Edy, Djoko Kirmanto (ad-interim) • Menneg PPN/Kepala Bappenas: Sri Mulyani Indrawati, Paskah Suzetta • Menneg BUMN: Soegiharto, Sofyan Djalil • Mennegpera: Muhammad Yusuf Asy'ari • Mennegpora: Adhyaksa Dault • Jakgung: Abdul Rahman Saleh, Hendarman Supandji • Panglima TNI: Endriartono Sutarto, Djoko Suyanto, Djoko Santoso • Kapolri: Da'i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri Sekretaris Kabinet: Sudi Silalahi

Kabinet Gotong Royong (2001–2004) Presiden: Megawati Soekarnoputri Wakil Presiden: Hamzah Haz Menko Polkam: Susilo Bambang Yudhoyono, Hari Sabarno (plt.) Menko Perekonomian: Dorodjatun Kuntjoro-Jakti Menko Kesra: Jusuf Kalla, Abdul Malik Fadjar (plt.) Menkehham: Yusril Ihza Mahendra Menhan: H Matori Abdul Djalil Mendagri: Hari Sabarno Menlu: Hassan Wirajuda Menkes: Achmad Sujudi Mendiknas: Abdul Malik Fadjar Mensos: Bachtiar Chamsyah Menag: Said Agil Husin Al Munawar Menakertrans: Jacob Nuwa Wea Menkeu: Boediono Menperindag: Rini Soewandi Menteri ESDM: Purnomo Yusgiantoro Menhub: Agum Gumelar, Soenarno (plt.) Mentan: Bungaran Saragih Menhut: Mohamad Prakosa Menkimpraswil: Soenarno Menlutkan: Rokhmin Dahuri Menneg PAN: Muhammad Feisal Tamin Menneg Budpar: I Gede Ardhika Menneg Perpemkatim: Manuel Kaisiepo Menneg PPN/Kepala Bappenas: Kwik Kian Gie Menneg Kominfo: Syamsul Mu'arif Menneg BUMN: Laksamana Sukardi Menneg Ristek/Kepala BPPT: Hatta Rajasa, (jk.) Menneg Kop-UKM: Alimarwan Hanan Menneg Pemwan: Sri Redjeki Sumarjoto Menneg LH: Nabiel Makarim Sesneg: Bambang Kesowo Kepala BIN: A.M. Hendropriyono Jakgung: Suparman (plt.), M.A. Rachman Sekretaris Kabinet: Marzuki Darusman

Kabinet Reformasi Pembangunan (1998–1999) Presiden: Bacharuddin Jusuf Habibie Menko Polkam: Feisal Tanjung • Menko Ekuin: Ginandjar Kartasasmita, Hartarto Sastrosoenarto (Plt.) • Menko PP-PAN: Hartarto Sastrosoenarto • Menko Kesra : Haryono Suyono • Mendagri: Syarwan Hamid, Feisal Tanjung (Plt.) • Menlu: Ali Alatas • Menhankam/Panglima ABRI: Wiranto • Menhak: Muladi • Menteri Penerangan: Yunus Yosfiah • Menkeu: Bambang Subianto • Menperindag: Rahardi Ramelan • Mentan: Soleh Solahudin • Mentamben: Kuntoro Mangkusubroto • Menhutbun: Muslimin Nasution • Menteri PU: Rachmadi Bambang Sumadhijo • Menhub: Giri Suseno Hadihardjono • Menparsenbud: Marzuki Usman, Giri Suseno Hadihardjono (Plt.) • Menkopukm: Adi Sasono • Menaker: Fahmi Idris, A.M. Hendropriyono (Plt.) • Menteri Trans-PPH: A.M. Hendropriyono • Menkes: Faried Anfasa Moeloek • Mendikbud: Juwono Soedarsono • Menag: Abdul Malik Fadjar • Mensos: Justika Baharsjah • Menteri PPN: Boediono • Menristek: Muhammad Zuhal • Menteri BUMN: Tanri Abeng • Menteri P dan H: A.M. Saefuddin, Soleh Solahudin (Plt.) • Menteri Kependudukan: Ida Bagus Oka • Menves: Hamzah Haz, Marzuki Usman, Muhammad Zuhal (Plt.) • Menteri Agraria: Hasan Basri Durin • Menpera: Theo L. Sambuaga, Rachmadi Bambang Sumadhijo (Plt.) • Menteri LH: Panangian Siregar • Menperwan: Tuti Alawiyah • Menpora: Agung Laksono, Juwono Soedarsono (Plt.) • Jaksa Agung: Soedjono C. Atmonegoro, Andi Muhammad Ghalib • Mensesneg: Akbar Tandjung, Muladi (Plt.)