Semua log publik
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
Gabungan tampilan semua log yang tersedia di Wiki Javasatu. Anda dapat melakukan pembatasan tampilan dengan memilih jenis log, nama pengguna (sensitif terhadap kapitalisasi), atau judul halaman (juga sensitif terhadap kapitalisasi).
- 9 Januari 2025 21.27 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016/pembukaan (←Membuat halaman berisi 'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MALANG, {{Perundangan konsideran| bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu mengatur Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati; }} {{Perundangan dasar hukum| {{ordered list|type=decimal |[[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950]...')
- 9 Januari 2025 21.14 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016/judul (←Membuat halaman berisi '{{Puu krk judul |logo=center|100px |jenis perundangan=Peraturan Bupati |wilayah=Malang |nomor=4 |tahun={{Perundangan tahun|2016}} |tentang=Pedoman dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa }}')
- 9 Januari 2025 21.09 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016 (←Membuat halaman berisi '{{:Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016/judul}}<br/> {{:Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016/pembukaan}}<br/> {{:Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016/batang tubuh}}<br/> {{:Peraturan Bupati Malang Nomor 4 Tahun 2016/penutup}}')
- 9 Januari 2025 14.43 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Desa Bokor Nomor 1 Tahun 2023, Kabupaten Malang/penutup (←Membuat halaman berisi 'Ditetapkan di : Desa Bokor Pada tanggal : 16 Januari 2023 KEPALA DESA BOKOR ARIANTO Diundangkan di Desa Bokor Pada tanggal: Januari 2023 SEKRETARIS DESA BOKOR BAGUS HADI WIJAYA LEMBARAN DESA BOKOR TAHUN 2022 NOMOR 1')
- 9 Januari 2025 14.43 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Desa Bokor Nomor 1 Tahun 2023, Kabupaten Malang/batang tubuh (←Membuat halaman berisi 'Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut: {| class="wikitable" |- | 1. | colspan="2" | Pendapatan Desa | Rp | style="text-align:right;" | 1.343.470.399,12 |- | 2. | colspan="2" | Belanja Desa | | style="text-align:right;" | |- | | a. | Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp | style="text-align:right;" | 533.653.699,64 |- | | b. | Bidang Pembangunan | Rp | style="text-align:right;" | 368.784.009,0...')
- 9 Januari 2025 14.42 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Desa Bokor Nomor 1 Tahun 2023, Kabupaten Malang/pembukaan (←Membuat halaman berisi 'Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran masyarakat Desa; b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pela...')
- 9 Januari 2025 14.42 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Desa Bokor Nomor 1 Tahun 2023, Kabupaten Malang/judul (←Membuat halaman berisi 'KEPALA DESA BOKOR KABUPATEN MALANG PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BOKOR,')
- 9 Januari 2025 14.38 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Desa Bokor Nomor 1 Tahun 2023, Kabupaten Malang (←Membuat halaman berisi 'PEMERINTAH KABUPATEN MALANG PERATURAN DESA BOKOR NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DESA : BOKOR KECAMATAN : TUMPANG KABUPATEN : MALANG TAHUN : 2023 KEPALA DESA BOKOR KABUPATEN MALANG PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA BOKOR,...')
- 9 Januari 2025 13.04 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2023/batang tubuh (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM| {{Perundangan pasal2|1| Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: {{ordered list|type=decimal |Daerah adalah Kabupaten Malang. |Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. |Provinsi ada...')
- 9 Januari 2025 13.04 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2023/pembukaan (←Membuat halaman berisi '==={{center|Pembukaan}}=== {{Perundangan konsideran| {{ordered list|type=lower-alpha |bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabup...')
- 9 Januari 2025 13.03 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2023/judul (←Membuat halaman berisi '{{Puu krk judul |logo=center|100px |jenis perundangan=Peraturan Bupati |wilayah=Malang |nomor=1 |tahun={{Perundangan tahun|2023}} |tentang=Rencana Detail Tata Ruang<br/>Wilayah Perencanaan Perkotaan Karangploso Tahun 2023-2043 }}')
- 9 Januari 2025 09.47 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2023/judul (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan butuh perbaikan}} {{Perundangan perbup |kabupaten=Malang |nomor=1 |tahun={{Perundangan tahun|2023}} |tentang=Rencana Detail Tata Ruang<br/>Wilayah Perencanaan Perkotaan Karangploso Tahun 2023-2043 |pejabat=Bupati Malang }}')
- 9 Januari 2025 09.46 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2023/pembukaan (←Membuat halaman berisi '{{:Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2023/konsideran}}<br/> {{:Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2023/dasar hukum}}<br/>')
- 9 Januari 2025 09.43 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Puu krk pembukaan/doc (←Membuat halaman berisi '== Penggunaan == {{Generic template demo |krk pembentuk puu |krk diktum }} <syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto;"> {{Puu krk pembukaan |krk pembentuk puu = (teks:pejabat pembentuk perundangan) |krk diktum = (teks:isi diktum) }} </syntaxhighlight>')
- 9 Januari 2025 09.36 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Puu krk pembukaan (←Membuat halaman berisi '{{center| DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA<br/> {{{krk pembentuk puu}}},<br/> }} {{tl|Perundangan konsideran}}<br/> {{tl|Perundangan dasar hukum}}<br/> {{center| {{{krk diktum}}}')
- 9 Januari 2025 09.27 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Puu krk judul/doc (←Membuat halaman berisi '== Penggunaan == {{Generic template demo |kabupaten |nomor |tahun |tentang }} <syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto;"> {{Puu krk judul | jenis perundangan = (teks:jenis perundangan ) | nomor = (angka:nomor perundangan) | tahun = <!--{{Perundangan tahun|(angka:tahun)}}--> | tentang = (teks:judul perundangan) }} </syntaxhighlight>')
- 9 Januari 2025 09.23 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Puu krk judul (←Membuat halaman berisi '{{center| LOGO<br/> {{allcaps| {{{jenis perundangan}}}<br/> NOMOR {{{nomor}}} TAHUN {{{tahun}}}<br/> TENTANG<br/> {{{tentang}}} }} }}')
- 9 Januari 2025 09.09 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Perundangan perbup/doc (←Membuat halaman berisi '{{Documentation subpage}} <!-- Categories go at the bottom of this page and interwikis go in Wikidata. --> == Penggunaan == {{Generic template demo |kabupaten |nomor |tahun |tentang }} <syntaxhighlight lang="wikitext" style="overflow:auto;"> {{Perundangan perbup | kabupaten = (teks:nama kabupaten) | nomor = (angka:nomor perundangan) | tahun = <!--{{Perundangan tahun|(angka:tahun)}}--> | tentang = (teks:judul perundangan) }} </syntaxhighlight>')
- 9 Januari 2025 09.06 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:UF-adr (←Membuat halaman berisi '{{Microformat message | format = adr | data = postal addresses or their component parts (regions, postal codes, country names, etc) | adr |country-name |extended-address |locality |postal-code |region |street-address }}<includeonly>{{sandbox other||Category:Templates generating ADR microformats}}</includeonly><noinclude> {{documentation}} </noinclude>')
- 9 Januari 2025 08.07 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2023/batang tubuh (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM| {{Perundangan pasal2|1| Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: {{Perundangan ketentuan umum|1|Daerah|Kabupaten Malang.}} {{Perundangan ketentuan umum|2|Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah|Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahu...')
- 9 Januari 2025 07.48 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2023/dasar hukum (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kot...')
- 9 Januari 2025 07.48 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Bupati Malang Nomor 1 Tahun 2023/konsideran (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ren...')
- 8 Januari 2025 23.45 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Perundangan butuh perbaikan (←Membuat halaman berisi '{{box|Perundangan ini butuh perbaikan...|padding=5px}} Kategori:Perundangan butuh perbaikan')
- 8 Januari 2025 22.34 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Kabupaten (←Membuat halaman berisi '{{{1}}}')
- 8 Januari 2025 22.27 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Perundangan pengesahan (←Membuat halaman berisi '{{{1}}} [[Kategori:Pengesahan {{{1}}}]]')
- 8 Januari 2025 22.25 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Perundangan tempat pengesahan (←Membuat halaman berisi '{{{1}}} [[Kategori:Pengesahan {{{1}}}]]')
- 8 Januari 2025 22.22 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Perundangan perubahan (←Membuat halaman berisi 'PERUBAHAN Kategori:Undang-Undang Perubahan')
- 8 Januari 2025 19.49 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016/penutup (←Membuat halaman berisi 'Disahkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2016 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 November 2016 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 251 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Deputi Bidang Perekonomian, Hukum dan Perundang-undangan, lvanna Djaman PRESIDEN REP...') Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 8 Januari 2025 18.25 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016/batang tubuh (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan pasal2|I| Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) diubah sebagai berikut: '''1. Di antara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 6a sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:''' Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi E...') Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 8 Januari 2025 18.23 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016/dasar hukum (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 25A, Pasal 28D ayat (1), Pasai 28E ayat (2), Pasai 28E ayat (3), Pasai 28F, Pasai 28G ayat (1), Pasal 28J ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); }}') Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 8 Januari 2025 18.20 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016/konsideran (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| a. bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga...') Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
- 8 Januari 2025 16.12 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024/batang tubuh (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan pasal2|I| Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tamb...')
- 8 Januari 2025 16.11 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024/dasar hukum (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E, Pasai 28F, Pasai 28G ayat (1), Pasai 281, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ten...')
- 8 Januari 2025 16.11 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024/konsideran (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| a. bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, Teknologi Informasi, dan/ atau Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum; b. ba...')
- 8 Januari 2025 16.06 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Berkas:Indonesian Presidential Emblem gold.png
- 8 Januari 2025 16.06 Juliansukrisna87 bicara kontrib mengunggah Berkas:Indonesian Presidential Emblem gold.png
- 8 Januari 2025 16.04 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Perundangan undangan (←Membuat halaman berisi 'center|100px {{center| '''UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA'''<br/> {{Paragraph break}} '''NOMOR {{{nomor}}} TAHUN {{{tahun}}}'''<br/> '''TENTANG'''<br/> '''{{allcaps|{{{tentang}}}}}''' <br/><br/> '''DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA'''<br/> <br/><br/> '''PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,''' }} Kategori:Undang-Undang RI Kategori:Templat Perundangan')
- 8 Januari 2025 14.34 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 (←Membuat halaman berisi 'PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SALINAN Menimbang a. bahwa untuk menjaga ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, beretika, produktif, dan berkeadilan, perlu diatur pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang memberikan kepastia...')
- 8 Januari 2025 09.55 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008/penutup (←Membuat halaman berisi 'Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 April 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 58 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA')
- 8 Januari 2025 09.54 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008/batang tubuh (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM| {{Perundangan pasal2|1| Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti...')
- 8 Januari 2025 09.53 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008/dasar hukum (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum|Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; }}')
- 8 Januari 2025 09.53 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008/konsideran (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan se...')
- 8 Januari 2025 09.52 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008/konsidseran (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| a. bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat; b. bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan se...')
- 8 Januari 2025 08.07 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023/penutup (←Membuat halaman berisi 'Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2023 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. ASEP N. MULYANA')
- 8 Januari 2025 08.06 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023/batang tubuh (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan pasal2|I| Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611) diubah sebagai berikut: '''1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:''' {{box|padding=20px|border color=grey|Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Administrasi Kependudukan adala...')
- 8 Januari 2025 07.52 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023/dasar hukum (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan dasar hukum| 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (...')
- 8 Januari 2025 07.51 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023/konsideran (←Membuat halaman berisi '{{Perundangan konsideran| a. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan perlu disesuaikan dengan dinamika kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Ak...')
- 8 Januari 2025 07.49 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023 (←Membuat halaman berisi 'BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.862, 2023 KEMENDAGRI. Hak Akses. Pemanfaatan Data Kependudukan. Perubahan. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, {{:Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2023/...')
- 7 Januari 2025 20.11 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Perundangan pasal dihapus (←Membuat halaman berisi '===={{center|Pasal {{{1}}}}}==== {{Paragraph break}} <div style="color:#dd3333;">{{{2}}}</div>')
- 7 Januari 2025 20.09 Juliansukrisna87 bicara kontrib membuat halaman Templat:Perundangan pasal disisipkan (←Membuat halaman berisi '===={{center|Pasal {{{1}}}}}==== {{Paragraph break}} <div style="color:#0645ad;">{{{2}}}</div>')