Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022: Perbedaan antara revisi

Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 (sunting)

Revisi per 2 Januari 2025 22.42

35 bita ditambahkan , 1 tahun yang lalu

tidak ada ringkasan suntingan

VisualTeks wiki

Juliansukrisna87

Birokrat, Pengurus antarmuka, Pengawas, Pengurus

1.295

suntingan

@@ Baris 33: / Baris 33: @@
 . [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022]] tentang Perubahan Kedua atas [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
-.[[ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
+.[[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
-. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
+. [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
-Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran
-Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
-telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
-Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
-Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
-Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
-Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
-Nomor 5679);
-. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
+. [[Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019]] tentang Perubahan Kedua atas [[Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014]] tentang Peraturan Pelaksanaan [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014]] tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
-Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
-Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
-Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
-Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana
-telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
-Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
-Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
-tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
-Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
-Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
-Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
-. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
+. [[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017]] tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
-Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
-Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
-Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
-Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 . [[Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014]] tentang [[Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014]] tentang [[Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
-. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
+. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 . [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015]] tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017]] tentang Perubahan atas [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015]] tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);