Wiki Javasatu

Keputusan Menteri ESDM Nomor 291 Tahun 2023/Lampiran I: Perbedaan antara revisi

Halaman Pembicaraan

Keputusan Menteri ESDM Nomor 291 Tahun 2023/Lampiran I (sunting)

Revisi per 27 Oktober 2023 16.26

91 bita dihapus ,  2 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
VisualTeks wiki
(←Membuat halaman berisi 'LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 291.K/GL.O1/MEM.G/2023 TANGGAL : 14 September 2023 TENTANG STANDARPENYELENGGARAANPERSETUJUAN PENGGUNAAN AIR TANAH STANDAR PELAYANAN PERSETUJUAN PENOOUNAAN AIR TANAH UNTUK PERMOHONAN DEBIT PENGGUNAAN AIR TANAH KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 2 (DUA) LITER PER DETIK DARI 1 (SATU) SUMUR BOR/GALI DAN UNTUK PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH INSTANSI PEMERINTAH A. KETENTUAN UMUM 1. Air Tan...')
 
Tidak ada ringkasan suntingan
Baris 22: Baris 22:
B. RUANG LINGKUP
B. RUANG LINGKUP


1. Pennohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah diajukan oleh:
1. Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah diajukan oleh:
 
a. perseorangan;
a. perseorangan;
b. kelompok masyarakat;
b. kelompok masyarakat;
c. instansi pemerintah;
c. instansi pemerintah;
d. badan hukum; atau e. lembaga sosial.
d. badan hukum; atau e. lembaga sosial.


2. Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dilakukan untuk kegiatan:
2. Permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah dilakukan untuk kegiatan:
a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, apabila:
a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, apabila:
1) penggunaan Air Tanah paling sedikit 100 (seratus) meter
 
kubik per bulan per kepala keluarga; atau
1) penggunaan Air Tanah paling sedikit 100 (seratus) meter kubik per bulan per kepala keluarga; atau
2) penggunaan Air Tanah secara berkelompok dengan
 
ketentuan lebih dari 100 (seratus) meter kubik per bulan per kelompok;
2) penggunaan Air Tanah secara berkelompok dengan ketentuan lebih dari 100 (seratus) meter kubik per bulan per kelompok;
- 5


b. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
b. pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;
C. selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana
 
dimaksud pada huruf a dan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara
c. selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:
lain:
 
1) wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha;
1) wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha;
2) pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik
 
pemerintah;
2) pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik pemerintah;
 
3) penggunaan Air Tanah untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya;
3) penggunaan Air Tanah untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, rumah ibadah, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya;
4) bantuan sumur bor/ gali untuk penggunaan Air Tanah secara berkelompok yang berasal dari pemerintah, swasta, atau perseorangan; dan
4) bantuan sumur bor/ gali untuk penggunaan Air Tanah secara berkelompok yang berasal dari pemerintah, swasta, atau perseorangan; dan
5) penggunaan Air Tanah untuk instansi pemerintah.
5) penggunaan Air Tanah untuk instansi pemerintah.


Baris 52: Baris 59:


a. Pemohon mengajukan permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah kepada Menteri melalui Kepala Sadan dengan melampirkan persyaratan:
a. Pemohon mengajukan permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah kepada Menteri melalui Kepala Sadan dengan melampirkan persyaratan:
1) formulir permohonan yang memuat:
1) formulir permohonan yang memuat:
a) identitas pemohon;
a) identitas pemohon;
b) alamat lokasi pengeboran/penggalian eksplorasi Air
 
Tanah;
b) alamat lokasi pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah;
c) koordinat rencana titik pengeboran/penggalian
 
eksplorasi Air Tanah (decimal degree);
c) koordinat rencana titik pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah (decimal degree);
 
d) jangka waktu penggunaan Air Tanah yang dimohonkan;
d) jangka waktu penggunaan Air Tanah yang dimohonkan;
e) keterangan sumur bor/gali ke-;
e) keterangan sumur bor/gali ke-;
2) bukti kepemilikan/penguasaan tanah dapat berupa Akta
 
Jual Beli (AJB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna
2) bukti kepemilikan/penguasaan tanah dapat berupa Akta Jual Beli (AJB), Surat Hak Milik (SHM), Surat Hak Guna Bangunan (SHGB), atau Surat Perjanjian Sewa;
Bangunan (SHGB), atau Surat Perjanjian Sewa;
 
3) surat pemyataan bermeterai bahwa tanah yang
3) surat pemyataan bermeterai bahwa tanah yang dipergunakan tidak dalam proses sengketa;
dipergunakan tidak dalam proses sengketa;
 
4) izin/ dokumen lingkungan hidup dan/ atau persetujuan lingkungan;
4) izin/ dokumen lingkungan hidup dan/ atau persetujuan lingkungan;
5) surat pemyataan kesanggupan membuat sumur
 
resapan/ imbuhan;
5) surat pemyataan kesanggupan membuat sumur resapan/ imbuhan;
 
6) rencanajumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m/hari;
6) rencanajumlah debit pengambilan Air Tanah dalam m/hari;
7) rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; dan
7) rencana peruntukan penggunaan Air Tanah; dan
8) gambar konstruksi sumur bor/gali.
8) gambar konstruksi sumur bor/gali.
b. Kepala Badan melalui Kepala PATGTL melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
b. Kepala Badan melalui Kepala PATGTL melaksanakan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
-6


c. Dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala PATGTL membentuk tim teknis.
c. Dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala PATGTL membentuk tim teknis.


d. Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dapat berupa:
d. Hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, dapat berupa:
1) penerbitan surat persetujuan pengeboran/penggalian
 
eksplorasi Air Tanah oleh Kepala PATGTL atas nama Kepala
1) penerbitan surat persetujuan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah oleh Kepala PATGTL atas nama Kepala Badan; atau
Badan; atau
 
2) penolakan permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah
2) penolakan permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah oleh Kepala Badan atas nama Menteri, dengan disertai alasan.
oleh Kepala Badan atas nama Menteri, dengan disertai
 
alasan.
e. Berdasarkan surat persetujuan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 1), pemohon wajib melaksanakan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh hari) kalender setelah terbitnya surat persetujuan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah.
e. Berdasarkan surat persetujuan pengeboran/penggalian
eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf d angka
1), pemohon wajib melaksanakan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh hari) kalender setelah terbitnya surat persetujuan pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah.


f. Dalam hal pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah tidak dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka surat persetujuan pengeboran/ penggalian eksplorasi Air Tanah dinyatakan batal dan pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
f. Dalam hal pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah tidak dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka surat persetujuan pengeboran/ penggalian eksplorasi Air Tanah dinyatakan batal dan pemohon dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
Baris 91: Baris 102:
g. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian teknis dan/atau hal lain yang dapat membahayakan lingkungan dan keselamatan masyarakat, Menteri melalui Kepala Badan berwenang untuk menghentikan pengeboran/ penggalian eksplorasi Air Tanah yang dilakukan pemohon.
g. Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian teknis dan/atau hal lain yang dapat membahayakan lingkungan dan keselamatan masyarakat, Menteri melalui Kepala Badan berwenang untuk menghentikan pengeboran/ penggalian eksplorasi Air Tanah yang dilakukan pemohon.


h. Pernohon menyampaikan laporan basil pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah kepada Kepala Badan melalui Kepala PATGTL.
h. Pemohon menyampaikan laporan basil pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah kepada Kepala Badan melalui Kepala PATGTL.


1. Kepala Badan melalui Kepala PATGTL melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah yang telah disampaikan oleh pemohon.
i. Kepala Badan melalui Kepala PATGTL melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah yang telah disampaikan oleh pemohon.


j. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf i, Kepala Badan atas nama Menteri dapat:
j. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan hasil pengeboran/penggalian eksplorasi Air Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf i, Kepala Badan atas nama Menteri dapat:
1) menetapkan Persetujuan Penggunaan Air Tanah; atau
1) menetapkan Persetujuan Penggunaan Air Tanah; atau
2) menolak permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
2) menolak permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
k. Dalam hal Kepala Badan atas nama Menteri menolak permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2), pemohon wajib menutup sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah.
k. Dalam hal Kepala Badan atas nama Menteri menolak permohonan Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2), pemohon wajib menutup sumur bor/gali eksplorasi Air Tanah.
Baris 110: Baris 123:


3. Dalam hal masa berlaku Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c berakhir, dapat dilakukan permohonan perpanjangan dengan tata cara sebagai berikut:
3. Dalam hal masa berlaku Persetujuan Penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c berakhir, dapat dilakukan permohonan perpanjangan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan:
a. Pemohon mengajukan permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah kepada Menteri melalui Kepala Badan dengan melampirkan persyaratan:
1) formulir permohonan yang memuat:
1) formulir permohonan yang memuat:
a) identitas pemohon;
a) identitas pemohon;
. b) alamat lokasi sumur bor/gali;
 
b) alamat lokasi sumur bor/gali;
 
c) koordinat titik sumur bor/ gali (decimal degree);
c) koordinat titik sumur bor/ gali (decimal degree);
d) jangka waktu penggunaan Air Tanah yang dimohonkan;
d) jangka waktu penggunaan Air Tanah yang dimohonkan;
e) nomor urut sumur bor/ gali; dan
e) nomor urut sumur bor/ gali; dan
f) keterangan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air
 
Tanah ke-;
f) keterangan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah ke-;
 
2) salinan dokumen Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang akan diperpanjang;
2) salinan dokumen Persetujuan Penggunaan Air Tanah yang akan diperpanjang;
3) bukti setor pajak Air Tanah 1 (satu) tahun terakhir sesuai
 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara;
3) bukti setor pajak Air Tanah 1 (satu) tahun terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara;
 
4) surat keterangan telah membuat sumur resapan/imbuhan;
4) surat keterangan telah membuat sumur resapan/imbuhan;
5) rencanajumlah debit pengambilan Air Tanah (m?/hari);
5) rencanajumlah debit pengambilan Air Tanah (m?/hari);
6) rencana peruntukan penggunaan Air Tanah;
6) rencana peruntukan penggunaan Air Tanah;
7) rekapitulasi debit pengambilan Air Tanah bulanan selama 1
 
(satu) tahun terakhir;
7) rekapitulasi debit pengambilan Air Tanah bulanan selama 1 (satu) tahun terakhir;
 
8) foto sumur bor/ gali dan sarana penggunaan Air Tanah lainnya yang terbangun saat ini dengan geotagging yang tertuang dalam kompilasi foto dalam 1 {satu) lembar kertas ukuran A4; dan
8) foto sumur bor/ gali dan sarana penggunaan Air Tanah lainnya yang terbangun saat ini dengan geotagging yang tertuang dalam kompilasi foto dalam 1 {satu) lembar kertas ukuran A4; dan
9) salinan gambar log bor dan/atau konstruksi sumur bor/ gali;
9) salinan gambar log bor dan/atau konstruksi sumur bor/ gali;


b. Kepala Badan melalui Kepala PATGTL melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap pennohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
b. Kepala Badan melalui Kepala PATGTL melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.


c. Dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala PATGTL membentuk tim teknis.
c. Dalam melaksanakan verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala PATGTL membentuk tim teknis.


d. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, Kepala Badan atas nama Menteri dapat:
d. Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, Kepala Badan atas nama Menteri dapat:
1) menetapkan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air
1) menetapkan perpanjangan Persetujuan Penggunaan Air
Tanah; atau
Tanah; atau
Baris 170: Baris 197:


3. Pengawasan dapat dilaksanakan:
3. Pengawasan dapat dilaksanakan:
a. secara berkala; dan/atau
a. secara berkala; dan/atau
b. secara insidental dalam hal terdapat:
b. secara insidental dalam hal terdapat:
1) adanya pengaduan masyarakat;
1) adanya pengaduan masyarakat;
2) adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari pemegang
2) adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari pemegang
Persetujuan Penggunaan Air Tanah;
Persetujuan Penggunaan Air Tanah;
3) adanya indikasi pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3) adanya indikasi pemegang Persetujuan Penggunaan Air Tanah melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 9


4) kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya perubahan kondisi lingkungan Air Tanah dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
4) kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya perubahan kondisi lingkungan Air Tanah dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Baris 184: Baris 215:
4. Hasil pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/ atau peningkatan penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.
4. Hasil pengawasan merupakan bahan atau masukan bagi perbaikan, penertiban, dan/ atau peningkatan penyelenggaraan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.


MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
 
ttd. ARIFIN TASRIF
Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
'.2A J'E?; 'IRO HUKUM
i: $
[n
i:
%
''
Diperoleh dari "https://wiki.javasatu.com/wiki/Istimewa:MobileDiff/10745"