11.314
suntingan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023/Buku Kesatu/BAB I: Perbedaan antara revisi
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023/Buku Kesatu/BAB I (sunting)
Revisi per 25 Oktober 2023 05.13
, 1 tahun yang lalutidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 20: | Baris 20: | ||
}}}} | }}}} | ||
{{Perundangan bagian|Kedua|Menurut Tempat| | {{Perundangan bagian|Kedua|Menurut Tempat| | ||
{{Perundangan paragraf|1|Asas Wilayah atau Teritorial}} | |||
{{Perundangan pasal|4| | {{Perundangan pasal|4| | ||
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi | Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi | ||
| Baris 32: | Baris 33: | ||
c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia. | c. Tindak Pidana di bidang teknologi informasi atau Tindak Pidana lainnya yang akibatnya dialami atau terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di Kapal Indonesia dan di Pesawat Udara Indonesia. | ||
}} | }} | ||
{{Perundangan paragraf|2|Asas Pelindungan dan Asas Nasional Pasif}} | |||
{{Perundangan pasal|5| | {{Perundangan pasal|5| | ||
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan: | Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana terhadap kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berhubungan dengan: | ||
| Baris 53: | Baris 55: | ||
i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana. | i. warga negara Indonesia berdasarkan perjanjian internasional dengan negara tempat terjadinya Tindak Pidana. | ||
}} | }} | ||
{{Perundangan paragraf|3|Asas Universal}} | |||
{{Perundangan pasal|6| | {{Perundangan pasal|6| | ||
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang. | Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai Tindak Pidana dalam Undang-Undang. | ||
| Baris 59: | Baris 62: | ||
Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. | Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutannya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. | ||
}} | }} | ||
{{Perundangan paragraf|4|Asas Nasional Aktif}} | |||
{{Perundangan pasal|8| | {{Perundangan pasal|8| | ||
{{Perundangan ayat|8|1|Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.}} | {{Perundangan ayat|8|1|Ketentuan pidana dalam Undang-Undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan Tindak Pidana di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.}} | ||
| Baris 66: | Baris 70: | ||
{{Perundangan ayat|8|5|Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.}} | {{Perundangan ayat|8|5|Warga negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dijatuhi pidana mati jika Tindak Pidana tersebut menurut hukum negara tempat Tindak Pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati.}} | ||
}} | }} | ||
{{Perundangan paragraf|5|Pengecualian}} | |||
{{Perundangan pasal|9| | {{Perundangan pasal|9| | ||
Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku. | Penerapan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 dibatasi oleh hal yang dikecualikan menurut perjanjian internasional yang berlaku. | ||