1.295
suntingan
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018: Perbedaan antara revisi
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2018 (sunting)
Revisi per 5 Januari 2025 11.16
, 11 bulan yang lalutidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 3: | Baris 3: | ||
|tahun=2018 | |tahun=2018 | ||
|tentang=Pedoman Penyusunan<br/>Program Pembentukan Peraturan Daerah<br/>Kabupaten/Kota di Jawa Timur | |tentang=Pedoman Penyusunan<br/>Program Pembentukan Peraturan Daerah<br/>Kabupaten/Kota di Jawa Timur | ||
}} | |||
{{Perundangan konsideran| | |||
bahwa dalam rangka mewujudkan produk hukum daerah yang baik, terencana, terpadu, efektif dan efisien sesuai dengan kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat dibutuhkan Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur, sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Timur; | |||
}} | |||
{{Perundangan dasar hukum| | |||
1. [[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950); | |||
2. [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); | |||
3. [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); | |||
4. [[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017]] tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); | |||
5. [[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015]] tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; | |||
6. [[Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016]] tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016, Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63); | |||
}} | }} | ||
[[Kategori:Perundangan rintisan]] | [[Kategori:Perundangan rintisan]] | ||