Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023/Buku Kesatu/BAB I: Perbedaan antara revisi
Loncat ke navigasi
Loncat ke pencarian
(←Membuat halaman berisi '{{Perundangan bab|I|RUANG LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA| {{Perundangan bagian|Kesatu|Menurut Waktu| {{Perundangan pasal|1| }} {{Perundangan pasal|2| }} {{Perundangan pasal|3| }} }} {{Perundangan bagian|Kedua|Menurut Tempat| {{Perundangan pasal|4| }} {{Perundangan pasal|5| }} {{Perundangan pasal|6| }} {{Perundangan pasal|7| }} {{Perundangan pasal|8| }}{{Perundangan pasal|9| }} }}{{Perundangan bagian|Ketiga|Waktu Tindak Pidana| {{P...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
Baris 2: | Baris 2: | ||
{{Perundangan bagian|Kesatu|Menurut Waktu| | {{Perundangan bagian|Kesatu|Menurut Waktu| | ||
{{Perundangan pasal|1| | {{Perundangan pasal|1| | ||
{{Perundangan ayat|1|1|Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.}} | |||
{{Perundangan ayat|1|2|Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi.}} | |||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|2| | {{Perundangan pasal|2| | ||
{{Perundangan ayat|2|1|Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.}} | |||
{{Perundangan ayat|2|2|Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.}} | |||
{{Perundangan ayat|2|3|Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.}} | |||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|3| | {{Perundangan pasal|3| |
Revisi per 25 Oktober 2023 05.00
(BAB I)
RUANG LINGKUP BERLAKUNYA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA
Bagian Kesatu
Menurut Waktu
Pasal 1
1 | Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan, kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. |
2 | Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana dilarang digunakan analogi. |
Pasal 2
1 | Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (l) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini. |
2 | Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa. |
3 | Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah. |