Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950: Perbedaan antara revisi

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.}}}}

Menimbang:

bahwa telah tiba saatnja untuk membentuk daerah-daerah Kota Besar jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah;

Mengingat :

Dengan persetudjuan Badan Pekerdja Komite Nasional Pusat:

I. Mencabut Undang-undang (ordonantie) Pembentukan Kota Surabaja (Stbl. 1928

===Diktum===

B A B I. Peraturan Umum.

Daerah-daerah yang meliputi daerah kota-kota Surabaja, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, cirebon, Jogjakarta dan Surakarta ditetapkan menjadi Kota Besar Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, cirebon, Jogjakarta dan Surakarta.

(1) Pemerintahan Daerah Kota Besar tersebut dalam pasal 1 diatas berkedudukan di Kota Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, cirebon, Jogjakarta dan Surakarta.

(2) (2). Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah Propinsi jawa Timur, jawa Tengah, jawa Barat dan Kepala Daerah Istimewa Yogjakarta dapat dipindahkan ke lain tempat.

(2) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Besar tersebut dalam ayat 1 pasal ini, jang pertama terbentuk dengan undang-undang pemilihan, meletakkan jabatannya bersama-sama pada 15 Juli 1955.

(3) Jumlah anggota Dewan Pemerintah Kabupaten-kabupaten terebut dalam ajat (1)

pasal ini, kecuali anggota Kepala Daerah, adalah sebanyak-banyaknya 5 orang.

B A B II.

Tentang urusan rumah tangga daerah-daerah Kabupaten tersebut dalam pasal 1.

(1) Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

I. Urusan Umum.

VI. ,, Kehewanan.

IX. ,, Sosial.

XII. ,, Pendidikan, pengajaran dan kebudayaan

(2) Urusan-urusan tersebut dalam ayat (1) diatas dijelaskan dalam daftar terlampir ini (lampiran A) dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaan pada waktu penyerahan.

(4) Kewajiban-kewajiban lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1) diatas, yang dikerjakan oleh Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilanjutkan sehingga ada penjabutannja dengan undang-undang.

(1) Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 sebelum dibentuknya menurut undang-undang ini menjadi milik Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, jang selanjutnya dapat menyerahkan sesuatunya kepada daerah- daerah dibawahnja.

(2) Segala hutang piutang Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 sebelum pembentukan menurut undang-undang ini menjadi tanggungannya Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1, sebelum pembentukan menurut undang-undang ini dan belum diganti dengan peraturan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 sesudah dibentuk, berlaku terus sebagai peraturan Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1.

Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinya Kota-kota Besar tersebut dalam pasal 1 menurut undang-undang ini.

B A B III. Peraturan Penutup.

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950.

Agar Undang-undang ini diketahui umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Yogjakarta,

pada tanggal 14 Agustus 1950

MENTERI DALAM NEGERI

SOESANTO TIRTOPRODJO

Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1950 NOMOR 45

Lampiran Undang-Undang

6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja daerah-daerah otonoom dibawahnja untuk disahkan;

1. pengawasan djalanja peraturan Kota Besar;

2. pemberian idzin pembukaan tanah oleh daerah-daerah dibawahnja atau oleh warga negara Indonesia (medebewind);

1. melaksanakan peraturan-peraturan propinsi jang mengenai pemakaian air dari pengairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara (medebewind);

3. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri jang diserahkan Pemerintah kepada kabupaten (medebewind);

1. mendjalankan pimpinan dan pengawasan kedaerah sebawahnja, melaksanakan rantjangan-rantjangan jang diterima oleh Propinsi (medebewind);

6. mengadakan kursus-kursus tani;

1. mengadakan dan memadjukan pemeliharaan ikan (air tawar) dan mengatur pendualan ikan air tawar dan laut (medebewind);

a. mengusahakan kemadjuan mutu dan djumlah jang telah tertjapai (pemeriksaan pemotongan hewan betina, pengebirian, pengawasan perdagangan hewan leluar daerah dan seteleng hewan);

b. mengawinkan hewan pada waktu jang tepat;

d. pembanterasan pemotongan gelap.

membangun, menggiatkan, menjokong dan memimpin usaha rakjat dalam lapangan keradjinan, perdagangan dan perindustrian;

4.pendidikanuntuk memperbaiki orang-orang jang mendjalankan kemaksiatan (pelatjuran, djudi, pemadatan dll.) (medebewind);

1. penjelidikan beban-beban dalam penghidupan rakjat (medebewind);

2. perbaikan perumahan dan perkampungan (medebewind);

1. perawatan pengemis, pengembara dan pemalas;

7. bantuan rakjat korban pertempuran (medebewind);

1. mendirikan dan menjelenggarakan kursus-kursus pembanterasan buta huruf dan memberi subsidi-subsidi kepada kursus-kursus pembanterasan buta huruf jang diselenggarakan oleh badan-badan partikelir;

6. memimpin dan memadjukan kesenian.

XIII. URUSAN KESEHATAN meliputi:

3. mengawasi djawatan-djawatan kesehatan dibawahnja;

XIV. URUSAN PERUSAHAAN meliputi:

Perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Kota Besar menurut kebutuhan.