Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2015: Perbedaan antara revisi

{{Perundangan bab|II|ASAS DAN TUJUAN|  

{{Perundangan pasal2|2|  

(1) Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan.  

(3) Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.  

(4) Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-undang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.  

{{Perundangan pasal2|3|  

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam rangka:  

e. memastikan bahwa setiap orang mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;  

f. meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.  

{{Perundangan bab|III|HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PUBLIK|  

{{Perundangan pasal2|4|  

(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau  

e. informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.  

{{Perundangan pasal2|5|  

Badan Publik wajib:  

j. membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi Kabupaten; dan  

k. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik.  

{{Perundangan bab|IV|HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON/PENGGUNA INFORMASI PUBLIK|  

{{Perundangan pasal2|6|  

(1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.  

a. mengajukan permintaan Infomasi Publik disertai alasan permintaan tersebut;  

b. mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.  

{{Perundangan pasal2|7|  

Pemohon/Pengguna Informasi Publik wajib:  

a. menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;  

b. mencantumkan sumber dari mana dia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

{{Perundangan bab|V|INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN|  

{{Perundangan pasal2|8|  

(1) Badan Publik wajib mengumumkan Informasi Publik secara berkala dan sesuai dengan standar layanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.  

(5) Cara-cara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.  

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik dalam memberikan dan menyampaikan informasi publik secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.  

{{Perundangan pasal2|9|  

(1) Badan Publik wajib mengumumkan secara serta-merta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.  

(2) Kewajiban menyebarluaskan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.  

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.  

{{Perundangan pasal2|10|  

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik Setiap Saat meliputi:  

f. keputusan-keputusan organisasi; dan/atau  

g. informasi lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan.  

{{Perundangan bab|VI|INFORMASI YANG DIKECUALIKAN|  

{{Perundangan bab|VII|PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI|  

{{Perundangan pasal2|16|  

(1) Badan Publik dalam mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di daerah menetapkan PPID.  

(1) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

(2) PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) bertanggung jawab kepada Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan.  

{{Perundangan pasal2|18|  

(1) PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam:  

{{Perundangan pasal2|21|  

Tata kerja PPID diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.  

{{Perundangan bab|VIII|MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI|  

{{Perundangan bab|IX|KOMISI INFORMASI KABUPATEN|  

{{Perundangan pasal2|23|  

Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.  

{{Perundangan pasal2|24|  

Komisi Informasi Kabupaten berkedudukan di Ibukota Daerah.  

{{Perundangan pasal2|25|  

(1) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berjumlah 5 (lima) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.  

(3) Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Informasi Kabupaten.  

(4) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi Kabupaten dan apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.  

{{Perundangan pasal2|26|  

(1) Komisi Informasi Kabupaten bertugas:  

c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.  

(2) Komisi Informasi Kabupaten bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di Daerah melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.  

{{Perundangan pasal2|27|  

(1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Kabupaten memiliki wewenang:  

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Kabupaten.  

(2) Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten meliputi kewenagan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik yang bersangkutan.  

Bagian Keenam Pertanggungjawaban  

Ttd.  

   

   

Lembaran Daerah Kabupaten Malang