Menyunting Keputusan Walikota Malang Nomor 21 Tahun 2023

{{Perundangan keputusan walikota
|daerah=Kota Malang
|nomor=188.45/21/35.73.112/2023
|tahun=2023
|tentang=Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Beasiswa Bagi Siswa dan<br/>Mahasiswa Tidak Mampu yang Berprestasi pada Anggaran Pendapatan<br/>dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
}}

{{Perundangan pembukaan|
{{Perundangan konsideran|{{Perundangan konsideran isi|a|bahwa untuk melaksanakan Ketentuan [[Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2019Pasal 34 ayat 1#|Pasal 34 Ayat (1)]] [[Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2019]] tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Walikota menetapkan daftar penerima hibah dan besaran bantuan sosial}}

{{Perundangan konsideran isi|b|bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Berupa Beasiswa Bagi Siswa dan Mahasiswa Tidak Mampu yang Berprestasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2023}}
}}

{{Perundangan dasar hukum|{{Perundangan dasar hukum isi|1|[[Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat clan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Indonesia Nomor 5679)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|3|[[Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987]]
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|4|[[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|5|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020]] tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|6|[[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016]] tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019]] tentang Perubahan [[Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016]] tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|7|[[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022]] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 7)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|8|[[Peraturan Walikota Malang Nomor 30 Tahun 2021]] tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 31)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|9|[[Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022]] tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Daerah Malang Tahun 2022 Nomor 29)}}
}}
}}