Menyunting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023/Buku Kesatu/BAB V

{{Perundangan bab|V|PENGERTIAN ISTILAH|
{{Perundangan pasal|144|
Tindak Pidana adalah termasuk juga permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan melakukan Tindak Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.
}}

{{Perundangan pasal|145|
Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk
Korporasi.
}}
{{Perundangan pasal|146|
Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/ atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.
{{Perundangan pasal|147|
Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program Komputer.
}}
{{Perundangan pasal|148|
Surat adalah dokumen yang ditulis di atas kertas, termasuk juga dokumen atau data yang tertulis atau tersimpan dalam disket, pita magnetik, atau media penyimpan Komputer atau media penyimpan data elektronik lain.
}}
{{Perundangan pasal|149|
Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan/ atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh Tindak Pidana.
}}
{{Perundangan pasal|150|
Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
}}
{{Perundangan pasal|151|
Orang Tua adalah termasuk juga kepala keluarga.
}}
{{Perundangan pasal|152|
Ayah adalah termasuk juga orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan Ayah.
}}
{{Perundangan pasal|153|
Kekuasaan Ayah adalah termasuk juga kekuasaan kepala keluarga.
}}
{{Perundangan pasal|154|
Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara, atau diserahi tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;

b. pejabat negara; 

c. pejabat publik; 

d. pejabat daerah;

e. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

f. orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau

g. pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
}}
{{Perundangan pasal|155|
Luka Berat adalah:

a. sakit atau Iuka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;

b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;

c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;

d. cacat berat atau cacat permanen;

e. lumpuh;

f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;

g. gugur atau matinya kandungan; atau 

h. rusaknya fungsi reproduksi.
}}
{{Perundangan pasal|156|
Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik yang menimbulkan bahaya bagi badan atau nyawa, mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, atau psikologis, dan merampas kemerdekaan, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
}}
{{Perundangan pasal|157|
Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir akan dilakukannya Kekerasan.
}}
{{Perundangan pasal|158|
Di Muka Umum adalah di suatu tempat atau Ruang yang dapat dilihat, didatangi, diketahui, atau disaksikan oleh orang lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik yang membuat publik dapat mengakses Informasi Elektronik atau dokumen elektronik.
}}
{{Perundangan pasal|159|
Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi.
}}
{{Perundangan pasal|160|
Makar adalah niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut.
}}
{{Perundangan pasal|161|
Perang adalah termasuk juga Perang saudara dengan mengangkat senjata.
}}
{{Perundangan pasal|162|
Waktu Perang adalah termasuk waktu di mana bahaya Perang mengancam dan/ atau ada perintah untuk mobilisasi Tentara Nasional Indonesia dan selama keadaan mobilisasi tersebut masih berlangsung.
}}
{{Perundangan pasal|163|
Musuh adalah termasuk juga pemberontak dan negara atau kekuasaan yang diperkirakan akan menjadi lawan Perang.
}}
{{Perundangan pasal|164|
Masuk adalah termasuk mengakses Komputer atau Masuk ke dalam sistem Komputer.
}}
{{Perundangan pasal|165|
Memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau Masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, atau Masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai pembatas halaman.
}}
{{Perundangan pasal|166|
Anak Kunci Palsu adalah anak kunci duplikat termasukjuga segala perkakas, sistem elektronik, atau yang disamakan dengan itu yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci yang digunakan untuk membuka kunci.
}}
{{Perundangan pasal|167|
Ruang adalah termasuk bentangan atau terminal Komputer yang dapat diakses dengan cara tertentu.
}}
{{Perundangan pasal|168|
Bangunan Listrik adalah bangunan yang digunakan untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau menyerahkan tenaga listrik, termasuk alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat penjaga keselamatan, alat pemasang, alat pendukung, alat pencegah, atau alat pemberi peringatan.
}}
{{Perundangan pasal|169|
Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
}}
{{Perundangan pasal|170|
lnformasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, mempertukarkan data secara elektronik, Surat elektronik, telegram, pengkopian jarak jauh atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
}}
{{Perundangan pasal|171|
Kode Akses adalah angka, huruf, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer, jaringan Komputer, internet, atau media elektronik lainnya.
}}
{{Perundangan pasal|172|
Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bunyi pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan Di Muka Umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
}}
{{Perundangan pasal|173|
Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan atau usaha dagang.
}}
{{Perundangan pasal|174|
Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apa pun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah pindah.
}}
{{Perundangan pasal|175|
Penumpang adalah orang selain Nakhoda dan Anak Buah Kapal yang berada di Kapal atau orang selain kapten penerbang dan awak Pesawat Udara lain yang berada dalam Pesawat Udara.
}}
{{Perundangan pasal|176|
Anak Buah Kapal adalah Awak Kapal selain Nakhoda.
}}
{{Perundangan pasal|177|
Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal yang melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya.
}}
{{Perundangan pasal|178|
Kapal Indonesia adalah Kapal yang didaftar di Indonesia dan memperoleh Surat tanda kebangsaan Kapal Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}
{{Perundangan pasal|179|
Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggungjawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
}}
{{Perundangan pasal|180|
Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan.
}}
{{Perundangan pasal|181|
Dalam Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar Pesawat Udara ditutup setelah naiknya Penumpang sampai saat pintu dibuka untuk penurunan Penumpang, atau dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggung jawab atas Pesawat Udara dan Barang yang ada di dalam Pesawat Udara.
}}
{{Perundangan pasal|182|
Dalam Dinas Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat Pesawat Udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu sampai lewat
24 (dua puluh empat) jam sesudah pendaratan.
}}
{{Perundangan pasal|183|
Ternak adalah hewan peliharaan yang diperuntukkan sebagai sumber pangan dan sumber mata pencaharian.
}}
{{Perundangan pasal|184|
Bulan adalah waktu 30 (tiga puluh) Hari.
}}
{{Perundangan pasal|185|
Hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.
}}
{{Perundangan pasal|186|
Malam adalah waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit.
}}
}}