Menyunting Keputusan Walikota Malang Nomor 356 Tahun 2012/Lampiran

{| class="wikitable"
! No. !! INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (TIDAK/BELUM DAPAT DIBERIKAN KE PUBLIK) !! JANGKA WAKTU !! DASAR/ALASAN PERTIMBANGAN INFORMASI INI DIKECUALIKAN
|-
| 1 || 2 || 3 || 4
|-
| I. || SEKRETARIAT DAERAH ||  || 
|-
| A. || BAGIAN HUMAS ||  || 
|-
| 1 || Data Pribadi Pegawai || "- Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada    tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi) publik
|-
| - Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis (Pasal 41 ayat 3a Perwal Kota Malang No. 50 Tahun
|-
| 2010)
|-
| - Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan pada Pemda/BUMD/Satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 41 ayat 3b Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)" || "- Pasal 17 H Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
|-
| tentang KIP (dapat mengungkap rahasia pribadi)"
|-
| 2 || MoU/SPK yang masih dalam proses || "-  Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
|-
| -  Selama proses pengadaan barang/jasa" || "- Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan) Menjaga
|-
| - obyektivitas penilaian (Perpres No. 54 Th. 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)"
|-
| 3 || Nota Dinas || "-  Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
|-
| -  Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 42 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)" || -  Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
|-
| 4 || "Dokumen Pengadaan/Pemeriksaan
|-
| Barang dan Jasa" || "-  Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
|-
| -  Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39 Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)" || "-  Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)
|-
| -  Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)"
|-
| 5 || Rincian Harga Perkiraan Sendiri || "-  Selama Undang-Undang Membatasi untuk dirahasiakan atau tidak diungkapkan kepada publik
|-
| -  Jangka waktu ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan (Pasal 39  Perwal Kota Malang No. 50 Tahun 2010)
|-
| -  Selama proses pengadaan barang/jasa" || "-  Pasal 17 B UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat)
|-
| -  Pasal 17 I UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP (Surat-surat badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan)
|-
| -  Efisiensi anggaran untuk memperoleh penawaran harga yang wajar (Perpres No. 54
|-
| Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan
|-
| Barang/Jasa Pemerintah)"
|}