Wiki Javasatu

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Perbedaan antara revisi

Halaman Pembicaraan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (lihat sumber)

Revisi per 14 Oktober 2023 06.43

167 bita dihapus ,  2 tahun yang lalu
→‎BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2
VisualTeks wiki
(←Membuat halaman berisi 'UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  22  TAHUN  2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, === Konsideran === Menimbang: a.  bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b.  bah...')
 
Baris 7: Baris 7:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


=== Konsideran ===
===Konsideran===
Menimbang:
Menimbang:


Baris 22: Baris 22:
e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
e.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;


=== Dasar Hukum ===
===Dasar Hukum===
Mengingat:
Mengingat:


Baris 34: Baris 34:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:


=== Keputusan ===
===Keputusan===
Menetapkan:
Menetapkan:


Baris 41: Baris 41:
JALAN.
JALAN.


=== BAB I KETENTUAN UMUM ===
===BAB I KETENTUAN UMUM===


==== Pasal 1 ====
====Pasal 1====
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:


Baris 132: Baris 132:
40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung  jawab  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
40. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pemimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung  jawab  penyelenggaraan  fungsi  kepolisian yang meliputi bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.


=== BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 ===
===BAB II ASAS DAN TUJUAN===
 
==== Pasal 2 ====
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  diselenggarakan  dengan memperhatikan:
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  diselenggarakan  dengan memperhatikan:


Baris 151: Baris 153:
h.  asas terpadu; dan i.   asas mandiri.
h.  asas terpadu; dan i.   asas mandiri.


==== Pasal 3 ====
====Pasal 3====
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  diselenggarakan  dengan tujuan:
Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan  diselenggarakan  dengan tujuan:


Baris 160: Baris 162:
c.  terwujudnya  penegakan  hukum  dan  kepastian  hukum bagi masyarakat.
c.  terwujudnya  penegakan  hukum  dan  kepastian  hukum bagi masyarakat.


=== BAB III RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG Pasal 4 ===
===BAB III RUANG LINGKUP KEBERLAKUAN UNDANG-UNDANG Pasal 4===
Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:
Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:


Baris 169: Baris 171:
c.  kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
c.  kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


=== BAB IV PEMBINAAN ===
===BAB IV PEMBINAAN===


==== Pasal 5 ====
====Pasal 5====
(1)   Negara   bertanggung   jawab   atas   Lalu   Lintas   dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
(1)   Negara   bertanggung   jawab   atas   Lalu   Lintas   dan Angkutan Jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh Pemerintah.


Baris 194: Baris 196:
e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.


==== Pasal 6 ====
====Pasal 6====
(1)   Pembinaan   Lalu   Lintas   dan   Angkutan   Jalan   yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
(1)   Pembinaan   Lalu   Lintas   dan   Angkutan   Jalan   yang dilakukan oleh instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:


Baris 229: Baris 231:
Angkutan Jalan kabupaten/kota.
Angkutan Jalan kabupaten/kota.


=== BAB V PENYELENGGARAAN ===
===BAB V PENYELENGGARAAN===


==== Pasal 7 ====
====Pasal 7====
(1)   Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.
(1)   Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.


Baris 246: Baris 248:
e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.


==== Pasal 8 ====
====Pasal 8====
Penyelenggaraan  di  bidang  Jalan  meliputi  kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu:
Penyelenggaraan  di  bidang  Jalan  meliputi  kegiatan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan prasarana Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, yaitu:


Baris 263: Baris 265:
g.  pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.
g.  pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana Jalan.


==== Pasal 9 ====
====Pasal 9====
Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
Penyelenggaraan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:


Baris 280: Baris 282:
g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
g. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.


==== Pasal 10 ====
====Pasal 10====
Penyelenggaraan  di  bidang  industri  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
Penyelenggaraan  di  bidang  industri  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:


Baris 289: Baris 291:
c. pengembangan  industri  perlengkapan  Jalan  yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
c. pengembangan  industri  perlengkapan  Jalan  yang menjamin Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


==== Pasal 11 ====
====Pasal 11====
Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
Penyelenggaraan di bidang pengembangan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:


Baris 298: Baris 300:
c. pengembangan  teknologi  perlengkapan  Jalan  yang menjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
c. pengembangan  teknologi  perlengkapan  Jalan  yang menjamin Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


==== Pasal 12 ====
====Pasal 12====
Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
Penyelenggaraan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal


Baris 319: Baris 321:
h.  pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan i.   pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.
h.  pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan i.   pelaksanaan manajemen operasional Lalu Lintas.


==== Pasal 13 ====
====Pasal 13====
(1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.
(1) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi.


Baris 330: Baris 332:
(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.
(5)   Ketentuan lebih lanjut mengenai forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.


=== BAB VI JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN ===
===BAB VI JARINGAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN===
Bagian Kesatu
Bagian Kesatu


Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan


==== Pasal 14 ====
====Pasal 14====
(1)   Untuk  mewujudkan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk   menghubungkan semua wilayah di daratan.
(1)   Untuk  mewujudkan  Lalu  Lintas  dan  Angkutan  Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk   menghubungkan semua wilayah di daratan.


Baris 354: Baris 356:
Jalan Kabupaten/Kota.
Jalan Kabupaten/Kota.


==== Pasal 15 ====
====Pasal 15====
(1)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a disusun secara berkala dengan mempertimbangkan  kebutuhan  transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional.
(1)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a disusun secara berkala dengan mempertimbangkan  kebutuhan  transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional.


Baris 369: Baris 371:
c.  rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dan d.  rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional.
c.  rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dan d.  rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional.


==== Pasal 16 ====
====Pasal 16====
(1)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b disusun secara berkala dengan mempertimbangkan  kebutuhan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.
(1)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b disusun secara berkala dengan mempertimbangkan  kebutuhan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.


Baris 392: Baris 394:
c.  rencana lokasi dan kebutuhan Simpul  provinsi; dan d.  rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.
c.  rencana lokasi dan kebutuhan Simpul  provinsi; dan d.  rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.


==== Pasal 17 ====
====Pasal 17====
(1)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c disusun secara berkala dengan mempertimbangkan  kebutuhan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten/kota.
(1)   Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c disusun secara berkala dengan mempertimbangkan  kebutuhan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten/kota.


Baris 423: Baris 425:
d. rencana     kebutuhan     Ruang     Lalu     Lintas kabupaten/kota.
d. rencana     kebutuhan     Ruang     Lalu     Lintas kabupaten/kota.


==== Pasal 18 ====
====Pasal 18====
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.


Baris 434: Baris 436:
Kelas Jalan
Kelas Jalan


==== Pasal 19 ====
====Pasal 19====
(1)   Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:
(1)   Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:


Baris 467: Baris 469:
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.
(5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.


==== Pasal 20 ====
====Pasal 20====
(1)   Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh:
(1)   Penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan dilakukan oleh:


Baris 486: Baris 488:
Penggunaan dan Perlengkapan Jalan
Penggunaan dan Perlengkapan Jalan


==== Pasal 21 ====
====Pasal 21====
(1)   Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.
(1)   Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.


Baris 497: Baris 499:
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.


==== Pasal 22 ====
====Pasal 22====
(1)   Jalan  yang  dioperasikan  harus  memenuhi  persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.
(1)   Jalan  yang  dioperasikan  harus  memenuhi  persyaratan laik fungsi Jalan secara teknis dan administratif.


Baris 512: Baris 514:
(7)  Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)  Uji kelaikan fungsi Jalan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


==== Pasal 23 ====
====Pasal 23====
(1)   Penyelenggara  Jalan  dalam  melaksanakan  preservasi Jalan dan/atau peningkatan   kapasitas Jalan   wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(1)   Penyelenggara  Jalan  dalam  melaksanakan  preservasi Jalan dan/atau peningkatan   kapasitas Jalan   wajib menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


(2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2) Penyelenggara Jalan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan  instansi  yang  bertanggung  jawab  di  bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.


==== Pasal 24 ====
====Pasal 24====
(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki  Jalan  yang  rusak  yang  dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
(1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki  Jalan  yang  rusak  yang  dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.


(2)   Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.
(2)   Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.


==== Pasal 25 ====
====Pasal 25====
(1)   Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
(1)   Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:


Baris 543: Baris 545:
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.


==== Pasal 26 ====
====Pasal 26====
(1)   Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:
(1)   Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:


Baris 556: Baris 558:
(2)   Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)   Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


==== Pasal 27 ====
====Pasal 27====
(1) Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.
(1) Perlengkapan Jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas, dan volume Lalu Lintas.


(2)   Ketentuan  mengenai  pemasangan  perlengkapan  Jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturan daerah.
(2)   Ketentuan  mengenai  pemasangan  perlengkapan  Jalan pada jalan lingkungan tertentu diatur dengan peraturan daerah.


==== Pasal 28 ====
====Pasal 28====
(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan   kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.
(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan   kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan.


Baris 570: Baris 572:
Dana Preservasi Jalan
Dana Preservasi Jalan


==== Pasal 29 ====
====Pasal 29====
(1)   Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  yang  aman,  selamat,  tertib,  dan  lancar, kondisi Jalan harus dipertahankan.
(1)   Untuk mendukung pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  yang  aman,  selamat,  tertib,  dan  lancar, kondisi Jalan harus dipertahankan.


Baris 579: Baris 581:
(4)   Dana Preservasi Jalan dapat bersumber dari Pengguna Jalan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)   Dana Preservasi Jalan dapat bersumber dari Pengguna Jalan dan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


==== Pasal 30 ====
====Pasal 30====
Pengelolaan Dana Preservasi Jalan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.
Pengelolaan Dana Preservasi Jalan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip berkelanjutan, akuntabilitas, transparansi, keseimbangan, dan kesesuaian.


==== Pasal 31 ====
====Pasal 31====
Dana Preservasi Jalan dikelola oleh unit pengelola Dana Preservasi Jalan yang bertanggung jawab kepada Menteri di bidang Jalan.
Dana Preservasi Jalan dikelola oleh unit pengelola Dana Preservasi Jalan yang bertanggung jawab kepada Menteri di bidang Jalan.


==== Pasal 32 ====
====Pasal 32====
Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pengelola
Ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja unit pengelola


Baris 598: Baris 600:
Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal
Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal


==== Pasal 33 ====
====Pasal 33====
(1) Untuk  menunjang  kelancaran  perpindahan  orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.
(1) Untuk  menunjang  kelancaran  perpindahan  orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.


(2)   Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.
(2)   Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.


==== Pasal 34 ====
====Pasal 34====
(1)   Terminal   penumpang   sebagaimana   dimaksud   dalam Pasal 33 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.
(1)   Terminal   penumpang   sebagaimana   dimaksud   dalam Pasal 33 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam tipe A, tipe B, dan tipe C.


(2)   Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.
(2)   Setiap tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa kelas berdasarkan intensitas Kendaraan yang dilayani.


==== Pasal 35 ====
====Pasal 35====
Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


==== Pasal 36 ====
====Pasal 36====
Setiap   Kendaraan   Bermotor   Umum   dalam   trayek   wajib singgah   di   Terminal   yang   sudah   ditentukan,   kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.
Setiap   Kendaraan   Bermotor   Umum   dalam   trayek   wajib singgah   di   Terminal   yang   sudah   ditentukan,   kecuali ditetapkan lain dalam izin trayek.


Baris 618: Baris 620:
Penetapan Lokasi Terminal
Penetapan Lokasi Terminal


==== Pasal 37 ====
====Pasal 37====
(1) Penentuan   lokasi   Terminal   dilakukan   dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
(1) Penentuan   lokasi   Terminal   dilakukan   dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.


Baris 645: Baris 647:
Fasilitas Terminal
Fasilitas Terminal


==== Pasal 38 ====
====Pasal 38====
(1)   Setiap   penyelenggara   Terminal   wajib   menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.
(1)   Setiap   penyelenggara   Terminal   wajib   menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.


Baris 658: Baris 660:
Lingkungan Kerja Terminal
Lingkungan Kerja Terminal


==== Pasal 39 ====
====Pasal 39====
(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.
(1) Lingkungan kerja Terminal merupakan daerah yang diperuntukkan bagi fasilitas Terminal.


Baris 669: Baris 671:
Pembangunan dan Pengoperasian Terminal
Pembangunan dan Pengoperasian Terminal


==== Pasal 40 ====
====Pasal 40====
(1)   Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:
(1)   Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:


Baris 690: Baris 692:
c.  pengawasan operasional Terminal.
c.  pengawasan operasional Terminal.


==== Pasal 41 ====
====Pasal 41====
(1) Setiap  penyelenggara  Terminal  wajib  memberikan pelayanan  jasa  Terminal  sesuai  dengan  standar pelayanan yang ditetapkan.
(1) Setiap  penyelenggara  Terminal  wajib  memberikan pelayanan  jasa  Terminal  sesuai  dengan  standar pelayanan yang ditetapkan.


Baris 699: Baris 701:
Pengaturan Lebih Lanjut
Pengaturan Lebih Lanjut


==== Pasal 42 ====
====Pasal 42====
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan peraturan pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan peraturan pemerintah.


Baris 706: Baris 708:
Fasilitas Parkir
Fasilitas Parkir


==== Pasal 43 ====
====Pasal 43====
(1)  Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
(1)  Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.


Baris 719: Baris 721:
(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.
(4)   Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.


==== Pasal 44 ====
====Pasal 44====
Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:
Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:


Baris 730: Baris 732:
Fasilitas Pendukung
Fasilitas Pendukung


==== Pasal 45 ====
====Pasal 45====
(1)   Fasilitas  pendukung  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan meliputi:
(1)   Fasilitas  pendukung  penyelenggaraan  Lalu  Lintas  dan Angkutan Jalan meliputi:


Baris 755: Baris 757:
e.  badan usaha jalan tol untuk jalan tol.
e.  badan usaha jalan tol untuk jalan tol.


==== Pasal 46 ====
====Pasal 46====
(1) Pemerintah   dalam   melaksanakan   pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas   dan   Angkutan   Jalan   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.
(1) Pemerintah   dalam   melaksanakan   pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan fasilitas pendukung Lalu Lintas   dan   Angkutan   Jalan   sebagaimana   dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat bekerja sama dengan pihak swasta.


(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.
(2) Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, serta spesifikasi teknis fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.


=== BAB VII KENDARAAN ===
===BAB VII KENDARAAN===
Bagian Kesatu
Bagian Kesatu


Jenis dan Fungsi Kendaraan
Jenis dan Fungsi Kendaraan


==== Pasal 47 ====
====Pasal 47====
(1)   Kendaraan terdiri atas:
(1)   Kendaraan terdiri atas:


Baris 798: Baris 800:
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor
Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor


==== Pasal 48 ====
====Pasal 48====
(1)   Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(1)   Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.


Baris 847: Baris 849:
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pengujian Kendaraan Bermotor


==== Pasal 49 ====
====Pasal 49====
(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
(1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.


Baris 856: Baris 858:
b. uji berkala.
b. uji berkala.


==== Pasal 50 ====
====Pasal 50====
(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
(1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.


Baris 871: Baris 873:
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.


==== Pasal 51 ====
====Pasal 51====
(1) Landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus uji tipe diberi sertifikat lulus uji tipe.
(1) Landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap yang telah lulus uji tipe diberi sertifikat lulus uji tipe.


Baris 884: Baris 886:
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan peraturan pemerintah.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai modifikasi dan uji tipe diatur dengan peraturan pemerintah.


==== Pasal 52 ====
====Pasal 52====
(1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.
(1) Modifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dapat berupa modifikasi dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut.


Baris 893: Baris 895:
(4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.
(4) Bagi Kendaraan Bermotor yang telah diuji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan registrasi dan identifikasi ulang.


==== Pasal 53 ====
====Pasal 53====
(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
(1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.


Baris 910: Baris 912:
c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.
c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.


==== Pasal 54 ====
====Pasal 54====
(1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
(1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.


Baris 945: Baris 947:
(7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.
(7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.


==== Pasal 55 ====
====Pasal 55====
(1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
(1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b diberikan oleh:


Baris 954: Baris 956:
(2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.
(2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.


==== Pasal 56 ====
====Pasal 56====
Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan peraturan pemerintah.
Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55 diatur dengan peraturan pemerintah.


Baris 961: Baris 963:
Perlengkapan Kendaraan Bermotor
Perlengkapan Kendaraan Bermotor


==== Pasal 57 ====
====Pasal 57====
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan Kendaraan Bermotor.


Baris 988: Baris 990:
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.


==== Pasal 58 ====
====Pasal 58====
Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.
Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan dilarang memasang perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu lintas.


==== Pasal 59 ====
====Pasal 59====
(1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.
(1) Untuk kepentingan tertentu, Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu isyarat dan/atau sirene.


Baris 1.024: Baris 1.026:
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
Bengkel Umum Kendaraan Bermotor


==== Pasal 60 ====
====Pasal 60====
(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
(1) Bengkel umum Kendaraan Bermotor berfungsi untuk memperbaiki dan merawat Kendaraan Bermotor, wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.


Baris 1.041: Baris 1.043:
Kendaraan Tidak Bermotor
Kendaraan Tidak Bermotor


==== Pasal 61 ====
====Pasal 61====
(1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:
(1) Setiap Kendaraan Tidak Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi:


Baris 1.066: Baris 1.068:
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.


==== Pasal 62 ====
====Pasal 62====
(1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.
(1) Pemerintah harus memberikan kemudahan berlalu lintas bagi pesepeda.


(2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.
(2) Pesepeda berhak atas fasilitas pendukung keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas.


==== Pasal 63 ====
====Pasal 63====
(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.
(1) Pemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan penggunaan Kendaraan Tidak Bermotor di daerahnya sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.


Baris 1.082: Baris 1.084:
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor


==== Pasal 64 ====
====Pasal 64====
(1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.
(1) Setiap Kendaraan Bermotor wajib diregistrasikan.


Baris 1.113: Baris 1.115:
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


==== Pasal 65 ====
====Pasal 65====
(1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:
(1) Registrasi Kendaraan Bermotor baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:


Baris 1.124: Baris 1.126:
(2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(2) Sebagai bukti bahwa Kendaraan Bermotor telah diregistrasi, pemilik diberi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.


==== Pasal 66 ====
====Pasal 66====
Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan:
Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor untuk pertama kali harus memenuhi persyaratan:


Baris 1.133: Baris 1.135:
c. memiliki hasil pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor.
c. memiliki hasil pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor.


==== Pasal 67 ====
====Pasal 67====
(1) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.
(1) Registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor, pembayaran pajak Kendaraan Bermotor, dan pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap.


Baris 1.142: Baris 1.144:
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Presiden.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan prosedur serta pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Presiden.


==== Pasal 68 ====
====Pasal 68====
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di Jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.


Baris 1.155: Baris 1.157:
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


==== Pasal 69 ====
====Pasal 69====
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.
(1) Setiap Kendaraan Bermotor yang belum diregistrasi dapat dioperasikan di Jalan untuk kepentingan tertentu dengan dilengkapi Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor.


Baris 1.162: Baris 1.164:
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


==== Pasal 70 ====
====Pasal 70====
(1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.
(1) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan.


Baris 1.169: Baris 1.171:
(3) Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.
(3) Sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor wajib diajukan permohonan perpanjangan.


==== Pasal 71 ====
====Pasal 71====
(1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada
(1) Pemilik Kendaraan Bermotor wajib melaporkan kepada


Baris 1.186: Baris 1.188:
(3) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut dioperasikan.
(3) Pelaporan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia di tempat Kendaraan Bermotor tersebut dioperasikan.


==== Pasal 72 ====
====Pasal 72====
(1) Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(1) Registrasi Kendaraan Bermotor Tentara Nasional Indonesia diatur dengan peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan dilaporkan untuk pendataan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Baris 1.193: Baris 1.195:
(3) Registrasi Kendaraan Bermotor perwakilan negara asing dan lembaga internasional diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(3) Registrasi Kendaraan Bermotor perwakilan negara asing dan lembaga internasional diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


==== Pasal 73 ====
====Pasal 73====
(1) Kendaraan Bermotor Umum yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Umum atas dasar:
(1) Kendaraan Bermotor Umum yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Umum atas dasar:


Baris 1.202: Baris 1.204:
(2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang tidak lagi digunakan sebagai angkutan umum wajib dihapuskan dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Umum.
(2) Setiap Kendaraan Bermotor Umum yang tidak lagi digunakan sebagai angkutan umum wajib dihapuskan dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor Umum.


==== Pasal 74 ====
====Pasal 74====
(1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:
(1) Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor atas dasar:


Baris 1.217: Baris 1.219:
(3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.
(3) Kendaraan Bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.


==== Pasal 75 ====
====Pasal 75====
Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Ketentuan lebih lanjut mengenai Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.


Baris 1.224: Baris 1.226:
Sanksi Administratif
Sanksi Administratif


==== Pasal 76 ====
====Pasal 76====
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 54 ayat (2) atau ayat (3), atau Pasal 60 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:


Baris 1.251: Baris 1.253:
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.


=== BAB VIII PENGEMUDI ===
===BAB VIII PENGEMUDI===
Bagian Kesatu
Bagian Kesatu


Baris 1.260: Baris 1.262:
Persyaratan Pengemudi
Persyaratan Pengemudi


=== Pasal 77 ===
===Pasal 77===
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
(1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.


Baris 1.281: Baris 1.283:
Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi
Pendidikan dan Pelatihan Pengemudi


==== Pasal 78 ====
====Pasal 78====
(1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.
(1) Pendidikan dan pelatihan mengemudi diselenggarakan oleh lembaga yang mendapat izin dan terakreditasi dari Pemerintah.


Baris 1.290: Baris 1.292:
(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


==== Pasal 79 ====
====Pasal 79====
(1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.
(1) Setiap calon Pengemudi pada saat belajar mengemudi atau mengikuti ujian praktik mengemudi di Jalan wajib didampingi instruktur atau penguji.


Baris 1.299: Baris 1.301:
Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi
Bentuk dan Penggolongan Surat Izin Mengemudi


==== Pasal 80 ====
====Pasal 80====
Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:


Diperoleh dari "https://wiki.javasatu.com/wiki/Istimewa:MobileDiff/9297"