Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Perbedaan antara revisi

{{Perundangan ayat|20|3|Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan tata cara penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.}}

{{Perundangan pasal|21|

{{Perundangan ayat|21|1|Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional.}}

{{Perundangan bagian|Keempat|Fungsi, Klasifikasi, dan Tipe Terminal|

{{Perundangan pasal|33|

{{Perundangan ayat|33|1|Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda dan antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.}}

}}

{{Perundangan pasal|37|

{{Perundangan ayat|37|1|Penentuan lokasi Terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan Terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.}}

}}

{{Perundangan pasal|38|

{{Perundangan ayat|38|1|Setiap penyelenggara Terminal wajib menyediakan fasilitas Terminal yang memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan.}}

}}

{{Perundangan pasal|39|

}}

{{Perundangan pasal|40|

{{Perundangan ayat|40|1|Pembangunan Terminal harus dilengkapi dengan:

}}

{{Perundangan pasal|42|

Ketentuan lebih lanjut mengenai fungsi, klasifikasi, tipe, penetapan lokasi, fasilitas, lingkungan kerja, pembangunan, dan pengoperasian Terminal diatur dengan peraturan pemerintah.