11.314
suntingan
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022: Perbedaan antara revisi
Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 (sunting)
Revisi per 19 Oktober 2023 19.46
, 11 bulan yang lalutidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 7.881: | Baris 7.881: | ||
{{Perundangan bab|IX|PENGAWASAN| | {{Perundangan bab|IX|PENGAWASAN| | ||
{{Perundangan pasal|104| | {{Perundangan pasal|104| | ||
{{Perundangan ayat|104|1|Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk: | |||
a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang; | |||
b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan | |||
c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang.}} | |||
{{Perundangan ayat|104|2|Pengawasan Penataan Ruang dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja: | |||
a. pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan Penataan Ruang; | |||
b. fungsi dan manfaat penyelenggaraan Penataan Ruang; dan | |||
c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang.}} | |||
{{Perundangan ayat|104|3|Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.}} | |||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|105| | {{Perundangan pasal|105| | ||
{{Perundangan ayat|105|1|Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.}} | |||
{{Perundangan ayat|105|2|Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat.}} | |||
{{Perundangan ayat|105|3|Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.}} | |||
{{Perundangan ayat|105|4|Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan penyampaian hasil evaluasi.}} | |||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|106| | {{Perundangan pasal|106| | ||
{{Perundangan ayat|106|1|Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan.}} | |||
{{Perundangan ayat|106|2|Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Walikota.}} | |||
}} | }} | ||
}}<!--/bab IX--> | }}<!--/bab IX--> | ||
| Baris 7.895: | Baris 7.919: | ||
{{Perundangan bab|X|KELEMBAGAAN| | {{Perundangan bab|X|KELEMBAGAAN| | ||
{{Perundangan pasal|107| | {{Perundangan pasal|107| | ||
{{Perundangan ayat|107|1|Dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan koodinasi Penataan Ruang dan kerja sama wilayah.}} | |||
{{Perundangan ayat|107|2|Koordinasi dilakukan oleh Walikota dan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.}} | |||
{{Perundangan ayat|107|3|Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Walikota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.}} | |||
{{Perundangan ayat|107|4|Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.}} | |||
{{Perundangan ayat|107|5|Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}} | |||
}} | }} | ||
}}<!--/bab X--> | }}<!--/bab X--> | ||
| Baris 7.902: | Baris 7.934: | ||
{{Perundangan bagian|Kesatu|| | {{Perundangan bagian|Kesatu|| | ||
{{Perundangan pasal|108| | {{Perundangan pasal|108| | ||
Dalam Kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang wilayah, masyarakat berhak: | |||
a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; | |||
b. mengetahui secara terbuka RTRW; | |||
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang; | |||
d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; | |||
e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya; | |||
f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang; | |||
g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan | |||
h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang. | |||
}} | }} | ||
}}<!--/bagian kesatu--> | }}<!--/bagian kesatu--> | ||
{{Perundangan bagian|Kedua|| | {{Perundangan bagian|Kedua|| | ||
{{Perundangan pasal|109| | {{Perundangan pasal|109| | ||
Kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang wilayah meliputi: | |||
a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; | |||
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang; | |||
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan | |||
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum. | |||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|110| | {{Perundangan pasal|110| | ||
{{Perundangan ayat|110|1|Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}} | |||
{{Perundangan ayat|110|2|Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.}} | |||
}} | }} | ||
}}<!--/bagian kedua--> | }}<!--/bagian kedua--> | ||
{{Perundangan bagian|Ketiga|| | {{Perundangan bagian|Ketiga|| | ||
{{Perundangan pasal|111| | {{Perundangan pasal|111| | ||
{{Perundangan ayat|111|1|Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi: | |||
a. peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang; dan | |||
b. peran masyarakat dalam pengawasaan Penataan Ruang.}} | |||
{{Perundangan ayat|111|2|Peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap: | |||
a. Perencanaan Tata Ruang; | |||
b. Pemanfaatan Ruang; dan | |||
c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.}} | |||
{{Perundangan ayat|111|3|Peran masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.}} | |||
{{Perundangan ayat|111|4|Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}} | |||
{{Perundangan ayat|111|5|Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: | |||
a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang; | |||
b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang; dan | |||
c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.}} | |||
{{Perundangan ayat|111|6|Peran masyarakat dibidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.}} | |||
{{Perundangan ayat|111|7|Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota.}} | |||
{{Perundangan ayat|111|8|Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.}} | |||
}} | }} | ||
Paragraf 1 | |||
Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang | |||
{{Perundangan pasal|112| | {{Perundangan pasal|112| | ||
{{Perundangan ayat|112|1|Bentuk peran masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a dapat berupa: | |||
a. masukan mengenai: | |||
1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang; | |||
2. penentuan arah pengembangan kota; | |||
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan; | |||
4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau | |||
5. penetapan Rencana Tata Ruang; | |||
b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.}} | |||
{{Perundangan ayat|112|2|Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.}} | |||
}} | }} | ||
Paragraf 2 | |||
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang | |||
{{Perundangan pasal|113| | {{Perundangan pasal|113| | ||
Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b dapat berupa: | |||
a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang; | |||
b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang; | |||
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; | |||
d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; | |||
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan | |||
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. | |||
}} | }} | ||
Paragraf 3 | |||
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang | |||
{{Perundangan pasal|114| | {{Perundangan pasal|114| | ||
Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf c dapat berupa: | |||
a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi; | |||
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan | |||
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan; | |||
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang. | |||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|115| | {{Perundangan pasal|115| | ||
{{Perundangan ayat|115|1|Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}} | |||
{{Perundangan ayat|115|2|Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.}} | |||
}} | }} | ||
}}<!--/bagian ketiga--> | }}<!--/bagian ketiga--> | ||