Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022: Perbedaan antara revisi

7) pengembangan pusat peribadatan berupa Islamic Center; dan

8) pembangunan gedung pertemuan/balai warga;

1) pengembangan pemanfaatan air permukaan untuk alternatif air baku;

3) pengembangan layanan Instalasi Pengolahan Air Minum dengan sistem sumur bor;

4) pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir;

5) pengembangan tandon air;

6) perbaikan secara berkala pada pembangkit listrik yang telah ada;

7) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;

8) perbaikan kualitas tenaga listrik; dan

9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik untuk mencegah terhambatnya berbagai kegiatan;

5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;

a) peningkatan kualitas pasar;

b) pengembangan dan penataan perdagangan barang campuran;

c) pembatasan pengembangan pusat perbelanjaan di Kawasan Plaza Araya dan sekitarnya;

d) pembatasan toko modern yang didirikan di Kawasan Perumahan;

e) pembatasan intensitas pertokoan;

f) pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar; dan

g) pembangunan kawasan perdagangan terpadu di setiap lingkungan permukiman;

7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:

a) pengembangan perkantoran pemerintahan di kawasan Tugu dengan intensitas kegiatan sedang; dan

b) pengembangan kantor perangkat daerah ke wilayah Kedungkandang;

(4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:

1. revitalisasi fungsi dan pemanfaatan cagar budaya secara adaptif; dan

2. pengaturan transportasi sekitar kawasan.

====Pasal 62====

(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri atas:

(2) Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. perwujudan pusat kegiatan, meliputi:

1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan

2. pembaharuan database kependudukan;

7. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;

8. penambahan fasilitas pelengkap;

10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;

11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api

1. pembangunan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;

2. pengembangan jaringan SUTR; dan

3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:

1. pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai;

3. reorientasi pembangunan yang melintasi kawasan sungai;

4. pelestarian Kawasan Imbuhan Air Tanah;

6. pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing daerah irigasi;

7. pemeliharaan jaringan irigasi;

8. pemeliharaan dan peningkatan fungsi bangunan pengendali banjir; dan

9. pengembangan bangunan pengendali banjir;

f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:

2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah, meliputi:

3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:

a) pembangunan dan pengembangan TPS, TPS3R, dan TPST serta pengembangan TPA Regional;

4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

a) instalasi dan pengembangan Early Warning System pada lokasi rawan bencana;

b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;

d) pengembangan sistem manajemen wilayah kebakaran;

5. perwujudan sistem drainase, meliputi:

a) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase; dan

b) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;

6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:

a) pengembangan jaringan pejalan kaki;

e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;

f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan

g) penyediaan tempat sampah;

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:

1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:

a) penetapan sempadan sungai;

b) pengawasan bantaran sungai secara berkala;

c) sosialisasi larangan mendirikan

2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:

a) pengembangan Ruang Terbuka Hijau halaman rumah dan bangunan umum, serta di puncak gedung (rooftop garden);

e) sosialisasi larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api;

3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:

b) penetapan kawasan lidung geologi;

c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk pengamanan kawasan; dan

d) perlindungan kualitas air;

4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:

a) promosi bangunan cagar budaya sebagai daya tarik wisata;

b) perawatan cagar budaya secara berkala;

c) penanaman pohon dan penghijauan pada lingkungan cagar budaya; dan

d) promosi lingkungan cagar budaya;

1. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:

c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan;

d) penerapan vertical farming sebagai tanaman produktif;

e) peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas;

f) peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan peternakan; dan

g) pengembangan investasi pada sektor peternakan;

a) pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan;

3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:

c) pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;

4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:

a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:

3) pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan serta pengendalian tinggi bangunan maksimum.

3) peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berjenjang;

4) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik;

5) pengembangan lapangan olahraga di areal pendidikan dan permukiman;

6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;

7) pengembangan pusat peribadatan berupa Islamic Center; dan

8) pembangunan gedung pertemuan/balai warga;

1) peningkatan kualitas jaringan IPAM;

2) peningkatan layanan IPAM dengan sistem sumur bor;

3) pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir;

4) pengembangan tandon air;

6) perbaikan secara berkala pada pembangkit listrik yang telah ada;

7) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;

8) perbaikan kualitas tenaga listrik; dan

9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik untuk mencegah terhambatnya berbagai kegiatan;

5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;

6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:

a) peningkatan kualitas pasar;

b) pengembangan dan penataan perdagangan barang campuran;

d) pembatasan toko modern yang didirikan di Kawasan Perumahan;

e) pembatasan intensitas pertokoan;

f) pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar; dan

g) pembangunan kawasan perdagangan terpadu di setiap lingkungan permukiman;

7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:

b) pengembangan kantor perangkat daerah ke wilayah Kedungkandang;

(4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa pengaturan transportasi sekitar kawasan.

====Pasal 63====

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.

(4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

====Pasal 64====

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menghasilkan dokumen:

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

(2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

===BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA===