11.314
suntingan
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Perbedaan antara revisi
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (lihat sumber)
Revisi per 15 Oktober 2023 12.45
, 2 tahun yang lalu→Pasal 133
| Baris 2.027: | Baris 2.027: | ||
====Pasal 133==== | ====Pasal 133==== | ||
{{Perundangan pasal|133|1|Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan Ruang Lalu Lintas dan mengendalikan pergerakan Lalu Lintas, diselenggarakan manajemen kebutuhan Lalu Lintas berdasarkan kriteria: | |||
a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan | a. perbandingan volume Lalu Lintas Kendaraan Bermotor dengan kapasitas Jalan; | ||
Bermotor dengan kapasitas Jalan; | |||
b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan | b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; dan | ||
c. kualitas lingkungan. | c. kualitas lingkungan.}} | ||
{{Perundangan pasal|133|2|Manajemen kebutuhan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara: | |||
a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; | a. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan perseorangan pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu; | ||
| Baris 2.049: | Baris 2.047: | ||
e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau | e. pembatasan ruang Parkir pada kawasan tertentu dengan batasan ruang Parkir maksimal; dan/atau | ||
f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu. | f. pembatasan Lalu Lintas Kendaraan Tidak Bermotor Umum pada koridor atau kawasan tertentu pada waktu dan Jalan tertentu.}} | ||
{{Perundangan pasal|133|3|Pembatasan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat dilakukan dengan pengenaan retribusi pengendalian Lalu Lintas yang diperuntukkan bagi peningkatan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.}} | |||
{{Perundangan pasal|133|4|Manajemen kebutuhan Lalu Lintas ditetapkan dan dievaluasi secara berkala oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan lingkup kewenangannya dengan melibatkan instansi terkait.}} | |||
{{Perundangan pasal|133|5|Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen kebutuhan Lalu Lintas diatur dengan peraturan pemerintah.}} | |||
Bagian Kedelapan | Bagian Kedelapan | ||