Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009/BAB X: Perbedaan antara revisi
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
{{Perundangan pasal|60| | {{Perundangan pasal|60| | ||
{{Perundangan ayat|60|1|Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.}} | {{Perundangan ayat|60|1|Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.}} | ||
{{Perundangan ayat|60|2|Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi | {{Perundangan ayat|60|2|Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya: | ||
upaya: | |||
a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; | a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; | ||
| Baris 36: | Baris 35: | ||
h. informasi; dan | h. informasi; dan | ||
i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. | i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.}} | ||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|62| | {{Perundangan pasal|62| | ||
| Baris 42: | Baris 41: | ||
}} | }} | ||
{{Perundangan pasal|63| | {{Perundangan pasal|63| | ||
Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain | Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional. | ||
dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional. | |||
}}}} | }}}} | ||
Revisi terkini sejak 28 Oktober 2023 21.19
(BAB X)
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN[sunting sumber]
Pasal 60[sunting sumber]
| 1 | Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika. |
| 2 | Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
a. memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah penyalahgunaan Narkotika; c. mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas; d. mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan e. meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. |
Pasal 61[sunting sumber]
| 1 | Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika. |
| 2 | Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. alat-alat potensial yang dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika; c. evaluasi keamanan, khasiat, dan mutu produk sebelum diedarkan; d. produksi; e. impor dan ekspor; f. peredaran; g. pelabelan; h. informasi; dan i. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. |
Pasal 62[sunting sumber]
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 63[sunting sumber]
Pemerintah mengupayakan kerja sama dengan negara lain dan/atau badan internasional secara bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional dalam rangka pembinaan dan pengawasan Narkotika dan Prekursor Narkotika sesuai dengan kepentingan nasional.