11.314
suntingan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008/BAB I: Perbedaan antara revisi
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008/BAB I (sunting)
Revisi per 25 Oktober 2023 19.10
, 2 tahun yang lalutidak ada ringkasan suntingan
(←Membuat halaman berisi 'BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. 2. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornog...') |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM| | |||
KETENTUAN UMUM | {{Perundangan pasal|1| | ||
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: | Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: | ||
| Baris 17: | Baris 14: | ||
6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. | 6. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. | ||
}} | |||
{{Perundangan pasal|2| | |||
Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. | Pengaturan pornografi berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan, kebinekaan, kepastian hukum, nondiskriminasi, dan perlindungan terhadap warga negara. | ||
}} | |||
{{Perundangan pasal|3| | |||
Undang-Undang ini bertujuan: | Undang-Undang ini bertujuan: | ||
| Baris 34: | Baris 30: | ||
e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. | e. mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat. | ||
}}}} | |||