Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008/BAB II: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008/BAB II (sunting)

Revisi per 25 Oktober 2023 19.13

4 bita dihapus , 2 tahun yang lalu

tidak ada ringkasan suntingan

VisualTeks wiki

Adminjavasatu

Birokrat, Pengurus antarmuka, Pengurus

11.314

suntingan

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
 {{Perundangan bab|II|LARANGAN DAN PEMBATASAN|
 {{Perundangan pasal|4|
-{{Perundangan pasal|4|1|Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
+{{Perundangan ayat|4|1|Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
@@ Baris 14: / Baris 14: @@
 f. pornografi anak.}}
-{{Perundangan pasal|4|2|Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
+{{Perundangan ayat|4|2|Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
@@ Baris 50: / Baris 50: @@
 }}
 {{Perundangan pasal|13|
-{{Perundangan pasal|13|1|Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.}}
+{{Perundangan ayat|13|1|Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi yang memuat selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib mendasarkan pada peraturan perundang-undangan.}}
-{{Perundangan pasal|13|2|Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.}}
+{{Perundangan ayat|13|2|Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di tempat dan dengan cara khusus.}}
 }}
 {{Perundangan pasal|14|
 Ketentuan mengenai syarat dan tata cara perizinan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan produk pornografi untuk tujuan dan kepentingan pendidikan dan pelayanan kesehatan dan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
 }}}}