Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Perbedaan antara revisi

← Revisi sebelumnya

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (sunting)

Revisi per 2 Januari 2025 22.16

665 bita dihapus , 11 bulan yang lalu

tidak ada ringkasan suntingan

VisualTeks wiki

Juliansukrisna87

Birokrat, Pengurus antarmuka, Pengawas, Pengurus

1.295

suntingan

@@ Baris 1: / Baris 1: @@
+{{center|
+UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
+NOMOR 6 TAHUN 2014
+TENTANG
+DESA
+DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
+PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
+}}
 {{Perundangan konsideran|
 a. bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
@@ Baris 4: / Baris 18: @@
 b. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
-c. bahwa beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika dan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, serta kehidupan ketatanegaraan sehingga perlu diubah;
+c. bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;
-d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa;
+d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa;
 }}
 {{Perundangan dasar hukum|
-. Pasal 18, Pasal 188 ayat (2), Pasal 20, Pasal 2I, dan
+Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
-Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
-Indonesia Tahun 1945;
-. [[Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4]] tentang Desa
-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 }}
 {{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM|