11.314
suntingan
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008/BAB IV: Perbedaan antara revisi
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008/BAB IV (sunting)
Revisi per 25 Oktober 2023 19.19
, 2 tahun yang lalutidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan |
Tidak ada ringkasan suntingan |
||
| (2 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan) | |||
| Baris 1: | Baris 1: | ||
{ | {{Perundangan bab|IV|PENCEGAHAN| | ||
{{Perundangan bagian|Kesatu|Peran Pemerintah| | {{Perundangan bagian|Kesatu|Peran Pemerintah| | ||
{{Perundangan pasal|17| | {{Perundangan pasal|17| | ||
| Baris 23: | Baris 23: | ||
d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya. | d. mengembangkan sistem komunikasi, informasi, dan edukasi dalam rangka pencegahan pornografi di wilayahnya. | ||
}} | }}}} | ||
{{Perundangan bagian|Kedua|Peran Serta Masyarakat| | {{Perundangan bagian|Kedua|Peran Serta Masyarakat| | ||
{{Perundangan pasal|20| | {{Perundangan pasal|20| | ||
Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. | Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pencegahan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi. | ||
}} | }} | ||
| Baris 38: | Baris 37: | ||
c. melakukan sosialisasi peraturan perundang- undangan yang mengatur pornografi; dan | c. melakukan sosialisasi peraturan perundang- undangan yang mengatur pornografi; dan | ||
d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi. | d. melakukan pembinaan kepada masyarakat terhadap bahaya dan dampak pornografi.}} | ||
{{Perundangan ayat|21|2|Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.}} | {{Perundangan ayat|21|2|Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.}} | ||
}} | }} | ||