Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022: Perbedaan antara revisi

{{Perundangan konsideran isi|e|berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042}}

|{{Perundangan dasar hukum isi|1|Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945}}

{{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan [[Undang-Undang Nomor 16]] dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)}}

{{Perundangan dasar hukum isi|3|[[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007]] tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)}}

}}<!--/bab-->

a. ketentuan umum;

b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;

c. rencana Struktur Ruang wilayah kota;

d. rencana Pola Ruang wilayah kota;

e. Kawasan Strategis Kota;

f. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota;

g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota;

h. kelembagaan;

i. peran masyarakat;

j. ketentuan penutup;

k. penjelasan; dan  

l. lampiran.

}}<!--/ayat-->

a. Kecamatan Klojen, meliputi:

1. Kelurahan Klojen;

2. Kelurahan Rampalcelaket;

3. Kelurahan Oro-oro Dowo;

4. Kelurahan Samaan;

5. Kelurahan Penanggungan;

6. Kelurahan Gading Kasri;

7. Kelurahan Bareng;

8. Kelurahan Kasin;

9. Kelurahan Sukoharjo;

10. Kelurahan Kauman; dan

11. Kelurahan Kiduldalem;

b. Kecamatan Lowokwaru, meliputi:

1. Kelurahan Jatimulyo;

2. Kelurahan Lowokwaru;

3. Kelurahan Tulusrejo;

4. Kelurahan Mojolangu;

5. Kelurahan Tunjungsekar;

6. Kelurahan Tasikmadu;

7. Kelurahan Tunggulwulung;

8. Kelurahan Dinoyo;

9. Kelurahan Merjosari;

10. Kelurahan Tlogomas;

11. Kelurahan Sumbersari; dan

12. Kelurahan Ketawanggede;

c. Kecamatan Blimbing, meliputi:

1. Kelurahan Kesatrian;

2. Kelurahan Polehan;

3. Kelurahan Purwantoro;

4. Kelurahan Bunulrejo;

5. Kelurahan Pandanwangi;

6. Kelurahan Blimbing;

7. Kelurahan Purwodadi;

8. Kelurahan Arjosari;

9. Kelurahan Balearjosari;

10. Kelurahan Polowijen; dan

11. Kelurahan Jodipan;

d. Kecamatan Kedungkandang, meliputi:

1. Kelurahan Mergosono;

2. Kelurahan Bumiayu;

3. Kelurahan Wonokoyo;

4. Kelurahan Buring;

5. Kelurahan Lesanpuro;

6. Kelurahan Madyopuro;

7. Kelurahan Sawojajar;

8. Kelurahan Arjowinangun;

9. Kelurahan Cemorokandang;

10. Kelurahan Kedungkandang;

11. Kelurahan Kotalama; dan

12. Kelurahan Tlogowaru;

e. Kecamatan Sukun, meliputi:

1. Kelurahan Bandulan;

2. Kelurahan Karangbesuki;

3. Kelurahan Pisangcandi;

4. Kelurahan Mulyorejo;

5. Kelurahan Sukun;

6. Kelurahan Tanjungrejo;

7. Kelurahan Bakalankrajan;

8. Kelurahan Bandungrejosari;

9. Kelurahan Ciptomulyo;

10. Kelurahan Gadang; dan

11. Kelurahan Kebonsari.

}}<!--/ayat-->

a. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; dan

d. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangpoloso, Kabupaten Malang.

}}<!--/ayat-->

{{Perundangan ayat|2|4|Lingkup Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

}}<!--/ayat-->

}}<!--/bagian-->

a. keterpaduan;

b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

c. keberlanjutan;

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. keterbukaan;

f. kebersamaan dan kemitraan;

g. perlindungan kepentingan umum;

h. kepastian hukum dan keadilan; dan  

i. akuntabilitas.

}}<!--/bagian-->

a. matra keruangan dari pembangunan wilayah Kota Malang;

b. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor, dan keserasian dengan wilayah sekitarnya;

c. acuan lokasi investasi kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;

d. dasar kebijaksanaan pokok Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota Malang; dan

 

}}<!--/pasal-->

}}<!--/bagian-->

a. pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya;

b. pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan;

c. penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang;

d. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang;

e. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

f. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

}}<!--/pasal-->

}}<!--/bagian-->

a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan perkotaan berskala nasional;

b. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa pendukung kegiatan nasional;

c. mengembangkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi pemerintahan skala regional;

d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur regional;

e. mengembangkan kegiatan penunjang sektor pariwisata untuk mendukung pariwisata kawasan Malang Raya;

f. melaksanakan kerjasama antar daerah di kawasan Malang Raya untuk pengembangan pusat pelayanan perkotaan dan jaringan prasarana yang mendukung;

g. menetapkan Kawasan Alun-alun dan Kawasan Buring sebagai Pusat Pelayanan Kota;

h. menetapkan dan mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota secara merata di seluruh bagian kota; dan

i. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada Kawasan Permukiman.

}}<!--/ayat-->

m. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan jalur sepeda dan jaringan pejalan kaki.

}}<!--/ayat-->

h. menetapkan dan meningkatkan ketahanan pada Kawasan Rawan Bencana.

}}<!--/ayat-->

i. mengembangkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

}}<!--/ayat-->

f. mengembangkan kampung tematik sebagai kawasan terpadu perdagangan-jasa dan perumahan.

}}<!--/ayat-->

g. memenuhi kebutuhan sarana penunjang kawasan pendidikan.

}}<!--/ayat-->

}}<!--/pasal-->

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bab-->

 

 

}}<!--/bagian-->

{{Perundangan ayat|9|1|Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:

q. Pusat Pelayanan Lingkungan Gadang Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa industri.}}

}}<!--/bagian-->

{{Perundangan ayat|21|1|Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

{{Perundangan ayat|21|2|Terminal penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Terminal Arjosari Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing.}}

{{Perundangan ayat|21|3|Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Terminal Hamid Rusdi Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang.}}

{{Perundangan ayat|21|4|Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

Bagian Keempat

 

Sistem Jaringan Energi

 

a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang

 

Pengolahan-Konsumen meliputi:

Bagian Kelima

 

Sistem Jaringan Telekomunikasi

 

Bagian Keenam

 

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

 

c) Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing. c. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kota, meliputi:

{{Perundangan ayat|31|3|Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL yang terdapat di:

{{Perundangan ayat|33|1|Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, meliputi:

{{Perundangan ayat|33|2|TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

{{Perundangan ayat|33|3|TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

{{Perundangan ayat|33|4|TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun yang akan dikembangkan menjadi TPA Regional Malang Raya.}}

{{Perundangan ayat|33|5|TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi TPST Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}}

{{Perundangan ayat|34|1|Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, meliputi:

{{Perundangan ayat|34|2|Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:

{{Perundangan ayat|34|3|Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:

b. jaringan drainase sekunder; dan c. jaringan drainase tersier.}}

{{Perundangan ayat|35|2|Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

{{Perundangan ayat|35|3|Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:

{{Perundangan ayat|35|4|Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

52. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}}

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bab-->

{{Perundangan ayat|38|1|Rencana Pola Ruang wilayah kota, meliputi:

{{Perundangan ayat|38|2|Rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}

}}<!--/bagian-->

d. Kawasan Cagar Budaya.}}

}}<!--/bagian-->

{{Perundangan ayat|40|2|Ketentuan garis sempadan sungai berjarak paling sedikit 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.}}

{{Perundangan ayat|41|1|Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b seluas kurang lebih 920 (sembilan ratus dua puluh) hektar, meliputi:

{{Perundangan ayat|41|2|Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a dengan kode RTH-1, terdapat di:

{{Perundangan ayat|41|3|Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode RTH-2, terdapat di:

{{Perundangan ayat|41|4|Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode RTH-3, terdapat di:

{{Perundangan ayat|41|5|Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kode RTH-4, terdapat di:

{{Perundangan ayat|41|6|Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kode RTH-5, terdapat di:

{{Perundangan ayat|41|7|Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan kode RTH-6, terdapat di:

}}<!--/bagian-->

{{Perundangan ayat|48|4|Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode IR berupa: a. Gardu induk yang berada di:

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bab-->

a. kawasan strategis perdagangan dan jasa, terdapat di:

1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:

a) Kelurahan Bareng;

b) Kelurahan Kasin;

c) Kelurahan Kauman;

d) Kelurahan Kiduldalem;

e) Kelurahan Klojen;

f) Kelurahan Oro-oro Dowo;

g) Kelurahan Penanggungan; dan h) Kelurahan Sukoharjo;

2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:

b) Kelurahan Ketawanggede;

c) Kelurahan Mojolangu;

d) Kelurahan Tlogomas;

e) Kelurahan Tulusrejo;

f) Kelurahan Tunggulwulung; dan

g) Kelurahan Tunjungsekar;

3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:

a) Kelurahan Blimbing; dan

b) Kelurahan Jodipan;

4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:

b) Kelurahan Bumiayu;

c) Kelurahan Buring;

d) Kelurahan Kedungkandang;

e) Kelurahan Kotalama;

f) Kelurahan Lesanpuro;  

g) Kelurahan Madyopuro;  

h) Kelurahan Sawojajar;

i) Kelurahan Tlogowaru; dan

j) Kelurahan Wonokoyo;

5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:  

b) Kelurahan Kebonsari; dan

c) Kelurahan Sukun.

b. kawasan strategis industri meliputi Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan sentra industri kecil menengah yang meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Industri, terdapat di:

a) Kecamatan Blimbing, yang meliputi:

1) Kelurahan Blimbing;

2) Kelurahan Pandanwangi; dan

3) Kelurahan Purwantoro;

b) Kecamatan Sukun, yang meliputi:

1) Kelurahan Bandulan;

2) Kelurahan Bandungrejosari;

3) Kelurahan Ciptomulyo;

4) Kelurahan Gadang;

5) Kelurahan Kebonsari;

6) Kelurahan Mulyorejo; dan

7) Kelurahan Sukun.

2. kawasan sentra industri kecil menengah, terdapat di:

b) Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan

Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

c) Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

d) Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; dan

e) Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Gadang, dan Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.

c. kawasan strategis kampung tematik terdapat di:

1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:

a) Kelurahan Kasin;

b) Kelurahan Kauman;

c) Kelurahan Kiduldalem;

d) Kelurahan Rampalcelaket; dan  

e) Kelurahan Sukoharjo;

2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi Kelurahan Tunjungsekar;

3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:

a) Kelurahan Blimbing;

b) Kelurahan Jodipan;

c) Kelurahan Kesatrian;

d) Kelurahan Polowijen; dan  

e) Kelurahan Purwantoro;

4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:

a) Kelurahan Kedungkandang;  

b) Kelurahan Madyopuro; dan  

c) Kelurahan Tlogowaru;

5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:

a) Kelurahan Sukun; dan  

b) Kelurahan Tanjungrejo.}}

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bab-->

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bagian-->

{{Perundangan ayat|64|1|Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menghasilkan dokumen:

{{Perundangan ayat|64|2|Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.}}

}}<!--/bab-->

}}

}}

{{Perundangan ayat|66|1|Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.}}

}}

{{Perundangan ayat|67|1|Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) terdiri atas:

 

{{Perundangan ayat|67|2|Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

}}

 

}}

 

{{Perundangan ayat|69|1|Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:

b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK; dan c. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL.}}

}}

 

}}

 

}}

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan Kegiatan atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi dari jaringan telekomunikasi.}}

}}

2. pengalihan sistem irigasi menjadi sistem drainase. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan yang dapat mengganggu fungsi jaringan atau menyebabkan kerusakan jaringan irigasi dan bangunan pengendalian banjir.

}}

}}

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.

}}

c. Taman Kecamatan; d. Taman Kelurahan; e. Taman RW;

g. Pemakaman; dan h. Jalur Hijau.}}

2. penyediaan sumur resapan.

}}

d) penyediaan air baku industri; e) sistem penyediaan air minum; f) jaringan persampahan;

g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri;

3. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengelolaan persampahan secara terpadu.}}

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, berisi ketentuan mengenai: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi: