Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022: Perbedaan antara revisi

{{Perundangan konsideran isi|e|berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042}}

|{{Perundangan dasar hukum isi|1|Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945}}

{{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan [[Undang-Undang Nomor 16]] dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)}}

{{Perundangan dasar hukum isi|3|[[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007]] tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)}}

}}<!--/bab-->

a. ketentuan umum;

b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;

c. rencana Struktur Ruang wilayah kota;

d. rencana Pola Ruang wilayah kota;

e. Kawasan Strategis Kota;

f. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota;

g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota;

h. kelembagaan;

i. peran masyarakat;

j. ketentuan penutup;

k. penjelasan; dan  

l. lampiran.

}}<!--/ayat-->

a. Kecamatan Klojen, meliputi:

1. Kelurahan Klojen;

2. Kelurahan Rampalcelaket;

3. Kelurahan Oro-oro Dowo;

4. Kelurahan Samaan;

5. Kelurahan Penanggungan;

6. Kelurahan Gading Kasri;

7. Kelurahan Bareng;

8. Kelurahan Kasin;

9. Kelurahan Sukoharjo;

10. Kelurahan Kauman; dan

11. Kelurahan Kiduldalem;

b. Kecamatan Lowokwaru, meliputi:

1. Kelurahan Jatimulyo;

2. Kelurahan Lowokwaru;

3. Kelurahan Tulusrejo;

4. Kelurahan Mojolangu;

5. Kelurahan Tunjungsekar;

6. Kelurahan Tasikmadu;

7. Kelurahan Tunggulwulung;

8. Kelurahan Dinoyo;

9. Kelurahan Merjosari;

10. Kelurahan Tlogomas;

11. Kelurahan Sumbersari; dan

12. Kelurahan Ketawanggede;

c. Kecamatan Blimbing, meliputi:

1. Kelurahan Kesatrian;

2. Kelurahan Polehan;

3. Kelurahan Purwantoro;

4. Kelurahan Bunulrejo;

5. Kelurahan Pandanwangi;

6. Kelurahan Blimbing;

7. Kelurahan Purwodadi;

8. Kelurahan Arjosari;

9. Kelurahan Balearjosari;

10. Kelurahan Polowijen; dan

11. Kelurahan Jodipan;

d. Kecamatan Kedungkandang, meliputi:

1. Kelurahan Mergosono;

2. Kelurahan Bumiayu;

3. Kelurahan Wonokoyo;

4. Kelurahan Buring;

5. Kelurahan Lesanpuro;

6. Kelurahan Madyopuro;

7. Kelurahan Sawojajar;

8. Kelurahan Arjowinangun;

9. Kelurahan Cemorokandang;

10. Kelurahan Kedungkandang;

11. Kelurahan Kotalama; dan

12. Kelurahan Tlogowaru;

e. Kecamatan Sukun, meliputi:

1. Kelurahan Bandulan;

2. Kelurahan Karangbesuki;

3. Kelurahan Pisangcandi;

4. Kelurahan Mulyorejo;

5. Kelurahan Sukun;

6. Kelurahan Tanjungrejo;

7. Kelurahan Bakalankrajan;

8. Kelurahan Bandungrejosari;

9. Kelurahan Ciptomulyo;

10. Kelurahan Gadang; dan

11. Kelurahan Kebonsari.

}}<!--/ayat-->

a. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; dan

d. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangpoloso, Kabupaten Malang.

}}<!--/ayat-->

{{Perundangan ayat|2|4|Lingkup Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

}}<!--/ayat-->

}}<!--/bagian-->

a. keterpaduan;

b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

c. keberlanjutan;

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. keterbukaan;

f. kebersamaan dan kemitraan;

g. perlindungan kepentingan umum;

h. kepastian hukum dan keadilan; dan  

i. akuntabilitas.

}}<!--/bagian-->

a. matra keruangan dari pembangunan wilayah Kota Malang;

b. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor, dan keserasian dengan wilayah sekitarnya;

c. acuan lokasi investasi kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;

d. dasar kebijaksanaan pokok Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota Malang; dan

 

}}<!--/pasal-->

}}<!--/bagian-->

a. pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya;

b. pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan;

c. penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang;

d. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang;

e. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

f. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

}}<!--/pasal-->

}}<!--/bagian-->

a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan perkotaan berskala nasional;

b. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa pendukung kegiatan nasional;

c. mengembangkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi pemerintahan skala regional;

d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur regional;

e. mengembangkan kegiatan penunjang sektor pariwisata untuk mendukung pariwisata kawasan Malang Raya;

f. melaksanakan kerjasama antar daerah di kawasan Malang Raya untuk pengembangan pusat pelayanan perkotaan dan jaringan prasarana yang mendukung;

g. menetapkan Kawasan Alun-alun dan Kawasan Buring sebagai Pusat Pelayanan Kota;

h. menetapkan dan mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota secara merata di seluruh bagian kota; dan

i. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada Kawasan Permukiman.

}}<!--/ayat-->

m. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan jalur sepeda dan jaringan pejalan kaki.

}}<!--/ayat-->

h. menetapkan dan meningkatkan ketahanan pada Kawasan Rawan Bencana.

}}<!--/ayat-->

i. mengembangkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

}}<!--/ayat-->

f. mengembangkan kampung tematik sebagai kawasan terpadu perdagangan-jasa dan perumahan.

}}<!--/ayat-->

g. memenuhi kebutuhan sarana penunjang kawasan pendidikan.

}}<!--/ayat-->

}}<!--/pasal-->

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bab-->

 

 

}}<!--/bagian-->

{{Perundangan ayat|9|1|Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:

q. Pusat Pelayanan Lingkungan Gadang Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa industri.}}

}}<!--/bagian-->

{{Perundangan ayat|21|1|Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

{{Perundangan ayat|21|2|Terminal penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Terminal Arjosari Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing.}}

{{Perundangan ayat|21|3|Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Terminal Hamid Rusdi Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang.}}

{{Perundangan ayat|21|4|Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

Bagian Keempat

 

Sistem Jaringan Energi

 

a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang

 

Pengolahan-Konsumen meliputi:

Bagian Kelima

 

Sistem Jaringan Telekomunikasi

 

Bagian Keenam

 

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

 

c) Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing. c. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kota, meliputi:

{{Perundangan ayat|31|3|Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL yang terdapat di:

{{Perundangan ayat|33|1|Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, meliputi:

{{Perundangan ayat|33|2|TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

{{Perundangan ayat|33|3|TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

{{Perundangan ayat|33|4|TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun yang akan dikembangkan menjadi TPA Regional Malang Raya.}}

{{Perundangan ayat|33|5|TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi TPST Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}}

{{Perundangan ayat|34|1|Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, meliputi:

{{Perundangan ayat|34|2|Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:

{{Perundangan ayat|34|3|Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:

b. jaringan drainase sekunder; dan c. jaringan drainase tersier.}}

{{Perundangan ayat|35|2|Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

{{Perundangan ayat|35|3|Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:

{{Perundangan ayat|35|4|Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

52. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}}

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bab-->

{{Perundangan ayat|38|1|Rencana Pola Ruang wilayah kota, meliputi:

{{Perundangan ayat|38|2|Rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}

}}<!--/bagian-->

d. Kawasan Cagar Budaya.}}

}}<!--/bagian-->

{{Perundangan ayat|40|2|Ketentuan garis sempadan sungai berjarak paling sedikit 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.}}

{{Perundangan ayat|41|1|Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b seluas kurang lebih 920 (sembilan ratus dua puluh) hektar, meliputi:

{{Perundangan ayat|41|2|Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a dengan kode RTH-1, terdapat di:

{{Perundangan ayat|41|3|Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode RTH-2, terdapat di:

{{Perundangan ayat|41|4|Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode RTH-3, terdapat di:

{{Perundangan ayat|41|5|Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kode RTH-4, terdapat di:

{{Perundangan ayat|41|6|Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kode RTH-5, terdapat di:

{{Perundangan ayat|41|7|Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan kode RTH-6, terdapat di:

}}<!--/bagian-->

{{Perundangan ayat|48|4|Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode IR berupa: a. Gardu induk yang berada di:

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bab-->

a. kawasan strategis perdagangan dan jasa, terdapat di:

1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:

a) Kelurahan Bareng;

b) Kelurahan Kasin;

c) Kelurahan Kauman;

d) Kelurahan Kiduldalem;

e) Kelurahan Klojen;

f) Kelurahan Oro-oro Dowo;

g) Kelurahan Penanggungan; dan h) Kelurahan Sukoharjo;

2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:

b) Kelurahan Ketawanggede;

c) Kelurahan Mojolangu;

d) Kelurahan Tlogomas;

e) Kelurahan Tulusrejo;

f) Kelurahan Tunggulwulung; dan

g) Kelurahan Tunjungsekar;

3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:

a) Kelurahan Blimbing; dan

b) Kelurahan Jodipan;

4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:

b) Kelurahan Bumiayu;

c) Kelurahan Buring;

d) Kelurahan Kedungkandang;

e) Kelurahan Kotalama;

f) Kelurahan Lesanpuro;  

g) Kelurahan Madyopuro;  

h) Kelurahan Sawojajar;

i) Kelurahan Tlogowaru; dan

j) Kelurahan Wonokoyo;

5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:  

b) Kelurahan Kebonsari; dan

c) Kelurahan Sukun.

b. kawasan strategis industri meliputi Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan sentra industri kecil menengah yang meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Industri, terdapat di:

a) Kecamatan Blimbing, yang meliputi:

1) Kelurahan Blimbing;

2) Kelurahan Pandanwangi; dan

3) Kelurahan Purwantoro;

b) Kecamatan Sukun, yang meliputi:

1) Kelurahan Bandulan;

2) Kelurahan Bandungrejosari;

3) Kelurahan Ciptomulyo;

4) Kelurahan Gadang;

5) Kelurahan Kebonsari;

6) Kelurahan Mulyorejo; dan

7) Kelurahan Sukun.

2. kawasan sentra industri kecil menengah, terdapat di:

b) Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan

Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

c) Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

d) Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; dan

e) Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Gadang, dan Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.

c. kawasan strategis kampung tematik terdapat di:

1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:

a) Kelurahan Kasin;

b) Kelurahan Kauman;

c) Kelurahan Kiduldalem;

d) Kelurahan Rampalcelaket; dan  

e) Kelurahan Sukoharjo;

2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi Kelurahan Tunjungsekar;

3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:

a) Kelurahan Blimbing;

b) Kelurahan Jodipan;

c) Kelurahan Kesatrian;

d) Kelurahan Polowijen; dan  

e) Kelurahan Purwantoro;

4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:

a) Kelurahan Kedungkandang;  

b) Kelurahan Madyopuro; dan  

c) Kelurahan Tlogowaru;

5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:

a) Kelurahan Sukun; dan  

b) Kelurahan Tanjungrejo.}}

{{Perundangan ayat|54|3|Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

meliputi:

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bagian-->

}}<!--/bab-->

}}<!--/bagian-->

g) penyediaan tempat sampah;

g) penyediaan tempat sampah;

}}<!--/bagian-->

{{Perundangan ayat|64|1|Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menghasilkan dokumen:

{{Perundangan ayat|64|2|Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.}}

}}<!--/bab-->

===BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA===

Bagian Kesatu

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi

dasar fisik lingkungan guna mendukung

d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan

(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 66 ayat (2) terdiri atas:

 

(2) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana

 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

Jaringan Jalan; dan

sumber daya air; dan

3. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem

 

Pengelolaan Limbah B3;

jaringan evakuasi bencana;

2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ruang

3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Geologi; dan

4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar

Budaya;

2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan

 

Industri;

4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan

 

Permukiman;

6. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan

 

Perdagangan dan Jasa;

 

Perkantoran;

8. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan

Transportasi; dan

 

 

====Pasal 68====

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 ayat (1) huruf a, meliputi:

b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK; dan c. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL.

(2) Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: