Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022: Perbedaan antara revisi

Dari Wiki Javasatu
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(136 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 1: Baris 1:
SALINAN NOMOR 6/2022
{{Perundangan salinan|6/2022}}


{{Perundangan judul|{{Perundangan jenis|Peraturan Daerah|{{Perundangan lembaga|Kota Malang}}}}<br/>
{{Perundangan perda
{{Perundangan nomor|6}} {{Perundangan tahun|2022}}<br/>
|daerah=Kota Malang
TENTANG<br/>
|nomor=6
{{Perundangan tentang|TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-2042}}
|tahun=2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
|tentang=TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-2042
{{Paragraph break}}
|pejabat=WALIKOTA MALANG
WALIKOTA MALANG,}}
}}<!--/perda-->


{{Perundangan konsideran|
{{Perundangan pembukaan|
{{Hanging indent |text=a. bahwa pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang sehingga terwujud kualitas ruang yang mampu meningkatkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, kelestarian lingkungan serta berkelanjutan;}}
{{Perundangan konsideran|{{Perundangan konsideran isi|a|pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang sehingga terwujud kualitas ruang yang mampu meningkatkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, kelestarian lingkungan serta berkelanjutan}}
{{Perundangan konsideran isi|b|pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kota yang optimal dan berwawasan lingkungan dapat berakibat pada ketidakseimbangan perkembangan struktur dan fungsi ruang kota, sehingga diperlukan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar pelaku pembangunan}}
{{Perundangan konsideran isi|c|dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan pemangku kepentingan di Kota Malang, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota yang berbatasan, serta kebijakan pembangunan daerah Kota Malang}}
{{Perundangan konsideran isi|d|[[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kota Malang dan perubahan perkembangan kota yang terjadi secara pesat dan dinamis}}
{{Perundangan konsideran isi|e|berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk '''Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042'''}}
}}<!--/konsideran-->


{{Hanging indent |text=b. bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kota yang optimal dan berwawasan lingkungan dapat berakibat pada ketidakseimbangan perkembangan struktur dan fungsi ruang kota, sehingga diperlukan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar pelaku pembangunan;}}
{{Perundangan dasar hukum
|{{Perundangan dasar hukum isi|1|[[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945#Pasal 18 ayat 6|Pasal 18 ayat (6)]] [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]]}}
{{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954]] tentang Pengubahan [[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950|Undang-Undang Nomor 16]] dan [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950|17 Tahun 1950]] (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|3|[[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007]] tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|4|[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|5|[[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|6|[[Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017]] tentang Perubahan Atas [[Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|7|[[Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021]] tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|8|[[Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);}}
}}<!--/dasar hukum-->


{{Hanging indent |text=c. bahwa dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan pemangku kepentingan di Kota Malang, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota yang berbatasan, serta kebijakan pembangunan daerah Kota Malang;}}
Dengan Persetujuan Bersama
 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG


{{Hanging indent |text=d. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kota Malang dan perubahan perkembangan kota yang terjadi secara pesat dan dinamis;}}
dan


{{Hanging indent |text=e. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042;}}
WALIKOTA MALANG,
 
{{Perundangan diktum|PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-2042}}
}}
}}


{{Perundangan dasar hukum|
{{Perundangan bab|I|KETENTUAN UMUM|
{{Hanging indent |text=1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;}}
{{Perundangan pasal|1|
Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:
{{Perundangan ketentuan umum|1|Daerah|Kota Malang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|2|Walikota|Walikota Malang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|3|Pemerintah Daerah|walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.}}
{{Perundangan ketentuan umum|4|Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah|Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.}}
{{Perundangan ketentuan umum|5|Orang|orang perseorangan dan/atau korporasi.}}
{{Perundangan ketentuan umum|6|Masyarakat|orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintahan lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|7|Ruang|wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|8|Tata Ruang|wujud struktur dan pola ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|9| Struktur Ruang|susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.}}
{{Perundangan ketentuan umum|10|Pola Ruang|distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|11|Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR|hasil Perencanaan Tata Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|12|Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW|hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.}}
{{Perundangan ketentuan umum|13|Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR|rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|14|Penataan Ruang|suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|15|Penyelenggaraan Penataan Ruang|kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|16|Pelaksanaan Penataan Ruang|upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|17|Perencanaan Tata Ruang|suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.}}
{{Perundangan ketentuan umum|18|Pemanfaatan Ruang|upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|19|Pengendalian Pemanfaatan Ruang|upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|20|Pengawasan Penataan Ruang|upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|21|Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR|kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.}}
{{Perundangan ketentuan umum|22|Wilayah|ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.}}
{{Perundangan ketentuan umum|23|Kawasan|wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|24|Kawasan Lindung|wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|25|Kawasan Budi Daya|wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|26|Kawasan Perkotaan|wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.}}
{{Perundangan ketentuan umum|27|Kawasan Strategis Kota|wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|28|Ketentuan Umum Zonasi|ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|29|Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN|Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan nasional dan/atau provinsi.}}
{{Perundangan ketentuan umum|30|Pusat Pelayanan Kota|pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.}}
{{Perundangan ketentuan umum|31|Sub Pusat Pelayanan Kota|pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|32|Pusat Pelayanan Lingkungan|pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|33|Sistem Jaringan Jalan|satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.}}
{{Perundangan ketentuan umum|34|Jalan Arteri Primer|jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan pusat kegiatan wilayah.}}
{{Perundangan ketentuan umum|35|Jalan Arteri Sekunder|jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.}}
{{Perundangan ketentuan umum|36|Jalan Kolektor Primer|jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.}}
{{Perundangan ketentuan umum|37|Jalan Kolektor Sekunder|jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.}}
{{Perundangan ketentuan umum|38|Jalan Lokal Sekunder|jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|39|Jalan Lingkungan Sekunder|jalan yang menghubungkan antar persil dalam Kawasan Perkotaan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|40|Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota|jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|41|Jaringan Jalur Kereta Api Khusus|jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.}}
{{Perundangan ketentuan umum|42|Stasiun Penumpang|tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|43|Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT|saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.}}
{{Perundangan ketentuan umum|44|Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM|saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|45|Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR|Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|46|Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM|satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.}}
{{Perundangan ketentuan umum|47|Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL|satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.}}
{{Perundangan ketentuan umum|48|Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik|serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.}}
{{Perundangan ketentuan umum|49|Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik|serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah Domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.}}
{{Perundangan ketentuan umum|50|Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL|tempat pengolahan limbah cair hasil buangan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|51|Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Sistem Pengelolaan Limbah B3|satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).}}
{{Perundangan ketentuan umum|52|Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R|tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|53|Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS|tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.}}
{{Perundangan ketentuan umum|54|Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA|tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|55|Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST|tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.}}
{{Perundangan ketentuan umum|56|Kawasan Perlindungan Setempat|kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.}}
{{Perundangan ketentuan umum|57|Ruang Terbuka Hijau|area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.}}
{{Perundangan ketentuan umum|58|Rimba Kota|suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|59|Taman Kota|lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.}}
{{Perundangan ketentuan umum|60|Taman Kecamatan|taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|61|Taman Kelurahan|taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|62|Taman Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Taman RW|taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.}}
{{Perundangan ketentuan umum|63|Taman Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Taman RT|taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.}}
{{Perundangan ketentuan umum|64|Pemakaman|penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|65|Jalur Hijau|jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|66|Kawasan Lindung Geologi|wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.}}
{{Perundangan ketentuan umum|67|Kawasan Imbuhan Air Tanah|kawasan /wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.}}
{{Perundangan ketentuan umum|68|Kawasan Cagar Budaya|satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|69|Kawasan Pertanian|peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.}}
{{Perundangan ketentuan umum|70|Kawasan Tanaman Pangan|kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|71|Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B|wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.}}
{{Perundangan ketentuan umum|72|Kawasan Peternakan|kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.}}
{{Perundangan ketentuan umum|73|Kawasan Peruntukan Industri|bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|74|Kawasan Pariwisata|kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|75|Kawasan Permukiman|bagian lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik, berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|76|Kawasan Perumahan|kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|77|Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial|fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.}}
{{Perundangan ketentuan umum|78|Kawasan Infrastruktur Perkotaan|kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasilitas umum dan fasilitas sosial, Ruang Terbuka Non Hijau, dan tempat evakuasi bencana).}}
{{Perundangan ketentuan umum|79|Kawasan Campuran|kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal tiga fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkeseuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.}}
{{Perundangan ketentuan umum|80|Kawasan Perdagangan dan Jasa|kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|81|Kawasan Perkantoran|kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|82|Kawasan Transportasi|kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.}}
{{Perundangan ketentuan umum|83|Kawasan Pertahanan dan Keamanan|kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.}}
{{Perundangan ketentuan umum|84|Kawasan Rawan Bencana|kawasan yang kondisi atau karakteristiknya sering dan berpotensi mengalami kejadian bencana.}}
{{Perundangan ketentuan umum|85|Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau yang selanjutnya disingkat KKOP|wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.}}
{{Perundangan ketentuan umum|86|Koefisien Dasar Bangunan atau yang selanjutnya disingkat KDB|koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.}}
{{Perundangan ketentuan umum|87| Koefisien Dasar Hijau atau yang selanjutnya disingkat KDH|angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.}}
{{Perundangan ketentuan umum|88|Koefisien Lantai Bangunan atau yang selanjutnya disingkat KLB|koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.}}
{{Perundangan ketentuan umum|89|Tinggi Bangunan|tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.}}
{{Perundangan ketentuan umum|90|Koefisien Tapak Bangunan atau yang selanjutnya disingkat KTB|angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.}}
{{Perundangan ketentuan umum|91|Peninjauan Kembali|upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.}}
{{Perundangan ketentuan umum|92|Forum Penataan Ruang Daerah|wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.}}
}}<!--/pasal-->
}}<!--/bab I-->


{{Hanging indent |text=2. [[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan [[Undang-Undang Nomor 16]] dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);}}
{{Perundangan bab|II|RUANG LINGKUP, ASAS DAN FUNGSI|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Ruang Lingkup|
{{Perundangan pasal|2|
{{Perundangan ayat|2|1|
Lingkup materi yang termuat dalam RTRW Kota Malang mencakup:


{{Hanging indent |text=3. [[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007]] tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
:a. ketentuan umum;
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);}}


{{Hanging indent |text=4. [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);}}
:b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;


{{Hanging indent |text=5. [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);}}
:c. rencana Struktur Ruang wilayah kota;


{{Hanging indent |text=6. [[Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017]] tentang Perubahan Atas [[Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);}}
:d. rencana Pola Ruang wilayah kota;


{{Hanging indent |text=7. [[Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021]] tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);}}
:e. Kawasan Strategis Kota;


{{Hanging indent |text=8. [[Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);}}
:f. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota;
}}


:g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota;


Dengan Persetujuan Bersama
:h. kelembagaan;


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
:i. peran masyarakat;


dan
:j. ketentuan penutup;


WALIKOTA MALANG, MEMUTUSKAN:
:k. penjelasan; dan
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG


WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-2042.
:l. lampiran.}}


===BAB I KETENTUAN UMUM===
{{Perundangan ayat|2|2|Lingkup wilayah perencanaan RTRW, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Malang yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan sebagai berikut:


====Pasal 1====
:a. Kecamatan {{Malang kota kecamatan|Klojen}}, meliputi:
Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:


3
::1. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Klojen|Klojen}};
1. Daerah adalah Kota Malang.


2. Walikota adalah Walikota Malang.
::2. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Rampalcelaket|Klojen}};


3. Pemerintah Daerah adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
::3. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Oro-oro Dowo|Klojen}};
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.


6. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintahan lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
::4. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Samaan|Klojen}};
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.


9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
::5. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Penanggungan|Klojen}};
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam


suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
::6. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Gading Kasri|Klojen}};
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR


adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
::7. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Bareng|Klojen}};


12. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
::8. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kasin|Klojen}};
ditentukan berdasarkan aspek administratif.


4
::9. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Sukoharjo|Klojen}};
13. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
14. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
16. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.
17. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
18. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
20. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
21. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang


selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
::10. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kauman|Klojen}}; dan
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan


dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan
::11. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kiduldalem|Klohen}};


5
:b. Kecamatan {{Malang kota kecamatan|Lowokwaru}}, meliputi:
hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
25. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan


dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
::1. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Jatimulyo|Lowokwaru}};
26. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan


ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW kota.
::2. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Lowokwaru|Lowokwaru}};
28. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan nasional dan/atau provinsi.
30. Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
31. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
32. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
33. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam
pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.


6
::3. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tulusrejo|Lowokwaru}};
34. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan pusat kegiatan wilayah.
35. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
36. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
37. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang


menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
::4. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Mojolangu|Lowokwaru}};
38. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
39. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam Kawasan Perkotaan.
40. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
41. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
42. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
43. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara
bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.


7
::5. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tunjungsekar|Lowokwaru}};
44. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
45. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
47. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
48. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
49. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah Domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
50. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan limbah cair hasil buangan.
51. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
52. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle
yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan,


8
::6. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tasikmadu|Lowokwaru}};
penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
53. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya


disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
::7. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tunggulwulung|Lowokwaru}};
54. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
55. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
56. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang


diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
::8. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Dinoyo|Lowokwaru}};
57. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
58. Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota
oleh pejabat yang berwenang.


9
::9. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Merjosari|Lowokwaru}};
59. Taman Kota adalah lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
60. Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
61. Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
62. Taman Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
63. Taman Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat


Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
::10. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tlogomas|Lowokwaru}};
64. Pemakaman adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
65. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
66. Kawasan Lindung Geologi adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.
67. Kawasan Imbuhan Air Tanah adalah kawasan /wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.
68. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata
ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah


10
::11. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Sumbersari|Lowokwaru}}; dan
Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
69. Kawasan Pertanian adalah peruntukan ruang yang


dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
::12. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Ketawanggede|Lowokwaru}};
70. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
71. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang


selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
:c. Kecamatan {{Malang kota kecamatan|Blimbing}}, meliputi:
72. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
73. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
74. Kawasan Pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
75. Kawasan Permukiman adalah bagian lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik, berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.


11
::1. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kesatrian|Blimbing}};
76. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
77. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.
78. Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasilitas umum dan fasilitas sosial, Ruang Terbuka Non Hijau, dan tempat evakuasi bencana).
79. Kawasan Campuran adalah kawasan yang direncanakan


terdiri atas minimal tiga fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkeseuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.
::2. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Polehan|Blimbing}};
80. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
81. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
82. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan
pengembangan sistem transportasi yang tertuang di


12
::3. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Purwantoro|Blimbing}};
dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
83. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan


yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.
::4. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Bunulrejo|Blimbing}};
84. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang kondisi atau karakteristiknya sering dan berpotensi mengalami kejadian bencana.
85. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
86. Koefisien Dasar Bangunan atau yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
87. Koefisien Dasar Hijau atau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
88. Koefisien Lantai Bangunan atau yang selanjutnya


disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
::5. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Pandanwangi|Blimbing}};
89. Tinggi Bangunan adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.
90. Koefisien Tapak Bangunan atau yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar
bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas


13
::6. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Blimbing|Blimbing}};
perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.
91. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat


kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
::7. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Purwodadi|Blimbing}};
92. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.


===BAB II===
::8. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Arjosari|Blimbing}};
RUANG LINGKUP, ASAS DAN FUNGSI


Bagian Kesatu
::9. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Balearjosari|Blimbing}};
Ruang Lingkup


====Pasal 2====
::10. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Polowijen|Blimbing}}; dan
(1) Lingkup materi yang termuat dalam RTRW Kota Malang mencakup:
a. ketentuan umum;


b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;
::11. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Jodipan|Blimbing}};
c. rencana Struktur Ruang wilayah kota;


d. rencana Pola Ruang wilayah kota;
:d. Kecamatan {{Malang kota kecamatan|Kedungkandang}}, meliputi:


e. Kawasan Strategis Kota;
::1. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Mergosono|Kedungkandang}};


f. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota;
::2. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Bumiayu|Kedungkandang}};


g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota;
::3. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Wonokoyo|Kedungkandang}};
h. kelembagaan;


i. peran masyarakat;
::4. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Buring|Kedungkandang}};


j. ketentuan penutup;
::5. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Lesanpuro|Kedungkandang}};


k. penjelasan; dan l. lampiran.
::6. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Madyopuro|Kedungkandang}};
(2) Lingkup wilayah perencanaan RTRW, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Malang yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan sebagai berikut:
a. Kecamatan Klojen, meliputi:
14
1. Kelurahan Klojen;


2. Kelurahan Rampalcelaket;
::7. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Sawojajar|Kedungkandang}};


3. Kelurahan Oro-oro Dowo;
::8. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Arjowinangun|Kedungkandang}};


4. Kelurahan Samaan;
::9. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Cemorokandang|Kedungkandang}};


5. Kelurahan Penanggungan;
::10. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kedungkandang|Kedungkandang}};


6. Kelurahan Gading Kasri;
::11. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kotalama|Kedungkandang}}; dan


7. Kelurahan Bareng;
::12. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tlogowaru|Kedungkandang}};


8. Kelurahan Kasin;
:e. Kecamatan {{Malang kota kecamatan|Sukun}}, meliputi:


9. Kelurahan Sukoharjo;
::1. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Bandulan|Sukun}};


10. Kelurahan Kauman; dan
::2. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Karangbesuki|Sukun}};


11. Kelurahan Kiduldalem;
::3. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Pisangcandi|Sukun}};


b. Kecamatan Lowokwaru, meliputi:
::4. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Mulyorejo|Sukun}};


1. Kelurahan Jatimulyo;
::5. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Sukun|Sukun}};


2. Kelurahan Lowokwaru;
::6. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tanjungrejo|Sukun}};


3. Kelurahan Tulusrejo;
::7. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Bakalankrajan|Sukun}};


4. Kelurahan Mojolangu;
::8. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Bandungrejosari|Sukun}};


5. Kelurahan Tunjungsekar;
::9. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Ciptomulyo|Sukun}};


6. Kelurahan Tasikmadu;
::10. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Gadang|Sukun}}; dan


7. Kelurahan Tunggulwulung;
::11. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kebonsari|Sukun}}.}}


8. Kelurahan Dinoyo;
{{Perundangan ayat|2|3|Lingkup wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi wilayah daratan seluas 11.108 (sebelas ribu seratus delapan) hektar, yang terletak di 754'39"-83'5" Lintang Selatan 11234'8"-11241'37" Bujur Timur dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:


9. Kelurahan Merjosari;
:a. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;


10. Kelurahan Tlogomas;
:b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;


11. Kelurahan Sumbersari; dan
:c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; dan


12. Kelurahan Ketawanggede;
:d. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangpoloso, Kabupaten Malang.}}


c. Kecamatan Blimbing, meliputi:
{{Perundangan ayat|2|4|Lingkup Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}<!--/pasal-->
}}<!--/bagian Kesatu-->


1. Kelurahan Kesatrian;
{{Perundangan bagian|Kedua|Asas|
{{Perundangan pasal|3|
Penataan Ruang wilayah Kota Malang diselenggarakan berdasar asas:


2. Kelurahan Polehan;
:a. keterpaduan;


3. Kelurahan Purwantoro;
:b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;


4. Kelurahan Bunulrejo;
:c. keberlanjutan;


5. Kelurahan Pandanwangi;
:d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;


6. Kelurahan Blimbing;
:e. keterbukaan;


7. Kelurahan Purwodadi;
:f. kebersamaan dan kemitraan;


8. Kelurahan Arjosari;
:g. perlindungan kepentingan umum;


9. Kelurahan Balearjosari;
:h. kepastian hukum dan keadilan; dan


10. Kelurahan Polowijen; dan
:i. akuntabilitas.
}}<!--/pasal-->
}}<!--/bagian kedua-->


11. Kelurahan Jodipan;
{{Perundangan bagian|Ketiga|Fungsi|
{{Perundangan pasal|4|
Penataan Ruang wilayah Kota Malang berfungsi sebagai:


d. Kecamatan Kedungkandang, meliputi:
:a. matra keruangan dari pembangunan wilayah Kota Malang;


1. Kelurahan Mergosono;
:b. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor, dan keserasian dengan wilayah sekitarnya;


15
:c. acuan lokasi investasi kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;
2. Kelurahan Bumiayu;


3. Kelurahan Wonokoyo;
:d. dasar kebijaksanaan pokok Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota Malang; dan


4. Kelurahan Buring;
:e. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.
}}<!--/pasal-->}}<!--/bagian Ketiga-->}}<!--/bab II-->
{{Perundangan bab|III|TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota|
{{Perundangan pasal|5|
Tujuan Penataan Ruang wilayah Kota Malang adalah mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dan Jasa yang berkualitas dan berskala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi serta pengembangan permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur kota yang integratif, inklusif dan berkelanjutan.
}}<!--/pasal-->}}<!--/bagian Kesatu-->
{{Perundangan bagian|Kedua|Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota|
{{Perundangan pasal|6|
Kebijakan Penataan Ruang Kota Malang, meliputi:


5. Kelurahan Lesanpuro;
:a. pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya;


6. Kelurahan Madyopuro;
:b. pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan;


7. Kelurahan Sawojajar;
:c. penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang;


8. Kelurahan Arjowinangun;
:d. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang;


9. Kelurahan Cemorokandang;
:e. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan


10. Kelurahan Kedungkandang;
:f. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
}}<!--/pasal-->}}<!--/bagian kedua-->
{{Perundangan bagian|Ketiga|Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota|
{{Perundangan pasal|7|
{{Perundangan ayat|7|1|
Strategi untuk mendukung pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:


11. Kelurahan Kotalama; dan
:a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan perkotaan berskala nasional;


12. Kelurahan Tlogowaru;
:b. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa pendukung kegiatan nasional;


e. Kecamatan Sukun, meliputi:
:c. mengembangkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi pemerintahan skala regional;


1. Kelurahan Bandulan;
:d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur regional;


2. Kelurahan Karangbesuki;
:e. mengembangkan kegiatan penunjang sektor pariwisata untuk mendukung pariwisata kawasan Malang Raya;


3. Kelurahan Pisangcandi;
:f. melaksanakan kerjasama antar daerah di kawasan Malang Raya untuk pengembangan pusat pelayanan perkotaan dan jaringan prasarana yang mendukung;


4. Kelurahan Mulyorejo;
:g. menetapkan Kawasan Alun-alun dan Kawasan Buring sebagai Pusat Pelayanan Kota;


5. Kelurahan Sukun;
:h. menetapkan dan mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota secara merata di seluruh bagian kota; dan


6. Kelurahan Tanjungrejo;
:i. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada Kawasan Permukiman.}}


7. Kelurahan Bakalankrajan;
{{Perundangan ayat|7|2|Strategi untuk mendukung pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:


8. Kelurahan Bandungrejosari;
a. mengembangkan Sistem Jaringan Jalan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan kota;


9. Kelurahan Ciptomulyo;
b. mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan berbasis moda bus dan kereta berskala kota dan regional Malang Raya;


10. Kelurahan Gadang; dan
c. mengembangkan sistem jaringan kereta api yang mendukung kegiatan berskala nasional dan regional;


11. Kelurahan Kebonsari.
d. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan energi;


(3) Lingkup wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi wilayah daratan seluas
e. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan telekomunikasi;
11.108 (sebelas ribu seratus delapan) hektar, yang


terletak di 754'39"-83'5" Lintang Selatan 11234'8"-
f. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan sumber daya air;


11241'37" Bujur Timur dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:
g. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan SPAM;
a. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir


dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
h. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan SPAL;


b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
i. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan Sistem Pengelolaan Limbah B3;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis


dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; dan
j. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan persampahan;


16
k. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan evakuasi bencana;
d. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangpoloso, Kabupaten Malang.
(4) Lingkup Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Kedua
l. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan drainase; dan
Asas


====Pasal 3====
m. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan jalur sepeda dan jaringan pejalan kaki.}}
Penataan Ruang wilayah Kota Malang diselenggarakan berdasar asas:
 
a. keterpaduan;
{{Perundangan ayat|7|3|Strategi untuk mendukung penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
 
a. menetapkan Kawasan Lindung untuk menjaga fungsi kawasan;


b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
b. membatasi kegiatan dan penetapan kegiatan bersyarat pada Kawasan Lindung;


c. keberlanjutan;
c. menetapkan Kawasan Perlindungan Setempat pada wilayah Kota Malang;


d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
d. menambah luasan dan proporsi serta peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau publik kota;


e. keterbukaan;
e. menetapkan dan melindungi Kawasan Imbuhan Air Tanah;


f. kebersamaan dan kemitraan;
f. menetapkan dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya;


g. perlindungan kepentingan umum;
g. menetapkan dan mengembangkan kawasan resapan air; dan


h. kepastian hukum dan keadilan; dan i. akuntabilitas.
h. menetapkan dan meningkatkan ketahanan pada Kawasan Rawan Bencana.}}


Bagian Ketiga
{{Perundangan ayat|7|4|Strategi untuk mendukung pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:
Fungsi


====Pasal 4====
a. melindungi dan mengembangkan Kawasan Pertanian;
Penataan Ruang wilayah Kota Malang berfungsi sebagai:


a. matra keruangan dari pembangunan wilayah
b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Peruntukan Industri yang produktif dan ramah lingkungan;


Kota Malang;
c. mengembangkan Kawasan Pariwisata dan ekonomi kreatif yang inovatif;


b. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor, dan keserasian dengan wilayah sekitarnya;
d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Permukiman yang layak huni dan mandiri;
c. acuan lokasi investasi kota yang dilakukan oleh


Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;
e. mengembangkan Kawasan Campuran yang produktif dan inklusif;
d. dasar kebijaksanaan pokok Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota Malang; dan


17
f. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Perdagangan dan Jasa yang produktif, bersaing, dan berkarakter;
e. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.


===BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA===
g. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Perkantoran yang mandiri;
Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota


====Pasal 5====
h. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Transportasi yang berkelanjutan; dan
Tujuan Penataan Ruang wilayah Kota Malang adalah mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dan Jasa yang berkualitas dan berskala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi serta pengembangan permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur kota yang integratif, inklusif dan berkelanjutan.


Bagian Kedua
i. mengembangkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.}}
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota


====Pasal 6====
{{Perundangan ayat|7|5|Strategi untuk mendukung penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
Kebijakan Penataan Ruang Kota Malang, meliputi:


a. pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya;
a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan;
c. penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk


membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang;
b. mengembangkan sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
d. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang;
e. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
f. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari


sudut kepentingan sosial dan budaya.
c. mengembangkan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;


18
d. mengembangkan pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
Bagian Ketiga
e. mengembangkan sektor strategis dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif; dan
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota


====Pasal 7====
f. mengembangkan kampung tematik sebagai kawasan terpadu perdagangan-jasa dan perumahan.}}
(1) Strategi untuk mendukung pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan perkotaan berskala nasional;
b. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa pendukung kegiatan nasional;
c. mengembangkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi pemerintahan skala regional;
d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur regional;
e. mengembangkan kegiatan penunjang sektor pariwisata untuk mendukung pariwisata kawasan Malang Raya;
f. melaksanakan kerjasama antar daerah di kawasan Malang Raya untuk pengembangan pusat pelayanan perkotaan dan jaringan prasarana yang mendukung;
g. menetapkan Kawasan Alun-alun dan Kawasan


Buring sebagai Pusat Pelayanan Kota;
{{Perundangan ayat|7|6|Strategi untuk mendukung penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:


h. menetapkan dan mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota secara merata di seluruh bagian kota; dan
a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
i. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada Kawasan Permukiman.
(2) Strategi untuk mendukung pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:


19
b. menetapkan bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya.
a. mengembangkan Sistem Jaringan Jalan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan kota;
b. mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan berbasis moda bus dan kereta berskala kota dan regional Malang Raya;
c. mengembangkan sistem jaringan kereta api yang mendukung kegiatan berskala nasional dan regional;
d. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan energi;
e. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan


kualitas layanan sistem jaringan telekomunikasi;
c. mempertahankan dan mengembangkan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan;


f. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan sumber daya air;
d. mempercepat revitalisasi kawasan kota yang terjadi penurunan fungsi sehingga menjadi pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya;
g. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan SPAM;
h. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan SPAL;
i. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan Sistem Pengelolaan Limbah B3;
j. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan persampahan;
k. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan evakuasi bencana;
l. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan


kualitas layanan sistem jaringan drainase; dan
e. membangun prasarana pariwisata;


m. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan jalur sepeda dan jaringan pejalan kaki.
f. mengembangkan kawasan pendidikan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
(3) Strategi untuk mendukung penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:
a. menetapkan Kawasan Lindung untuk menjaga


fungsi kawasan;
g. memenuhi kebutuhan sarana penunjang kawasan pendidikan.}}
}}<!--/pasal-->}}<!--/bagian Kedua-->}}<!--/bab III-->
{{Perundangan bab|IV|RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
{{Perundangan pasal|8|
{{Perundangan ayat|8|1|Rencana Struktur Ruang wilayah Kota Malang, meliputi:


20
a. sistem pusat pelayanan;
b. membatasi kegiatan dan penetapan kegiatan bersyarat pada Kawasan Lindung;
c. menetapkan Kawasan Perlindungan Setempat pada


wilayah Kota Malang;
b. sistem jaringan transportasi;


d. menambah luasan dan proporsi serta peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau publik kota;
c. sistem jaringan energi;
e. menetapkan dan melindungi Kawasan Imbuhan Air


Tanah;
d. sistem jaringan telekomunikasi;


f. menetapkan dan revitalisasi Kawasan Cagar
e. sistem jaringan sumber daya air; dan  


Budaya;
f. infrastruktur perkotaan.}}


g. menetapkan dan mengembangkan kawasan resapan air; dan
{{Perundangan ayat|8|2|Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
h. menetapkan dan meningkatkan ketahanan pada
}}<!--/pasal-->
}}<!--/bagian kesatu-->


Kawasan Rawan Bencana.
{{Perundangan bagian|Kedua|Sistem Pusat Pelayanan|
{{Perundangan pasal|9|
{{Perundangan ayat|9|1|
Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:


(4) Strategi untuk mendukung pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi: a. melindungi dan mengembangkan Kawasan
a. Pusat Pelayanan Kota;
Pertanian;


b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Peruntukan Industri yang produktif dan ramah lingkungan;
b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan  
c. mengembangkan Kawasan Pariwisata dan ekonomi kreatif yang inovatif;
d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas


Kawasan Permukiman yang layak huni dan mandiri;
c. Pusat Pelayanan Lingkungan.}}
e. mengembangkan Kawasan Campuran yang produktif dan inklusif;
f. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Perdagangan dan Jasa yang produktif, bersaing, dan berkarakter;
g. mengembangkan dan meningkatkan kualitas


Kawasan Perkantoran yang mandiri;
{{Perundangan ayat|9|2|Rencana Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}<!--/pasal-->


h. mengembangkan dan meningkatkan kualitas
Paragraf 1


Kawasan Transportasi yang berkelanjutan; dan
Pusat Pelayanan Kota


21
{{Perundangan pasal|10|
i. mengembangkan Kawasan Pertahanan dan
{{Perundangan ayat|10|1|Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berada pada:


Keamanan.
a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen; dan


(5) Strategi untuk mendukung penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:
b. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang.}}
a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
b. mengembangkan sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
c. mengembangkan jaringan prasarana dan fasilitas


penunjang kegiatan ekonomi;
{{Perundangan ayat|10|2|Pusat Pelayanan Kota pada Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi utama berupa perkantoran.}}


d. mengembangkan pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
{{Perundangan ayat|10|3|Pusat Pelayanan Kota pada Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial.}}
e. mengembangkan sektor strategis dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif; dan
}}
f. mengembangkan kampung tematik sebagai kawasan terpadu perdagangan-jasa dan perumahan.
Paragraf 2
(6) Strategi untuk mendukung penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:
a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis


dari sudut kepentingan sosial budaya;
Sub Pusat Pelayanan Kota


b. menetapkan bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya.
{{Perundangan pasal|11|
c. mempertahankan dan mengembangkan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan
{{Perundangan ayat|11|1|Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
kepariwisataan;


22
a. Sub Pusat Pelayanan Kota Klojen;
d. mempercepat revitalisasi kawasan kota yang terjadi penurunan fungsi sehingga menjadi pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya;
e. membangun prasarana pariwisata;


f. mengembangkan kawasan pendidikan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
b. Sub Pusat Pelayanan Kota Lowokwaru;
g. memenuhi kebutuhan sarana penunjang kawasan pendidikan.


===BAB IV===
c. Sub Pusat Pelayanan Kota Blimbing;
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA


Bagian Kesatu
d. Sub Pusat Pelayanan Kota Kedungkandang; dan
Umum


====Pasal 8====
e. Sub Pusat Pelayanan Kota Sukun.}}
(1) Rencana Struktur Ruang wilayah Kota Malang, meliputi:


a. sistem pusat pelayanan;
{{Perundangan ayat|11|2|Sub Pusat Pelayanan Kota Klojen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.}}


b. sistem jaringan transportasi;
{{Perundangan ayat|11|3|Sub Pusat Pelayanan Kota Lowokwaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.}}


c. sistem jaringan energi;
{{Perundangan ayat|11|4|Sub Pusat Pelayanan Kota Blimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing, dengan fungsi utama berupa industri.}}


d. sistem jaringan telekomunikasi;
{{Perundangan ayat|11|5|Sub Pusat Pelayanan Kota Kedungkandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.}}


e. sistem jaringan sumber daya air; dan f. infrastruktur perkotaan.
{{Perundangan ayat|11|6|Sub Pusat Pelayanan Kota Sukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.}}
(2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
}}


Bagian Kedua
Paragraf 3
Sistem Pusat Pelayanan


====Pasal 9====
Pusat Pelayanan Lingkungan
(1) Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Pusat Pelayanan Kota;


b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
{{Perundangan pasal|12|
(2) Rencana Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana
Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sesuai dengan penempatan kegiatan fungsional Daerah, meliputi:


dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan
a. Pusat Pelayanan Lingkungan Rampalcelaket Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;


23
b. Pusat Pelayanan Lingkungan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Paragraf 1
c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kasin Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
Pusat Pelayanan Kota


====Pasal 10====
d. Pusat Pelayanan Lingkungan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
(1) Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 9 ayat (1) huruf a berada pada:
e. Pusat Pelayanan Lingkungan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
 
a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen; dan b. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang.
(2) Pusat Pelayanan Kota pada Kelurahan Kiduldalem


Kecamatan Klojen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
f. Pusat Pelayanan Lingkungan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru dengan fungsi utama berupa campuran;


huruf a memiliki fungsi utama berupa perkantoran.
(3) Pusat Pelayanan Kota pada Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial.
Paragraf 2
Sub Pusat Pelayanan Kota
====Pasal 11====
(1) Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Sub Pusat Pelayanan Kota Klojen;
b. Sub Pusat Pelayanan Kota Lowokwaru;
c. Sub Pusat Pelayanan Kota Blimbing;
d. Sub Pusat Pelayanan Kota Kedungkandang; dan e. Sub Pusat Pelayanan Kota Sukun.
(2) Sub Pusat Pelayanan Kota Klojen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.
(3) Sub Pusat Pelayanan Kota Lowokwaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.
(4) Sub Pusat Pelayanan Kota Blimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kelurahan
24
Blimbing Kecamatan Blimbing, dengan fungsi utama berupa industri.
(5) Sub Pusat Pelayanan Kota Kedungkandang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.
(6) Sub Pusat Pelayanan Kota Sukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.
Paragraf 3
Pusat Pelayanan Lingkungan
====Pasal 12====
Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sesuai dengan penempatan kegiatan fungsional Daerah, meliputi:
a. Pusat Pelayanan Lingkungan Rampalcelaket Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
b. Pusat Pelayanan Lingkungan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kasin Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
d. Pusat Pelayanan Lingkungan Jatimulyo Kecamatan
Lowokwaru dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
e. Pusat Pelayanan Lingkungan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
f. Pusat Pelayanan Lingkungan Tasikmadu Kecamatan
Lowokwaru dengan fungsi utama berupa campuran;
g. Pusat Pelayanan Lingkungan Bunulrejo Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
g. Pusat Pelayanan Lingkungan Bunulrejo Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;


25
h. Pusat Pelayanan Lingkungan Pandanwangi Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial;
h. Pusat Pelayanan Lingkungan Pandanwangi Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial;
i. Pusat Pelayanan Lingkungan Arjosari Kecamatan


Blimbing dengan fungsi utama berupa transportasi;
i. Pusat Pelayanan Lingkungan Arjosari Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa transportasi;


j. Pusat Pelayanan Lingkungan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
j. Pusat Pelayanan Lingkungan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
k. Pusat Pelayanan Lingkungan Arjowinangun Kecamatan


Kedungkandang dengan fungsi utama berupa industri;
k. Pusat Pelayanan Lingkungan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa industri;


l. Pusat Pelayanan Lingkungan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
l. Pusat Pelayanan Lingkungan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
m. Pusat Pelayanan Lingkungan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial;
m. Pusat Pelayanan Lingkungan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial;
n. Pusat Pelayanan Lingkungan Karangbesuki Kecamatan


Sukun dengan fungsi utama berupa industri;
n. Pusat Pelayanan Lingkungan Karangbesuki Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa industri;


o. Pusat Pelayanan Lingkungan Mulyorejo Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
o. Pusat Pelayanan Lingkungan Mulyorejo Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;
p. Pusat Pelayanan Lingkungan Bandungrejosari Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
p. Pusat Pelayanan Lingkungan Bandungrejosari Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
q. Pusat Pelayanan Lingkungan Gadang Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa industri.
q. Pusat Pelayanan Lingkungan Gadang Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa industri.
}}
}}<!--/bagian kedua-->
{{Perundangan bagian|Ketiga|Sistem Jaringan Transportasi|
{{Perundangan pasal|13|
{{Perundangan ayat|13|1|Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Sistem Jaringan Jalan; dan
b. sistem jaringan kereta api.}}
{{Perundangan ayat|13|2|Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}


Bagian Ketiga
}}<!--pasal-->
Sistem Jaringan Transportasi


====Pasal 13====
(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Sistem Jaringan Jalan; dan b. sistem jaringan kereta api.
(2) Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
26
Paragraf 1
Paragraf 1
Sistem Jaringan Jalan
Sistem Jaringan Jalan


====Pasal 14====
{{Perundangan pasal|14|
Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam
Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:
 
Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:


a. jalan umum;
a. jalan umum;


b. jalan tol;
b. jalan tol;
c. terminal penumpang; dan d. jembatan.


====Pasal 15====
c. terminal penumpang; dan
 
d. jembatan.
}}
 
{{Perundangan pasal|15|
Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
a. Jalan Arteri;
a. Jalan Arteri;


Baris 717: Baris 645:


d. Jalan Lingkungan.
d. Jalan Lingkungan.
}}
{{Perundangan pasal|16|
{{Perundangan ayat|16|1|Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa:


====Pasal 16====
(1) Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa:
a. Jalan Arteri Primer; dan
a. Jalan Arteri Primer; dan


b. Jalan Arteri Sekunder.
b. Jalan Arteri Sekunder.}}


(2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
{{Perundangan ayat|16|2|Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


huruf a, meliputi:
huruf a, meliputi:
Baris 750: Baris 680:
k. Jalan KS. Tubun; dan
k. Jalan KS. Tubun; dan


l. Jalan Sudanco Supriadi.
l. Jalan Sudanco Supriadi.}}


(3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan sebagaimana
{{Perundangan ayat|16|3|Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
27
}}
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


====Pasal 17====
{{Perundangan pasal|17|
(1) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berupa:
{{Perundangan ayat|17|1|Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berupa:
a. jalan Kolektor Primer; dan b. jalan Kolektor Sekunder.
a. jalan Kolektor Primer; dan  
(2) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan status jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer-1, meliputi Akses Terminal Tipe A Arjosari (Jl. Raden Intan).
(3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan status jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer-2, meliputi:
a. Jalan Tlogo Mas;


b. Jalan Mayjen. Haryono; c. Jalan Sukarno - Hatta; d. Jalan Borobudur;
b. jalan Kolektor Sekunder.}}
e. Jalan A. Yani;


f. Jalan A. Yani (flyover); dan
{{Perundangan ayat|17|2|Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan status jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer-1, meliputi Akses Terminal Tipe A Arjosari (Jl. Raden Intan).}}


g. Jalan Kol. Sugiono (batas kota).
{{Perundangan ayat|17|3|Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan status jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer-2, meliputi:


(4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
a. Jalan Tlogo Mas;


====Pasal 18====
b. Jalan Mayjen. Haryono;
(1) Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa jalan Lokal Sekunder.
(2) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada


ayat (1), meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
c. Jalan Sukarno - Hatta;


====Pasal 19====
d. Jalan Borobudur;
(1) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 15 huruf d berupa jalan Lingkungan Sekunder.
e. Jalan A. Yani;


28
f. Jalan A. Yani (flyover); dan
(2) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


====Pasal 20====
g. Jalan Kol. Sugiono (batas kota).}}
 
{{Perundangan ayat|17|4|Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}
 
{{Perundangan pasal|18|
{{Perundangan ayat|18|1|Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa jalan Lokal Sekunder.}}
 
{{Perundangan ayat|18|2|Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}
 
{{Perundangan pasal|19|
{{Perundangan ayat|19|1|Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa jalan Lingkungan Sekunder.}}
 
{{Perundangan ayat|19|2|Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}
 
{{Perundangan pasal|20|
Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:
a. Jalan tol Pandaan-Malang; dan
a. Jalan tol Pandaan-Malang; dan


b. rencana jalan tol Malang-Kepanjen.
b. rencana jalan tol Malang-Kepanjen.
}}


====Pasal 21====
{{Perundangan pasal|21|
(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam
{{Perundangan ayat|21|1|
Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:


Pasal 14 huruf c, meliputi:
a. terminal penumpang Tipe A;


a. terminal penumpang Tipe A;
b. terminal penumpang Tipe B; dan
 
c. terminal penumpang Tipe C.}}
 
{{Perundangan ayat|21|2|
Terminal penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Terminal Arjosari Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing.}}


b. terminal penumpang Tipe B; dan c. terminal penumpang Tipe C.
{{Perundangan ayat|21|3|
(2) Terminal penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Terminal Arjosari Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing.
Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Terminal Hamid Rusdi Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang.}}
(3) Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Terminal Hamid Rusdi Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang.
(4) Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. Terminal Madyopuro Kelurahan Madyopuro


Kecamatan Kedungkandang; dan
{{Perundangan ayat|21|4|
Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:


b. Terminal Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo
a. Terminal Madyopuro Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; dan


Kecamatan Sukun.
b. Terminal Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}}
}}


====Pasal 22====
{{Perundangan pasal|22|
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
}}


Paragraf 2
Paragraf 2
Sistem Jaringan Kereta Api
Sistem Jaringan Kereta Api


====Pasal 23====
{{Perundangan pasal|23|
Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam
Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:
Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:


29
a. jaringan jalur kereta api; dan  
a. jaringan jalur kereta api; dan b. stasiun kereta api.
 
b. stasiun kereta api.
}}
 
{{Perundangan pasal|24|
{{Perundangan ayat|24|1|Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:
 
a. jaringan jalur kereta api umum; dan
 
b. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus.}}


====Pasal 24====
{{Perundangan ayat|24|2|Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.}}
(1) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 23 huruf a meliputi:
{{Perundangan ayat|24|3|Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rencana pengembangan jalur kereta api double track Bangil-Malang-Blitar- Kertosono yang melalui:


a. jaringan jalur kereta api umum; dan b. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus.
(2) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
(3) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rencana pengembangan jalur kereta api double track Bangil-Malang-Blitar- Kertosono yang melalui:
a. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
a. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


b. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing; c. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing; d. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
b. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;  
 
c. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;  
 
d. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 
e. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
e. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;


Baris 850: Baris 807:
k. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
k. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;


l. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; m. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; n. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
l. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;  
o. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; dan p. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.
 
(4) Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalur kereta api angkutan bahan bakar minyak yang melalui:
m. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;  
a. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen; dan b. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.
 
n. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
 
o. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; dan  
 
p. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.}}


====Pasal 25====
{{Perundangan ayat|24|4|Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalur kereta api angkutan bahan bakar minyak yang melalui:
Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23


30
a. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen; dan
huruf b berupa stasiun penumpang yang meliputi:


a. Stasiun Malang Kota Baru Kelurahan Klojen Kecamatan
b. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.}}
}}


Klojen;
{{Perundangan pasal|25|
Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa stasiun penumpang yang meliputi:


b. Stasiun Malang Kota Lama Kelurahan Ciptomulyo
a. Stasiun Malang Kota Baru Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


Kecamatan Sukun; dan
b. Stasiun Malang Kota Lama Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun; dan


c. Stasiun Blimbing Kelurahan Purwodadi Kecamatan
c. Stasiun Blimbing Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.
}}
}}<!--/bagian ketiga-->


Blimbing.
{{Perundangan bagian|Keempat|Sistem Jaringan Energi|
{{Perundangan pasal|26|
{{Perundangan ayat|26|1|Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:


Bagian Keempat
a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
Sistem Jaringan Energi


====Pasal 26====
b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.}}
(1) Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
{{Perundangan ayat|26|2|Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:


a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan


b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.}}
(3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.
 
(4) Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:
{{Perundangan ayat|26|3|Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.}}
a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang
 
{{Perundangan ayat|26|4|Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:


Pengolahan-Konsumen meliputi:
a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen meliputi:


1. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
1. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
Baris 910: Baris 873:
9. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
9. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;


10. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
10. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing; dan
 
dan


31
11. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.
11. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.


b. rencana Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari
b. rencana Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen meliputi:
 
Kilang Pengolahan-Konsumen meliputi:


1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
Baris 949: Baris 907:
14. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
14. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;


15. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
15. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing; dan


dan
16. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.}}


16. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
{{Perundangan ayat|26|5|Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang meliputi:


(5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang meliputi:
a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;


b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan c. gardu listrik.
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan  
(6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa SUTT yang melalui:
 
a. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru; b. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru; c. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
c. gardu listrik.}}
 
{{Perundangan ayat|26|6|Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa SUTT yang melalui:
 
a. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;  
 
b. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;  
 
c. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 
d. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
d. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;


Baris 971: Baris 937:
h. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
h. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


32
i. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
i. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;


Baris 978: Baris 943:
k. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
k. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


l. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
l. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
 
Kedungkandang;


m. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
m. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
Baris 986: Baris 949:
n. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
n. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


o. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
o. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
 
p. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
q. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;  


p. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
r. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
s. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
 
t. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
 
u. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;


q. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; r. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; s. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; t. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; u. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
v. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
v. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


w. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
w. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


x. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; y. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan z. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
x. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;  
(7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:
a. SUTM; dan b. SUTR.
(8) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang


melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.
y. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan


(9) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.
z. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}}
(10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5)


huruf c, meliputi:
{{Perundangan ayat|26|7|Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:


a. Gardu Induk Blimbing Kelurahan Blimbing
a. SUTM; dan


Kecamatan Blimbing;
b. SUTR.}}


b. Gardu Induk Kebon Agung Kelurahan Kebonsari
{{Perundangan ayat|26|8|SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.}}


Kecamatan Sukun; dan
{{Perundangan ayat|26|9|SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.}}


c. Gardu Induk Polehan Kelurahan Polehan
{{Perundangan ayat|26|10|Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:


Kecamatan Blimbing.
a. Gardu Induk Blimbing Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;


33
b. Gardu Induk Kebon Agung Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan
(11) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 
(12) Rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
c. Gardu Induk Polehan Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing.}}
1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 
Bagian Kelima
{{Perundangan ayat|26|11|Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
Sistem Jaringan Telekomunikasi
 
{{Perundangan ayat|26|12|Rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}
}}<!--/bagian keempat-->
 
{{Perundangan bagian|Kelima|Sistem Jaringan Telekomunikasi|
{{Perundangan pasal|27|
{{Perundangan ayat|27|1|Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
 
a. jaringan backbone provinsi; dan
 
b. jaringan telekomunikasi kota.}}
 
{{Perundangan ayat|27|2|Jaringan backbone provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan tetap yang melewati:


====Pasal 27====
(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. jaringan backbone provinsi; dan b. jaringan telekomunikasi kota.
(2) Jaringan backbone provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan tetap yang melewati:
a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


Baris 1.056: Baris 1.029:
k. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
k. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


l. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing; m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing; n. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing; o. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
l. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;  
 
m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;  
 
n. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;  
 
o. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 
p. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
p. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;


Baris 1.067: Baris 1.047:
t. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
t. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;


34
u. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; dan
u. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;


dan
v. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang. }}
 
{{Perundangan ayat|27|3|Jaringan telekomunikasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 
a. jaringan tetap; dan  


v. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang. (3) Jaringan telekomunikasi kota sebagaimana dimaksud
b. jaringan bergerak.}}
pada ayat (1) huruf b, meliputi:


a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak.
{{Perundangan ayat|27|4|Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.}}
(4) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.
(5) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


huruf b meliputi jaringan bergerak seluler berupa:
{{Perundangan ayat|27|5|Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan bergerak seluler berupa:


a. menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di:
a. menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di:
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


Baris 1.108: Baris 1.089:
13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan
14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 
Lowokwaru;


15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
Baris 1.126: Baris 1.105:
21. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
21. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;


22. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan
22. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
 
Lowokwaru;


35
23. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
23. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan
 
Lowokwaru;


24. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
24. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
Baris 1.157: Baris 1.131:
34. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
34. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


35. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
35. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
 
Kedungkandang;
 
36. Kelurahan Bumiayu Kecamatan


Kedungkandang;
36. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;


37. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
37. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


38. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
38. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
39. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


39. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
40. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
41. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;


40. Kelurahan Kotalama Kecamatan
42. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
43. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;


41. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan
44. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
45. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
 
42. Kelurahan Madyopuro Kecamatan
 
Kedungkandang;
 
43. Kelurahan Mergosono Kecamatan
 
Kedungkandang;
 
44. Kelurahan Sawojajar Kecamatan
 
Kedungkandang;
 
45. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan
 
Kedungkandang;


46. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
46. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
Baris 1.203: Baris 1.157:
47. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
47. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


48. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan
48. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 
Sukun;


36
49. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
49. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;


Baris 1.225: Baris 1.176:


b. rencana menara Base Transceiver Station yang terdapat di:
b. rencana menara Base Transceiver Station yang terdapat di:
1. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
1. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


Baris 1.241: Baris 1.193:
8. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
8. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


9. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
9. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
 
Kedungkandang;
 
10. Kelurahan Bumiayu Kecamatan


Kedungkandang;
10. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;


11. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
11. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


12. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
12. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
 
Kedungkandang;
 
13. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
 
Kedungkandang;
 
14. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan
 
Kedungkandang;
 
15. Kelurahan Madyopuro Kecamatan


Kedungkandang;
13. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


16. Kelurahan Sawojajar Kecamatan
14. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
15. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;


17. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan
16. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
17. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;


18. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan
18. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
 
Kedungkandang;


19. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
19. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


37
20. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
20. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;


Baris 1.290: Baris 1.223:
23. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
23. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


24. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan
24. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
 
Lowokwaru;


25. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
25. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
Baris 1.304: Baris 1.235:
29. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
29. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;


30. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan
30. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
 
Lowokwaru;


31. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan
31. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
 
Lowokwaru;


32. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
32. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
Baris 1.316: Baris 1.243:
33. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
33. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


34. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan
34. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 
Sukun;


35. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
35. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
Baris 1.330: Baris 1.255:
39. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan
39. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan


40. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
40. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.}}


(6) Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
{{Perundangan ayat|27|6|Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}
}}<!--/bagian kelima-->


Bagian Keenam
{{Perundangan bagian|Keenam|Sistem Jaringan Sumber Daya Air|
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
{{Perundangan pasal|28|
{{Perundangan ayat|28|1|Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air yang meliputi sistem jaringan irigasi.}}


====Pasal 28====
{{Perundangan ayat|28|2|Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air yang meliputi sistem jaringan irigasi.
a. jaringan irigasi primer; dan


38
b. jaringan irigasi sekunder.}}
(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. jaringan irigasi primer; dan


b. jaringan irigasi sekunder.
{{Perundangan ayat|28|3|Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kota, yakni:


(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kota, yakni:
a. Daerah Irigasi Sengkaling Kanan melalui:
a. Daerah Irigasi Sengkaling Kanan melalui:


1. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
1. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru; dan


dan
2. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.
 
b. Daerah Irigasi Sengkaling Kiri melalui:
 
1. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru; dan


2. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun. b. Daerah Irigasi Sengkaling Kiri melalui:
2. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru.  
1. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan


Lowokwaru; dan
c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


2. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru. c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
d. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
d. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; h. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;  
 
g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;  
 
h. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 
i. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
i. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


Baris 1.389: Baris 1.321:


u. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
u. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
v. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; w. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan x. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.


39
v. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati:
a. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, yakni


Daerah Irigasi Is Kedungkandang melalui:
w. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan


1. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
x. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}}


Kedungkandang;
{{Perundangan ayat|28|4|Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati:


2. Kelurahan Bumiayu Kecamatan
a. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, yakni Daerah Irigasi Is Kedungkandang melalui:


Kedungkandang;
1. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
 
2. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;


3. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
3. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


4. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
4. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 
Kedungkandang;
 
5. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan
 
Kedungkandang; dan


6. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan
5. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; dan


Kedungkandang.
6. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang.


b. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
b. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:
1. Daerah Irigasi Bakalan yang melalui Kelurahan


Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
1. Daerah Irigasi Bakalan yang melalui Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;


2. Daerah Irigasi Bodo yang melalui Kelurahan
2. Daerah Irigasi Bodo yang melalui Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
 
Balearjosari Kecamatan Blimbing;


3. Daerah Irigasi Kadalpang yang melalui:
3. Daerah Irigasi Kadalpang yang melalui:


a) Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan
a) Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 
Sukun;


b) Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
b) Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;


c) Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
c) Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; dan
 
dan


d) Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.
d) Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.


4. Daerah Irigasi Kajar II A yang melalui Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
4. Daerah Irigasi Kajar II A yang melalui Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
5. Daerah Irigasi Kebalon yang melalui Kelurahan
Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
6. Daerah Irigasi Peniwen yang melalui Kelurahan


Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
5. Daerah Irigasi Kebalon yang melalui Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;


7. Daerah Irigasi Podokaton yang melalui
6. Daerah Irigasi Peniwen yang melalui Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;


Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
7. Daerah Irigasi Podokaton yang melalui Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;


40
8. Daerah Irigasi Sedudut yang melalui Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
8. Daerah Irigasi Sedudut yang melalui
 
Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;


9. Daerah Irigasi Trimo Semut yang melalui:
9. Daerah Irigasi Trimo Semut yang melalui:


a) Kelurahan Tasikmadu Kecamatan
a) Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru; dan
 
Lowokwaru; dan
 
b) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan


Lowokwaru.
b) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru.


10. Daerah Irigasi Turi yang melalui:
10. Daerah Irigasi Turi yang melalui:


a) Kelurahan Tasikmadu Kecamatan
a) Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;


Lowokwaru;
b) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru; dan


b) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan
c) Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing.


Lowokwaru; dan
c. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kota, meliputi:
 
c) Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing. c. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kota,
meliputi:


1. Daerah Irigasi Sengkaling Kanan yang melalui:
1. Daerah Irigasi Sengkaling Kanan yang melalui:


a) Kelurahan Jatimulyo Kecamatan
a) Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
 
Lowokwaru;
 
b) Kelurahan Mojolangu Kecamatan


Lowokwaru;
b) Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;


c) Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan
c) Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;


Lowokwaru;
d) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;


d) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan
e) Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing.


Lowokwaru;
f) Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
 
e) Kelurahan Bunulrejo Kecamatan
 
Blimbing.
 
f) Kelurahan Pandanwangi Kecamatan
 
Blimbing;


g) Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
g) Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;


h) Kelurahan Purwodadi Kecamatan
h) Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing; dan
 
Blimbing; dan
 
i) Kelurahan Purwantoro Kecamatan


Blimbing.
i) Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing.


2. Daerah Irigasi Sengkaling Kiri yang melalui:
2. Daerah Irigasi Sengkaling Kiri yang melalui:


a) Kelurahan Dinoyo Kecamatan
a) Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
 
Lowokwaru;
 
b) Kelurahan Merjosari Kecamatan
 
Lowokwaru;
 
41
c) Kelurahan Pisangcandi Kecamatan
 
Sukun;


d) Kelurahan Karangbesuki Kecamatan
b) Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


Sukun; dan
c) Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;


e) Kelurahan Tlogomas Kecamatan
d) Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; dan


Lowokwaru.
e) Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru.


3. Daerah Irigasi Kemulan II yang melalui:
3. Daerah Irigasi Kemulan II yang melalui:
Baris 1.546: Baris 1.422:
a) Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
a) Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


b) Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan
b) Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun; dan
 
Sukun; dan


c) Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
c) Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.


4. Daerah Irigasi Kajar II D yang melalui Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru.
4. Daerah Irigasi Kajar II D yang melalui Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru.
5. Daerah Irigasi Kajar II F yang melalui:
5. Daerah Irigasi Kajar II F yang melalui:


a) Kelurahan Mojolangu Kecamatan
a) Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
 
b) Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru; dan
 
c) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru.


Lowokwaru;
6. Daerah Irigasi Kajar II G yang melalui Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;


b) Kelurahan Tasikmadu Kecamatan
7. Daerah Irigasi Plaosan yang melalui Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing; dan


Lowokwaru; dan
8. Daerah Irigasi Pandanwangi yang melalui Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing.


c) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan
d. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


Lowokwaru.
e. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


6. Daerah Irigasi Kajar II G yang melalui Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
7. Daerah Irigasi Plaosan yang melalui Kelurahan


Pandanwangi Kecamatan Blimbing; dan
g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


8. Daerah Irigasi Pandanwangi yang melalui
h. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;


Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing. d. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
i. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
e. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; h. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen; i. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
j. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
j. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;


Baris 1.586: Baris 1.462:
m. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
m. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;


42
n. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
n. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing; o. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing; p. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
 
o. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 
p. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
 
q. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
q. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


Baris 1.594: Baris 1.474:
s. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
s. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;


t. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; u. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; v. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
t. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
dan


w. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
u. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;


(5) Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
v. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; dan


Bagian Ketujuh
w. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}}
Infrastruktur Perkotaan


====Pasal 29====
{{Perundangan ayat|28|5|Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
(1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam
}}
}}<!--/bagian keenam-->


Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi:
{{Perundangan bagian|Ketujuh|Infrastruktur Perkotaan|
{{Perundangan pasal|29|
{{Perundangan ayat|29|1|Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi:


a. SPAM;
a. SPAM;
Baris 1.623: Baris 1.504:
g. jalur sepeda; dan
g. jalur sepeda; dan


h. jaringan pejalan kaki.
h. jaringan pejalan kaki.}}


(2) Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak
{{Perundangan ayat|29|2|Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
}}


43
Paragraf 1
Paragraf 1
SPAM
SPAM


====Pasal 30====
{{Perundangan pasal|30|
(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
{{Perundangan ayat|30|1|
SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.}}


huruf a berupa jaringan perpipaan.
{{Perundangan ayat|30|2|
Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:


(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat
a. SPAM Regional Malang Raya; dan


(1), meliputi:
b. SPAM Skala Kota.}}
 
{{Perundangan ayat|30|3|SPAM Regional Malang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa unit distribusi yang melewati:


a. SPAM Regional Malang Raya; dan b. SPAM Skala Kota.
(3) SPAM Regional Malang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa unit distribusi yang melewati:
a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


Baris 1.659: Baris 1.542:
h. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
h. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


i. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru; j. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru; k. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing; l. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
i. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;  
 
j. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;  
 
k. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;  
 
l. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 
m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


Baris 1.674: Baris 1.564:
s. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
s. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;


t. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun; u. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; dan v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.
t. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;  
(4) SPAM Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
 
u. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; dan  
 
v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.}}


huruf b berupa:
{{Perundangan ayat|30|4|
SPAM Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:


a. unit air baku;
a. unit air baku;
Baris 1.683: Baris 1.577:
b. unit produksi; dan
b. unit produksi; dan


44
c. unit distribusi.}}
c. unit distribusi.


(5) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
{{Perundangan ayat|30|5|Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
a. Sumber Air Kebonsari Kelurahan Kebonsari


Kecamatan Sukun;
a. Sumber Air Kebonsari Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;


b. Sumur Arthesis Kelurahan Mulyorejo Kecamatan
b. Sumur Arthesis Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;


Sukun;
c. Sumur Bor C 1 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;


c. Sumur Bor C 1 Kelurahan Merjosari Kelurahan
d. Sumur Bor C 2 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;


Lowokwaru;
e. Sumur Bor C 3 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;


d. Sumur Bor C 2 Kelurahan Merjosari Kelurahan
f. Sumur Bor C 4 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;


Lowokwaru;
g. Sumur Bor C 5 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;


e. Sumur Bor C 3 Kelurahan Merjosari Kelurahan
h. Sumur Bor K 6 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;


Lowokwaru;
i. Sumur Bor K 7 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;


f. Sumur Bor C 4 Kelurahan Merjosari Kelurahan
j. Sumur Bor K 8 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;


Lowokwaru;
k. Sumur Joyo Grand Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;


g. Sumur Bor C 5 Kelurahan Merjosari Kelurahan
l. Sumur Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;


Lowokwaru;
m. Sumur Sumbersari Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


h. Sumur Bor K 6 Kelurahan Merjosari Kelurahan
n. Sumur Sumbersari 2 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;


Lowokwaru;
o. Sumur Tidar 1 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


i. Sumur Bor K 7 Kelurahan Merjosari Kelurahan
p. Sumur Tidar 2 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


Lowokwaru;
q. Sumur Tidar 3 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


j. Sumur Bor K 8 Kelurahan Merjosari Kelurahan
r. Sumur Tlogomas 1 Kelurahan Tlogomas Kelurahan Lowokwaru; dan


Lowokwaru;
s. Sumur Tlogomas 2 Kelurahan Tlogomas Kelurahan Lowokwaru.}}


k. Sumur Joyo Grand Kelurahan Merjosari Kelurahan
{{Perundangan ayat|30|6|Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:


Lowokwaru;
a. unit produksi yang meliputi:


l. Sumur Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo Kecamatan
1. reservoir Badut Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


Sukun;
2. reservoir Betek Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


m. Sumur Sumbersari Kelurahan Bandulan
3. reservoir Bunul Warinoi Atas Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


Kecamatan Sukun;
4. reservoir Buring Atas Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;


n. Sumur Sumbersari 2 Kelurahan Mulyorejo
5. reservoir Buring Bawah 1 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


Kecamatan Sukun;
6. reservoir Buring Bawah 2 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


o. Sumur Tidar 1 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan
7. reservoir Buring Bawah 3 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


Sukun;
8. reservoir Ilyas Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;


p. Sumur Tidar 2 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan
9. reservoir Istana Dieng Atas Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


Sukun;
10. reservoir Istana Dieng Bawah Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


q. Sumur Tidar 3 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan
11. reservoir Mojolangu I Kelurahan Mojolangu Kecamatan Sukun;


Sukun;
12. reservoir Mojolangu II Kelurahan Mojolangu Kecamatan Sukun;


45
13. reservoir Mojolangu III Kelurahan Mojolangu Kecamatan Sukun;
r. Sumur Tlogomas 1 Kelurahan Tlogomas Kelurahan


Lowokwaru; dan
14. reservoir Sumbersari 1 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


s. Sumur Tlogomas 2 Kelurahan Tlogomas Kelurahan
15. reservoir Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;


Lowokwaru.
16. reservoir Supit Urang 2 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;


(6) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
17. reservoir Tlogomas 1 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


huruf b berupa:
18. reservoir Tlogomas 2 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


a. unit produksi yang meliputi:
19. reservoir Tlogomas 3 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


1. reservoir Badut Kelurahan Karangbesuki
20. reservoir Tlogomas 4 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Sukun;
21. supply tank Badut Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


2. reservoir Betek Kelurahan Penanggungan
22. supply tank BCT Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


Kecamatan Klojen;
23. supply tank Betek 1 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


3. reservoir Bunul Warinoi Atas Kelurahan
24. supply tank Betek 2 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
25. supply tank Buring Atas Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;


4. reservoir Buring Atas Kelurahan Wonokoyo
26. supply tank Buring Bawah 4 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


Kecamatan Kedungkandang;
27. supply tank Buring Hill 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


5. reservoir Buring Bawah 1 Kelurahan
28. supply tank Buring Hill 2 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
29. supply tank Buring Tengah I Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


6. reservoir Buring Bawah 2 Kelurahan
30. supply tank Buring Tengah II Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
31. supply tank Jabal Nur Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;


7. reservoir Buring Bawah 3 Kelurahan
32. supply tank Jabal Nur Baru Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
33. supply tank Joyo Agung Kelurahan Merjosari Kecamatan Sukun;


8. reservoir Ilyas Kelurahan Wonokoyo
34. supply tank Joyo Agung 2 Kelurahan Merjosari Kecamatan Sukun;


Kecamatan Kedungkandang;
35. supply tank Joyo Grand Kelurahan Merjosari Kecamatan Sukun;


9. reservoir Istana Dieng Atas Kelurahan
36. supply tank Mojolangu IV Kelurahan Merjosari Kecamatan Sukun;


Bandulan Kecamatan Sukun;
37. supply tank Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;


10. reservoir Istana Dieng Bawah Kelurahan
38. supply tank Pel Ketapang Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; dan


Bandulan Kecamatan Sukun;
39. supply tank Sumbersari 1 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun.


11. reservoir Mojolangu I Kelurahan Mojolangu
b. rencana unit produksi yang meliputi:


Kecamatan Sukun;
1. Water Treatment Plant Rolak di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang; dan


12. reservoir Mojolangu II Kelurahan Mojolangu
2. Water Treatment Plant Bango di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing.}}


Kecamatan Sukun;
{{Perundangan ayat|30|7|Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melewati seluruh kelurahan di Kota Malang.}}
}}


13. reservoir Mojolangu III Kelurahan Mojolangu
Paragraf 2


Kecamatan Sukun;
SPAL


14. reservoir Sumbersari 1 Kelurahan Bandulan
{{Perundangan pasal|31|
{{Perundangan ayat|31|1|SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi:


Kecamatan Sukun;
a. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan


15. reservoir Supit Urang Kelurahan Mulyorejo
b. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.}}


Kecamatan Sukun;
{{Perundangan ayat|31|2|Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa IPAL yang terdapat di:


46
a. IPAL Industri Jalan Peltu Sujono Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
16. reservoir Supit Urang 2 Kelurahan Mulyorejo


Kecamatan Sukun;
b. IPAL Industri Jalan Tenaga Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


17. reservoir Tlogomas 1 Kelurahan Tlogomas
c. IPAL Industri Jalan Bandulan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;


Kecamatan Lowokwaru;
d. IPAL Industri Jalan Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


18. reservoir Tlogomas 2 Kelurahan Tlogomas
e. IPAL Industri Jalan Janti Barat Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


Kecamatan Lowokwaru;
f. IPAL Industri Jalan Sonokeling Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


19. reservoir Tlogomas 3 Kelurahan Tlogomas
g. IPAL Sentra Industri Kecil dan Menengah Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


Kecamatan Lowokwaru;
h. IPAL Industri Kecil dan Menengah Gerabah Penanggungan Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


20. reservoir Tlogomas 4 Kelurahan Tlogomas
i. IPAL Industri Kecil dan Menengah Mebel Kayu Tunjungsekar Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Lowokwaru;
j. IPAL Industri Kecil dan Menengah Tempe Sanan Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


21. supply tank Badut Kelurahan Karangbesuki
k. IPAL Industri Kecil dan Menengah Keramik Dinoyo Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Sukun;
l. IPAL Industri Kecil dan Menengah Sanitair Karangbesuki Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


22. supply tank BCT Kelurahan Karangbesuki
m. IPAL Pusat Perbelanjaan Pasar dan Mall Dinoyo Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Sukun;
n. IPAL Pusat Perbelanjaan Malang Town Square Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


23. supply tank Betek 1 Kelurahan Penanggungan
o. IPAL Pusat Perbelanjaan Cybermall Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;


Kecamatan Klojen;
p. IPAL Pusat Perbelanjaan Mall Olympic Garden Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


24. supply tank Betek 2 Kelurahan Penanggungan
q. IPAL Pusat Perbelanjaan Plaza Araya Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


Kecamatan Klojen;
r. IPAL Perkantoran Balaikota dan Mini Block Office Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


25. supply tank Buring Atas Kelurahan Wonokoyo
s. IPAL Perkantoran Block Office Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;


Kecamatan Kedungkandang;
t. IPAL RSUD Saiful Anwar Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


26. supply tank Buring Bawah 4 Kelurahan
u. IPAL Universitas Brawijaya Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;


Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
v. IPAL Universitas Negeri Malang Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;


27. supply tank Buring Hill 1 Kelurahan Buring
w. IPAL Politeknik Negeri Malang Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Kedungkandang;
x. IPAL Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


28. supply tank Buring Hill 2 Kelurahan Buring
y. IPAL Institut Teknologi Nasional Malang Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Kedungkandang;
z. IPAL Pasar Blimbing Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;


29. supply tank Buring Tengah I Kelurahan
aa. IPAL Pasar Besar Kota Malang Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;


Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
bb. IPAL Pasar Klojen Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


30. supply tank Buring Tengah II Kelurahan
cc. IPAL Pasar Kebalen Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
dd. IPAL Pasar Oro-oro Dowo Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; dan


31. supply tank Jabal Nur Kelurahan Tlogowaru
ee. IPLT TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}}


Kecamatan Kedungkandang;
{{Perundangan ayat|31|3|
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL yang terdapat di:


32. supply tank Jabal Nur Baru Kelurahan
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;


33. supply tank Joyo Agung Kelurahan Merjosari
c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


Kecamatan Sukun;
d. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;  


34. supply tank Joyo Agung 2 Kelurahan Merjosari
e. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


Kecamatan Sukun;
f. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;


47
g. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
35. supply tank Joyo Grand Kelurahan Merjosari


Kecamatan Sukun;
h. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


36. supply tank Mojolangu IV Kelurahan Merjosari
i. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Sukun;
j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;


37. supply tank Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo
k. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Sukun;
l. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


38. supply tank Pel Ketapang Kelurahan
m. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;


Bakalankrajan Kecamatan Sukun; dan
n. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


39. supply tank Sumbersari 1 Kelurahan Bandulan
o. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;


Kecamatan Sukun.
p. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


b. rencana unit produksi yang meliputi:
q. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


1. Water Treatment Plant Rolak di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang; dan
r. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
2. Water Treatment Plant Bango di Kelurahan


Pandanwangi Kecamatan Blimbing.
s. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;


(7) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
t. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


huruf c melewati seluruh kelurahan di Kota Malang.
u. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;


Paragraf 2
v. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
SPAL


====Pasal 31====
w. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
(1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)


huruf b, meliputi:
x. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;


a. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non
y. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;


Domestik; dan
z. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;  


b. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah
aa. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;


Domestik.
bb. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;


(2) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa IPAL yang terdapat di:
cc. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
a. IPAL Industri Jalan Peltu Sujono Kelurahan


Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
dd. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


b. IPAL Industri Jalan Tenaga Kelurahan Pandanwangi
ee. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


Kecamatan Blimbing;
ff. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;


c. IPAL Industri Jalan Bandulan Kelurahan Mulyorejo
gg. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


Kecamatan Sukun;
hh. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


48
ii. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
d. IPAL Industri Jalan Raya Gadang Kelurahan


Gadang Kecamatan Sukun;
jj. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;  


e. IPAL Industri Jalan Janti Barat Kelurahan
kk. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;


Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
ll. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan


f. IPAL Industri Jalan Sonokeling Kelurahan
mm. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}}
}}


Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
Paragraf 3


g. IPAL Sentra Industri Kecil dan Menengah Gadang
Sistem Pengelolaan Limbah B3


Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
{{Perundangan pasal|32|
Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi rencana fasilitas pengelolaan limbah B3 di TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
}}


h. IPAL Industri Kecil dan Menengah Gerabah Penanggungan Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
Paragraf 4
i. IPAL Industri Kecil dan Menengah Mebel Kayu


Tunjungsekar Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan
Sistem Jaringan Persampahan


Lowokwaru;
{{Perundangan pasal|33|
{{Perundangan ayat|33|1|
Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. TPS3R;


j. IPAL Industri Kecil dan Menengah Tempe Sanan
b. TPS;


Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
c. TPA; dan d. TPST.}}


k. IPAL Industri Kecil dan Menengah Keramik Dinoyo
{{Perundangan ayat|33|2|
TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:


Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
a. TPS3R Kemantren di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


l. IPAL Industri Kecil dan Menengah Sanitair Karangbesuki Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
b. TPS3R Satria di Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
m. IPAL Pusat Perbelanjaan Pasar dan Mall Dinoyo


Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
c. TPS3R Klayatan di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun; dan


n. IPAL Pusat Perbelanjaan Malang Town Square
d. Rencana TPS3R di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang.}}


Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
{{Perundangan ayat|33|3|
TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:


o. IPAL Pusat Perbelanjaan Cybermall Kelurahan
a. TPS Kartini di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


Pisangcandi Kecamatan Sukun;
b. TPS Wahidin di Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;


p. IPAL Pusat Perbelanjaan Mall Olympic Garden
c. TPS Aris Munandar di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
d. TPS Seram di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


q. IPAL Pusat Perbelanjaan Plaza Araya Kelurahan
e. TPS Tanjung di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


Purwodadi Kecamatan Blimbing;
f. TPS Wilis di Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;


r. IPAL Perkantoran Balaikota dan Mini Block Office
g. TPS Malabar di Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;


Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
h. TPS Balaikota di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


s. IPAL Perkantoran Block Office Kelurahan Bumiayu
i. TPS RSSA di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


Kecamatan Kedungkandang;
j. TPS Polehan di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;


t. IPAL RSUD Saiful Anwar Kelurahan Klojen
k. TPS Narotama di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


Kecamatan Klojen;
l. TPS Ksatrian di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


49
m. TPS Boldi Bawah di Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
u. IPAL Universitas Brawijaya Kelurahan


Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
n. TPS Stadion Blimbing di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;


v. IPAL Universitas Negeri Malang Kelurahan
o. TPS Dalam Lingkungan VEDC di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
p. TPS Sulfat di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


w. IPAL Politeknik Negeri Malang Kelurahan Jatimulyo
q. TPS Pandanwangi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


Kecamatan Lowokwaru;
r. TPS Teluk Pacitan di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


x. IPAL Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
s. TPS Polowijen di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
y. IPAL Institut Teknologi Nasional Malang Kelurahan


Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
t. TPS Terminal Arjosari di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


z. IPAL Pasar Blimbing Kelurahan Blimbing
u. TPS Telecenter di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


Kecamatan Blimbing;
v. TPS Kedungkandang di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


aa. IPAL Pasar Besar Kota Malang Kelurahan Sukoharjo
w. TPS Dirgantara di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


Kecamatan Klojen;
x. TPS SPA Velodrome di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;


bb. IPAL Pasar Klojen Kelurahan Klojen Kecamatan
y. TPS Cemorokandang di Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;


Klojen;
z. TPS Arjowinangun di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;


cc. IPAL Pasar Kebalen Kelurahan Bunulrejo
aa. TPS Sawojajar di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;


Kecamatan Blimbing;
bb. TPS Raya Langsep di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;


dd. IPAL Pasar Oro-oro Dowo Kelurahan Oro-oro Dowo
cc. TPS Comboran di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;


Kecamatan Klojen; dan
dd. TPS Manyar di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;


ee. IPLT TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo
ee. TPS Klayatan II di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


Kecamatan Sukun.
ff. TPS Kelabang di Kelurahan Kasin Kelurahan Blimbing;


(3) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL yang terdapat di:
gg. TPS Bakalankrajan di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
hh. TPS Gadang Pasar Induk di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
ii. TPS Keben di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


d. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; e. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; f. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
jj. TPS Tidar di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
g. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


h. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
kk. TPS Gasek di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


i. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
ll. TPS Puncak Dieng di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;


j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
mm. TPS Bentoel di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;


k. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
nn. TPS Rampalcelaket di Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;


l. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
oo. TPS Tunggulwulung di Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;


50
pp. TPS Tunjungsekar di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
m. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;


n. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
qq. TPS Tasikmadu Bawah di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;


o. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
rr. TPS Tasikmadu Atas di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;


p. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
ss. TPS Universitas Brawijaya di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;


q. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
tt. TPS Tawangmangu di Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;


r. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
uu. TPS Borobudur di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;


s. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
vv. TPS Landungsari di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


t. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
ww. TPS Tlogomas di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


u. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
xx. TPS Sumbersari di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;


Kedungkandang;
yy. TPS Cianjur di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


v. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
zz. TPS Merjosari di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


Kedungkandang;
aaa. TPS Joyogrand di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


w. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; x. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; y. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; z. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; aa. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; bb. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; cc. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
bbb. TPS Sardo di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
dd. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


ee. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
ccc. TPS Asahan di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing; dan


ff. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
ddd. TPS Jatimulyo di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru.}}


gg. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
{{Perundangan ayat|33|4|
TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun yang akan dikembangkan menjadi TPA Regional Malang Raya.}}


hh. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
{{Perundangan ayat|33|5|
TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi TPST Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}}
}}


ii. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; jj. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun; kk. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; ll. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan mm. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
Paragraf 5


Paragraf 3
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
Sistem Pengelolaan Limbah B3


====Pasal 32====
{{Perundangan pasal|34|
Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi rencana fasilitas pengelolaan limbah B3 di TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
{{Perundangan ayat|34|1|
Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, meliputi:


51
a. jalur evakuasi bencana; dan
Paragraf 4
Sistem Jaringan Persampahan


====Pasal 33====
b. tempat evakuasi bencana.}}
(1) Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, meliputi:
a. TPS3R;


b. TPS;
{{Perundangan ayat|34|2|
Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:


c. TPA; dan d. TPST.
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
(2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. TPS3R Kemantren di Kelurahan Bandungrejosari


Kecamatan Sukun;
b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;


b. TPS3R Satria di Kelurahan Balearjosari Kecamatan
c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


Blimbing;
d. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


c. TPS3R Klayatan di Kelurahan Bandungrejosari
e. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


Kecamatan Sukun; dan
f. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


d. Rencana TPS3R di Kelurahan Buring Kecamatan
g. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;


Kedungkandang.
h. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


(3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
i. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;  
a. TPS Kartini di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


b. TPS Wahidin di Kelurahan Rampalcelaket
j. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;


Kecamatan Klojen;
k. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


c. TPS Aris Munandar di Kelurahan Kiduldalem
l. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Klojen;
m. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;


d. TPS Seram di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
n. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


e. TPS Tanjung di Kelurahan Bareng Kecamatan
o. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;


Klojen;
p. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


f. TPS Wilis di Kelurahan Gading Kasri Kecamatan
q. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


Klojen;
r. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


g. TPS Malabar di Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan
s. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;


Klojen;
t. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;  


h. TPS Balaikota di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan
u. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;


Klojen;
v. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


i. TPS RSSA di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
w. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;


j. TPS Polehan di Kelurahan Polehan Kecamatan
x. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;


Blimbing;
y. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;


52
z. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
k. TPS Narotama di Kelurahan Kesatrian Kecamatan


Blimbing;
aa. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;


l. TPS Ksatrian di Kelurahan Kesatrian Kecamatan
bb. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;


Blimbing;
cc. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


m. TPS Boldi Bawah di Kelurahan Jodipan Kecamatan
dd. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


Blimbing;
ee. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;  


n. TPS Stadion Blimbing di Kelurahan Blimbing
ff. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;


Kecamatan Blimbing;
gg. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;  


o. TPS Dalam Lingkungan VEDC di Kelurahan Arjosari
hh. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;


Kecamatan Blimbing;
ii. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;  


p. TPS Sulfat di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan
jj. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;


Blimbing;
kk. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;  


q. TPS Pandanwangi di Kelurahan Pandanwangi
ll. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;


Kecamatan Blimbing;
mm. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


r. TPS Teluk Pacitan di Kelurahan Arjosari Kecamatan
nn. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


Blimbing;
oo. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


s. TPS Polowijen di Kelurahan Polowijen Kecamatan
pp. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;


Blimbing;
qq. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan


t. TPS Terminal Arjosari di Kelurahan Arjosari
rr. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}}


Kecamatan Blimbing;
{{Perundangan ayat|34|3|
Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:


u. TPS Telecenter di Kelurahan Buring Kecamatan
a. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;


Kedungkandang;
b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;  


v. TPS Kedungkandang di Kelurahan Kedungkandang
c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


Kecamatan Kedungkandang;
d. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


w. TPS Dirgantara di Kelurahan Kedungkandang
e. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


Kecamatan Kedungkandang;
f. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;  


x. TPS SPA Velodrome di Kelurahan Madyopuro
g. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Kedungkandang;
h. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


y. TPS Cemorokandang di Kelurahan Cemorokandang
i. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Kedungkandang;
j. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;  


z. TPS Arjowinangun di Kelurahan Arjowinangun
k. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Kedungkandang;
l. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;  


aa. TPS Sawojajar di Kelurahan Sawojajar Kecamatan
m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


Kedungkandang;
n. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


bb. TPS Raya Langsep di Kelurahan Pisangcandi
o. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;


Kecamatan Sukun;
p. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;  


cc. TPS Comboran di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan
q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


Sukun;
r. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;  


53
s. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
dd. TPS Manyar di Kelurahan Sukun Kecamatan


Sukun;
t. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;


ee. TPS Klayatan II di Kelurahan Bandungrejosari
u. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


Kecamatan Sukun;
v. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; dan


ff. TPS Kelabang di Kelurahan Kasin Kelurahan
w. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}}
}}


Blimbing;
Paragraf 6


gg. TPS Bakalankrajan di Kelurahan Bakalankrajan
Sistem Drainase


Kecamatan Sukun;
{{Perundangan pasal|35|
{{Perundangan ayat|35|1|Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, meliputi:


hh. TPS Gadang Pasar Induk di Kelurahan Gadang
a. jaringan drainase primer;


Kecamatan Sukun;
b. jaringan drainase sekunder; dan


ii. TPS Keben di Kelurahan Bandungrejosari
c. jaringan drainase tersier.}}


Kecamatan Sukun;
{{Perundangan ayat|35|2|
Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:


jj. TPS Tidar di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan
a. Sungai Brantas;


Sukun;
b. Sungai Bango;


kk. TPS Gasek di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan
c. Sungai Amprong;


Sukun;
d. Sungai Metro; dan


ll. TPS Puncak Dieng di Kelurahan Pisangcandi
e. Sungai Mewek.}}


Kecamatan Sukun;
{{Perundangan ayat|35|3|
Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:


mm. TPS Bentoel di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


Sukun;
b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;


nn. TPS Rampalcelaket di Kelurahan Rampalcelaket
c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


Kecamatan Klojen;
d. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


oo. TPS Tunggulwulung di Kelurahan Tunggulwulung
e. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


Kecamatan Lowokwaru;
f. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


pp. TPS Tunjungsekar di Kelurahan Tunjungsekar
g. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;


Kecamatan Lowokwaru;
h. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;  


qq. TPS Tasikmadu Bawah di Kelurahan Tasikmadu
i. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;


Kecamatan Lowokwaru;
j. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;


rr. TPS Tasikmadu Atas di Kelurahan Tasikmadu
k. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;


Kecamatan Lowokwaru;
l. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


ss. TPS Universitas Brawijaya di Kelurahan
m. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
n. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;


tt. TPS Tawangmangu di Kelurahan Lowokwaru
o. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Lowokwaru;
p. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


uu. TPS Borobudur di Kelurahan Mojolangu Kecamatan
q. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;


Lowokwaru;
r. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;  


vv. TPS Landungsari di Kelurahan Tlogomas
s. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Lowokwaru;
t. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


54
u. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
ww. TPS Tlogomas di Kelurahan Tlogomas Kecamatan


Lowokwaru;
v. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;


xx. TPS Sumbersari di Kelurahan Sumbersari
w. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;


Kecamatan Lowokwaru;
x. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


yy. TPS Cianjur di Kelurahan Penanggungan
y. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


Kecamatan Klojen;
z. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;  


zz. TPS Merjosari di Kelurahan Merjosari Kecamatan
aa. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


Lowokwaru;
bb. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;


aaa. TPS Joyogrand di Kelurahan Merjosari Kecamatan
cc. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


Lowokwaru;
dd. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


bbb. TPS Sardo di Kelurahan Dinoyo Kecamatan
ee. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;


Lowokwaru;
ff. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;


ccc. TPS Asahan di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan
gg. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


Blimbing; dan
hh. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;


ddd. TPS Jatimulyo di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan
ii. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


Lowokwaru.
jj. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;


(4) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun yang akan dikembangkan menjadi TPA Regional Malang Raya.
kk. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
(5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi TPST Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.


Paragraf 5
ll. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
Sistem Jaringan Evakuasi Bencana


====Pasal 34====
mm. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;  
(1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, meliputi:
a. jalur evakuasi bencana; dan


b. tempat evakuasi bencana.
nn. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;


(2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
oo. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;  
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
pp. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;  


c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
qq. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;  


d. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
rr. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;


e. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
ss. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


55
tt. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
f. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


g. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; h. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; i. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen; j. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
uu. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
k. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


l. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
vv. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


m. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
ww. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


n. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
xx. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;  


o. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
yy. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;  


p. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
zz. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;  


q. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
aaa. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan


r. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
bbb. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}}


s. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing; t. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing; u. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
{{Perundangan ayat|35|4|
v. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:


w. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
a. jaringan drainase tersier yang melalui:


x. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


y. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;


z. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


aa. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


Kedungkandang;
5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


bb. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


cc. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
7. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;


dd. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


Kedungkandang;
9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;


ee. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; ff. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; gg. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; hh. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; ii. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; jj. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; kk. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; ll. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
mm. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


nn. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;


oo. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


56
13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
pp. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; qq. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan rr. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
(3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
a. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen; c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
d. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


e. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;


f. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru; g. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru; h. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
i. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;


j. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru; k. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru; l. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing; m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
16. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
n. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


o. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; p. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
17. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
r. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang; s. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; t. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;
u. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


v. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; dan w. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
18. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;


Paragraf 6
19. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
Sistem Drainase


====Pasal 35====
20. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan c. jaringan drainase tersier.


57
21. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Sungai Brantas;


b. Sungai Bango;
22. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;


c. Sungai Amprong; d. Sungai Metro; dan e. Sungai Mewek.
23. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
24. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
25. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;


d. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
26. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


e. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
27. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;


f. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
28. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


g. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen; h. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; i. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen; j. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
29. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
k. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;


l. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
30. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;


m. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
31. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


n. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
32. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;


o. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
33. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 
34. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
 
35. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 
36. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;


p. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
37. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;


q. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
38. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;


r. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru; s. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru; t. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
39. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
u. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;


v. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
40. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


w. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
41. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


x. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
42. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


y. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
43. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;


z. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing; aa. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing; bb. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
44. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
cc. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


58
45. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
dd. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


ee. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
b. rencana jaringan drainase tersier melalui:


ff. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
1. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


gg. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
2. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


hh. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
3. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;


ii. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
4. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;


jj. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
5. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


Kedungkandang;
6. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;


kk. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
7. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


Kedungkandang;
8. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;


ll. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; mm. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; nn. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; oo. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; pp. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; qq. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; rr. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
9. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
ss. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


tt. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
10. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;


uu. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
11. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing; dan


vv. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
12. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.}}
}}


ww. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
Paragraf 7


xx. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; yy. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun; zz. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; aaa. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan bbb. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
Jalur Sepeda
(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada


ayat (1) huruf c meliputi:
{{Perundangan pasal|36|
Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g meliputi:


a. jaringan drainase tersier yang melalui:
a. jalur sepeda yang melewati:


1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
Baris 2.590: Baris 2.454:
6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


7. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;
7. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;


8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


59
9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;


10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
10. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen; dan


11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
11. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru.


12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
b. rencana jalur sepeda yang melewati:


13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan
2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;


Lowokwaru;
3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
4. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;


16. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
5. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;


17. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
6. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;


18. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
7. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;


19. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
8. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan


20. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
9. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}}


21. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
Paragraf 8


22. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan
Jaringan Pejalan Kaki


Lowokwaru;
{{Perundangan pasal|37|
Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h meliputi:


23. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan
a. jaringan pejalan kaki yang melewati:


Lowokwaru;
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


24. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;


25. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


26. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


27. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


28. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


29. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
7. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;


30. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


31. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;


32. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;


Kedungkandang;
11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;


33. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


Kedungkandang;
13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


34. Kelurahan Kotalama Kecamatan
14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;


Kedungkandang;
15. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;


35. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan
16. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;


Kedungkandang;
17. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


36. Kelurahan Madyopuro Kecamatan
18. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;


Kedungkandang;
19. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


37. Kelurahan Mergosono Kecamatan
20. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


Kedungkandang;
21. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;


60
22. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
38. Kelurahan Sawojajar Kecamatan


Kedungkandang;
23. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


39. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
24. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


40. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
25. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;


41. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan
26. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;


Sukun;
27. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


42. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
28. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


43. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
29. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;


44. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
30. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;


45. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. b. rencana jaringan drainase tersier melalui:
31. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
1. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


2. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
32. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;


3. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
33. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;


4. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
34. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;


5. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
35. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;


6. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan
36. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.


Lowokwaru;
b. rencana jaringan pejalan kaki yang melewati:
 
7. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
 
8. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
 
9. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
 
10. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
 
11. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
 
dan
 
12. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.
 
Paragraf 7
Jalur Sepeda
 
====Pasal 36====
Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
 
huruf g meliputi:
 
a. jalur sepeda yang melewati:


1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
Baris 2.741: Baris 2.579:
6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


61
7. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;
7. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;


8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
Baris 2.748: Baris 2.585:
9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;


10. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen; dan
10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;


11. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru. b. rencana jalur sepeda yang melewati:
11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


4. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;


5. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;


6. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
16. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


7. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
17. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;


8. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan
18. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;


9. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
19. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


Paragraf 8
20. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
Jaringan Pejalan Kaki


====Pasal 37====
21. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h meliputi:
a. jaringan pejalan kaki yang melewati:


1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
22. Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru;


2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
23. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
24. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;


4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
25. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
26. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;


6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
27. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


7. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;
28. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
29. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;


9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
30. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;


10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
31. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
32. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;


12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
33. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;


13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
34. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
35. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


15. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
36. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;


16. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
37. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;


62
38. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
17. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


18. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
39. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;


19. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
40. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;


20. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
41. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;


21. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
42. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;


22. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
43. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


23. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
44. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


24. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
45. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;


25. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
46. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


26. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
47. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


27. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
48. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;


28. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
49. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;


29. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
50. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;


30. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
51. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan


31. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
52. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
}}<!--/pasal-->
}}<!--/bagian Ketujuh-->
}}<!--/bab IV-->


32. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
{{Perundangan bab|V|RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
{{Perundangan pasal|38|
{{Perundangan ayat|38|1|
Rencana Pola Ruang wilayah kota, meliputi:


33. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
a. Kawasan Lindung; dan


34. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
b. Kawasan Budi Daya.}}


35. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;
{{Perundangan ayat|38|2|
Rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}
}}<!--/bagian Kesatu-->


36. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun. b. rencana jaringan pejalan kaki yang melewati:
{{Perundangan bagian|Kedua|Kawasan Lindung|
1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
{{Perundangan pasal|39|Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:


2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
a. Kawasan Perlindungan Setempat;


3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;  


4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
c. Kawasan Lindung Geologi; dan


5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
d. Kawasan Cagar Budaya.
}}


6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
Paragraf 1


7. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;
Kawasan Perlindungan Setempat


8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
{{perundangan pasal|40|
{{Perundangan ayat|40|1|Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, seluas kurang lebih 232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar dengan kode PS berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di:


9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
b. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
c. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
d. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
e. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;  


14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
f. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;  


15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
g. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;


16. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
h. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


17. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
i. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


63
j. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
18. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;


19. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
k. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


20. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
l. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;


21. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
m. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


22. Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru;
n. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;


23. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
o. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;


24. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
p. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


25. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
q. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


26. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
r. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


27. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
s. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;


28. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
t. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


29. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
u. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


30. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
v. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;


31. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
w. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;


32. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
x. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
y. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;


33. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
z. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


34. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
aa. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;


35. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
bb. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
cc. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;  


36. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
dd. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;  


37. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
ee. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;  


38. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
ff. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;  


39. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
gg. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;  


40. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
hh. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;  


41. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
ii. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;  


42. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
jj. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;


43. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
kk. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


44. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
ll. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


45. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
mm. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


46. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
nn. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


47. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
oo. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;


48. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
pp. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;


49. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
qq. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;


50. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
rr. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan


51. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
ss. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}}


52. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
{{Perundangan ayat|40|2|
Ketentuan garis sempadan sungai berjarak paling sedikit 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.}}
}}


===BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA===
Paragraf 2
Bagian Kesatu
Umum


====Pasal 38====
Kawasan Ruang Terbuka Hijau
(1) Rencana Pola Ruang wilayah kota, meliputi:


a. Kawasan Lindung; dan b. Kawasan Budi Daya.
{{Perundangan pasal|41|
(2) Rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
{{Perundangan ayat|41|1|
Bagian Kedua
Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b seluas kurang lebih 920 (sembilan ratus dua puluh) hektar, meliputi:
Kawasan Lindung


====Pasal 39====
a. Rimba Kota;
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:
a. Kawasan Perlindungan Setempat;


b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau; c. Kawasan Lindung Geologi; dan d. Kawasan Cagar Budaya.
b. Taman Kota;


Paragraf 1
c. Taman Kecamatan;
Kawasan Perlindungan Setempat


====Pasal 40====
d. Taman Kelurahan;
(1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, seluas kurang lebih
232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar dengan kode PS


berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di:
e. Taman RW;


a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
f. Taman RT;


b. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
g. Pemakaman; dan


c. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
h. Jalur Hijau.}}


d. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
{{Perundangan ayat|41|2|
Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf  a dengan kode RTH-1, terdapat di:


e. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; f. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; g. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
h. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
65
i. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


j. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
b. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;


k. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
c. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


l. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
d. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;


m. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
e. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;


n. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
f. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; dan


o. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
g. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}}


p. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
{{Perundangan ayat|41|3|
Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode RTH-2, terdapat di:


q. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


r. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;


s. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


t. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
d. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


u. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


v. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;


w. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


x. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
h. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;


Kedungkandang;
i. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


y. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;


z. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
k. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


aa. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
l. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;


Kedungkandang;
m. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


bb. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
n. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;


Kedungkandang;
o. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;


cc. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; dd. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; ee. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; ff. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; gg. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; hh. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; ii. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; jj. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
p. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
kk. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


ll. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


mm. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
r. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;


nn. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
s. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


oo. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
t. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;  


pp. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
u. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;  


qq. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;
v. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;  


66
w. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;  
rr. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan ss. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
(2) Ketentuan garis sempadan sungai berjarak paling sedikit


15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.
x. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;


Paragraf 2
y. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
Kawasan Ruang Terbuka Hijau


====Pasal 41====
z. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan
(1) Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b seluas kurang lebih
920 (sembilan ratus dua puluh) hektar, meliputi:


a. Rimba Kota;
aa. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.}}


b. Taman Kota;
{{Perundangan ayat|41|4|
Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode RTH-3, terdapat di:


c. Taman Kecamatan; d. Taman Kelurahan; e. Taman RW;
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
f. Taman RT;


g. Pemakaman; dan h. Jalur Hijau.
b. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
(2) Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf


a dengan kode RTH-1, terdapat di:
c. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
d. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


b. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
e. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;


c. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
f. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;


d. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
g. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;


e. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
h. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


f. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
i. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; dan


dan
j. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}}


g. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
{{Perundangan ayat|41|5|
Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kode RTH-4, terdapat di:


(3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
a. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


huruf b dengan kode RTH-2, terdapat di:
b. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
c. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;  


b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
d. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;


c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
e. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;


d. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
f. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;


e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
g. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
h. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


67
i. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


h. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
j. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;


i. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
k. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
l. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;


k. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
m. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;  


l. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
n. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;  


m. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
o. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;  


n. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
p. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;  


o. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
q. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;


p. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
r. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
s. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


r. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
t. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


Kedungkandang;
u. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


s. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;


Kedungkandang;
w. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan


t. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; u. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; v. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; w. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; x. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
x. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}}
y. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun; z. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan aa. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
(4) Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


huruf c dengan kode RTH-3, terdapat di:
{{Perundangan ayat|41|6|
Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kode RTH-5, terdapat di:


a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


b. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;


c. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


d. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
d. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


e. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
e. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;


Kedungkandang;
f. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;


f. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
g. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


Kedungkandang;
h. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;


g. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
i. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


h. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;  
i. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; dan j. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.


68
k. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
(5) Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


huruf d dengan kode RTH-4, terdapat di:
l. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;


a. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
m. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


b. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru; c. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru; d. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
n. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
e. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;


f. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
o. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;


g. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
p. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


h. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
q. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


i. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
r. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


Kedungkandang;
s. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


j. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
t. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


k. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
u. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;


l. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
v. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;


Kedungkandang;
w. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;


m. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; n. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; o. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; p. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; q. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
x. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
r. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


s. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
y. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;


t. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
z. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;


u. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
aa. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
bb. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;


w. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan x. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
cc. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
(6) Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kode RTH-5, terdapat di:
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
dd. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;  


c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
ee. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;  


d. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
ff. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;  


e. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
gg. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;  


f. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
hh. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;  


g. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
ii. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;


h. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;
jj. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


69
kk. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
i. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru; k. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru; l. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru; m. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
ll. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
n. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;


o. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
mm. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


p. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
nn. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;


q. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
oo. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;


r. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
pp. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan qq. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.}}


s. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
{{Perundangan ayat|41|7|
Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan kode RTH-6, terdapat di:


t. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;


u. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;
b. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


v. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;
c. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;  


w. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;
d. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;  


x. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
e. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;


y. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
Kedungkandang;
z. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
aa. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
bb. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
Kedungkandang;
cc. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
Kedungkandang;
dd. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; ee. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; ff. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; gg. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; hh. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; ii. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
jj. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
kk. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
ll. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
mm. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
nn. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;
oo. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
pp. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan qq. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
70
(7) Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan kode RTH-6, terdapat di:
a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
b. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
c. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; d. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru; e. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
f. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
f. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;


Baris 3.315: Baris 3.098:
q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


r. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
r. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 
s. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;


Kedungkandang;
t. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;  


s. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
u. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan


t. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; u. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan v. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
v. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}}
(8) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


huruf g dengan kode RTH-7, terdapat di:
{{Perundangan ayat|41|8|Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan kode RTH-7, terdapat di:


a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
Baris 3.348: Baris 3.132:
k. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;
k. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;


71
l. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;  
l. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru; m. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru; n. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 
m. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;  
 
n. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 
o. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
o. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;


Baris 3.360: Baris 3.148:
s. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
s. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


t. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing; u. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing; v. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
t. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;  
 
u. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;  
 
v. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
 
w. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
w. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


Baris 3.375: Baris 3.168:
cc. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
cc. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


dd. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
dd. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
 
ee. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;
 
ff. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
 
gg. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 
hh. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 
ii. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
 
jj. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
kk. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;  


ee. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
ll. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
mm. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;


ff. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; gg. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; hh. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; ii. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; jj. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; kk. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; ll. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; mm. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
nn. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
nn. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


Baris 3.400: Baris 3.204:
uu. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
uu. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan


72
vv. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.}}
vv. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
 
{{Perundangan ayat|41|9|Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan kode RTH-8 berupa Jalur Hijau jalan dan Jalur Hijau kereta api yang melalui:


(9) Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan kode RTH-8 berupa Jalur Hijau jalan dan Jalur Hijau kereta api yang melalui:
a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


b. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
b. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


c. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; d. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen; e. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
c. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;  
 
d. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;  
 
e. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
 
f. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
f. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


Baris 3.427: Baris 3.236:
n. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
n. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


o. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing; p. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing; q. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
o. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;  
 
p. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;  
 
q. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;
 
r. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
r. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


Baris 3.438: Baris 3.252:
v. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
v. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


w. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
w. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
 
Kedungkandang;


x. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
x. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
Baris 3.446: Baris 3.258:
y. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
y. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


z. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
z. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
aa. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


aa. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
bb. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
cc. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 
dd. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;


bb. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; cc. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; dd. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
ee. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
ee. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;


73
ff. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
ff. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


Baris 3.464: Baris 3.276:
hh. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
hh. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


ii. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan jj. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
ii. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan  
 
jj. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.}}
}}
 
Paragraf 3
Paragraf 3
Kawasan Lindung Geologi
Kawasan Lindung Geologi


====Pasal 42====
{{Perundangan pasal|42|
Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi Kawasan Imbuhan Air Tanah dengan kode LGE-4 yang terdapat di:
Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi Kawasan Imbuhan Air Tanah dengan kode LGE-4 yang terdapat di:
a. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru; dan
a. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru; dan


b. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun.
b. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun.}}


Paragraf 4
Paragraf 4
Kawasan Cagar Budaya
Kawasan Cagar Budaya


====Pasal 43====
{{Perundangan pasal|43|
Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar dengan kode CB terdapat di:
Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar dengan kode CB terdapat di:
a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;


Baris 3.492: Baris 3.312:


g. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; dan h. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.
g. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; dan h. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.
}}
}}<!--/bagian Kedua-->


Bagian Ketiga
{{Perundangan bagian|Ketiga|Kawasan Budi Daya|
Kawasan Budi Daya
{{Perundangan pasal|44|
Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, meliputi:


====Pasal 44====
Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Kawasan Pertanian;
a. Kawasan Pertanian;


Baris 3.503: Baris 3.324:


c. Kawasan Pariwisata;
c. Kawasan Pariwisata;
74
 
d. Kawasan Permukiman;
d. Kawasan Permukiman;


Baris 3.515: Baris 3.336:


i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
}}


Paragraf 1
Paragraf 1
Kawasan Pertanian
Kawasan Pertanian


====Pasal 45====
{{Perundangan pasal|45|
(1) Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a seluas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar berupa:
{{Perundangan ayat|45|1|Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a seluas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar berupa:
a. Kawasan Tanaman Pangan; dan b. Kawasan Peternakan.
 
(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode P-1 yang terdapat di:
a. Kawasan Tanaman Pangan; dan  
 
b. Kawasan Peternakan.}}
 
{{Perundangan ayat|45|2|Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode P-1 yang terdapat di:
 
a. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;
a. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;


Baris 3.543: Baris 3.371:
j. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
j. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


k. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan
k. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;
 
Kedungkandang;


l. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
l. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
Baris 3.551: Baris 3.377:
m. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
m. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


n. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
n. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;
 
o. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 
p. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
 
q. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
r. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;


o. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; p. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; q. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; r. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
s. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
s. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


75
t. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
t. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


u. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
u. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan w. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan  
(3) Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode P-4 yang terdapat di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
 
(4) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 18,51 (delapan belas koma lima puluh satu) hektar yang terdapat di:
w. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}}
 
{{Perundangan ayat|45|3|Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode P-4 yang terdapat di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.}}
 
{{Perundangan ayat|45|4|Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 18,51 (delapan belas koma lima puluh satu) hektar yang terdapat di:
 
a. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;
a. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;


b. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
b. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;


c. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
c. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru; dan


dan
d. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun.}}
}}


d. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun.
Paragraf 2


Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri


====Pasal 46====
{{Perundangan pasal|46|
Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b seluas kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar dengan kode KPI, terdapat di:
Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b seluas kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar dengan kode KPI, terdapat di:
a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


Baris 3.602: Baris 3.438:


k. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
k. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
l. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; m. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; n. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;


76
l. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 
m. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 
n. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
 
o. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
o. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;


Baris 3.617: Baris 3.457:
t. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
t. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


u. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; v. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun; w. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
u. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;  
 
v. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;  
 
w. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan
 
x. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
x. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
}}


Paragraf 3
Paragraf 3
Kawasan Pariwisata
Kawasan Pariwisata


====Pasal 47====
{{Perundangan pasal|47|
Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan kode W, terdapat di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru.
Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan kode W, terdapat di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru.
}}


Paragraf 4
Paragraf 4
Kawasan Permukiman
Kawasan Permukiman


====Pasal 48====
{{Perundangan pasal|48|
(1) Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d seluas kurang lebih 7.716 (tujuh ribu tujuh ratus enam belas) hektar, meliputi:
{{Perundangan ayat|48|1|Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d seluas kurang lebih 7.716 (tujuh ribu tujuh ratus enam belas) hektar, meliputi:
a. Kawasan Perumahan;
a. Kawasan Perumahan;


b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan.
b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan.}}
(2) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode R, terdapat di seluruh wilayah Kota Malang.
 
(3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
{{Perundangan ayat|48|2|Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode R, terdapat di seluruh wilayah Kota Malang.}}
 
{{Perundangan ayat|48|3|Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode FUS, terdapat di:


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode FUS, terdapat di:
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


Baris 3.649: Baris 3.498:


f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;
77
 
g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; h. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen; i. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;  
 
h. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;  
 
i. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
 
j. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
j. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


Baris 3.659: Baris 3.513:
m. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;
m. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;


n. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru; o. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru; p. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru; q. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru; r. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
n. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;  
s. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;


t. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
o. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;  


u. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
p. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;
 
q. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;
 
r. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
 
s. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;
 
t. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;
 
u. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;


v. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
v. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
Baris 3.676: Baris 3.539:
z. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
z. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


aa. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing; bb. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing; cc. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing; dd. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
aa. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;  
 
bb. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;  
 
cc. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;  
 
dd. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
 
ee. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;
ee. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;


ff. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
ff. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


gg. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan
gg. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
hh. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


hh. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
ii. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
jj. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 
kk. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 
ll. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
 
mm. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
 
nn. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
 
oo. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;


ii. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; jj. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; kk. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; ll. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; mm. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; nn. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; oo. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;
pp. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
pp. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;


78
qq. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
qq. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


Baris 3.705: Baris 3.583:
vv. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;
vv. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;


ww. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan xx. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
ww. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan  
(4) Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode IR berupa: a. Gardu induk yang berada di:
 
xx. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.}}
 
{{Perundangan ayat|48|4|Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode IR berupa:
 
a. Gardu induk yang berada di:
 
1. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;
1. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;


2. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing; dan
2. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing; dan


3. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun. b. Tandon yang berada di:
3. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.  
 
b. Tandon yang berada di:
 
1. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
1. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


Baris 3.718: Baris 3.605:
3. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;
3. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;


4. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan
4. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;


Kedungkandang;
5. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; dan
 
5. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
 
dan


6. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.
6. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.


c. Depo BBM yang berada di Kelurahan Ciptomulyo
c. Depo BBM yang berada di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.


Kecamatan Sukun.
d. Boezem yang berada di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing.


d. Boezem yang berada di Kelurahan Blimbing
e. TPA yang berada di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.


Kecamatan Blimbing.
f. IPAL yang berada di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun.}}
}}


e. TPA yang berada di Kelurahan Mulyorejo
Paragraf 5
 
Kecamatan Sukun.
 
f. IPAL yang berada di Kelurahan Bakalankrajan
 
Kecamatan Sukun.


Paragraf 5
Kawasan Campuran
Kawasan Campuran


====Pasal 49====
{{Perundangan pasal|49|
Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e seluas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar
Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e seluas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar
dengan kode C, terdapat di:
dengan kode C, terdapat di:


79
a. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


Baris 3.760: Baris 3.636:
d. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
d. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;


e. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru: f. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru; g. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing; dan h. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun.
e. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru:  
 
f. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;  
 
g. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing; dan  
 
h. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun.
}}


Paragraf 6
Paragraf 6
Kawasan Perdagangan dan Jasa
Kawasan Perdagangan dan Jasa


====Pasal 50====
{{Perundangan pasal|50|
Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f seluas kurang lebih 818 (delapan ratus delapan belas) hektar dengan kode K, terdapat di:
Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f seluas kurang lebih 818 (delapan ratus delapan belas) hektar dengan kode K, terdapat di:
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


Baris 3.779: Baris 3.664:
f. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
f. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


g. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; h. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen; i. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen; j. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
g. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;  
 
h. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;  
 
i. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;  
 
j. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 
k. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;
k. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;


Baris 3.806: Baris 3.698:
w. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
w. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


80
x. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;
x. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;


y. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing; z. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing; aa. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing; bb. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
y. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;  
 
z. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;  
 
aa. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;  
 
bb. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
 
cc. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;
cc. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;


Baris 3.826: Baris 3.724:
jj. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
jj. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


kk. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang; ll. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang; mm. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
kk. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;  
nn. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; oo. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; pp. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang; qq. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; rr. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; ss. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; tt. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
uu. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;


vv. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
ll. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;  


ww. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
mm. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
 
nn. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;
 
oo. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;
 
pp. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;
 
qq. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;
 
rr. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;
 
ss. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;
 
tt. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;
 
uu. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 
vv. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
 
ww. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


xx. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;
xx. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;


yy. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; zz. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun; aaa. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; bbb. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan ccc. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
yy. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;  
 
zz. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;  
 
aaa. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;  
 
bbb. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan  
 
ccc. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.
}}


Paragraf 7
Paragraf 7
Kawasan Perkantoran
Kawasan Perkantoran


====Pasal 51====
{{Perundangan pasal|51|
Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar dengan
Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar dengan kode KT, terdapat di:
kode KT, terdapat di:
 
81
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;


Baris 3.855: Baris 3.780:
e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; g. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen; h. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;  
 
g. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;  
 
h. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;
 
i. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;
i. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;


j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru; k. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru; l. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;  
 
k. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;  
 
l. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
 
m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;
m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;


Baris 3.873: Baris 3.808:
s. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;
s. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;


t. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang; u. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang; v. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
t. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;  
w. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; x. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; y. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; z. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 
u. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;  
 
v. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;
 
w. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;  
 
x. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;  
 
y. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;  
 
z. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;
 
aa. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;
aa. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;


bb. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;
bb. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;


cc. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan dd. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
cc. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan  
 
dd. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.
}}


Paragraf 8
Paragraf 8
Kawasan Transportasi
Kawasan Transportasi


====Pasal 52====
{{Perundangan pasal|52|
Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar dengan kode TR, terdapat di:
Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar dengan kode TR, terdapat di:
a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;
a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;


82
b. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;
b. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


c. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;
c. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;


d. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; dan e. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.
d. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; dan  
 
e. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.
}}


Paragraf 9
Paragraf 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan
Kawasan Pertahanan dan Keamanan


====Pasal 53====
{{Perundangan pasal|53|
Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar dengan kode HK, terdapat di:
Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar dengan kode HK, terdapat di:
a. Komando Resor Militer 083 di Kelurahan Kauman


Kecamatan Klojen;
a. Komando Resor Militer 083 di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


b. Komando Distrik Militer 0833 di Kelurahan Kauman
b. Komando Distrik Militer 0833 di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;


Kecamatan Klojen;
c. Komando Rayon Militer  01 di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;


c. Komando Rayon Militer  01 di Kelurahan Klojen
d. Komando Rayon Militer  03 di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;


Kecamatan Klojen;
e. Komando Rayon Militer  05 di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;


d. Komando Rayon Militer  03 di Kelurahan Purwantoro
f. Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran Resimen Induk Kodam V/Brawijaya di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


Kecamatan Blimbing;
g. Perhubungan Angkatan Darat Kodam V/Brawijaya di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


e. Komando Rayon Militer  05 di Kelurahan Mojolangu
h. Detasemen Perhubungan 083 di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


Kecamatan Lowokwaru;
i. Hukum Kodam V/Brawijaya di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


f. Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran Resimen Induk Kodam V/Brawijaya di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
j. Batalyon Infanteri 512/Quratara Yudha di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
g. Perhubungan Angkatan Darat Kodam V/Brawijaya di


Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;
k. Resimen Artileri Medan 1/Divisi Infanteri 2/Kostrad di Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;


h. Detasemen Perhubungan 083 di Kelurahan Kesatrian
l. Batalyon Perbekalan dan Angkutan-2 di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


Kecamatan Blimbing;
m. Dipo Material Zeni di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;


i. Hukum Kodam V/Brawijaya di Kelurahan Kesatrian
n. Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


Kecamatan Blimbing;
o. Kantor Lembaga Penyediaan Tenaga TNI Angkatan Laut di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;


j. Batalyon Infanteri 512/Quratara Yudha di Kelurahan
p. Polisi Militer Angkatan Laut di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen; dan


Kesatrian Kecamatan Blimbing;
q. Batalyon Artileri Pertahanan Udara Ringan 2 dan Batalyon Perbekalan Angkutan 2 di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing.
}}
}}<!--/bagian Ketiga-->
}}<!--/bab V-->


k. Resimen Artileri Medan 1/Divisi Infanteri 2/Kostrad di
{{Perundangan bab|VI|KAWASAN STRATEGIS KOTA|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Kawasan Strategis Kota|
{{Perundangan pasal|54|
{{Perundangan ayat|54|1|Kawasan Strategis Kota Malang meliputi:


Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;
a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan


l. Batalyon Perbekalan dan Angkutan-2 di Kelurahan
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.}}


Kesatrian Kecamatan Blimbing;
{{Perundangan ayat|54|2|Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:


m. Dipo Material Zeni di Kelurahan Kesatrian Kecamatan
:a. kawasan strategis perdagangan dan jasa, terdapat di:


Blimbing;
::1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:


83
:::a) Kelurahan Bareng;
n. Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut di


Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
:::b) Kelurahan Kasin;


o. Kantor Lembaga Penyediaan Tenaga TNI Angkatan Laut di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;
:::c) Kelurahan Kauman;
p. Polisi Militer Angkatan Laut di Kelurahan Kasin


Kecamatan Klojen; dan
:::d) Kelurahan Kiduldalem;


q. Batalyon Artileri Pertahanan Udara Ringan 2 dan Batalyon Perbekalan Angkutan 2 di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing.
:::e) Kelurahan Klojen;


===BAB VI KAWASAN STRATEGIS KOTA===
:::f) Kelurahan Oro-oro Dowo;
Bagian Kesatu
Kawasan Strategis Kota


====Pasal 54====
:::g) Kelurahan Penanggungan; dan
(1) Kawasan Strategis Kota Malang meliputi:


a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
:::h) Kelurahan Sukoharjo;
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan


ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
::2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:
a. kawasan strategis perdagangan dan jasa, terdapat di:
 
1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:
:::a) Kelurahan Jatimulyo;
 
:::b) Kelurahan Ketawanggede;
 
:::c) Kelurahan Mojolangu;
 
:::d) Kelurahan Tlogomas;
 
:::e) Kelurahan Tulusrejo;
 
:::f) Kelurahan Tunggulwulung; dan
 
:::g) Kelurahan Tunjungsekar;
 
::3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
 
:::a) Kelurahan Blimbing; dan  
 
:::b) Kelurahan Jodipan;
 
::4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:
 
:::a) Kelurahan Arjowinangun;
 
:::b) Kelurahan Bumiayu;


a) Kelurahan Bareng;
:::c) Kelurahan Buring;


b) Kelurahan Kasin;
:::d) Kelurahan Kedungkandang;


c) Kelurahan Kauman;
:::e) Kelurahan Kotalama;


d) Kelurahan Kiduldalem;
:::f) Kelurahan Lesanpuro;  


e) Kelurahan Klojen;
:::g) Kelurahan Madyopuro;  


f) Kelurahan Oro-oro Dowo;
:::h) Kelurahan Sawojajar;


g) Kelurahan Penanggungan; dan h) Kelurahan Sukoharjo;
:::i) Kelurahan Tlogowaru; dan  
2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:


a) Kelurahan Jatimulyo;
:::j) Kelurahan Wonokoyo;


b) Kelurahan Ketawanggede;
::5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:


c) Kelurahan Mojolangu;
:::a) Kelurahan Bandungrejosari;  
84
d) Kelurahan Tlogomas;


e) Kelurahan Tulusrejo;
:::b) Kelurahan Kebonsari; dan


f) Kelurahan Tunggulwulung; dan g) Kelurahan Tunjungsekar;
:::c) Kelurahan Sukun.
3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:


a) Kelurahan Blimbing; dan b) Kelurahan Jodipan;
:b. kawasan strategis industri meliputi Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan sentra industri kecil menengah yang meliputi:
4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:


a) Kelurahan Arjowinangun;
::1. Kawasan Peruntukan Industri, terdapat di:


b) Kelurahan Bumiayu;
:::a) Kecamatan Blimbing, yang meliputi:


c) Kelurahan Buring;
::::1) Kelurahan Blimbing;


d) Kelurahan Kedungkandang;
::::2) Kelurahan Pandanwangi; dan


e) Kelurahan Kotalama;
::::3) Kelurahan Purwantoro;


f) Kelurahan Lesanpuro; g) Kelurahan Madyopuro; h) Kelurahan Sawojajar;
:::b) Kecamatan Sukun, yang meliputi:
i) Kelurahan Tlogowaru; dan j) Kelurahan Wonokoyo;
5. Kecamatan Sukun, yang meliputi: a) Kelurahan Bandungrejosari; b) Kelurahan Kebonsari; dan
c) Kelurahan Sukun.


b. kawasan strategis industri meliputi Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan sentra industri kecil menengah yang meliputi:
::::1) Kelurahan Bandulan;
1. Kawasan Peruntukan Industri, terdapat di:


a) Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
::::2) Kelurahan Bandungrejosari;


1) Kelurahan Blimbing;
::::3) Kelurahan Ciptomulyo;


2) Kelurahan Pandanwangi; dan
::::4) Kelurahan Gadang;


3) Kelurahan Purwantoro;
::::5) Kelurahan Kebonsari;


b) Kecamatan Sukun, yang meliputi:
::::6) Kelurahan Mulyorejo; dan


1) Kelurahan Bandulan;
::::7) Kelurahan Sukun.


2) Kelurahan Bandungrejosari;
::2. kawasan sentra industri kecil menengah, terdapat di:


3) Kelurahan Ciptomulyo;
:::a) Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


4) Kelurahan Gadang;
:::b) Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;


5) Kelurahan Kebonsari;
:::c) Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


6) Kelurahan Mulyorejo; dan
:::d) Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; dan


7) Kelurahan Sukun.
:::e) Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Gadang, dan Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.


85
:c. kawasan strategis kampung tematik terdapat di:
2. kawasan sentra industri kecil menengah, terdapat di:
a) Kelurahan Penanggungan Kecamatan


Klojen;
::1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:


b) Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan
:::a) Kelurahan Kasin;


Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
:::b) Kelurahan Kauman;


c) Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan
:::c) Kelurahan Kiduldalem;


Purwodadi Kecamatan Blimbing;
:::d) Kelurahan Rampalcelaket; dan


d) Kelurahan Lesanpuro Kecamatan
:::e) Kelurahan Sukoharjo;


Kedungkandang; dan
::2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi Kelurahan Tunjungsekar;


e) Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Gadang, dan Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.
::3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
c. kawasan strategis kampung tematik terdapat di:


1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:
:::a) Kelurahan Blimbing;


a) Kelurahan Kasin;
:::b) Kelurahan Jodipan;


b) Kelurahan Kauman;
:::c) Kelurahan Kesatrian;


c) Kelurahan Kiduldalem;
:::d) Kelurahan Polowijen; dan


d) Kelurahan Rampalcelaket; dan e) Kelurahan Sukoharjo;
:::e) Kelurahan Purwantoro;
2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi


Kelurahan Tunjungsekar;
::4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:


3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
:::a) Kelurahan Kedungkandang;


a) Kelurahan Blimbing;
:::b) Kelurahan Madyopuro; dan


b) Kelurahan Jodipan;
:::c) Kelurahan Tlogowaru;


c) Kelurahan Kesatrian;
::5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:


d) Kelurahan Polowijen; dan e) Kelurahan Purwantoro;
:::a) Kelurahan Sukun; dan  
4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:


a) Kelurahan Kedungkandang; b) Kelurahan Madyopuro; dan c) Kelurahan Tlogowaru;
:::b) Kelurahan Tanjungrejo.}}
5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:


a) Kelurahan Sukun; dan b) Kelurahan Tanjungrejo.
{{Perundangan ayat|54|3|Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
(3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:


86
a. kawasan strategis konservasi cagar budaya, terdapat di:
a. kawasan strategis konservasi cagar budaya, terdapat di:
1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:
1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:


Baris 4.119: Baris 4.078:
g) Kelurahan Oro-oro Dowo;
g) Kelurahan Oro-oro Dowo;


h) Kelurahan Penanggungan; dan i) Kelurahan Sukoharjo;
h) Kelurahan Penanggungan; dan  
 
i) Kelurahan Sukoharjo;
 
2. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
2. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:


a) Kelurahan Jodipan;
a) Kelurahan Jodipan;


b) Kelurahan Kesatrian; dan c) Kelurahan Polehan;
b) Kelurahan Kesatrian; dan  
3. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi
 
c) Kelurahan Polehan;


Kelurahan Lesanpuro.
3. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi Kelurahan Lesanpuro.


b. kawasan strategis pendidikan, terdapat di:
b. kawasan strategis pendidikan, terdapat di:
Baris 4.133: Baris 4.096:
1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:
1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:


a) Kelurahan Penanggungan; dan b) Kelurahan Sukoharjo;
a) Kelurahan Penanggungan; dan  
 
b) Kelurahan Sukoharjo;
 
2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:
2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:


Baris 4.140: Baris 4.106:
b) Kelurahan Ketawanggede;
b) Kelurahan Ketawanggede;


c) Kelurahan Sumbersari; dan d) Kelurahan Tlogomas;
c) Kelurahan Sumbersari; dan  
3. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi


Kelurahan Tlogowaru.
d) Kelurahan Tlogomas;
 
3. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi Kelurahan Tlogowaru.}}
 
{{Perundangan ayat|54|4|Rincian lokasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.}}
 
{{Perundangan ayat|54|5|Rencana Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}
}}<!--/bagian Kesatu-->


(4) Rincian lokasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
{{Perundangan bagian|Kedua|Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota|
(5) Rencana Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
{{Perundangan pasal|55|
1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada
{{Perundangan ayat|55|1|Tujuan pengembangan kawasan strategis perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a adalah mengembangkan pusat perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai kawasan wisata belanja dan sebagai ikon Kota Malang.}}
Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


87
{{Perundangan ayat|55|2|Tujuan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 1 adalah mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan.}}
Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota


====Pasal 55====
{{Perundangan ayat|55|3|Tujuan pengembangan kawasan sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 2 adalah mengembangkan sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis ekonomi.}}
(1) Tujuan pengembangan kawasan strategis perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a adalah mengembangkan pusat perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai kawasan wisata belanja dan sebagai ikon Kota Malang.
(2) Tujuan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 1 adalah mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan.
(3) Tujuan pengembangan kawasan sentra industri kecil


menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 2 adalah mengembangkan sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis ekonomi.
{{Perundangan ayat|55|4|Tujuan pengembangan kawasan strategis kampung tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c adalah mengembangkan kawasan terpadu antara perdagangan-jasa dan perumahan serta pariwisata.}}
(4) Tujuan pengembangan kawasan strategis kampung tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c adalah mengembangkan kawasan terpadu antara perdagangan-jasa dan perumahan serta pariwisata.
(5) Tujuan pengembangan kawasan strategis konservasi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a adalah mewujudkan pelestarian dan meningkatkan nilai ekonomi kawasan.
(6) Tujuan pengembangan kawasan strategis pendidikan


sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b adalah mempertahankan dan mengembangkan lingkungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
{{Perundangan ayat|55|5|Tujuan pengembangan kawasan strategis konservasi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a adalah mewujudkan pelestarian dan meningkatkan nilai ekonomi kawasan.}}


Bagian Ketiga
{{Perundangan ayat|55|6|Tujuan pengembangan kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b adalah mempertahankan dan mengembangkan lingkungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.}}
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota
}}
}}<!--/bagian Kedua-->


====Pasal 56====
{{Perundangan bagian|Ketiga|Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota|
(1) Arahan pengembangan kawasan strategis perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:
{{Perundangan pasal|56|
{{Perundangan ayat|56|1|Arahan pengembangan kawasan strategis perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:


88
a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;
b. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;


c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan


d. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perbelanjaan.
d. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perbelanjaan.}}
(2) Arahan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 1 meliputi:
 
{{Perundangan ayat|56|2|Arahan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 1 meliputi:
 
a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. pengembangan dan pengendalian Kawasan


Peruntukan Industri yang dilengkapi dengan pengolahan limbah;
b. pengembangan dan pengendalian Kawasan Peruntukan Industri yang dilengkapi dengan pengolahan limbah;
 
c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan


d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.
d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.}}
(3) Arahan pengembangan kawasan sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 2 meliputi:
 
{{Perundangan ayat|56|3|Arahan pengembangan kawasan sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 2 meliputi:
 
a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;
b. pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;
c. pengaturan kegiatan sentra industri kecil menengah; dan
c. pengaturan kegiatan sentra industri kecil menengah; dan
d. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan sentra industri kecil menengah.
d. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan sentra industri kecil menengah.
(4) Arahan pengembangan kawasan strategis kampung tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c meliputi:
(4) Arahan pengembangan kawasan strategis kampung tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c meliputi:
a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. pengembangan kegiatan pariwisata kampung tematik;
b. pengembangan kegiatan pariwisata kampung tematik;
c. pengembangan sarana dan aktivitas eknomi kreatif;


dan
c. pengembangan sarana dan aktivitas eknomi kreatif; dan
 
d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan perbelanjaan.}}


89
{{Perundangan ayat|56|5|Arahan pengembangan kawasan strategis konservasi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a meliputi:
d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan perbelanjaan.
(5) Arahan pengembangan kawasan strategis konservasi


cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a meliputi:
a. penetapan zonasi yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang;
a. penetapan zonasi yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang;
b. pengaturan Pemanfaatan Ruang pada koridor;
b. pengaturan Pemanfaatan Ruang pada koridor;


Baris 4.210: Baris 4.185:


d. pencegahan Pemanfaatan Ruang yang bersifat demolisi di pada koridor yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
d. pencegahan Pemanfaatan Ruang yang bersifat demolisi di pada koridor yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
e. pengaturan tata bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan fasilitas umum dengan prinsip pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya;
e. pengaturan tata bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan fasilitas umum dengan prinsip pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya;
f. pelestarian bangunan dan lingkungan yang termasuk sebagai bangunan cagar budaya yang berfungsi sebagai pariwisata budaya melalui pemanfaatan secara adaptif;
f. pelestarian bangunan dan lingkungan yang termasuk sebagai bangunan cagar budaya yang berfungsi sebagai pariwisata budaya melalui pemanfaatan secara adaptif;
g. pengaturan tata bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan fasilitas umum dengan prinsip pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya; dan
g. pengaturan tata bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan fasilitas umum dengan prinsip pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya; dan
h. penyediaan sarana dan prasarana pendukung


untuk kegiatan pariwisata.
h. penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata.}}
 
{{Perundangan ayat|56|6|Arahan pengembangan kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b meliputi:


(6) Arahan pengembangan kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b meliputi:
a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
b. pengembangan kawasan pendidikan dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b. pengembangan kawasan pendidikan dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
c. penataan bangunan dan lingkungan kawasan


pendidikan;
c. penataan bangunan dan lingkungan kawasan pendidikan;


90
d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan; dan
d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan; dan
e. pengembangan kawasan pendidikan yang


terintegrasi dengan sarana transportasi.
e. pengembangan kawasan pendidikan yang terintegrasi dengan sarana transportasi.}}
}}
}}<!--/bagian Ketiga-->
}}<!--/bab VI-->


===BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA===
{{Perundangan bab|VII|ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA|
Bagian Kesatu
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
Umum
{{Perundangan pasal|57|
 
====Pasal 57====
Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam


Baris 4.244: Baris 4.221:


c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.
}}
}}<!--bagian Kesatu-->


Bagian Kedua
{{Perundangan bagian|Kedua|Ketentuan KKPR|
Ketentuan KKPR
{{Perundangan pasal|58|
{{Perundangan ayat|58|1|Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:


====Pasal 58====
(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:
a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
a. KKPR untuk kegiatan berusaha;


b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan


c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.}}
(2) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


dilakukan melalui:
{{Perundangan ayat|58|2|Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:


a. konfirmasi KKPR;
a. konfirmasi KKPR;


b. persetujuan KKPR; dan c. rekomendasi KKPR.
b. persetujuan KKPR; dan  
(3) Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)


dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan
c. rekomendasi KKPR.}}


Perundang-undangan.
{{Perundangan ayat|58|3|Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
}}
}}<!--/bagian Kedua-->


91
{{Perundangan bagian|Ketiga|Indikasi Program Utama|
Bagian Ketiga
{{Perundangan pasal|59|
Indikasi Program Utama
{{Perundangan ayat|59|1|Indikasi program utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:


====Pasal 59====
(1) Indikasi program utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:
a. indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi:
a. indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi:
1. program utama;
1. program utama;


Baris 4.285: Baris 4.262:
5. waktu pelaksanaan.
5. waktu pelaksanaan.


b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.
b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.}}
(2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 
a. perwujudan rencana Struktur Ruang wilayah kota; b. perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota; dan c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah
{{Perundangan ayat|59|2|Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
kota.
 
a. perwujudan rencana Struktur Ruang wilayah kota;  
 
b. perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota; dan  
 
c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah kota.}}
 
{{Perundangan ayat|59|3|
Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:


(3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;


Baris 4.297: Baris 4.281:
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;


d. investasi badan usaha atau swasta; dan e. kerja sama pembiayaan.
d. investasi badan usaha atau swasta; dan  
(4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana
 
e. kerja sama pembiayaan.}}
 
{{Perundangan ayat|59|4|Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:


dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
a. pemerintah pusat;
a. pemerintah pusat;


Baris 4.308: Baris 4.294:


d. dunia usaha;
d. dunia usaha;
e. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan f. masyarakat.


92
e. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
(5) Kerja sama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 
(6) Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lima tahapan, yaitu:
f. masyarakat.}}
a. tahap kesatu, yaitu tahun 2022-2025; b. tahap kedua, yaitu tahun 2026-2030; c. tahap ketiga, yaitu tahun 2031-2035;
 
{{Perundangan ayat|59|5|Kerja sama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
 
{{Perundangan ayat|59|6|Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lima tahapan, yaitu:
 
a. tahap kesatu, yaitu tahun 2022-2025;  
 
b. tahap kedua, yaitu tahun 2026-2030;  
 
c. tahap ketiga, yaitu tahun 2031-2035;
 
d. tahap keempat, yaitu tahun 2036-2040;
d. tahap keempat, yaitu tahun 2036-2040;


e. tahap kelima, yaitu tahun 2041-2042.
e. tahap kelima, yaitu tahun 2041-2042.}}
 
{{Perundangan ayat|59|7|Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tiga tahun di tahapan kesatu dan dua tahun di tahapan kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}


(7) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tiga tahun di tahapan kesatu dan dua tahun di tahapan kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
{{Perundangan pasal|60|
{{Perundangan ayat|60|1|Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua terdiri atas:
 
a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota;
 
b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan
 
c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.}}
 
{{Perundangan ayat|60|2|Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:


====Pasal 60====
(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua terdiri atas:
a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota; b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
(2) Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. perwujudan pusat-pusat kegiatan, meliputi:
a. perwujudan pusat-pusat kegiatan, meliputi:


1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan
1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan
2. pembaharuan database kependudukan;
2. pembaharuan database kependudukan;


Baris 4.339: Baris 4.343:
4. pengembangan Sistem Jaringan Jalan;
4. pengembangan Sistem Jaringan Jalan;


5. pembangunan jalan bebas hambatan atau
5. pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol;


Jalan Tol;
93
6. pemeliharaan terminal;
6. pemeliharaan terminal;


Baris 4.349: Baris 4.350:


8. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;
8. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;
9. pengembangan jaringan jalur kereta api double track Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;
9. pengembangan jaringan jalur kereta api double track Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;
10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;
10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;
11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api


Khusus; dan
11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan


12. pemeliharaan stasiun penumpang;
12. pemeliharaan stasiun penumpang;
Baris 4.360: Baris 4.362:


1. pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan;
1. pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan;
2. pengembangan sistem jaringan minyak bumi dan gas; dan
2. pengembangan sistem jaringan minyak bumi dan gas; dan
3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;
3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;
d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang memadai; dan
1. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang memadai; dan
2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;
2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;
e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. perlindungan kawasan sempadan sungai;
1. perlindungan kawasan sempadan sungai;


Baris 4.371: Baris 4.380:


3. pengembangan sistem jaringan pengendali banjir; dan
3. pengembangan sistem jaringan pengendali banjir; dan
4. pengembangan bangunan pengendali banjir;
4. pengembangan bangunan pengendali banjir;


f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan SPAM, meliputi:
1. perwujudan SPAM, meliputi:


a) pembangunan, peningkatan dan perluasan sistem penyediaan air minum
a) pembangunan, peningkatan dan perluasan sistem penyediaan air minum ada Kawasan Perkotaan; dan
pada Kawasan Perkotaan; dan


94
b) pengembangan pemanfaatan air permukaan sebagai alternatif air baku;
b) pengembangan pemanfaatan air permukaan sebagai alternatif air baku;
2. perwujudan SPAL, meliputi:
2. perwujudan SPAL, meliputi:


Baris 4.388: Baris 4.398:


b) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada kawasan khusus;
b) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada kawasan khusus;
3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi pembangunan TPS, TPS3R dan TPST serta pengembangan TPA Regional;
3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi pembangunan TPS, TPS3R dan TPST serta pengembangan TPA Regional;
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana,


meliputi:
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:


a) instalasi dan pengembangan Early Warning System pada lokasi rawan bencana;
a) instalasi dan pengembangan Early Warning System pada lokasi rawan bencana;
b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;
b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;
c) pengembangan tempat evakuasi bencana;


dan
c) pengembangan tempat evakuasi bencana; dan


d) penyediaan sistem penanggulangan kebakaran;
d) penyediaan sistem penanggulangan kebakaran;
5. perwujudan sistem drainase, meliputi:
5. perwujudan sistem drainase, meliputi:


a) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;
a) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;
b) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase;
b) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase;
6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:
6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:


Baris 4.414: Baris 4.427:
a) pengembangan jaringan pejalan kaki;
a) pengembangan jaringan pejalan kaki;


b) pembangunan tanda pejalan kaki; c) penanaman pohon/penghijauan; d) penyediaan pot tanaman;
b) pembangunan tanda pejalan kaki;  
 
c) penanaman pohon/penghijauan;  
 
d) penyediaan pot tanaman;
 
e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;
e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;


95
f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan
f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan
g) penyediaan tempat sampah;


(3) Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
g) penyediaan tempat sampah;}}
 
{{Perundangan ayat|60|3|Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 
a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:


1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
a) penetapan sempadan sungai dan penguasaan kawasan sempadan sungai;
a) penetapan sempadan sungai dan penguasaan kawasan sempadan sungai;
b) pembangunan jalan inspeksi;
b) pembangunan jalan inspeksi;


c) pengawasan bantaran sungai secara berkala;
c) pengawasan bantaran sungai secara berkala;
d) pelarangan pengembangan permukiman pada kawasan sempadan sungai; dan
d) pelarangan pengembangan permukiman pada kawasan sempadan sungai; dan
e) penataan dan pemulihan ruang kawasan sempadan sungai;
e) penataan dan pemulihan ruang kawasan sempadan sungai;
2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
a) pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan database Ruang Terbuka Hijau Kota Malang;
a) pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan database Ruang Terbuka Hijau Kota Malang;
b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau;


c) penambahan area dan sebaran
c) penambahan area dan sebaran Pemakaman;
 
Pemakaman;


d) pengembangan taman pada kawasan sempadan sungai;
d) pengembangan taman pada kawasan sempadan sungai;
e) pembebasan lahan untuk perwujudan


Ruang Terbuka Hijau;
e) pembebasan lahan untuk perwujudan Ruang Terbuka Hijau;


f) pemulihan ruang pada sempadan rel kereta api;
f) pemulihan ruang pada sempadan rel kereta api;
g) pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala; dan
g) pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala; dan
h) pelaksanaan sosialisasi larangan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan rel kereta api;
h) pelaksanaan sosialisasi larangan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan rel kereta api;
3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi,


meliputi:
3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:


96
a) pemantapan fungsi konservasi pada Kawasan Imbuhan Air Tanah;
a) pemantapan fungsi konservasi pada


Kawasan Imbuhan Air Tanah;
b) pengendalian atau pembatasan kegiatan budi daya pada Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan


b) pengendalian atau pembatasan kegiatan budi daya pada Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan
c) perlindungan kualitas air;
c) perlindungan kualitas air;


Baris 4.463: Baris 4.485:
a) perlindungan bangunan cagar budaya;
a) perlindungan bangunan cagar budaya;


b) perlindungan lingkungan cagar budaya;
b) perlindungan lingkungan cagar budaya; dan
 
dan


c) promosi lingkungan cagar budaya;
c) promosi lingkungan cagar budaya;
Baris 4.474: Baris 4.494:


a) pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan; dan
a) pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan; dan
b) pengembangan Kawasan Peternakan;
b) pengembangan Kawasan Peternakan;


2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
a) penataan Kawasan Peruntukan Industri;
dan


b) pengembangan Kawasan Peruntukan
a) penataan Kawasan Peruntukan Industri; dan


Industri;
b) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;


3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:


a) pengembangan Jalur Wisata Malang
a) pengembangan Jalur Wisata Malang Raya-Bromo dan sekitarnya;


Raya-Bromo dan sekitarnya;
b) pemetaan dan pengembangan event wisata lokal;


b) pemetaan dan pengembangan event wisata lokal;
c) penataan Kawasan Pariwisata; dan
c) penataan Kawasan Pariwisata; dan


d) peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;
d) peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;
4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:


a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
1) penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
1) penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;
2) pengendalian intensitas bangunan;


dan
2) pengendalian intensitas bangunan; dan


97
3) pengembangan Kawasan Permukiman yang memiliki potensi sebagai kampung tematik;
3) pengembangan Kawasan Permukiman yang memiliki potensi sebagai kampung tematik;
b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan


Fasilitas Sosial, meliputi:
b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:


1) pembangunan sarana pendidikan secara terpadu dan merata;
1) pembangunan sarana pendidikan secara terpadu dan merata;
2) peningkatan pelayanan sarana kesehatan secara berhierarkhi dan merata;
2) peningkatan pelayanan sarana kesehatan secara berhierarkhi dan merata;
3) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialis;
3) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialis;
4) pembangunan sport center;
4) pembangunan sport center;


5) penyediaan sarana olahraga pada kawasan pendidikan dan permukiman;
5) penyediaan sarana olahraga pada kawasan pendidikan dan permukiman;
6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;
6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;
7) pengembangan pusat peribadatan skala kota berupa Islamic Center;
7) pengembangan pusat peribadatan skala kota berupa Islamic Center;
8) pembangunan dan pengembangan depo arsip;
8) pembangunan dan pengembangan depo arsip;
9) pengembangan fasilitas literasi;
9) pengembangan fasilitas literasi;


Baris 4.523: Baris 4.546:


11) pembangunan gedung pertemuan atau balai warga;
11) pembangunan gedung pertemuan atau balai warga;
c) perwujudan Kawasan Infrastruktur


Perkotaan, meliputi:
c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan, meliputi:


1) pengembangan dan pemantapan
1) pengembangan dan pemantapan IPAL;


IPAL;
2) pengawasan penyediaan IPAL untuk kawasan industri;


2) pengawasan penyediaan IPAL untuk kawasan industri;
3) peningkatan kualitas jaringan SPAM;
3) peningkatan kualitas jaringan SPAM;
4) peningkatan dan perluasan layanan jaringan SPAM;
4) peningkatan dan perluasan layanan jaringan SPAM;


98
5) pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir;
5) pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir;
6) pengembangan tandon air;
6) pengembangan tandon air;


7) pengembangan jaringan ketenagalistrikan pada kawasan pengembangan baru;
7) pengembangan jaringan ketenagalistrikan pada kawasan pengembangan baru;
8) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;
8) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;
9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik;
9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik;
5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;
5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;
6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
a) pengembangan pasar tradisional;
a) pengembangan pasar tradisional;


b) pemenuhan kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa;
b) pemenuhan kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa;
c) pengembangan pusat perbelanjaan; dan
c) pengembangan pusat perbelanjaan; dan


d) pengembangan ruang untuk aktivitas sektor informal atau PKL;
d) pengembangan ruang untuk aktivitas sektor informal atau PKL;
7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:


a) penyediaan prasarana pendukung Kawasan Perkantoran pemerintah pusat dan provinsi;
a) penyediaan prasarana pendukung Kawasan Perkantoran pemerintah pusat dan provinsi;
b) pengembangan Kawasan Perkantoran pemerintah kota;
b) pengembangan Kawasan Perkantoran pemerintah kota;
c) pengembangan perkantoran swasta;
c) pengembangan perkantoran swasta;


Baris 4.559: Baris 4.590:


a) pengembangan sistem transportasi angkutan massal perkotaan berbasis bus dan rel; dan
a) pengembangan sistem transportasi angkutan massal perkotaan berbasis bus dan rel; dan
b) pengembangan Kawasan Transportasi dan permukiman secara terpadu;
b) pengembangan Kawasan Transportasi dan permukiman secara terpadu;
9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan


Keamanan, meliputi pembatasan Pemanfaatan
9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi pembatasan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;}}


99
{{Perundangan ayat|60|4|Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan


Keamanan;
a. perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi:


(4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi:
1. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perbelanjaan; dan
1. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perbelanjaan; dan
2. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri;
2. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri;
b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
1. pengembangan konsep pemanfaatan adaptif untuk pelestarian cagar budaya dan pertumbuhan ekonomi;
1. pengembangan konsep pemanfaatan adaptif untuk pelestarian cagar budaya dan pertumbuhan ekonomi;
2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata; dan
2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata; dan
3. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan.


====Pasal 61====
3. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan.}}
(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri atas:
}}
a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota; b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
 
(2) Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
{{Perundangan pasal|61|
{{Perundangan ayat|61|1|Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri atas:
 
a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota;  
 
b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan  
 
c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.}}
 
{{Perundangan ayat|61|2|Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 
a. perwujudan pusat kegiatan, meliputi:
a. perwujudan pusat kegiatan, meliputi:


1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan
1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan
2. pembaharuan database kependudukan.
2. pembaharuan database kependudukan.


Baris 4.599: Baris 4.641:
5. pemeliharaan terminal;
5. pemeliharaan terminal;


100
6. pengembangan jaringan jembatan;
6. pengembangan jaringan jembatan;


7. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;
7. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;
8. penambahan fasilitas pelengkap;
8. penambahan fasilitas pelengkap;


9. pengembangan jalur kereta api double track
9. pengembangan jalur kereta api double track Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;
 
Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;


10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;
10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;
11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api


Khusus; dan
11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan


12. pemeliharaan stasiun penumpang;
12. pemeliharaan stasiun penumpang;
Baris 4.618: Baris 4.657:
c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:
c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:


1. pengembangan jaringan SUTM dan jaringan
1. pengembangan jaringan SUTM dan jaringan SUTR;
 
SUTR;


2. pengembangan gardu induk; dan
2. pengembangan gardu induk; dan


3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;
3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;
d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. pembangunan menara telekomunikasi bersama; dan
1. pembangunan menara telekomunikasi bersama; dan
2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;
2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;
e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air,


meliputi:
e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:


1. pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai;
1. pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai;
2. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;
2. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;
3. reorientasi pembangunan yang melintasi kawasan sungai;
3. reorientasi pembangunan yang melintasi kawasan sungai;
4. pelestarian Kawasan Imbuhan Air Tanah;
4. pelestarian Kawasan Imbuhan Air Tanah;


Baris 4.640: Baris 4.682:


6. pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing daerah irigasi;
6. pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing daerah irigasi;
7. pemeliharaan jaringan irigasi;
7. pemeliharaan jaringan irigasi;


101
8. pemeliharaan dan peningkatan fungsi bangunan pengendali banjir; dan
8. pemeliharaan dan peningkatan fungsi bangunan pengendali banjir; dan
9. pengembangan bangunan pengendali banjir;
9. pengembangan bangunan pengendali banjir;


f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan SPAM, meliputi:
1. perwujudan SPAM, meliputi:


a) pengembangan pemanfaatan air permukaan sebagai alternatif air baku;
a) pengembangan pemanfaatan air permukaan sebagai alternatif air baku;
b) pembangunan tandon air; dan
b) pembangunan tandon air; dan


c) penyediaan pos-pos air minum khususnya pada fasilitas umum;
c) penyediaan pos-pos air minum khususnya pada fasilitas umum;
2. perwujudan SPAL, meliputi:
2. perwujudan SPAL, meliputi:


a) pembangunan Sistem Pengelolaan Air
a) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat; dan


Limbah Domestik terpusat; dan
b) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada kawasan khusus;


b) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada kawasan khusus;
3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
a) pembangunan dan pengembangan TPS, TPS3R dan TPST serta pengembangan TPA Regional;
a) pembangunan dan pengembangan TPS, TPS3R dan TPST serta pengembangan TPA Regional;
b) penyusunan studi/kajian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa); dan
b) penyusunan studi/kajian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa); dan
c) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga


Sampah (PLTSa);
c) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa);


4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
a) instalasi dan pengembangan Early


Warning System pada lokasi rawan bencana;
a) instalasi dan pengembangan Early Warning System pada lokasi rawan bencana;
 
b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;
b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;
c) pengembangan tempat evakuasi bencana;


dan
c) pengembangan tempat evakuasi bencana; dan
 
d) pengembangan sistem manajemen wilayah kebakaran;
d) pengembangan sistem manajemen wilayah kebakaran;


102
5. perwujudan sistem drainase, meliputi:
5. perwujudan sistem drainase, meliputi:


a) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase; dan
a) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase; dan
b) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;
b) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;
6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:
6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:


Baris 4.692: Baris 4.739:
a) pengembangan jaringan pejalan kaki;
a) pengembangan jaringan pejalan kaki;


b) pembangunan tanda pejalan kaki; c) penanaman pohon/penghijauan; d) penyediaan pot tanaman;
b) pembangunan tanda pejalan kaki;  
 
c) penanaman pohon/penghijauan;  
 
d) penyediaan pot tanaman;
 
e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;
e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;


f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan
f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan
g) penyediaan tempat sampah;


(3) Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
g) penyediaan tempat sampah;}}
 
{{Perundangan ayat|61|3|Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 
a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:


1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
a) pengawasan bantaran sungai secara berkala;
a) pengawasan bantaran sungai secara berkala;
b) pelaksanaan sosialisasi larangan


mendirikan bangunan di bantaran sungai;
b) pelaksanaan sosialisasi larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai; dan
 
dan


c) penataan kawasan sempadan sungai;
c) penataan kawasan sempadan sungai;


2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
a) pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
a) pengembangan Ruang Terbuka Hijau;


b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perbatasan wilayah kota;
b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perbatasan wilayah kota;
c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai daerah peresapan air;
c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai daerah peresapan air;
d) perawatan secara berkala Ruang Terbuka


Hijau;
d) perawatan secara berkala Ruang Terbuka Hijau;


103
e) pembebasan lahan untuk perwujudan Ruang Terbuka Hijau;
e) pembebasan lahan untuk perwujudan


Ruang Terbuka Hijau;
f) pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala; dan


f) pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala; dan
g) pelaksanaan sosialisasi larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api;
g) pelaksanaan sosialisasi larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api;
3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:
3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:
a) pengendalian kegiatan di dalam Kawasan


Lindung Geologi; dan
a) pengendalian kegiatan di dalam Kawasan Lindung Geologi; dan


b) perlindungan kualitas air;
b) perlindungan kualitas air;
Baris 4.737: Baris 4.788:


a) promosi bangunan cagar budaya sebagai daya tarik wisata;
a) promosi bangunan cagar budaya sebagai daya tarik wisata;
b) perawatan cagar budaya secara berkala;
b) perawatan cagar budaya secara berkala;


c) penanaman pohon dan penghijauan pada lingkungan cagar budaya; dan
c) penanaman pohon dan penghijauan pada lingkungan cagar budaya; dan
d) promosi lingkungan cagar budaya;
d) promosi lingkungan cagar budaya;


Baris 4.747: Baris 4.800:


a) pembatasan konversi Kawasan Pertanian irigasi teknis menjadi permukiman, perdagangan, industri dan fasilitas lainnya sebagai prioritas terakhir;
a) pembatasan konversi Kawasan Pertanian irigasi teknis menjadi permukiman, perdagangan, industri dan fasilitas lainnya sebagai prioritas terakhir;
b) pengembangan kawasan terbangun


diarahkan pada lahan-lahan tegalan atau lahan pertanian non-teknis;
b) pengembangan kawasan terbangun diarahkan pada lahan-lahan tegalan atau lahan pertanian non-teknis;
 
c) peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas; dan
c) peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas; dan
d) peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan peternakan;
d) peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan peternakan;
2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:
a) pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian
lingkungan;


104
a) pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan;
 
b) penataan terpusat usaha kecil dan mikro pada UKM Center; dan
b) penataan terpusat usaha kecil dan mikro pada UKM Center; dan
c) pembinaan Kawasan Peruntukan


Industri;
c) pembinaan Kawasan Peruntukan Industri;


3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:


a) pengembangan Jalur Wisata Malang
a) pengembangan Jalur Wisata Malang Raya-Bromo dan sekitarnya;
 
Raya-Bromo dan sekitarnya;


b) pelaksanaan sosialisasi pembangunan bidang kepariwisataan kepada masyarakat;
b) pelaksanaan sosialisasi pembangunan bidang kepariwisataan kepada masyarakat;
c) peningkatan promosi investasi di bidang


pariwisata;
c) peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata;


d) pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
d) pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
e) reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi; dan
e) reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi; dan
f) pemantapan organisasi kepariwisataan;
f) pemantapan organisasi kepariwisataan;


Baris 4.780: Baris 4.832:


a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
1) pengembangan hunian vertikal;
1) pengembangan hunian vertikal;


2) peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota;
2) peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota;
3) perbaikan kualitas perkampungan


secara terpadu, baik fisik, maupun sosial ekonomi;
3) perbaikan kualitas perkampungan secara terpadu, baik fisik, maupun sosial ekonomi;
 
4) perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan perumahan dan permukiman;
4) perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan perumahan dan permukiman;
5) pengendalian intensitas bangunan;
5) pengendalian intensitas bangunan;


6) pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan serta pengendalian tinggi bangunan maksimum; dan
6) pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan serta pengendalian tinggi bangunan maksimum; dan
7) penambahan dan renovasi rumah


susun;
7) penambahan dan renovasi rumah susun;


105
b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:
b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan


Fasilitas Sosial, meliputi:
1) pembangunan SD, SMP, dan SMA secara terpadu;


1) pembangunan SD, SMP, dan SMA
2) pengembangan lembaga pendidikan setara D1 atau D3;


secara terpadu;
3) peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhierarki;


2) pengembangan lembaga pendidikan setara D1 atau D3;
3) peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhierarki;
4) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik;
4) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik;
5) pengembangan lapangan olahraga di


areal pendidikan dan permukiman;
5) pengembangan lapangan olahraga di areal pendidikan dan permukiman;


6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;
6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;
7) pengembangan pusat peribadatan berupa Islamic Center; dan
7) pengembangan pusat peribadatan berupa Islamic Center; dan
8) pembangunan gedung pertemuan/balai warga;
8) pembangunan gedung pertemuan/balai warga;
c) perwujudan Kawasan Infrastruktur


Perkotaan, meliputi:
c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan, meliputi:


1) pengembangan pemanfaatan air permukaan untuk alternatif air baku;
1) pengembangan pemanfaatan air permukaan untuk alternatif air baku;
2) peningkatan kualitas jaringan


Instalasi Pengolahan Air Minum;
2) peningkatan kualitas jaringan Instalasi Pengolahan Air Minum;


3) pengembangan layanan Instalasi Pengolahan Air Minum dengan sistem sumur bor;
3) pengembangan layanan Instalasi Pengolahan Air Minum dengan sistem sumur bor;
4) pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir;
4) pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir;
5) pengembangan tandon air;
5) pengembangan tandon air;
6) perbaikan secara berkala pada pembangkit listrik yang telah ada;
6) perbaikan secara berkala pada pembangkit listrik yang telah ada;


106
7) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;
7) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;
8) perbaikan kualitas tenaga listrik; dan
8) perbaikan kualitas tenaga listrik; dan


9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik untuk mencegah terhambatnya berbagai kegiatan;
9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik untuk mencegah terhambatnya berbagai kegiatan;
5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;
5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;
6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa,


meliputi:
6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:


a) peningkatan kualitas pasar;
a) peningkatan kualitas pasar;


b) pengembangan dan penataan perdagangan barang campuran;
b) pengembangan dan penataan perdagangan barang campuran;
c) pembatasan pengembangan pusat perbelanjaan di Kawasan Plaza Araya dan sekitarnya;
c) pembatasan pengembangan pusat perbelanjaan di Kawasan Plaza Araya dan sekitarnya;
d) pembatasan toko modern yang didirikan di Kawasan Perumahan;
d) pembatasan toko modern yang didirikan di Kawasan Perumahan;
e) pembatasan intensitas pertokoan;
e) pembatasan intensitas pertokoan;


f) pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar; dan
f) pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar; dan
g) pembangunan kawasan perdagangan terpadu di setiap lingkungan permukiman;
g) pembangunan kawasan perdagangan terpadu di setiap lingkungan permukiman;
7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:


a) pengembangan perkantoran pemerintahan di kawasan Tugu dengan intensitas kegiatan sedang; dan
a) pengembangan perkantoran pemerintahan di kawasan Tugu dengan intensitas kegiatan sedang; dan
b) pengembangan kantor perangkat daerah ke wilayah Kedungkandang;
b) pengembangan kantor perangkat daerah ke wilayah Kedungkandang;
8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan
Keamanan;


107
8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;}}
(4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 
a. perwujudan kawasan strategis pertumbuhan
{{Perundangan ayat|61|4|Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 
a. perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;


ekonomi, meliputi pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;
b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:
1. revitalisasi fungsi dan pemanfaatan cagar budaya secara adaptif; dan
1. revitalisasi fungsi dan pemanfaatan cagar budaya secara adaptif; dan
2. pengaturan transportasi sekitar kawasan.


====Pasal 62====
2. pengaturan transportasi sekitar kawasan.}}
(1) Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri atas:
}}
a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota; b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.
 
(2) Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
{{Perundangan pasal|62|
{{Perundangan ayat|62|1|Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri atas:
 
a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota;  
 
b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan  
 
c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.}}
 
{{Perundangan ayat|62|2|Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 
a. perwujudan pusat kegiatan, meliputi:
a. perwujudan pusat kegiatan, meliputi:


1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan
1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan
2. pembaharuan database kependudukan;
2. pembaharuan database kependudukan;


Baris 4.886: Baris 4.954:


7. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;
7. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;
8. penambahan fasilitas pelengkap;
8. penambahan fasilitas pelengkap;


9. pengembangan jalur kereta api double track
9. pengembangan jalur kereta api double track Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;


Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;
10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;
10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;


108
11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan
11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api
 
Khusus; dan


12. pemeliharaan stasiun penumpang;
12. pemeliharaan stasiun penumpang;
Baris 4.903: Baris 4.968:


1. pembangunan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
1. pembangunan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
2. pengembangan jaringan SUTR; dan
2. pengembangan jaringan SUTR; dan


3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;
3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;
d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:
1. pembangunan jaringan telekomunikasi


nirkabel; dan
1. pembangunan jaringan telekomunikasi nirkabel; dan


2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;
2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;
e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:
1. pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai;
1. pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai;
2. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar


sungai;
2. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;


3. reorientasi pembangunan yang melintasi kawasan sungai;
3. reorientasi pembangunan yang melintasi kawasan sungai;
4. pelestarian Kawasan Imbuhan Air Tanah;
4. pelestarian Kawasan Imbuhan Air Tanah;


Baris 4.924: Baris 4.992:


6. pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing daerah irigasi;
6. pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing daerah irigasi;
7. pemeliharaan jaringan irigasi;
7. pemeliharaan jaringan irigasi;


8. pemeliharaan dan peningkatan fungsi bangunan pengendali banjir; dan
8. pemeliharaan dan peningkatan fungsi bangunan pengendali banjir; dan
9. pengembangan bangunan pengendali banjir;
9. pengembangan bangunan pengendali banjir;


f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:
1. perwujudan SPAM, meliputi pembangunan


SPAM regional;
1. perwujudan SPAM, meliputi pembangunan SPAM regional;
 
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah, meliputi:
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah, meliputi:


109
a) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat; dan
a) pembangunan Sistem Pengelolaan Air


Limbah Domestik terpusat; dan
b) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada kawasan khusus;


b) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada kawasan khusus;
3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:
a) pembangunan dan pengembangan TPS, TPS3R, dan TPST serta pengembangan TPA Regional;
a) pembangunan dan pengembangan TPS, TPS3R, dan TPST serta pengembangan TPA Regional;
b) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga


Sampah (PLTSa);
b) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa);


4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:
a) instalasi dan pengembangan Early Warning System pada lokasi rawan bencana;
a) instalasi dan pengembangan Early Warning System pada lokasi rawan bencana;
b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;
b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;
c) pengembangan tempat evakuasi bencana;


dan
c) pengembangan tempat evakuasi bencana; dan


d) pengembangan sistem manajemen wilayah kebakaran;
d) pengembangan sistem manajemen wilayah kebakaran;
5. perwujudan sistem drainase, meliputi:
5. perwujudan sistem drainase, meliputi:


a) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase; dan
a) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase; dan
b) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;
b) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;
6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:
6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:


Baris 4.969: Baris 5.041:
a) pengembangan jaringan pejalan kaki;
a) pengembangan jaringan pejalan kaki;


b) pembangunan tanda pejalan kaki; c) penanaman pohon/penghijauan; d) penyediaan pot tanaman;
b) pembangunan tanda pejalan kaki;  
 
c) penanaman pohon/penghijauan;  
 
d) penyediaan pot tanaman;
 
e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;
e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;


110
f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan
f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan
g) penyediaan tempat sampah;


(3) Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
g) penyediaan tempat sampah;}}
 
{{Perundangan ayat|62|3|Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 
a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:
a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:


1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:
a) penetapan sempadan sungai;
a) penetapan sempadan sungai;


b) pengawasan bantaran sungai secara berkala;
b) pengawasan bantaran sungai secara berkala;
c) sosialisasi larangan mendirikan


bangunan di bantaran sungai; dan
c) sosialisasi larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai; dan


d) penataan kawasan sempadan sungai;
d) penataan kawasan sempadan sungai;


2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:
a) pengembangan Ruang Terbuka Hijau halaman rumah dan bangunan umum, serta di puncak gedung (rooftop garden);
a) pengembangan Ruang Terbuka Hijau halaman rumah dan bangunan umum, serta di puncak gedung (rooftop garden);
b) perawatan secara berkala Ruang Terbuka


Hijau;
b) perawatan secara berkala Ruang Terbuka Hijau;


c) pembebasan lahan untuk perwujudan
c) pembebasan lahan untuk perwujudan Ruang Terbuka Hijau;


Ruang Terbuka Hijau;
d) pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala; dan


d) pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala; dan
e) sosialisasi larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api;
e) sosialisasi larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api;
3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:
3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:
a) pengendalian kegiatan di dalam Kawasan


Lindung Geologi;
a) pengendalian kegiatan di dalam Kawasan Lindung Geologi;


b) penetapan kawasan lidung geologi;
b) penetapan kawasan lidung geologi;


c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk pengamanan kawasan; dan
c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk pengamanan kawasan; dan
d) perlindungan kualitas air;
d) perlindungan kualitas air;


4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:
a) promosi bangunan cagar budaya sebagai daya tarik wisata;
a) promosi bangunan cagar budaya sebagai daya tarik wisata;


111
b) perawatan cagar budaya secara berkala;
b) perawatan cagar budaya secara berkala;


c) penanaman pohon dan penghijauan pada lingkungan cagar budaya; dan
c) penanaman pohon dan penghijauan pada lingkungan cagar budaya; dan
d) promosi lingkungan cagar budaya;
d) promosi lingkungan cagar budaya;


Baris 5.024: Baris 5.103:
1. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:
1. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:


a) inventarisasi dan penetapan Lahan
a) inventarisasi dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);


Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan;


b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan;
c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan;
c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan;
d) penerapan vertical farming sebagai tanaman produktif;
d) penerapan vertical farming sebagai tanaman produktif;
e) peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas;
e) peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas;
f) peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan peternakan; dan
f) peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan peternakan; dan
g) pengembangan investasi pada sektor peternakan;
g) pengembangan investasi pada sektor peternakan;
2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri,


meliputi:
2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:


a) pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan;
a) pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan;
b) penataan PKL yang berada di sekitar


industri; dan
b) penataan PKL yang berada di sekitar industri; dan


c) pengembangan variasi aktivitas pada
c) pengembangan variasi aktivitas pada Kawasan Peruntukan Industri;
 
Kawasan Peruntukan Industri;


3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:
3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:


a) pengembangan Jalur Wisata Malang
a) pengembangan Jalur Wisata Malang Raya-Bromo dan sekitarnya;


Raya-Bromo dan sekitarnya;
b) sosialisasi pembangunan bidang kepariwisataan kepada masyarakat; dan


b) sosialisasi pembangunan bidang kepariwisataan kepada masyarakat; dan
c) pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
c) pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:
4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:


112
a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:
1) peningkatan kualitas lingkungan


permukiman dengan pola penghijauan kota;
1) peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota;
2) pengendalian intensitas bangunan;


dan
2) pengendalian intensitas bangunan; dan


3) pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan serta pengendalian tinggi bangunan maksimum.
3) pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan serta pengendalian tinggi bangunan maksimum.
b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan


Fasilitas Sosial, meliputi:
b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:


1) pembangunan SD, SMP, dan SMA
1) pembangunan SD, SMP, dan SMA secara terpadu;


secara terpadu;
2) pengembangan lembaga pendidikan setara D1 atau D3;


2) pengembangan lembaga pendidikan setara D1 atau D3;
3) peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berjenjang;
3) peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berjenjang;
4) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik;
4) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik;
5) pengembangan lapangan olahraga di areal pendidikan dan permukiman;
5) pengembangan lapangan olahraga di areal pendidikan dan permukiman;
6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;
6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;
7) pengembangan pusat peribadatan berupa Islamic Center; dan
7) pengembangan pusat peribadatan berupa Islamic Center; dan
8) pembangunan gedung pertemuan/balai warga;
8) pembangunan gedung pertemuan/balai warga;
c) perwujudan Kawasan Infrastruktur


Perkotaan, meliputi:
c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan, meliputi:


1) peningkatan kualitas jaringan IPAM;
1) peningkatan kualitas jaringan IPAM;
2) peningkatan layanan IPAM dengan sistem sumur bor;
2) peningkatan layanan IPAM dengan sistem sumur bor;


113
3) pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir;
3) pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir;
4) pengembangan tandon air;
4) pengembangan tandon air;


Baris 5.096: Baris 5.174:


6) perbaikan secara berkala pada pembangkit listrik yang telah ada;
6) perbaikan secara berkala pada pembangkit listrik yang telah ada;
7) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;
7) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;
8) perbaikan kualitas tenaga listrik; dan
8) perbaikan kualitas tenaga listrik; dan


9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik untuk mencegah terhambatnya berbagai kegiatan;
9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik untuk mencegah terhambatnya berbagai kegiatan;
5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;
5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;
6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:
a) peningkatan kualitas pasar;
a) peningkatan kualitas pasar;


b) pengembangan dan penataan perdagangan barang campuran;
b) pengembangan dan penataan perdagangan barang campuran;
c) pembatasan pengembangan pusat


perbelanjaan di Kawasan Plaza Araya dan sekitarnya;
c) pembatasan pengembangan pusat perbelanjaan di Kawasan Plaza Araya dan sekitarnya;
 
d) pembatasan toko modern yang didirikan di Kawasan Perumahan;
d) pembatasan toko modern yang didirikan di Kawasan Perumahan;
e) pembatasan intensitas pertokoan;
e) pembatasan intensitas pertokoan;


f) pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar; dan
f) pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar; dan
g) pembangunan kawasan perdagangan terpadu di setiap lingkungan permukiman;
g) pembangunan kawasan perdagangan terpadu di setiap lingkungan permukiman;
7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:
7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:


a) pengembangan perkantoran pemerintahan di kawasan Tugu dengan
a) pengembangan perkantoran pemerintahan di kawasan Tugu dengan intensitas kegiatan sedang; dan
intensitas kegiatan sedang; dan


114
b) pengembangan kantor perangkat daerah ke wilayah Kedungkandang;
b) pengembangan kantor perangkat daerah ke wilayah Kedungkandang;
8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan


Keamanan, meliputi pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;}}
(4) Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa pengaturan transportasi sekitar kawasan.
 
{{Perundangan ayat|62|4|Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa pengaturan transportasi sekitar kawasan.}}
}}
}}<!--/bagian ketiga-->
 
{{Perundangan bagian|Keempat|Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang|
{{Perundangan pasal|63|
{{Perundangan ayat|63|1|Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.}}


Bagian Keempat
{{Perundangan ayat|63|2|Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.}}
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang


====Pasal 63====
{{Perundangan ayat|63|3|Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota.}}
(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
 
(2) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
{{Perundangan ayat|63|4|Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.}}
(3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana
}}


dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota.
{{Perundangan pasal|64|
(4) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
{{Perundangan ayat|64|1|
Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menghasilkan dokumen:


====Pasal 64====
(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menghasilkan dokumen:
a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka


pendek 1 (satu) tahunan.
b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.}}


115
{{Perundangan ayat|64|2|
(2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.
Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.}}
}}
}}<!--/bagian-->
}}<!--/bab VII-->


===BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA===
{{Perundangan bab|VIII|KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA|
Bagian Kesatu
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
Umum
{{Perundangan pasal|65|
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota terdiri atas:


====Pasal 65====
Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi;
a. Ketentuan Umum Zonasi;


Baris 5.159: Baris 5.248:


d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.
}}<!--/pasal-->
}}<!--/bagian Kesatu-->


Bagian Kedua
{{Perundangan bagian|Kedua|Ketentuan Umum Zonasi|
Ketentuan Umum Zonasi
{{Perundangan pasal|66|
{{Perundangan ayat|66|1|
Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.}}
{{Perundangan ayat|66|2|Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:


====Pasal 66====
a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.
(2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi


kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan yang meliputi KDB, KDH, KLB, tinggi bangunan, dan/atau KTB;
b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan yang meliputi KDB, KDH, KLB, tinggi bangunan, dan/atau KTB;
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai
dasar fisik lingkungan guna mendukung
116
pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan


kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan


====Pasal 67====
d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.}}
(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam
}}<!--/pasal 66-->


Pasal 66 ayat (2) terdiri atas:
{{Perundangan pasal|67|
{{Perundangan ayat|67|1|
Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) terdiri atas:


a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang; dan b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang .
a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang; dan b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang.}}
(2) Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana


dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
{{Perundangan ayat|67|2|Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:


a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan;
a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan;


b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi, meliputi:
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi, meliputi:
1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem


Jaringan Jalan; dan
1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Jalan; dan


2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.
2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.
c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan energi, meliputi:
c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan energi, meliputi:
1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan


sumber daya air; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan


f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan:
f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan:
1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAM;
1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAM;


2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAL;
2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAL;


3. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem
3. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 
Pengelolaan Limbah B3;


117
4. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
4. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;
5. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem


jaringan evakuasi bencana;
5. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;


6. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase;
6. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase;
7. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalur sepeda; dan
7. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalur sepeda; dan
8. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.
(3) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan lindung, meliputi:
1. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan


Perlindungan Setempat;
8. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.}}


2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ruang
{{Perundangan ayat|67|3|
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:


Terbuka Hijau ;
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan lindung, meliputi:


3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung
1. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;


Geologi; dan
2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau ;


4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar
3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi; dan


Budaya;
4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya;


b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan budi daya, meliputi:
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan budi daya, meliputi:
1. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
1. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;


2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan
2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;
 
Industri;


3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;
3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;


4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan
4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;
 
Permukiman;


5. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran;
5. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran;


6. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan
6. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 
Perdagangan dan Jasa;
 
7. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan
 
Perkantoran;
 
8. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan


Transportasi; dan
7. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran;


118
8. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan
9. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.


Paragraf 1
9. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.}}
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang
}}<!--/pasal 67-->


====Pasal 68====
{{Perundangan pasal|68|
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, meliputi:
Pasal 67 ayat (1) huruf a, meliputi:


a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan;
a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan;
Baris 5.286: Baris 5.354:


d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
f. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur perkotaan.
f. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur perkotaan.
}}<!--/pasal 68-->
{{Perundangan pasal|69|
{{Perundangan ayat|69|1|
Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:


====Pasal 69====
(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK;
a. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK;


b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK; dan c. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL.
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK; dan  
(2) Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan berskala kota, regional atau nasional dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan


kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi PPK; dan/atau
c. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL.}}
c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan.
 
119
{{Perundangan ayat|69|2|Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
(3) Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 
a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang
a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan berskala kota, regional atau nasional dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;
 
b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi PPK; dan/atau
 
c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan.}}
 
{{Perundangan ayat|69|3|Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 
a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang berskala kecamatan atau sebagian wilayah kota dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;


berskala kecamatan atau sebagian wilayah kota dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi SPPK; dan/atau
b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi SPPK; dan/atau
c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan


yang dapat mengganggu fungsi SPPK dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.
c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi SPPK dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.}}
(4) Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 
{{Perundangan ayat|69|4|Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 
a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang berskala satu atau beberapa kelurahan dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;
a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang berskala satu atau beberapa kelurahan dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;
b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi PPL; dan/atau
b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi PPL; dan/atau
c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.


====Pasal 70====
c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.}}
(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:
}}<!--/pasal 69-->
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem
{{Perundangan pasal|70|
{{Perundangan ayat|70|1|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:
 
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan; dan


Jaringan Jalan; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.}}
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.
 
{{Perundangan ayat|70|2|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:


120
(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


Baris 5.330: Baris 5.409:


3. penetapan garis sempadan bangunan pada sisi ruas jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
3. penetapan garis sempadan bangunan pada sisi ruas jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan; dan/atau
4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan; dan/atau
5. penyediaan prasarana pelengkap jalan untuk


kepentingan umum sesuai dengan kondisi, fungsi dan kelas jalan;
5. penyediaan prasarana pelengkap jalan untuk kepentingan umum sesuai dengan kondisi, fungsi dan kelas jalan;
 
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan dengan jumlah yang terbatas;
1. pembangunan perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan dengan jumlah yang terbatas;
2. pembangunan infrastruktur perkotaan lain pada permukaan dan/atau di bawah permukaan badan jalan;
2. pembangunan infrastruktur perkotaan lain pada permukaan dan/atau di bawah permukaan badan jalan;
3. penyediaan ruang parkir pada badan jalan;


dan/atau
3. penyediaan ruang parkir pada badan jalan; dan/atau


4. pembangunan infrastruktur Jembatan atau ruang penghubung antar massa bangunan pada ruang udara atau di atas permukaan badan jalan, yang menghubungkan antar fasilitas umum dan sosial, antar aktivitas perdagangan dan jasa, antar perkantoran, serta pada kawasan yang akan didorong menjadi kawasan orientasi transit; dan
4. pembangunan infrastruktur Jembatan atau ruang penghubung antar massa bangunan pada ruang udara atau di atas permukaan badan jalan, yang menghubungkan antar fasilitas umum dan sosial, antar aktivitas perdagangan dan jasa, antar perkantoran, serta pada kawasan yang akan didorong menjadi kawasan orientasi transit; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:


1. penutupan akses pada ruas, kecuali dengan izin Pemerintah;
1. penutupan akses pada ruas, kecuali dengan izin Pemerintah;
2. pengalihfungsian Jalur Hijau atau taman di


sepanjang jaringan jalan;
2. pengalihfungsian Jalur Hijau atau taman di sepanjang jaringan jalan;


121
3. pembuatan jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah;
3. pembuatan jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah;
4. pemanfaatan badan jalan kecuali untuk mendukung pergerakan orang atau barang dan kendaraan dan parkir secara terbatas; dan/atau
4. pemanfaatan badan jalan kecuali untuk mendukung pergerakan orang atau barang dan kendaraan dan parkir secara terbatas; dan/atau
5. pengembangan kegiatan budi daya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan fungsi jalan.
(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem


jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
5. pengembangan kegiatan budi daya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan fungsi jalan.}}


huruf b berisi ketentuan mengenai:
{{Perundangan ayat|70|3|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:


a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
Baris 5.364: Baris 5.443:


2. jalur kereta api dengan tetap memperhatikan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api dan dampak terhadap lingkungan sekitarnya;
2. jalur kereta api dengan tetap memperhatikan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api dan dampak terhadap lingkungan sekitarnya;
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau ;


dan/atau
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau


4. pembangunan prasarana dan rambu untuk peningkatan keselamatan masyarakat pada titik perlintasan kereta api;
4. pembangunan prasarana dan rambu untuk peningkatan keselamatan masyarakat pada titik perlintasan kereta api;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat,


meliputi:
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:


1. pemasangan peralatan persinyalan; dan/atau
1. pemasangan peralatan persinyalan; dan/atau


2. pengembangan perlintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jaringan jalan; dan
2. pengembangan perlintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jaringan jalan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:


1. pemanfaatan lahan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
1. pemanfaatan lahan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan
2. Pemanfaatan Ruang di sepanjang jalur kereta api yang peka terhadap dampak lingkungan
akibat lalu lintas kereta api.


====Pasal 71====
2. Pemanfaatan Ruang di sepanjang jalur kereta api yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api.}}
(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf c, meliputi:
}}<!--/pasal 70-->
{{Perundangan pasal|71|
{{Perundangan ayat|71|1|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf c, meliputi:
 
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
 
(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan:
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.}}
 
{{Perundangan ayat|71|2|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan:
 
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi minyak dan gas bumi;
1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi minyak dan gas bumi;
2. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi dengan sistem perpipaan bawah tanah; dan/atau
2. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi dengan sistem perpipaan bawah tanah; dan/atau
3. pengembangan Jalur Hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
3. pengembangan Jalur Hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pendirian bangunan sarana penyimpanan bahan bakar dan sarana pengisian dan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat serta penyediaan Jalur Hijau pembatas antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya; dan/atau
1. pendirian bangunan sarana penyimpanan bahan bakar dan sarana pengisian dan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat serta penyediaan Jalur Hijau pembatas antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya; dan/atau
2. pengembangan jaringan perpipaan distribusi


minyak dan gas bumi yang melintasi Kawasan
2. pengembangan jaringan perpipaan distribusi minyak dan gas bumi yang melintasi Kawasan Permukiman; dan
 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan selain penunjang distribusi minyak dan gas bumi di atas jaringan perpipaan minyak bumi dan gas bumi.}}


Permukiman; dan
{{Perundangan ayat|71|3|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan:
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan selain penunjang distribusi minyak dan gas bumi di atas jaringan perpipaan minyak bumi dan gas bumi.


123
(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi energi kelistrikan;
1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi energi kelistrikan;
2. pengembangan jaringan listrik dengan sistem konvensional dan/atau sistem kabel bawah tanah; dan/atau
2. pengembangan jaringan listrik dengan sistem konvensional dan/atau sistem kabel bawah tanah; dan/atau
3. pengembangan Jalur Hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
3. pengembangan Jalur Hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan gardu listrik dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat; dan/atau
1. pembangunan gardu listrik dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat; dan/atau
2. pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai Jalur Hijau dan rencana jaringan jalan; dan
2. pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai Jalur Hijau dan rencana jaringan jalan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:


1. pendirian bangunan selain prasarana dan sarana penunjang ketenagalistrikan pada kawasan gardu induk; dan/atau
1. pendirian bangunan selain prasarana dan sarana penunjang ketenagalistrikan pada kawasan gardu induk; dan/atau
2. pendirian bangunan yang melebihi batas aman kabel distribusi pada SUTT.


====Pasal 72====
2. pendirian bangunan yang melebihi batas aman kabel distribusi pada SUTT.}}
}}<!--/pasal 71-->
 
Paragraf 1
 
Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang
 
{{Perundangan pasal|72|
Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d berisi ketentuan mengenai:
Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


124
1. pembangunan jaringan telekomunikasi berupa serat optik dan kabel udara pada ruang milik jalan; dan/atau
1. pembangunan jaringan telekomunikasi berupa serat optik dan kabel udara pada ruang milik jalan; dan/atau
2. pendirian menara telekomunikasi dengan sistem bersama;
2. pendirian menara telekomunikasi dengan sistem bersama;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian menara telekomunikasi yang memanfaatkan bangunan tinggi dengan mempertimbangkan kelayakan bangunan, ketinggian sesuai aturan KKOP, batas aman terhadap bangunan di sekitar, dan estetika lingkungan; dan
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian menara telekomunikasi yang memanfaatkan bangunan tinggi dengan mempertimbangkan kelayakan bangunan, ketinggian sesuai aturan KKOP, batas aman terhadap bangunan di sekitar, dan estetika lingkungan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi


pengembangan Kegiatan atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi dari jaringan telekomunikasi.
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan Kegiatan atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi dari jaringan telekomunikasi.
}}<!--/pasal 72-->


====Pasal 73====
{{Perundangan pasal|73|
Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e berisi ketentuan mengenai:
Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e berisi ketentuan mengenai:
a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang fungsi pengelolaan sumber daya air; dan/atau
1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang fungsi pengelolaan sumber daya air; dan/atau
2. penetapan garis sempadan pada sepanjang sungai, jaringan irigasi, dan jaringan pengendalian banjir.
2. penetapan garis sempadan pada sepanjang sungai, jaringan irigasi, dan jaringan pengendalian banjir.
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:


1. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai yang tidak mengganggu fungsi irigasi dan pengendalian banjir dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan atau fungsi lindung kawasan; dan/atau
1. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai yang tidak mengganggu fungsi irigasi dan pengendalian banjir dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan atau fungsi lindung kawasan; dan/atau
2. pengalihan sistem irigasi menjadi sistem drainase. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian
bangunan yang dapat mengganggu fungsi jaringan atau menyebabkan kerusakan jaringan irigasi dan bangunan
pengendalian banjir.


====Pasal 74====
2. pengalihan sistem irigasi menjadi sistem drainase.
(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f, meliputi:
 
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAM; b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL; c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan yang dapat mengganggu fungsi jaringan atau menyebabkan kerusakan jaringan irigasi dan bangunan pengendalian banjir.
Pengelolaan Limbah B3;
}}<!--/pasal 73-->
 
{{Perundangan pasal|74|
{{Perundangan ayat|74|1|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f, meliputi:
 
a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAM;  
 
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL;  
 
c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3;
 
d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;


d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem drainase;
f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem drainase;
g. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalur sepeda; dan
g. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalur sepeda; dan
h. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki.
 
(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
h. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki.}}
 
{{Perundangan ayat|74|2|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
 
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau


dan/atau
2. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi dan pelayanan air minum pada lahan milik pemerintah atau ruang milik jalan;


2. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi dan pelayanan air minum pada lahan milik pemerintah atau ruang milik jalan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi dan pelayanan air minum secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri serta Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan/atau
1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi dan pelayanan air minum secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri serta Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan/atau
2. pengembangan Kawasan Permukiman di


kawasan sekitar sumber air baku; dan
2. pengembangan Kawasan Permukiman di kawasan sekitar sumber air baku; dan
 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kualitas air baku.}}
 
{{Perundangan ayat|74|3|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan:


126
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kualitas air baku.
(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan limbah pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Transportasi, Kawasan Perkantoran atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; bela
1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan limbah pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Transportasi, Kawasan Perkantoran atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; bela
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada


kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air
2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau


Limbah; dan/atau
3. pendirian bangunan sarana prasana penunjang pengelolaan air limbah pada lahan milik pemerintah serta ruang manfaat jalan untuk ruas jalan lokal dan jalan lingkungan;


3. pendirian bangunan sarana prasana penunjang pengelolaan air limbah pada lahan milik pemerintah serta ruang manfaat jalan untuk ruas jalan lokal dan jalan lingkungan;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana terpadu penunjang pengelolaan limbah dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, daya dukung lingkungan dan karakter Kawasan Permukiman; dan/atau
1. pembangunan sarana dan prasarana terpadu penunjang pengelolaan limbah dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, daya dukung lingkungan dan karakter Kawasan Permukiman; dan/atau
2. pengembangan bangunan sarana dan


prasarana pengelolaan atau pengolahan air limbah menjadi energi listrik; dan
2. pengembangan bangunan sarana dan prasarana pengelolaan atau pengolahan air limbah menjadi energi listrik; dan
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah.
 
(4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:
c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah.}}
 
{{Perundangan ayat|74|4|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:
 
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


127
1. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri, kawasan fasilitas kesehatan, atau perdagangan dan jasa;
1. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri, kawasan fasilitas kesehatan, atau perdagangan dan jasa;
2. pengembangan parkir; dan/atau
2. pengembangan parkir; dan/atau


3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa sabuk hijau untuk membatasi aktivitas;
3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa sabuk hijau untuk membatasi aktivitas;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan hidup dengan mempertimbangkan daya dukung dan kondisi kawasan di sekitarnya; dan
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan hidup dengan mempertimbangkan daya dukung dan kondisi kawasan di sekitarnya; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi


Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).}}
(5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi ketentuan mengenai:
 
{{Perundangan ayat|74|5|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi ketentuan mengenai:
 
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan TPA atau sekitar TPS, TPS3R dan TPST;
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan TPA atau sekitar TPS, TPS3R dan TPST;
2. pengembangan TPS, TPS3R dan TPST pada


setiap pusat-pusat Kegiatan atau kelurahan;
2. pengembangan TPS, TPS3R dan TPST pada setiap pusat-pusat Kegiatan atau kelurahan;


3. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Transportasi, Kawasan Perkantoran atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan/atau
3. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Transportasi, Kawasan Perkantoran atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan/atau
4. pengembangan sistem pengelolaan air dan


Sistem Pengelolaan Limbah B3 pada kawasan
4. pengembangan sistem pengelolaan air dan Sistem Pengelolaan Limbah B3 pada kawasan TPA;


TPA;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pembangunan fasilitas perkantoran pada kawasan pengelolaan persampahan; dan
 
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang tidak mendukung fungsi kawasan pengelolaan persampahan.}}
 
{{Perundangan ayat|74|6|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berisi ketentuan mengenai:


128
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pembangunan fasilitas perkantoran pada kawasan pengelolaan persampahan; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang tidak mendukung fungsi kawasan pengelolaan persampahan.
(6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pemasangan rambu dan papan peringatan bencana;
1. pemasangan rambu dan papan peringatan bencana;
2. pendirian bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana pada lahan milik pemerintah; dan/atau
2. pendirian bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana pada lahan milik pemerintah; dan/atau
3. pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang Kegiatan pada tempat evakuasi bencana.
3. pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang Kegiatan pada tempat evakuasi bencana.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan tempat evakuasi bencana pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan tempat evakuasi bencana pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jaringan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi bencana.
(7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem


drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi ketentuan mengenai:
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jaringan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi bencana.}}
 
{{Perundangan ayat|74|7|Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi ketentuan mengenai:
 
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang jaringan drainase; dan/atau
1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang jaringan drainase; dan/atau
2. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang jaringan drainase;
2. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang jaringan drainase;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat,


meliputi:
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:


129
1. pembatasan bangunan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan/atau
1. pembatasan bangunan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan/atau
2. pengembangan jaringan drainase melalui alih sistem jaringan irigasi; dan
2. pengembangan jaringan drainase melalui alih sistem jaringan irigasi; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase.
 
(8) Ketentuan Umum Zonasi pada jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi ketentuan mengenai:
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase.}}
 
{{Perundangan ayat|74|8|Ketentuan Umum Zonasi pada jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi ketentuan mengenai:
 
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengembangan fasilitas pendukung jalan sepeda pada ruang manfaat jalan; dan/atau
1. pengembangan fasilitas pendukung jalan sepeda pada ruang manfaat jalan; dan/atau
2. pengembangan fasilitas pendukung jalan sepeda pada ruang milik jalan.
2. pengembangan fasilitas pendukung jalan sepeda pada ruang milik jalan.
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan ruang parkir; dan
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan ruang parkir; dan
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelancaran bersepeda.
 
(9) Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berisi ketentuan mengenai:
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelancaran bersepeda.}}
 
{{Perundangan ayat|74|9|Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berisi ketentuan mengenai:
 
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. penghijauan kawasan sekitar jaringan pejalan kaki;
1. penghijauan kawasan sekitar jaringan pejalan kaki;
2. pengembangan jalur bagi penyandang disabilitas;
2. pengembangan jalur bagi penyandang disabilitas;
3. pemasangan fasilitas pendukung jaringan


pejalan kaki; dan/atau
3. pemasangan fasilitas pendukung jaringan pejalan kaki; dan/atau


4. penyediaan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem kabel bawah tanah;
4. penyediaan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem kabel bawah tanah;
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan jalur sepeda; dan/atau
1. pengembangan jalur sepeda; dan/atau
2. pengembangan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem konvensional; dan
2. pengembangan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem konvensional; dan


130
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu pejalan kaki.}}
c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi
}}<!--/pasal 74-->


Pemanfaatan Ruang yang mengganggu pejalan kaki.
Paragraf 2


Paragraf 2
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang


====Pasal 75====
{{Perundangan pasal|75|
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam
Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, meliputi:
Pasal 67 ayat (1) huruf b, meliputi:
 
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan


a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.
}}


====Pasal 76====
{{Perundangan pasal|76|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi:
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan


Setempat;
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;


b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau; c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi; dan d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau; c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi; dan d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.
}}
{{Perundangan pasal|77|
{{Perundangan ayat|77|1|Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi kawasan sempadan sungai.}}
{{Perundangan ayat|77|2|Ketentuan Umum Zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai:


====Pasal 77====
(1) Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi kawasan sempadan sungai.
(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


Baris 5.588: Baris 5.721:


2. pengembangan kegiatan konservasi dan pelestarian sungai;
2. pengembangan kegiatan konservasi dan pelestarian sungai;
3. pembangunan jaringan jalan inspeksi;
3. pembangunan jaringan jalan inspeksi;


4. pendirian bangunan pengendali banjir dan pengelolaan air;
4. pendirian bangunan pengendali banjir dan pengelolaan air;
5. pengembangan sistem jaringan drainase;
5. pengembangan sistem jaringan drainase;


6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau
 
dan/atau


7. pengembangan fasilitas imbuhan air tanah;
7. pengembangan fasilitas imbuhan air tanah;


131
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang diperbolehkan adalah dengan KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang diperbolehkan adalah dengan KDH minimal
85% (delapan puluh lima persen);


c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas air dengan mempertimbangkan kondisi fisik sungai dan kualitas lingkungan sungai;
1. pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas air dengan mempertimbangkan kondisi fisik sungai dan kualitas lingkungan sungai;
2. pengembangan aktivitas wisata berbasis konservasi dengan pertimbangan tidak mengganggu kualitas air sungai serta tidak didirikan bangunan permanen; dan/atau
2. pengembangan aktivitas wisata berbasis konservasi dengan pertimbangan tidak mengganggu kualitas air sungai serta tidak didirikan bangunan permanen; dan/atau
3. pengembangan prasarana berupa:
3. pengembangan prasarana berupa:


Baris 5.618: Baris 5.752:
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;


f) jaringan persampahan; g) jaringan pejalan kaki; h) jaringan jalan;
f) jaringan persampahan;  
i) jalur sepeda; dan/atau j) jembatan;
 
g) jaringan pejalan kaki;  
 
h) jaringan jalan;
 
i) jalur sepeda; dan/atau  
 
j) jembatan;
 
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:


Baris 5.626: Baris 5.769:


2. Pemanfaatan Ruang selain untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan perlindungan sempadan sungai; dan/atau
2. Pemanfaatan Ruang selain untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan perlindungan sempadan sungai; dan/atau
3. Pemanfaatan Ruang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas permukaan sungai; dan
3. Pemanfaatan Ruang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas permukaan sungai; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal pada kawasan sempadan sungai meliputi pembangunan
jalur evakuasi bencana dan pemasangan papan


132
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal pada kawasan sempadan sungai meliputi pembangunan jalur evakuasi bencana dan pemasangan papan informasi dan papan peringatan, serta rambu- rambu pengamanan bencana.}}
informasi dan papan peringatan, serta rambu- rambu pengamanan bencana.
}}<!--/pasal 77-->
 
{{Perundangan pasal|78|
{{Perundangan ayat|78|1|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:


====Pasal 78====
(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:
a. Rimba Kota;
a. Rimba Kota;


b. Taman Kota;
b. Taman Kota;


c. Taman Kecamatan; d. Taman Kelurahan; e. Taman RW;
c. Taman Kecamatan;  
 
d. Taman Kelurahan;  
 
e. Taman RW;
 
f. Taman RT;
f. Taman RT;


g. Pemakaman; dan h. Jalur Hijau.
g. Pemakaman; dan  
(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
 
h. Jalur Hijau.}}
 
{{Perundangan ayat|78|2|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
 
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengembangan vegetasi sesuai fungsi konservasi kawasan;
1. pengembangan vegetasi sesuai fungsi konservasi kawasan;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang


untuk fungsi resapan air;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air;


3. pengembangan kegiatan dengan fungsi pendidikan dan riset konservasi alam; dan/atau
3. pengembangan kegiatan dengan fungsi pendidikan dan riset konservasi alam; dan/atau
4. pengembangan jalur evakuasi bencana;
4. pengembangan jalur evakuasi bencana;


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 12 (duabelas) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping;
2. ketinggian bangunan maksimal 12 (duabelas) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping;
3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas; dan
3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas; dan
4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);


133
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi


rekreasi dan olahraga alam;
1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi rekreasi dan olahraga alam;


2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi sosial masyarakat; dan/atau
2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi sosial masyarakat; dan/atau
3. penguatan dengan menggunakan tanaman keras terhadap tebing-tebing yang lebih tinggi dari 3 (tiga) meter dengan kemiringan lebih dari
 
20% (dua puluh persen); dan
3. penguatan dengan menggunakan tanaman keras terhadap tebing-tebing yang lebih tinggi dari 3 (tiga) meter dengan kemiringan lebih dari 20% (dua puluh persen); dan


4. penyediaan prasarana berupa:
4. penyediaan prasarana berupa:
Baris 5.696: Baris 5.849:


l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
m) dekorasi kota; dan/atau
m) dekorasi kota; dan/atau


Baris 5.701: Baris 5.855:


d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 5% (lima persen); dan
1. KDB maksimal 5% (lima persen); dan


2. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen).
2. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen).
3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)


meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:


134
1. penebangan pohon di kawasan Rimba Kota tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
1. penebangan pohon di kawasan Rimba Kota tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:


1. penerangan jalan dan penerangan taman;
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau


dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}


2. penyediaan sumur resapan.
{{Perundangan ayat|78|3|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:


(3) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pendidikan dan riset konservasi alam;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pendidikan dan riset konservasi alam;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat


sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau


5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);


Baris 5.739: Baris 5.897:


3. ketinggian bangunan maksimal 12 (duabelas) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
3. ketinggian bangunan maksimal 12 (duabelas) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)


meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;


c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
1. pengembangan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
2. penyediaan prasarana berupa:
2. penyediaan prasarana berupa:


135
a) papan informasi;
a) papan informasi;


Baris 5.769: Baris 5.927:


k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
l) dekorasi kota; dan/atau m) fasilitas parkir;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);


2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
l) dekorasi kota; dan/atau
3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan)


meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
m) fasilitas parkir;
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)


meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 
2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
 
3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
 
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:


1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:


1. penerangan jalan dan penerangan taman;
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau


dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}


2. penyediaan sumur resapan.
{{Perundangan ayat|78|4|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:


(4) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


136
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang


untuk fungsi pengendali iklim mikro;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;


3. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
3. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
4. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
4. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping;
2. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping;
3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas; dan
3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas; dan
4. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);
4. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);


c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi penyediaan prasarana berupa:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi penyediaan prasarana berupa:
1. papan informasi;
1. papan informasi;


Baris 5.833: Baris 5.999:


11. aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
11. aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
12. dekorasi kota; dan/atau
12. dekorasi kota; dan/atau


13. fasilitas parkir;
13. fasilitas parkir;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:


137
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);


2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)


meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:


1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang


mengganggu fungsi kawasan; dan/atau
2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan/atau


f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pendukung Taman Kecamatan meliputi: kursi-kursi taman, toilet umum, parkir kendaraan termasuk pedestrian.
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pendukung Taman Kecamatan meliputi: kursi-kursi taman, toilet umum, parkir kendaraan termasuk pedestrian.
1. penerangan jalan dan penerangan taman;


dan/atau
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
 
2. penyediaan sumur resapan.}}


2. penyediaan sumur resapan.
{{Perundangan ayat|78|5|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi ketentuan mengenai:


(5) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi Kawasan; dan/atau
4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi Kawasan; dan/atau
5. pengembangan jalur evakuasi bencana;
5. pengembangan jalur evakuasi bencana;


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan


2. KDH minimal 80% (delapan puluh persen),
2. KDH minimal 80% (delapan puluh persen),


138
3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)


meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;


c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan taman baca;
1. pengembangan taman baca;


2. pemasangan papan layanan masyarakat;
2. pemasangan papan layanan masyarakat; dan/atau
 
dan/atau


3. penyediaan prasarana berupa:
3. penyediaan prasarana berupa:
Baris 5.913: Baris 6.081:


l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
m) dekorasi kota; dan/atau
m) dekorasi kota; dan/atau


Baris 5.918: Baris 6.087:


d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);


2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)


meter untuk pengembangan jaringan utilitas;
4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:


139
1. penebangan pohon tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
1. penebangan pohon tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang


mengganggu fungsi kawasan; dan
2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan


f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:


1. penerangan jalan dan penerangan taman;
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau


dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}


2. penyediaan sumur resapan.
{{Perundangan ayat|78|6|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi ketentuan mengenai:


(6) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi Kawasan; dan/atau
4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi Kawasan; dan/atau
5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)
2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 
meter;


3. KLB maksimal 0,20 (nol koma dua puluh); dan
3. KLB maksimal 0,20 (nol koma dua puluh); dan
Baris 5.962: Baris 6.133:


c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan taman baca;
1. pengembangan taman baca;


2. pemasangan papan layanan masyarakat;
2. pemasangan papan layanan masyarakat; dan/atau
 
dan/atau


3. penyediaan prasarana berupa:
3. penyediaan prasarana berupa:
Baris 5.974: Baris 6.144:
b) jaringan energi;
b) jaringan energi;


140
c) jaringan telekomunikasi;
c) jaringan telekomunikasi;


Baris 5.996: Baris 6.165:


m) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
m) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:


1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:


1. penerangan jalan dan penerangan taman;
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau


dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}


2. penyediaan sumur resapan.
{{Perundangan ayat|78|7|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi ketentuan mengenai:


(7) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;
4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat


sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau


141
5. pengembangan jalur evakuasi bencana;
5. pengembangan jalur evakuasi bencana;


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan
1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan


Baris 6.028: Baris 6.201:


c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan taman baca;
1. pengembangan taman baca;


2. pemasangan papan layanan masyarakat;
2. pemasangan papan layanan masyarakat; dan/atau
 
dan/atau


3. penyediaan prasarana berupa:
3. penyediaan prasarana berupa:
Baris 6.059: Baris 6.231:


l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang


diperbolehkan dengan syarat KDH minimal
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
 
85% (delapan puluh lima persen);


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:


1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan;
2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan;
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:


1. penerangan jalan dan penerangan taman;
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau


dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}


2. penyediaan sumur resapan.
{{Perundangan ayat|78|8|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi ketentuan mengenai:


142
(8) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan kawasan untuk keperluan Pemakaman jenasah;
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan kawasan untuk keperluan Pemakaman jenasah;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemasangan papan informasi;
1. pemasangan papan informasi;


Baris 6.103: Baris 6.275:


11. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
11. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal
90% (sembilan puluh persen); dan


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi larangan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi kawasan.
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 90% (sembilan puluh persen); dan
(9) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berisi ketentuan mengenai:
 
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi larangan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi kawasan.}}
 
{{Perundangan ayat|78|9|Ketentuan Umum Zonasi kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berisi ketentuan mengenai:
 
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
2. pemasangan papan petunjuk jalan dan keselamatan;
2. pemasangan papan petunjuk jalan dan keselamatan;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang


untuk fungsi resapan air;
3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air;


143
4. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro; dan/atau
4. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro; dan/atau
5. pengembangan jalur evakuasi bencana;
5. pengembangan jalur evakuasi bencana;


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen); dan
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen); dan


Baris 6.126: Baris 6.301:


c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan jalur kereta api pada Jalur


Hijau kereta api;
1. pengembangan jalur kereta api pada Jalur Hijau kereta api;


2. pengembangan jaringan jalan pada Jalur Hijau jaringan jalan; dan/atau
2. pengembangan jaringan jalan pada Jalur Hijau jaringan jalan; dan/atau
3. penyediaan prasarana berupa:
3. penyediaan prasarana berupa:


Baris 6.154: Baris 6.329:


k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)
2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 
meter;


3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
Baris 6.166: Baris 6.341:


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. pelaksanaan Kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau
1. pelaksanaan Kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau


144
2. pengalihfungsian Jalur Hijau atau taman maupun di sepanjang jaringan jalan kota, selain untuk pengembangan jaringan; dan
2. pengalihfungsian Jalur Hijau atau taman maupun di sepanjang jaringan jalan kota, selain untuk pengembangan jaringan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan dan penerangan taman.


====Pasal 79====
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan dan penerangan taman.}}
(1) Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, meliputi Kawasan Imbuhan Air Tanah.
}}<!--/pasal 78-->
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai:
 
{{Perundangan pasal|79|
{{Perundangan ayat|79|1|Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, meliputi Kawasan Imbuhan Air Tanah.}}
 
{{Perundangan ayat|79|2|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


Baris 6.180: Baris 6.358:


2. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan kawasan sempadan mata air; dan/atau
2. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan kawasan sempadan mata air; dan/atau
3. Pemanfaatan Ruang sekitar mata air untuk


Ruang Terbuka Hijau;
3. Pemanfaatan Ruang sekitar mata air untuk Ruang Terbuka Hijau;


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);


Baris 6.190: Baris 6.368:


3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk mata air;
1. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk mata air;
2. pengembangan kegiatan wisata yang terbatas hanya pada kegiatan wisata alam;
2. pengembangan kegiatan wisata yang terbatas hanya pada kegiatan wisata alam;
3. pengembangan jaringan sumber daya air;


dan/atau
3. pengembangan jaringan sumber daya air; dan/atau


4. pengembangan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang mendukung fungsi
4. pengembangan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang mendukung fungsi sempadan mata air;
sempadan mata air;


145
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);


Baris 6.211: Baris 6.390:


1. alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan sempadan mata air; dan/atau
1. alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan sempadan mata air; dan/atau
2. pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya; dan
2. pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:


1. pengembangan fasilitas keamanan jalan inspeksi pada lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; dan/atau
1. pengembangan fasilitas keamanan jalan inspeksi pada lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; dan/atau
2. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan kawasan sempadan mata air.


====Pasal 80====
2. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan kawasan sempadan mata air.}}
}}
 
{{Perundangan pasal|80|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d berisi ketentuan mengenai:
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengembangan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan;
1. pengembangan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan;
2. pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah; dan/atau
2. pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah; dan/atau
3. pemanfaatan bangunan cagar budaya secara


adaptif;
3. pemanfaatan bangunan cagar budaya secara adaptif;


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen);
1. KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen);


2. ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan pada saat bangunan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
2. ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan pada saat bangunan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan
3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan


146
4. pemanfaatan secara adaptif mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya;
4. pemanfaatan secara adaptif mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya;
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:


1. pemanfaatan bangunan cagar budaya secara adaptif;
1. pemanfaatan bangunan cagar budaya secara adaptif;
2. penyediaan prasarana berupa:
2. penyediaan prasarana berupa:


Baris 6.263: Baris 6.450:


l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan
3. pengembangan jalur evakuasi bencana;
3. pengembangan jalur evakuasi bencana;


d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);


Baris 6.271: Baris 6.460:


3. ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan pada saat bangunan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya; dan
3. ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan pada saat bangunan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya; dan
4. pemanfaatan secara adaptif mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya;
4. pemanfaatan secara adaptif mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya;
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengubah bentuk arsitektur bangunan cagar budaya di zona inti; dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengubah bentuk arsitektur bangunan cagar budaya di zona inti; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:


Baris 6.278: Baris 6.470:


2. sumur resapan.
2. sumur resapan.
}}<!--/pasal 80-->
}}


====Pasal 81====
{{Perundangan pasal|81|
Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, meliputi:
Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;


Baris 6.291: Baris 6.486:
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran;
e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran;


f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan
f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 
Jasa;


g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran;
g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran;
Baris 6.299: Baris 6.492:
h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan
h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan


i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan
i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
}}
 
{{Perundangan pasal|82|
{{Perundangan ayat|82|1|Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:
 
a. Kawasan Tanaman Pangan; dan  


Keamanan.
b. Kawasan Peternakan.}}


====Pasal 82====
{{Perundangan ayat|82|2|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
(1) Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:
a. Kawasan Tanaman Pangan; dan b. Kawasan Peternakan.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan


sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengembangan budi daya tanaman pangan;
1. pengembangan budi daya tanaman pangan;


2. pengembangan aktivitas pendukung pertanian;
2. pengembangan aktivitas pendukung pertanian; dan/atau
 
dan/atau


3. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan;
3. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang


diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. KDB maksimal 60% (lima puluh persen);
1. KDB maksimal 60% (lima puluh persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)
2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 
meter;


3. KLB maksimal 0,15 (nol koma lima belas); dan
3. KLB maksimal 0,15 (nol koma lima belas); dan


4. KDH minimal 40% (lima puluh persen);
4. KDH minimal 40% (lima puluh persen);
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:


148
1. kegiatan pengolahan pasca panen;
1. kegiatan pengolahan pasca panen;


2. kegiatan budi daya yang mempengaruhi kegiatan usaha pertanian;
2. kegiatan budi daya yang mempengaruhi kegiatan usaha pertanian;
3. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
3. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
4. kegiatan budi daya berupa permukiman dan fasilitas umum pendukungnya, perdagangan dan jasa, serta pengembangan infrastruktur perkotaan yang di dalamnya terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi dengan status hak milik, tanpa mengubah fungsi jaringan irigasi serta tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
4. kegiatan budi daya berupa permukiman dan fasilitas umum pendukungnya, perdagangan dan jasa, serta pengembangan infrastruktur perkotaan yang di dalamnya terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi dengan status hak milik, tanpa mengubah fungsi jaringan irigasi serta tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
5. pengembangan prasarana berupa:
5. pengembangan prasarana berupa:


Baris 6.349: Baris 6.542:
d) sistem penyediaan air minum;
d) sistem penyediaan air minum;


e) Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau f) jaringan persampahan;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau  
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang


diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
f) jaringan persampahan;
 
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:


1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);
1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat)
2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 
meter;


3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
Baris 6.365: Baris 6.557:


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya; dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:


Baris 6.373: Baris 6.566:
3. jalan usaha tani; dan/atau
3. jalan usaha tani; dan/atau


4. sarana prasarana pengolahan pertanian.
4. sarana prasarana pengolahan pertanian.}}
 
{{Perundangan ayat|82|3|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:


149
(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


Baris 6.382: Baris 6.575:


2. pengembangan aktivitas pendukung peternakan; dan/atau
2. pengembangan aktivitas pendukung peternakan; dan/atau
3. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan;
3. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);


2. Ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan)
2. Ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter;
 
meter;


3. KLB maksimal 1,6 (satu koma enam); dan
3. KLB maksimal 1,6 (satu koma enam); dan
Baris 6.395: Baris 6.589:


c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. alih fungsi Kawasan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundangan;
1. alih fungsi Kawasan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundangan;
2. pengembangan Kegiatan lain yang bersifat


mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
2. pengembangan Kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;
 
3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk Kawasan Peternakan yang berdekatan dengan Kawasan Permukiman berupa sabuk hijau (green belt) seluas 5% (lima persen) dari luas kawasan; dan/atau
3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk Kawasan Peternakan yang berdekatan dengan Kawasan Permukiman berupa sabuk hijau (green belt) seluas 5% (lima persen) dari luas kawasan; dan/atau
4. penyediaan prasarana berupa:
4. penyediaan prasarana berupa:


Baris 6.410: Baris 6.606:
d) sistem penyediaan air minum;
d) sistem penyediaan air minum;


e) Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau f) jaringan persampahan;
e) Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau  
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang
 
f) jaringan persampahan;


diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:


150
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan)
2. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter;
 
meter;


3. KLB maksimal 1,5 (satu koma lima); dan
3. KLB maksimal 1,5 (satu koma lima); dan
Baris 6.427: Baris 6.621:


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Peternakan; dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Peternakan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan.


====Pasal 83====
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan.}}
}}
 
{{Perundangan pasal|83|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b berisi ketentuan mengenai:
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengembangan industri kecil, besar, dan menengah;
1. pengembangan industri kecil, besar, dan menengah;


2. pengembangan infrastruktur Kawasan Peruntukan
2. pengembangan infrastruktur Kawasan Peruntukan Industri;
 
Industri;


3. pengembangan pergudangan;
3. pengembangan pergudangan;


4. pengembangan kegiatan industri kecil, industri rumah tangga dan sentra industri diizinkan untuk dikembangkan dalam lingkungan permukiman penduduk;
4. pengembangan kegiatan industri kecil, industri rumah tangga dan sentra industri diizinkan untuk dikembangkan dalam lingkungan permukiman penduduk;
5. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan/atau
5. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan/atau


Baris 6.447: Baris 6.643:


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh)
2. ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh) dua meter;
 
dua meter;


3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
Baris 6.467: Baris 6.662:
c) jaringan sumber daya air;
c) jaringan sumber daya air;


151
d) penyediaan air baku industri;  
d) penyediaan air baku industri; e) sistem penyediaan air minum; f) jaringan persampahan;
 
e) sistem penyediaan air minum;  
 
f) jaringan persampahan;
 
g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri;
g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri;
h) jaringan drainase;
h) jaringan drainase;


i) jaringan pejalan kaki;
i) jaringan pejalan kaki;


j) jembatan; dan/atau k) fasilitas parkir;
j) jembatan; dan/atau  
 
k) fasilitas parkir;
 
2. pengembangan perumahan;
2. pengembangan perumahan;


Baris 6.484: Baris 6.687:


6. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri; dan/atau
6. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri; dan/atau
7. penyediaan ruang bagi sektor informal;
7. penyediaan ruang bagi sektor informal;


d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 22 (dua puluh dua)
2. ketinggian bangunan maksimal 22 (dua puluh dua) meter;
 
meter;


3. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima);
3. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima);
Baris 6.500: Baris 6.703:


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kawasan industri yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan; dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kawasan industri yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:


Baris 6.505: Baris 6.709:


2. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran; dan/atau
2. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran; dan/atau
3. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengelolaan persampahan secara terpadu.
3. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengelolaan persampahan secara terpadu.
}}
{{Perundangan pasal|84|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


==== Pasal 84 ====
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, berisi ketentuan mengenai: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pembangunan fasilitas pendukung;
1. pembangunan fasilitas pendukung;


Baris 6.516: Baris 6.725:


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;
2. ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan


Baris 6.540: Baris 6.751:


g) jaringan drainase; dan/atau h) fasilitas parkir;
g) jaringan drainase; dan/atau h) fasilitas parkir;
2. pengembangan Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
2. pengembangan Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);


2. Ketinggian bangunan maksimal 22 (dua puluh dua)
2. Ketinggian bangunan maksimal 22 (dua puluh dua) meter;
 
meter;


3. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima); dan
3. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima); dan
Baris 6.553: Baris 6.765:


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:


153
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;


dan/atau
2. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
}}


2. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
{{Perundangan pasal|85|
{{Perundangan ayat|85|1|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, meliputi:


====Pasal 85====
(1) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, meliputi:
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan;
a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan;


b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur


Perkotaan.
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan.}}
 
{{Perundangan ayat|85|2|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:


(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal;
1. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal;
2. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;
2. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;
3. pengembangan perumahan dengan kepadatan


rendah;
3. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah;


4. pengembangan rumah tinggal lainnya;
4. pengembangan rumah tinggal lainnya;


5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
6. pengembangan prasarana jaringan jalan;
6. pengembangan prasarana jaringan jalan;


7. pengembangan pariwisata berbasis kampung tematik;
7. pengembangan pariwisata berbasis kampung tematik;
8. pengembangan sarana transportasi;
8. pengembangan sarana transportasi;


Baris 6.591: Baris 6.805:


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 102 (seratus dua) meter;
2. ketinggian bangunan maksimal 102 (seratus dua) meter;
3. KLB maksimal 20 (dua puluh);
3. KLB maksimal 20 (dua puluh);


4. KTB maksimal 20%; dan
4. KTB maksimal 20%; dan


154
5. KDH minimal 20% (dua puluh persen);
5. KDH minimal 20% (dua puluh persen);


c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan prasarana berupa:
1. pengembangan prasarana berupa:


Baris 6.617: Baris 6.833:


g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya secara mandiri;
g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya secara mandiri;
h) jaringan drainase;
h) jaringan drainase;


i) jaringan pejalan kaki; dan/atau j) jalur sepeda;
i) jaringan pejalan kaki; dan/atau  
 
j) jalur sepeda;
 
2. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
2. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
3. pengembangan kegiatan sentra industri kecil dan menengah dengan mempertimbangkan dampak lingkungan melalui penyediaan instalasi pengolahan air limbah; dan/atau
3. pengembangan kegiatan sentra industri kecil dan menengah dengan mempertimbangkan dampak lingkungan melalui penyediaan instalasi pengolahan air limbah; dan/atau
4. pengembangan kegiatan pendukung Kegiatan permukiman untuk penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
4. pengembangan kegiatan pendukung Kegiatan permukiman untuk penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
5. pengembangan infrastruktur perkotaan;
5. pengembangan infrastruktur perkotaan;


6. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
6. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
7. pengembangan kegiatan perkantoran;
7. pengembangan kegiatan perkantoran;


8. pengembangan kegiatan pengembangan stasiun; dan/atau
8. pengembangan kegiatan pengembangan stasiun; dan/atau
9. pengembangan tendon;
9. pengembangan tendon;


d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
2. ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
2. ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;


155
3. KLB maksimal 11 (sebelas);
3. KLB maksimal 11 (sebelas);


Baris 6.643: Baris 6.869:


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang dengan intensitas yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Perumahan; dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang dengan intensitas yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Perumahan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:


1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau


dan/atau
2. pengembangan sumur resapan.}}


2. pengembangan sumur resapan.
{{Perundangan ayat|85|3|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:


(3) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
1. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
2. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
2. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
3. pengembangan prasarana jaringan jalan;
3. pengembangan prasarana jaringan jalan;


4. penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan/atau
4. penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan/atau
5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 102 (seratus dua) meter;
2. ketinggian bangunan maksimal 102 (seratus dua) meter;
3. KLB maksimal 20 (dua puluh); dan
3. KLB maksimal 20 (dua puluh); dan


Baris 6.670: Baris 6.901:


c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi
1. penyediaan prasarana berupa:
1. penyediaan prasarana berupa:


Baris 6.684: Baris 6.916:
f) jaringan persampahan;
f) jaringan persampahan;


156
g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri;
g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri;
h) jaringan drainase;
h) jaringan drainase;


i) jalur sepeda;
i) jalur sepeda;


j) jaringan pejalan kaki; dan/atau k) jembatan;
j) jaringan pejalan kaki; dan/atau  
 
k) jembatan;
 
2. pengembangan kegiatan perumahan;
2. pengembangan kegiatan perumahan;


3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
4. pengembangan kegiatan perkantoran;


dan/atau
4. pengembangan kegiatan perkantoran; dan/atau


5. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
5. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
2. ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 11 (sebelas);
3. KLB maksimal 11 (sebelas);


Baris 6.710: Baris 6.947:


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:


1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau


dan/atau
2. penyediaan sumur resapan.}}


2. penyediaan sumur resapan.
{{Perundangan ayat|85|4|Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:


(4) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengembangan fasilitas yang mendukung kegiatan infrastruktur perkotaan;
1. pengembangan fasilitas yang mendukung kegiatan infrastruktur perkotaan;
2. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3;
2. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3;


157
3. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau
3. pengembangan prasarana jaringan jalan;
 
dan/atau


4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
2. Ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;
2. Ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan


Baris 6.739: Baris 6.977:


c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau
1. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau
2. penyediaan prasarana berupa:
2. penyediaan prasarana berupa:


Baris 6.758: Baris 6.998:
h) jaringan pejalan kaki;
h) jaringan pejalan kaki;


i) jembatan; dan/atau j) fasilitas parkir;
i) jembatan; dan/atau  
 
j) fasilitas parkir;
 
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);


2. Ketinggian bangunan maksimal 10 (sepuluh)
2. Ketinggian bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter;
 
meter;


3. KLB maksimal 1,4 (satu koma empat); dan
3. KLB maksimal 1,4 (satu koma empat); dan
Baris 6.771: Baris 7.013:


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:


1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;


158
2. penerangan jalan dan rambu penanda serta rambu keselamatan; dan/atau
2. penerangan jalan dan rambu penanda serta rambu keselamatan; dan/atau
3. penyediaan sumur resapan.


==== Pasal 86 ====
3. penyediaan sumur resapan.}}
}}
 
{{Perundangan pasal|86|
Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e berisi ketentuan mengenai:
Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Campuran yang mendukung Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan perkantoran;
1. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Campuran yang mendukung Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan perkantoran;
2. pengembangan jalur evakuasi bencana;
2. pengembangan jalur evakuasi bencana;


Baris 6.795: Baris 7.041:


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);


2. ketinggian bangunan maksimal 122 (seratus dua puluh dua) meter;
2. ketinggian bangunan maksimal 122 (seratus dua puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 24 (dua puluh empat); dan
3. KLB maksimal 24 (dua puluh empat); dan


Baris 6.805: Baris 7.053:


1. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau
1. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau
2. penyediaan prasarana berupa:
2. penyediaan prasarana berupa:


Baris 6.822: Baris 7.071:


h) jaringan pejalan kaki;
h) jaringan pejalan kaki;
i) jalur sepeda; dan/atau j) fasilitas parkir;


159
i) jalur sepeda; dan/atau
 
j) fasilitas parkir;
 
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);


2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan
3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan


Baris 6.834: Baris 7.087:


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:


Baris 6.841: Baris 7.095:


3. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
3. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
}}


==== Pasal 87 ====
{{Perundangan pasal|87|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f berisi ketentuan mengenai:
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


1. pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa berupa bangunan ruko dan pertokoan kecil;
1. pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa berupa bangunan ruko dan pertokoan kecil;
2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan skala regional pada pusat- pusat Kegiatan;
2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan skala regional pada pusat- pusat Kegiatan;
3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota pada tiap pusat kecamatan;
3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota pada tiap pusat kecamatan;
4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan pada pusat- pusat lingkungan dengan dukungan akses sekurang-kurangnya jalan Lokal Sekunder;
4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan pada pusat- pusat lingkungan dengan dukungan akses sekurang-kurangnya jalan Lokal Sekunder;
5. penyediaan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari setiap Kegiatan perdagangan dan jasa;
5. penyediaan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari setiap Kegiatan perdagangan dan jasa;
6. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
6. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;


Baris 6.857: Baris 7.118:
8. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
8. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;


160
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);


2. Ketinggian bangunan maksimal 152 (seratus lima puluh dua) meter;
2. Ketinggian bangunan maksimal 152 (seratus lima puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 30 (tiga puluh); dan
3. KLB maksimal 30 (tiga puluh); dan


Baris 6.883: Baris 7.145:


g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri;
g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri;
h) jaringan drainase;
h) jaringan drainase;


Baris 6.889: Baris 7.152:
j) jaringan pejalan kaki;
j) jaringan pejalan kaki;


k) jembatan; dan/atau l) fasilitas parkir;
k) jembatan; dan/atau  
 
l) fasilitas parkir;
 
2. pengembangan kegiatan industri dengan syarat penyediaan SPAL secara mandiri;
2. pengembangan kegiatan industri dengan syarat penyediaan SPAL secara mandiri;
3. pengembangan kegiatan pariwisata;
3. pengembangan kegiatan pariwisata;


Baris 6.906: Baris 7.173:


d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);


2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan
3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan


161
4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);
4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan


Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan  
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:


dan/atau
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau


2. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
2. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
}}
{{Perundangan pasal|88|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


====Pasal 88====
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g berisi ketentuan mengenai: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan perkantoran, baik pemerintah maupun swasta;
1. pengembangan kegiatan perkantoran, baik pemerintah maupun swasta;
2. pembangunan sarana perkantoran baru;
2. pembangunan sarana perkantoran baru;


Baris 6.935: Baris 7.209:


b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);


2. Ketinggian bangunan maksimal 122 (seratus dua puluh dua) meter;
2. Ketinggian bangunan maksimal 122 (seratus dua puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 24 (dua puluh empat); dan
3. KLB maksimal 24 (dua puluh empat); dan


Baris 6.963: Baris 7.239:


i) jaringan pejalan kaki;
i) jaringan pejalan kaki;
j) jembatan; dan/atau k) fasilitas parkir;
j) jembatan; dan/atau k) fasilitas parkir;


162
2. pengembangan kegiatan perumahan;
2. pengembangan kegiatan perumahan;


3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
 
dan/atau


4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;


d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);
1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);


2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan
3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan


Baris 6.983: Baris 7.259:


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:


Baris 6.990: Baris 7.267:


3. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
3. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
}}
{{Perundangan pasal|89|
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h berisi ketentuan mengenai:
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:


====Pasal 89====
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h berisi ketentuan mengenai: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Kawasan Transportasi untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
1. pengembangan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Kawasan Transportasi untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
2. pengembangan pembangunan fasilitas yang mendukung fungsi pelayanan transportasi;
2. pengembangan pembangunan fasilitas yang mendukung fungsi pelayanan transportasi;
3. pengembangan pembangunan fasilitas untuk


penyediaan kebutuhan penumpang;
3. pengembangan pembangunan fasilitas untuk penyediaan kebutuhan penumpang;


4. pengembangan kawasan yang berorientasi pada
4. pengembangan kawasan yang berorientasi pada Kegiatan transportasi;
 
Kegiatan transportasi;


5. pengembangan prasarana jaringan transportasi;
5. pengembangan prasarana jaringan transportasi;
Baris 7.013: Baris 7.292:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);


163
2. Ketinggian bangunan maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;
2. Ketinggian bangunan maksimal 32 (tiga puluh dua)
 
meter;


3. KLB maksimal 6 (enam); dan
3. KLB maksimal 6 (enam); dan
Baris 7.025: Baris 7.301:


1. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dalam Kawasan Transportasi; dan/atau
1. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dalam Kawasan Transportasi; dan/atau
2. penyediaan prasarana berupa:
2. penyediaan prasarana berupa:


Baris 7.043: Baris 7.320:
h) jalur sepeda;
h) jalur sepeda;


i) jaringan pejalan kaki; dan/atau j) fasilitas parkir;
i) jaringan pejalan kaki; dan/atau  
 
j) fasilitas parkir;
 
d. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan:


1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);


2. Ketinggian bangunan maksimal 14 (empat belas)
2. Ketinggian bangunan maksimal 14 (empat belas) meter;
 
meter;


3. KLB maksimal 2 (dua); dan
3. KLB maksimal 2 (dua); dan
Baris 7.056: Baris 7.334:
4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);
4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi transportasi; dan
 
f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:


Ruang yang mengganggu fungsi transportasi; dan f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;


Baris 7.066: Baris 7.345:


4. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
4. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
}}


====Pasal 90====
{{Perundangan pasal|90|
Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf i berisi ketentuan mengenai:
Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf i berisi ketentuan mengenai:


164
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan untuk kegiatan yang diperbolehkan:
b. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan untuk kegiatan yang diperbolehkan:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen); dan
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen); dan


Baris 7.080: Baris 7.361:


1. kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau
1. kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau
2. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
2. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;


d. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat:
d. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat:
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen); dan
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen); dan


Baris 7.088: Baris 7.371:


e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan; dan
e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan; dan
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
f. penyediaan sarana dan prasarana minimal, meliputi:


1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
 
dan/atau


2. sumur resapan.
2. sumur resapan.
}}


Paragraf 3
Paragraf 3
Ketentuan Khusus
Ketentuan Khusus


====Pasal 91====
{{Perundangan pasal|91|
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d, meliputi:
Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d, meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;


Baris 7.110: Baris 7.395:


Berkelanjutan (KP2B).
Berkelanjutan (KP2B).
}}


165
{{Perundangan pasal|92|
Pasal 92
{{Perundangan ayat|92|1|Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, meliputi:


(1) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, meliputi:
a. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi;  
a. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi; b. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang; c. Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang;
d. Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang;


dan
b. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang;
 
c. Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang;
 
d. Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang; dan
 
e. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang.}}


e. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang.
{{Perundangan ayat|92|2|Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:


(2) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kelurahan, Taman RW, Pemakaman, dan Jalur Hijau meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kelurahan, Taman RW, Pemakaman, dan Jalur Hijau meliputi:
1. penetapan batas dataran banjir;
1. penetapan batas dataran banjir;


2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
3. pendirian bangunan untuk kepentingan


pemantauan bencana;
3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;


4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana; dan/atau
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana; dan/atau
5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan


Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kelurahan, Taman RW, Pemakaman, dan Jalur Hijau;
5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kelurahan, Taman RW, Pemakaman, dan Jalur Hijau;
 
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi:
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi:
1. penetapan batas dataran banjir;
1. penetapan batas dataran banjir;
2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;


166
3. pendirian bangunan dengan mempertimbangkan permasalahan kawasan;
3. pendirian bangunan dengan mempertimbangkan permasalahan kawasan;
4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan


masyarakat mengenai Kawasan Rawan
4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir;


Bencana banjir;
5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;


5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
6. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
6. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
7. pelarangan pendirian bangunan pada Kawasan


Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan;
7. pelarangan pendirian bangunan pada Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan;
 
8. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
8. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dari luas kawasan;
65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dari luas kawasan;
9. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
9. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
10. pembatasan pengembangan Kawasan


Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
10. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau
65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta
diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau


167
11. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.}}
sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen)


dari luas kawasan; dan/atau
{{Perundangan ayat|92|3|Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:


11. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.
(3) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Imbuhan Air Tanah, dan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Imbuhan Air Tanah, dan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
1. penetapan batas dataran banjir;
1. penetapan batas dataran banjir;


2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, dan Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan/atau
5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, dan Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan/atau
6. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan kepentingan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.
6. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan kepentingan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir


bandang sedang pada Kawasan Tanaman Pangan,
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:


168
Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:
1. penetapan batas dataran banjir;
1. penetapan batas dataran banjir;


2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
3. pendirian bangunan dengan mempertimbangkan permasalahan kawasan;
3. pendirian bangunan dengan mempertimbangkan permasalahan kawasan;
4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan


masyarakat mengenai Kawasan Rawan
4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir bandang;


Bencana banjir bandang;
5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;


5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
6. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
6. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
7. pembatasan pengembangan kawasan Kawasan Tanaman Pangan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 5% (lima persen);
7. pembatasan pengembangan kawasan Kawasan Tanaman Pangan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 5% (lima persen);
8. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
9. pembatasan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan


169
8. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya


30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
9. pembatasan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
 
2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
10. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan
 
Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya


20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
10. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;


11. pembatasan pengembangan Kawasan Campuran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
11. pembatasan pengembangan Kawasan Campuran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan
3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari luas kawasan;


Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya
25% (dua puluh lima persen) dari luas kawasan;
12. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
12. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
13. pembatasan pengembangan Kawasan


Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
13. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan
3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;


Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya
14. pembatasan pengembangan Kawasan Transportasi dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau


20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
15. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.}}


14. pembatasan pengembangan Kawasan Transportasi dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh
{{Perundangan ayat|92|4|
persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:


170
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Pemakaman, dan Jalur Hijau meliputi:
2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan


Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya
20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
dan/atau
15. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
(4) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Pemakaman, dan Jalur Hijau meliputi:
1. pengembangan fasilitas pemadam kebakaran;
1. pengembangan fasilitas pemadam kebakaran;


2. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
2. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pemadam kebakaran, jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana; dan
3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pemadam kebakaran, jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana; dan
4. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Pemakaman, dan Jalur Hijau.
4. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Pemakaman, dan Jalur Hijau.
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang pada Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi:
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang pada Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi:
1. pengembangan fasilitas pemadam kebakaran;
1. pengembangan fasilitas pemadam kebakaran;


2. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
2. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
3. pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
3. pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pemadam kebakaran, jalur
evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana,


171
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pemadam kebakaran, jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
5. pembatasan Pemanfaatan Ruang dengan


tingkat intensitas menengah hingga tinggi;
5. pembatasan Pemanfaatan Ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;


6. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
6. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
7. pembatasan pengembangan Kawasan


Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
7. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau
70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau
8. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan


Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya
8. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.}}


20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.
{{Perundangan ayat|92|5|Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:


(5) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Kawasan Imbuhan Air Tanah, dan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Kawasan Imbuhan Air Tanah, dan Kawasan Cagar Budaya
meliputi:


172
1. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah dan stabilisasi tanah;
1. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah dan stabilisasi tanah;
2. pendirian bangunan untuk kepentingan


pemantauan bencana;
2. pendirian bangunan untuk kepentinganpemantauan bencana;


3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
4. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, dan Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan/atau
4. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, dan Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan/atau
5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Cagar


Budaya dengan kepentingan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan kepentingan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;
 
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:
1. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
1. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
2. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah dan stabilisasi tanah;
2. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah dan stabilisasi tanah;
3. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana;
3. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana;
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
5. pembatasan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal
sebesar 10% (sepuluh persen);


173
5. pembatasan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen);
6. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
7. pembatasan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan


Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya
6. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;


30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
7. pembatasan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;


8. pembatasan pengembangan Kawasan Permukiman dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
8. pembatasan pengembangan Kawasan Permukiman dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak
2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan
2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau


Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya
9. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.}}


20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
{{Perundangan ayat|92|6|Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:


dan/atau
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kelurahan, Taman RW, dan Pemakaman meliputi:


9. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
1. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat dan Taman Kelurahan, Taman RW, dan Pemakaman;
70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai


maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.
(6) Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kelurahan, Taman RW, dan
Pemakaman meliputi:
174
1. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat dan Taman Kelurahan, Taman RW, dan Pemakaman;
2. pengaturan kontur dan pengolahan tanah;
2. pengaturan kontur dan pengolahan tanah;


3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana; dan/atau
3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana; dan/atau
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu, dan papan informasi tentang evakuasi bencana.
4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu, dan papan informasi tentang evakuasi bencana.
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:
b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:
1. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
1. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
2. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana;
2. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana;
3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
4. pembatasan pengembangan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
4. pembatasan pengembangan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
10% (sepuluh persen);
10% (sepuluh persen);
5. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau
5. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau


175
6. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.}}
6. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar
 
70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.
{{Perundangan ayat|92|7|Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
(7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
}}<!--/pasal 92-->
 
{{Perundangan pasal|93|
{{Perundangan ayat|93|1|Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b pada Kawasan Perlindungan Setempat, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Imbuhan Air Tanah, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengikuti peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.}}
 
{{Perundangan ayat|93|2|Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
}}
 
{{Perundangan pasal|94|
{{Perundangan ayat|94|1|Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c pada Pemakaman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi Pemanfaatan Ruang secara adaptif dengan prinsip pelestarian cagar budaya.}}


Pasal 93
{{Perundangan ayat|94|2|Pemanfaatan Ruang secara adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.}}


(1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b pada Kawasan Perlindungan Setempat, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Imbuhan Air Tanah, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengikuti peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.
{{Perundangan ayat|94|3|Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
(2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian
}}
1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


====Pasal 94====
{{Perundangan pasal|95|
(1) Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c pada Pemakaman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan,
{{Perundangan ayat|95|1|Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d pada Kawasan Tanaman Pangan meliputi larangan alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B.}}
176
Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi Pemanfaatan Ruang secara adaptif dengan prinsip pelestarian cagar budaya.
(2) Pemanfaatan Ruang secara adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
(3) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


====Pasal 95====
{{Perundangan ayat|95|2|Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
(1) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d pada Kawasan Tanaman Pangan meliputi larangan alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B.
}}
(2) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Ketiga
{{Perundangan bagian|Ketiga|Ketentuan Insentif dan Disinsentif|
Ketentuan Insentif dan Disinsentif


Paragraf 1
Paragraf 1
Umum
Umum


====Pasal 96====
{{Perundangan pasal|96|
(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang, terdiri atas:
{{Perundangan ayat|96|1|Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang, terdiri atas:
a. ketentuan insentif; dan b. ketentuan disinsentif.
 
177
a. ketentuan insentif; dan  
(2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan
b. ketentuan disinsentif.}}
 
{{Perundangan ayat|96|2|Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 
a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;


Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan
c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.
 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.
c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.}}
 
{{Perundangan ayat|96|3|Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.}}
}}


Paragraf 2
Paragraf 2
Ketentuan Insentif
Ketentuan Insentif


====Pasal 97====
{{Perundangan pasal|97|
(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
{{Perundangan ayat|97|1|Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.}}
(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


disusun berdasarkan:
{{Perundangan ayat|97|2|Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun berdasarkan:


a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah kota, dan Kawasan Strategis Kota;
a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah kota, dan Kawasan Strategis Kota;
b. Ketentuan Umum Zonasi; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi; dan


c. ketentuan Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.
c. ketentuan Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.}}
(3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


berupa:
{{Perundangan ayat|97|3|Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:


a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau
b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi,


subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham,
b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.}}


178
{{Perundangan ayat|97|4|Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.
(4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


meliputi:
a. insentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan


a. insentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah
b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.}}


Daerah lainnya; dan
{{Perundangan ayat|97|5|Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:


b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat. (5) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada
Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:
a. pemberian kompensasi;
a. pemberian kompensasi;


Baris 7.419: Baris 7.678:
c. penghargaan; dan/atau
c. penghargaan; dan/atau


d. publikasi atau promosi daerah.
d. publikasi atau promosi daerah.}}
 
{{Perundangan ayat|97|6|Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:


(6) Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;


Baris 7.438: Baris 7.698:
h. penyediaan sarana dan prasarana;
h. penyediaan sarana dan prasarana;


i. penghargaan; dan/atau j. publikasi/promosi.
i. penghargaan; dan/atau  
 
j. publikasi/promosi.}}
}}


Paragraf 3
Paragraf 3
Ketentuan Disinsentif
Ketentuan Disinsentif


====Pasal 98====
{{Perundangan pasal|98|
(1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui
{{Perundangan ayat|98|1|Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.}}
daya dukung dan daya tampung lingkungan.


179
{{Perundangan ayat|98|2|Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
(2) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang


wilayah kota dan Kawasan Strategis Kota;
a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah kota dan Kawasan Strategis Kota;


b. Ketentuan Umum Zonasi kota; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kota; dan


c. ketentuan Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.
c. ketentuan Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.}}
(3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 
{{Perundangan ayat|98|3|Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 
a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
b. disinsentif non fiskal berupa:
b. disinsentif non fiskal berupa:


Baris 7.463: Baris 7.727:


2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
3. pemberian status tertentu.


(4) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
3. pemberian status tertentu.}}
a. disinsentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah


Daerah lainnya; dan
{{Perundangan ayat|98|4|Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:


b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.
a. disinsentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
(5) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
(6) Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada


masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.}}


huruf b berupa:
{{Perundangan ayat|98|5|Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.}}
 
{{Perundangan ayat|98|6|Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:


a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
Baris 7.482: Baris 7.744:
b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;
b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;


c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.
c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.}}
}}<!--/pasal 98-->
}}<!--/bagian Ketiga-->
 
{{Perundangan bagian|Keempat|Arahan Sanksi|
{{Perundangan pasal|99|
{{Perundangan ayat|99|1|Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c berupa sanksi administratif adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.}}


Bagian Keempat
{{Perundangan ayat|99|2|Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.}}
Arahan Sanksi


Pasal 99
{{Perundangan ayat|99|3|Arahan sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c berupa sanksi administratif adalah arahan


180
untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
(2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
(3) Arahan sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan
b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi


administratif terhadap:
b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:


1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan
1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;


RTRW Kota;
2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;


2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai milik umum.
(4) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud


pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:
4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai milik umum.}}
 
{{Perundangan ayat|99|4|Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:


a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 
(5) Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.}}
 
{{Perundangan ayat|99|5|Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 
a. peringatan tertulis;
a. peringatan tertulis;


181
b. denda administratif;
b. denda administratif;


Baris 7.525: Baris 7.788:
e. penutupan lokasi;
e. penutupan lokasi;


f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;


Ruang;
g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;


g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
h. pembongkaran bangunan; dan/atau


Ruang;
i. pemulihan fungsi ruang.}}
}}<!--/pasal 99-->
}}<!--/bagian Keempat-->


h. pembongkaran bangunan; dan/atau i. pemulihan fungsi ruang.
{{Perundangan bagian|Kelima|Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang|


Bagian Kelima
Paragraf 1
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang


Paragraf 1
Umum
Umum


Pasal 100
{{Perundangan pasal|100|
{{Perundangan ayat|100|1|Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, terdiri atas:


(1) Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, terdiri atas:
a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan
a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan


b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.
b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.}}


(2) Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan: a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
{{Perundangan ayat|100|2|Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:  
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.
 
a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan
 
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.}}
 
{{Perundangan ayat|100|3|Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.}}
 
{{Perundangan ayat|100|4|Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:


(3) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang .
(4) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
a. kesesuaian program;
a. kesesuaian program;


b. kesesuaian lokasi; dan
b. kesesuaian lokasi; dan


c. kesesuaian waktu pelaksanaan Kegiatan
c. kesesuaian waktu pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.}}
}}<!--/pasal 100-->


Pemanfaatan Ruang.
Paragraf 2


182
Paragraf 2
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR
Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR


====Pasal 101====
{{Perundangan pasal|101|
(1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
{{Perundangan ayat|101|1|Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:
a. selama pembangunan; dan b. pasca pembangunan.
 
(2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
a. selama pembangunan; dan  
(3) Penilaian pada periode selama pembangunan
 
b. pasca pembangunan.}}
 
{{Perundangan ayat|101|2|Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.}}


sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
{{Perundangan ayat|101|3|Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.}}
(4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
 
{{Perundangan ayat|101|4|Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.}}
}}<!--/pasal 101-->


Paragraf 3
Paragraf 3
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR
Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR


====Pasal 102====
{{Perundangan pasal|102|
(1) Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
{{Perundangan ayat|102|1|Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
(2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
 
(3) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Rencana Tata Ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
{{Perundangan ayat|102|2|KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.}}
(4) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan


sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan
{{Perundangan ayat|102|3|KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Rencana Tata Ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.}}


183
{{Perundangan ayat|102|4|Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.}}
ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.
}}<!--/pasal 102-->


Paragraf 4
Paragraf 4
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang
Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang


====Pasal 103====
{{Perundangan pasal|103|
(1) Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan dengan:
{{Perundangan ayat|103|1|Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan dengan:
a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur


Ruang; dan
a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan


b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang . (2) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem
b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.}}
jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang. (3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Tata Ruang.
(4) Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan


1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan
{{Perundangan ayat|103|2|Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.}}


1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali tata ruang
{{Perundangan ayat|103|3|Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Tata Ruang.}}


(5) Pelaksanaan penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
{{Perundangan ayat|103|4|Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali tata ruang}}
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.


===BAB IX PENGAWASAN===
{{Perundangan ayat|103|5|Pelaksanaan penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}


====Pasal 104====
{{Perundangan ayat|103|6|Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
(1) Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:
}}<!--/pasal 103-->}}<!--/bagian kedua-->}}<!--/BAB VIII-->
{{Perundangan bab|IX|PENGAWASAN|
{{Perundangan pasal|104|
{{Perundangan ayat|104|1|Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:


a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan
a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang;


Penataan Ruang;
b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan


b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang
c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang.}}


Penataan Ruang; dan
{{Perundangan ayat|104|2|Pengawasan Penataan Ruang dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja:


c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penataan
a. pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan Penataan Ruang;


Ruang.
b. fungsi dan manfaat penyelenggaraan Penataan Ruang; dan


(2) Pengawasan Penataan Ruang dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja:
c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang.}}
a. pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan


Penataan Ruang;
{{Perundangan ayat|104|3|Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.}}
}}


b. fungsi dan manfaat penyelenggaraan Penataan
{{Perundangan pasal|105|
{{Perundangan ayat|105|1|Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.}}


Ruang; dan
{{Perundangan ayat|105|2|Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat.}}


c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang
{{Perundangan ayat|105|3|Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.}}


Penataan Ruang.
{{Perundangan ayat|105|4|Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan penyampaian hasil evaluasi.}}
}}


(3) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
{{Perundangan pasal|106|
{{Perundangan ayat|106|1|Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan.}}


====Pasal 105====
{{Perundangan ayat|106|2|Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Walikota.}}
(1) Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
}}
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat.
}}<!--/bab IX-->
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.
(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


merupakan Kegiatan penyampaian hasil evaluasi.
{{Perundangan bab|X|KELEMBAGAAN|
{{Perundangan pasal|107|
{{Perundangan ayat|107|1|Dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan koodinasi Penataan Ruang dan kerja sama wilayah.}}


====Pasal 106====
{{Perundangan ayat|107|2|Koordinasi dilakukan oleh Walikota dan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.}}
(1) Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan.
185
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan


Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Walikota.
{{Perundangan ayat|107|3|Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Walikota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.}}


===BAB X KELEMBAGAAN===
{{Perundangan ayat|107|4|Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.}}


====Pasal 107====
{{Perundangan ayat|107|5|Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
(1) Dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan koodinasi Penataan Ruang dan kerja sama wilayah.
}}
(2) Koordinasi dilakukan oleh Walikota dan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
}}<!--/bab X-->
(3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Walikota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.
(4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
(5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


===BAB XI HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT===
{{Perundangan bab|XI|HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT|
Bagian Kesatu
{{Perundangan bagian|Kesatu|Hak Masyarakat|
Hak Masyarakat
{{Perundangan pasal|108|
 
====Pasal 108====
Dalam Kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang wilayah, masyarakat berhak:
Dalam Kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang wilayah, masyarakat berhak:
a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang,


Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan
a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
 
Ruang;


b. mengetahui secara terbuka RTRW;
b. mengetahui secara terbuka RTRW;


c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan
pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;


186
d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 
e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;
f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;
f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;
g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan
h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.
h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.
}}
}}<!--/bagian kesatu-->
{{Perundangan bagian|Kedua|Kewajiban Masyarakat|
{{Perundangan pasal|109|
Kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang wilayah meliputi:


Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
====Pasal 109====
Kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang wilayah meliputi:
a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;


b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan


kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan


d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
}}


====Pasal 110====
{{Perundangan pasal|110|
(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
{{Perundangan ayat|110|1|Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
(2) Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur
187
Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan


Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.
{{Perundangan ayat|110|2|Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.}}
}}
}}<!--/bagian kedua-->
{{Perundangan bagian|Ketiga|Peran Masyarakat|
{{Perundangan pasal|111|
{{Perundangan ayat|111|1|Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:


Bagian Ketiga
a. peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang; dan
Peran Masyarakat


====Pasal 111====
b. peran masyarakat dalam pengawasaan Penataan Ruang.}}
(1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan


Ruang meliputi:
{{Perundangan ayat|111|2|Peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap:


a. peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan
a. Perencanaan Tata Ruang;


Ruang; dan
b. Pemanfaatan Ruang; dan


b. peran masyarakat dalam pengawasaan Penataan
c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.}}


Ruang.
{{Perundangan ayat|111|3|Peran masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.}}


(2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap:
{{Perundangan ayat|111|4|Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
a. Perencanaan Tata Ruang;


b. Pemanfaatan Ruang; dan
{{Perundangan ayat|111|5|Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:


c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang;


(3) Peran masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
(4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang;
b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan


penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.}}


c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.
{{Perundangan ayat|111|6|Peran masyarakat dibidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.}}
(6) Peran masyarakat dibidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
(7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),


dapat disampaikan kepada Walikota.
{{Perundangan ayat|111|7|Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota.}}


188
{{Perundangan ayat|111|8|Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.}}
(8) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.
}}


Paragraf 1
Paragraf 1
Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang
Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang


====Pasal 112====
{{Perundangan pasal|112|
(1) Bentuk peran masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a dapat berupa:
{{Perundangan ayat|112|1|Bentuk peran masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a dapat berupa:
 
a. masukan mengenai:
a. masukan mengenai:


Baris 7.764: Baris 8.023:


3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang;


dan/atau
4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau


5. penetapan Rencana Tata Ruang;
5. penetapan Rencana Tata Ruang;


b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.
b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.}}
(2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan
 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
{{Perundangan ayat|112|2|Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.}}
}}


Paragraf 2
Paragraf 2
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang
Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang


====Pasal 113====
{{Perundangan pasal|113|
Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b dapat berupa:
Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b dapat berupa:
a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;


b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan
kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;


189
c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;
 
d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
}}


Paragraf 3
Paragraf 3
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang


====Pasal 114====
{{Perundangan pasal|114|
Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf c dapat berupa:
Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf c dapat berupa:
a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi


pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan
ditetapkan;
 
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;


d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.
}}
{{Perundangan pasal|115|
{{Perundangan ayat|115|1|Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}


====Pasal 115====
{{Perundangan ayat|115|2|Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.}}
(1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh
}}}}<!--/bagian ketiga-->}}<!--/bab XI-->
190
{{Perundangan bab|XII|PENINJAUAN KEMBALI DAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH|
masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan
{{Perundangan pasal|116|
{{Perundangan ayat|116|1|Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.}}


Perundang-undangan.
{{Perundangan ayat|116|2|Peninjauan Kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:


(2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 
===BAB XII PENINJAUAN KEMBALI DAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH===
 
====Pasal 116====
(1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode
5 (lima) tahunan.
 
(2) Peninjauan Kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari
 
1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan
 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;


b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan


undang-undang; atau
c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau


d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.}}
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peninjauan Kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


===BAB XIII SENGKETA===
{{Perundangan ayat|116|3|Ketentuan lebih lanjut mengenai Peninjauan Kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.}}
}}}}<!--/bab XII-->


====Pasal 117====
{{Perundangan bab|XIII|SENGKETA|
(1) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
{{Perundangan pasal|117|
(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan,
{{Perundangan ayat|117|1|Penyelesaian sengketa Penataan Ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.}}
para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian


191
{{Perundangan ayat|117|2|Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai peraturan perundangundangan.}}
sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai peraturan perundangundangan.
}}}}<!--/bab XIII-->


===BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN===
{{Perundangan bab|XIV|KETENTUAN LAIN-LAIN|
{{Perundangan pasal|118|
{{Perundangan ayat|118|1|RTRW ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.}}


====Pasal 118====
{{Perundangan ayat|118|2|Untuk kepentingan operasionalisasi RTRW, maka disusun Peraturan Walikota tentang RDTR sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini.}}
(1) RTRW ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
}}


(2) Untuk kepentingan operasionalisasi RTRW, maka disusun Peraturan Walikota tentang RDTR sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini.
{{Perundangan pasal|119|
 
====Pasal 119====
Dalam hal terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi tidak dapat tergambarkan sebagai Kawasan Pertanian tanaman pangan dalam Rencana Tata Ruang ini, diatur lebih lanjut dalam RDTR.
Dalam hal terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi tidak dapat tergambarkan sebagai Kawasan Pertanian tanaman pangan dalam Rencana Tata Ruang ini, diatur lebih lanjut dalam RDTR.
}}}}<!--/bab XIV-->


===BAB XV KETENTUAN PERALIHAN===
{{Perundangan bab|XV|KETENTUAN PERALIHAN|
{{Perundangan pasal|120|
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:


====Pasal 120====
:a. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:


a. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
:b. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
b. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan


Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
::1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin dan/atau kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin


dan/atau kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
::2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun
tidak diperbolehkan adanya pengembangan.


192
:c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
d. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.


===BAB XVI KETENTUAN PENUTUP===
:d. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
}}}}<!--/bab XV-->


====Pasal 121====
{{Perundangan bab|XVI|KETENTUAN PENUTUP|
{{Perundangan pasal|121|
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Penataan Ruang daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Penataan Ruang daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
}}


====Pasal 122====
{{Perundangan pasal|122|
(1) Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
{{Perundangan ayat|122|1|Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.}}
(2) Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Penataan Ruang daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan
 
{{Perundangan ayat|122|2|Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Penataan Ruang daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan}}
}}


====Pasal 123====
{{Perundangan pasal|123|
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:


a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun
a. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011]] tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);
2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011


Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
b. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2015]] tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 21);


Kota Malang Nomor 4);
c. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2016]] tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Barat Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 21);
b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara


193
d. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016]] tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 22);
Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 21);
c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Barat Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 21);
d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tengah Tahun
2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016


Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang
e. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016]] tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 26);


Tahun 2016 Nomor 22);
f. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016]] tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 27); dan


e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 26);
g. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2016]] tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 28),
f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 27); dan
<u>'''dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'''</u>.
g. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 28),
}}
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


====Pasal 124====
{{Perundangan pasal|124|
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.
}}
}}<!--/bab XVI-->


===PENUTUP===
{{Perundangan penutup}}
Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Desember 2022
 
WALIKOTA MALANG,
 
ttd. SUTIAJI
 
Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2022
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, ttd.
ERIK SETYO SANTOSO
 
LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2022 NOMOR 6
 
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 221-6/2022
 
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
 
Dr. SUPARNO, SH, M.Hum. Pembina Tk. I
NIP. 19681112 199102 1 002
 
195

Revisi terkini sejak 20 Oktober 2023 06.42

SALINAN
NOMOR 6/2022

Pembukaan[sunting sumber]

Peraturan Daerah Kota Malang

Nomor 6 Tahun 2022
TENTANG
TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
{{{pejabat}}},





Pembukaan[sunting sumber]

Konsideran[sunting sumber]

Menimbang: a. bahwa pembangunan Kota Malang perlu diarahkan pada Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang sehingga terwujud kualitas ruang yang mampu meningkatkan kesejahteraan umum, keadilan sosial, kelestarian lingkungan serta berkelanjutan;

b. bahwa pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kota yang optimal dan berwawasan lingkungan dapat berakibat pada ketidakseimbangan perkembangan struktur dan fungsi ruang kota, sehingga diperlukan keterpaduan pembangunan antar sektor dan antar pelaku pembangunan;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan pemangku kepentingan di Kota Malang, maka diperlukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota yang berbatasan, serta kebijakan pembangunan daerah Kota Malang;

d. bahwa Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2010-2030 perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Kota Malang dan perubahan perkembangan kota yang terjadi secara pesat dan dinamis;

e. bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042;

Dasar Hukum[sunting sumber]

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG

dan

WALIKOTA MALANG,

Diktum[sunting sumber]

MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG TATA RUANG WILAYAH KOTA MALANG TAHUN 2022-2042.


(BAB I)
KETENTUAN UMUM
[sunting sumber]

Pasal 1[sunting sumber]

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.  Daerah  adalah Kota Malang.

2.  Walikota  adalah Walikota Malang.

3.  Pemerintah Daerah  adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4.  Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah  adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5.  Orang  adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

6.  Masyarakat  adalah orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non pemerintahan lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

7.  Ruang  adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

8.  Tata Ruang  adalah wujud struktur dan pola ruang.

9.   Struktur Ruang  adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

10.  Pola Ruang  adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

11.  Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR  adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

12.  Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW  adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.

13.  Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR  adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

14.  Penataan Ruang  adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

15.  Penyelenggaraan Penataan Ruang  adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.

16.  Pelaksanaan Penataan Ruang  adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

17.  Perencanaan Tata Ruang  adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.

18.  Pemanfaatan Ruang  adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

19.  Pengendalian Pemanfaatan Ruang  adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

20.  Pengawasan Penataan Ruang  adalah upaya agar penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

21.  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR  adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

22.  Wilayah  adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

23.  Kawasan  adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

24.  Kawasan Lindung  adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

25.  Kawasan Budi Daya  adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

26.  Kawasan Perkotaan  adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

27.  Kawasan Strategis Kota  adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW kota.

28.  Ketentuan Umum Zonasi  adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.

29.  Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN  adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan nasional dan/atau provinsi.

30.  Pusat Pelayanan Kota  adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.

31.  Sub Pusat Pelayanan Kota  adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

32.  Pusat Pelayanan Lingkungan  adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.

33.  Sistem Jaringan Jalan  adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.

34.  Jalan Arteri Primer  adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar PKN atau antara PKN dengan pusat kegiatan wilayah.

35.  Jalan Arteri Sekunder  adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

36.  Jalan Kolektor Primer  adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara PKN dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

37.  Jalan Kolektor Sekunder  adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

38.  Jalan Lokal Sekunder  adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

39.  Jalan Lingkungan Sekunder  adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam Kawasan Perkotaan.

40.  Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota  adalah jalur kereta api antar kota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.

41.  Jaringan Jalur Kereta Api Khusus  adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.

42.  Stasiun Penumpang  adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

43.  Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT  adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.

44.  Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM  adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

45.  Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR  adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

46.  Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM  adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.

47.  Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL  adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

48.  Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik  adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

49.  Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik  adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah Domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

50.  Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL  adalah tempat pengolahan limbah cair hasil buangan.

51.  Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Sistem Pengelolaan Limbah B3  adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

52.  Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R  adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

53.  Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS  adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

54.  Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA  adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

55.  Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST  adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

56.  Kawasan Perlindungan Setempat  adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

57.  Ruang Terbuka Hijau  adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

58.  Rimba Kota  adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

59.  Taman Kota  adalah lahan terbuka yang yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

60.  Taman Kecamatan  adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

61.  Taman Kelurahan  adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

62.  Taman Rukun Warga yang selanjutnya disingkat Taman RW  adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.

63.  Taman Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat Taman RT  adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.

64.  Pemakaman  adalah penyediaan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

65.  Jalur Hijau  adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.

66.  Kawasan Lindung Geologi  adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi cagar alam geologi.

67.  Kawasan Imbuhan Air Tanah  adalah kawasan /wilayah yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada cekungan air tanah.

68.  Kawasan Cagar Budaya  adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

69.  Kawasan Pertanian  adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.

70.  Kawasan Tanaman Pangan  adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

71.  Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B  adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

72.  Kawasan Peternakan  adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

73.  Kawasan Peruntukan Industri  adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

74.  Kawasan Pariwisata  adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

75.  Kawasan Permukiman  adalah bagian lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung, baik, berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

penghidupan.

76.  Kawasan Perumahan  adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

77.  Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial  adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.

78.  Kawasan Infrastruktur Perkotaan  adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasilitas umum dan fasilitas sosial, Ruang Terbuka Non Hijau, dan tempat evakuasi bencana).

79.  Kawasan Campuran  adalah kawasan yang direncanakan terdiri atas minimal tiga fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkeseuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.

80.  Kawasan Perdagangan dan Jasa  adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

81.  Kawasan Perkantoran  adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

82.  Kawasan Transportasi  adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

83.  Kawasan Pertahanan dan Keamanan  adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, Kodam, Korem, Koramil, dan sebagainya.

84.  Kawasan Rawan Bencana  adalah kawasan yang kondisi atau karakteristiknya sering dan berpotensi mengalami kejadian bencana.

85.  Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan atau yang selanjutnya disingkat KKOP  adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

86.  Koefisien Dasar Bangunan atau yang selanjutnya disingkat KDB  adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.

87.   Koefisien Dasar Hijau atau yang selanjutnya disingkat KDH  adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.

88.  Koefisien Lantai Bangunan atau yang selanjutnya disingkat KLB  adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.

89.  Tinggi Bangunan  adalah tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding atau parapet, dipilih yang tertinggi.

90.  Koefisien Tapak Bangunan atau yang selanjutnya disingkat KTB  adalah angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.

91.  Peninjauan Kembali  adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.

92.  Forum Penataan Ruang Daerah  adalah wadah di tingkat daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.


(BAB II)
RUANG LINGKUP, ASAS DAN FUNGSI
[sunting sumber]

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup
[sunting sumber]

Pasal 2[sunting sumber]
1

Lingkup materi yang termuat dalam RTRW Kota Malang mencakup:

a. ketentuan umum;
b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;
c. rencana Struktur Ruang wilayah kota;
d. rencana Pola Ruang wilayah kota;
e. Kawasan Strategis Kota;
f. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota;
g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota;
h. kelembagaan;
i. peran masyarakat;
j. ketentuan penutup;
k. penjelasan; dan
l. lampiran.

2 Lingkup wilayah perencanaan RTRW, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Malang yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan sebagai berikut:
a. Kecamatan Klojen, meliputi:
1. Kelurahan Klojen;
2. Kelurahan Rampalcelaket;
3. Kelurahan Oro-oro Dowo;
4. Kelurahan Samaan;
5. Kelurahan Penanggungan;
6. Kelurahan Gading Kasri;
7. Kelurahan Bareng;
8. Kelurahan Kasin;
9. Kelurahan Sukoharjo;
10. Kelurahan Kauman; dan
11. Kelurahan Kiduldalem;
b. Kecamatan Lowokwaru, meliputi:
1. Kelurahan Jatimulyo;
2. Kelurahan Lowokwaru;
3. Kelurahan Tulusrejo;
4. Kelurahan Mojolangu;
5. Kelurahan Tunjungsekar;
6. Kelurahan Tasikmadu;
7. Kelurahan Tunggulwulung;
8. Kelurahan Dinoyo;
9. Kelurahan Merjosari;
10. Kelurahan Tlogomas;
11. Kelurahan Sumbersari; dan
12. Kelurahan Ketawanggede;
c. Kecamatan Blimbing, meliputi:
1. Kelurahan Kesatrian;
2. Kelurahan Polehan;
3. Kelurahan Purwantoro;
4. Kelurahan Bunulrejo;
5. Kelurahan Pandanwangi;
6. Kelurahan Blimbing;
7. Kelurahan Purwodadi;
8. Kelurahan Arjosari;
9. Kelurahan Balearjosari;
10. Kelurahan Polowijen; dan
11. Kelurahan Jodipan;
d. Kecamatan Kedungkandang, meliputi:
1. Kelurahan Mergosono;
2. Kelurahan Bumiayu;
3. Kelurahan Wonokoyo;
4. Kelurahan Buring;
5. Kelurahan Lesanpuro;
6. Kelurahan Madyopuro;
7. Kelurahan Sawojajar;
8. Kelurahan Arjowinangun;
9. Kelurahan Cemorokandang;
10. Kelurahan Kedungkandang;
11. Kelurahan Kotalama; dan
12. Kelurahan Tlogowaru;
e. Kecamatan Sukun, meliputi:
1. Kelurahan Bandulan;
2. Kelurahan Karangbesuki;
3. Kelurahan Pisangcandi;
4. Kelurahan Mulyorejo;
5. Kelurahan Sukun;
6. Kelurahan Tanjungrejo;
7. Kelurahan Bakalankrajan;
8. Kelurahan Bandungrejosari;
9. Kelurahan Ciptomulyo;
10. Kelurahan Gadang; dan
11. Kelurahan Kebonsari.

3 Lingkup wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi wilayah daratan seluas 11.108 (sebelas ribu seratus delapan) hektar, yang terletak di 754'39"-83'5" Lintang Selatan 11234'8"-11241'37" Bujur Timur dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:
a. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; dan
d. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangpoloso, Kabupaten Malang.

4 Lingkup Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Kedua
Asas
[sunting sumber]

Pasal 3[sunting sumber]

Penataan Ruang wilayah Kota Malang diselenggarakan berdasar asas:

a. keterpaduan;
b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
c. keberlanjutan;
d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
e. keterbukaan;
f. kebersamaan dan kemitraan;
g. perlindungan kepentingan umum;
h. kepastian hukum dan keadilan; dan
i. akuntabilitas.


Bagian Ketiga
Fungsi
[sunting sumber]

Pasal 4[sunting sumber]

Penataan Ruang wilayah Kota Malang berfungsi sebagai:

a. matra keruangan dari pembangunan wilayah Kota Malang;
b. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor, dan keserasian dengan wilayah sekitarnya;
c. acuan lokasi investasi kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;
d. dasar kebijaksanaan pokok Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota Malang; dan
e. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.

(BAB III)
TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA
[sunting sumber]

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota
[sunting sumber]

Pasal 5[sunting sumber]

Tujuan Penataan Ruang wilayah Kota Malang adalah mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dan Jasa yang berkualitas dan berskala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi serta pengembangan permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur kota yang integratif, inklusif dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota
[sunting sumber]

Pasal 6[sunting sumber]

Kebijakan Penataan Ruang Kota Malang, meliputi:

a. pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya;
b. pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan;
c. penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang;
d. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang;
e. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
f. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota
[sunting sumber]

Pasal 7[sunting sumber]
1

Strategi untuk mendukung pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan perkotaan berskala nasional;
b. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa pendukung kegiatan nasional;
c. mengembangkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi pemerintahan skala regional;
d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur regional;
e. mengembangkan kegiatan penunjang sektor pariwisata untuk mendukung pariwisata kawasan Malang Raya;
f. melaksanakan kerjasama antar daerah di kawasan Malang Raya untuk pengembangan pusat pelayanan perkotaan dan jaringan prasarana yang mendukung;
g. menetapkan Kawasan Alun-alun dan Kawasan Buring sebagai Pusat Pelayanan Kota;
h. menetapkan dan mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota secara merata di seluruh bagian kota; dan
i. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada Kawasan Permukiman.

2 Strategi untuk mendukung pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:

a. mengembangkan Sistem Jaringan Jalan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan kota;

b. mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan berbasis moda bus dan kereta berskala kota dan regional Malang Raya;

c. mengembangkan sistem jaringan kereta api yang mendukung kegiatan berskala nasional dan regional;

d. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan energi;

e. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan telekomunikasi;

f. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan sumber daya air;

g. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan SPAM;

h. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan SPAL;

i. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan Sistem Pengelolaan Limbah B3;

j. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan persampahan;

k. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan evakuasi bencana;

l. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan sistem jaringan drainase; dan

m. meningkatkan ketersediaan dan pengembangan kualitas layanan jalur sepeda dan jaringan pejalan kaki.


3 Strategi untuk mendukung penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi:

a. menetapkan Kawasan Lindung untuk menjaga fungsi kawasan;

b. membatasi kegiatan dan penetapan kegiatan bersyarat pada Kawasan Lindung;

c. menetapkan Kawasan Perlindungan Setempat pada wilayah Kota Malang;

d. menambah luasan dan proporsi serta peningkatan kualitas Ruang Terbuka Hijau publik kota;

e. menetapkan dan melindungi Kawasan Imbuhan Air Tanah;

f. menetapkan dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya;

g. menetapkan dan mengembangkan kawasan resapan air; dan

h. menetapkan dan meningkatkan ketahanan pada Kawasan Rawan Bencana.


4 Strategi untuk mendukung pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi:

a. melindungi dan mengembangkan Kawasan Pertanian;

b. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Peruntukan Industri yang produktif dan ramah lingkungan;

c. mengembangkan Kawasan Pariwisata dan ekonomi kreatif yang inovatif;

d. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Permukiman yang layak huni dan mandiri;

e. mengembangkan Kawasan Campuran yang produktif dan inklusif;

f. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Perdagangan dan Jasa yang produktif, bersaing, dan berkarakter;

g. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Perkantoran yang mandiri;

h. mengembangkan dan meningkatkan kualitas Kawasan Transportasi yang berkelanjutan; dan

i. mengembangkan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.


5 Strategi untuk mendukung penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi:

a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi;

b. mengembangkan sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;

c. mengembangkan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;

d. mengembangkan pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi; e. mengembangkan sektor strategis dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal dan ekonomi kreatif; dan

f. mengembangkan kampung tematik sebagai kawasan terpadu perdagangan-jasa dan perumahan.


6 Strategi untuk mendukung penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, meliputi:

a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;

b. menetapkan bangunan yang memiliki nilai sejarah dan kriteria benda cagar budaya yang menunjukkan penanda kota dan aset wisata budaya.

c. mempertahankan dan mengembangkan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan kepariwisataan;

d. mempercepat revitalisasi kawasan kota yang terjadi penurunan fungsi sehingga menjadi pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya;

e. membangun prasarana pariwisata;

f. mengembangkan kawasan pendidikan dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

g. memenuhi kebutuhan sarana penunjang kawasan pendidikan.


(BAB IV)
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA
[sunting sumber]

Bagian Kesatu
Umum
[sunting sumber]

Pasal 8[sunting sumber]
1 Rencana Struktur Ruang wilayah Kota Malang, meliputi:

a. sistem pusat pelayanan;

b. sistem jaringan transportasi;

c. sistem jaringan energi;

d. sistem jaringan telekomunikasi;

e. sistem jaringan sumber daya air; dan

f. infrastruktur perkotaan.


2 Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Kedua
Sistem Pusat Pelayanan
[sunting sumber]

Pasal 9[sunting sumber]
1

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Kota;

b. Sub Pusat Pelayanan Kota; dan

c. Pusat Pelayanan Lingkungan.


2 Rencana Sistem Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Paragraf 1

Pusat Pelayanan Kota

Pasal 10[sunting sumber]
1 Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a berada pada:

a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen; dan

b. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang.


2 Pusat Pelayanan Kota pada Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki fungsi utama berupa perkantoran.

3 Pusat Pelayanan Kota pada Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Paragraf 2

Sub Pusat Pelayanan Kota

Pasal 11[sunting sumber]
1 Sub Pusat Pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Sub Pusat Pelayanan Kota Klojen;

b. Sub Pusat Pelayanan Kota Lowokwaru;

c. Sub Pusat Pelayanan Kota Blimbing;

d. Sub Pusat Pelayanan Kota Kedungkandang; dan

e. Sub Pusat Pelayanan Kota Sukun.


2 Sub Pusat Pelayanan Kota Klojen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.

3 Sub Pusat Pelayanan Kota Lowokwaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.

4 Sub Pusat Pelayanan Kota Blimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing, dengan fungsi utama berupa industri.

5 Sub Pusat Pelayanan Kota Kedungkandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.

6 Sub Pusat Pelayanan Kota Sukun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun, dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa.


Paragraf 3

Pusat Pelayanan Lingkungan

Pasal 12[sunting sumber]

Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c direncanakan sesuai dengan penempatan kegiatan fungsional Daerah, meliputi:

a. Pusat Pelayanan Lingkungan Rampalcelaket Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

b. Pusat Pelayanan Lingkungan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

c. Pusat Pelayanan Lingkungan Kasin Kecamatan Klojen dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

d. Pusat Pelayanan Lingkungan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

e. Pusat Pelayanan Lingkungan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

f. Pusat Pelayanan Lingkungan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru dengan fungsi utama berupa campuran;

g. Pusat Pelayanan Lingkungan Bunulrejo Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

h. Pusat Pelayanan Lingkungan Pandanwangi Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial;

i. Pusat Pelayanan Lingkungan Arjosari Kecamatan Blimbing dengan fungsi utama berupa transportasi;

j. Pusat Pelayanan Lingkungan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

k. Pusat Pelayanan Lingkungan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa industri;

l. Pusat Pelayanan Lingkungan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

m. Pusat Pelayanan Lingkungan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial;

n. Pusat Pelayanan Lingkungan Karangbesuki Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa industri;

o. Pusat Pelayanan Lingkungan Mulyorejo Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa perdagangan dan jasa;

p. Pusat Pelayanan Lingkungan Bandungrejosari Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan

q. Pusat Pelayanan Lingkungan Gadang Kecamatan Sukun dengan fungsi utama berupa industri.


Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi
[sunting sumber]

Pasal 13[sunting sumber]
1 Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Sistem Jaringan Jalan; dan

b. sistem jaringan kereta api.


2 Rencana Sistem Jaringan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Paragraf 1

Sistem Jaringan Jalan

Pasal 14[sunting sumber]

Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. jalan umum;

b. jalan tol;

c. terminal penumpang; dan

d. jembatan.


Pasal 15[sunting sumber]

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

a. Jalan Arteri;

b. Jalan Kolektor;

c. Jalan Lokal; dan

d. Jalan Lingkungan.


Pasal 16[sunting sumber]
1 Jalan Arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, berupa:

a. Jalan Arteri Primer; dan

b. Jalan Arteri Sekunder.


2 Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a, meliputi:

a. Jalan A. Yani (batas kota);

b. Jalan Raden Intan;

c. Jalan Panji Suroso;

d. Jalan Sunandar P. Sudarmo;

e. Jalan Tumenggung Suryo;

f. Jalan Jend. Sudirman;

g. Jalan Gatot Subroto;

h. Jalan Martadinata;

i. Jalan Martadinata (flyover);

j. Jalan Kol. Sugiono (Pasar Gadang);

k. Jalan KS. Tubun; dan

l. Jalan Sudanco Supriadi.


3 Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 17[sunting sumber]
1 Jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, berupa:

a. jalan Kolektor Primer; dan

b. jalan Kolektor Sekunder.


2 Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan status jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer-1, meliputi Akses Terminal Tipe A Arjosari (Jl. Raden Intan).

3 Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan status jalan provinsi berupa Jalan Kolektor Primer-2, meliputi:

a. Jalan Tlogo Mas;

b. Jalan Mayjen. Haryono;

c. Jalan Sukarno - Hatta;

d. Jalan Borobudur;

e. Jalan A. Yani;

f. Jalan A. Yani (flyover); dan

g. Jalan Kol. Sugiono (batas kota).


4 Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 18[sunting sumber]
1 Jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berupa jalan Lokal Sekunder.

2 Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 19[sunting sumber]
1 Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berupa jalan Lingkungan Sekunder.

2 Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi ruas jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 20[sunting sumber]

Jalan tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

a. Jalan tol Pandaan-Malang; dan

b. rencana jalan tol Malang-Kepanjen.


Pasal 21[sunting sumber]
1

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

a. terminal penumpang Tipe A;

b. terminal penumpang Tipe B; dan

c. terminal penumpang Tipe C.


2

Terminal penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Terminal Arjosari Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing.


3

Terminal penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi Terminal Hamid Rusdi Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang.


4

Terminal penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Terminal Madyopuro Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; dan

b. Terminal Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.



Pasal 22[sunting sumber]

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Paragraf 2

Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 23[sunting sumber]

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. jaringan jalur kereta api; dan

b. stasiun kereta api.


Pasal 24[sunting sumber]
1 Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

a. jaringan jalur kereta api umum; dan

b. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus.


2 Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.

3 Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rencana pengembangan jalur kereta api double track Bangil-Malang-Blitar- Kertosono yang melalui:

a. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

b. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

c. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

d. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

e. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

f. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

g. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

h. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

i. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

j. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

k. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

l. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

m. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

n. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

o. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; dan

p. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.


4 Jaringan Jalur Kereta Api Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jalur kereta api angkutan bahan bakar minyak yang melalui:

a. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen; dan

b. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.



Pasal 25[sunting sumber]

Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b berupa stasiun penumpang yang meliputi:

a. Stasiun Malang Kota Baru Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

b. Stasiun Malang Kota Lama Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun; dan

c. Stasiun Blimbing Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.


Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi
[sunting sumber]

Pasal 26[sunting sumber]
1 Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.


2 Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:

a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.


3 Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.

4 Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu:

a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen meliputi:

1. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

2. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

3. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

4. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

5. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

6. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

7. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

8. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

9. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

10. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing; dan

11. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.

b. rencana Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen meliputi:

1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

2. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

3. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

4. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

5. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

6. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

7. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

8. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

9. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

10. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

11. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

12. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

13. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

14. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

15. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing; dan

16. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.


5 Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung yang meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;

b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

c. gardu listrik.


6 Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa SUTT yang melalui:

a. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

b. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

c. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

d. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

e. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

f. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

g. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

h. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

i. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

j. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

k. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

l. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

m. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

n. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

o. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

p. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

q. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

r. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

s. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

t. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

u. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

v. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

w. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

x. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

y. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan

z. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.


7 Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, meliputi:

a. SUTM; dan

b. SUTR.


8 SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.

9 SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.

10 Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi:

a. Gardu Induk Blimbing Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

b. Gardu Induk Kebon Agung Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan

c. Gardu Induk Polehan Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing.


11 Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

12 Rencana Sistem Jaringan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Kelima
Sistem Jaringan Telekomunikasi
[sunting sumber]

Pasal 27[sunting sumber]
1 Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:

a. jaringan backbone provinsi; dan

b. jaringan telekomunikasi kota.


2 Jaringan backbone provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan tetap yang melewati:

a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

f. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

g. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

h. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

i. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

j. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

k. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

l. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

n. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

o. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

p. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

q. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

r. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

s. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

t. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

u. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; dan

v. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang.


3 Jaringan telekomunikasi kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. jaringan tetap; dan

b. jaringan bergerak.


4 Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jaringan yang melalui seluruh kelurahan di Kota Malang.

5 Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi jaringan bergerak seluler berupa:

a. menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di:

1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

7. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

16. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

17. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

18. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

19. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

20. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

21. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

22. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

23. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

24. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

25. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

26. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

27. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

28. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

29. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

30. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

31. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

32. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

33. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

34. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

35. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

36. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

37. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

38. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

39. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

40. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

41. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

42. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

43. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

44. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

45. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

46. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

47. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

48. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

49. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

50. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

51. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

52. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

53. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

54. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

55. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan

56. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

b. rencana menara Base Transceiver Station yang terdapat di:

1. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

2. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

3. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

4. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

5. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

6. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

7. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

8. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

9. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

10. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

11. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

12. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

13. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

14. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

15. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

16. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

17. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

18. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

19. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

20. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

21. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

22. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

23. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

24. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

25. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

26. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

27. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

28. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

29. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

30. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

31. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

32. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

33. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

34. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

35. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

36. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

37. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

38. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

39. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan

40. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.


6 Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
[sunting sumber]

Pasal 28[sunting sumber]
1 Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, berupa prasarana sumber daya air yang meliputi sistem jaringan irigasi.

2 Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. jaringan irigasi primer; dan

b. jaringan irigasi sekunder.


3 Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melewati daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kota, yakni:

a. Daerah Irigasi Sengkaling Kanan melalui:

1. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru; dan

2. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.

b. Daerah Irigasi Sengkaling Kiri melalui:

1. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru; dan

2. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru.

c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

h. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

i. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

j. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

k. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

l. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

m. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

n. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

o. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

p. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

q. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

r. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

s. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

t. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

u. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

v. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

w. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan

x. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.


4 Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melewati:

a. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, yakni Daerah Irigasi Is Kedungkandang melalui:

1. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

2. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

3. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

4. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

5. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang; dan

6. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang.

b. daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi, meliputi:

1. Daerah Irigasi Bakalan yang melalui Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

2. Daerah Irigasi Bodo yang melalui Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

3. Daerah Irigasi Kadalpang yang melalui:

a) Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

b) Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

c) Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; dan

d) Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.

4. Daerah Irigasi Kajar II A yang melalui Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

5. Daerah Irigasi Kebalon yang melalui Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

6. Daerah Irigasi Peniwen yang melalui Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

7. Daerah Irigasi Podokaton yang melalui Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

8. Daerah Irigasi Sedudut yang melalui Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

9. Daerah Irigasi Trimo Semut yang melalui:

a) Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru; dan

b) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru.

10. Daerah Irigasi Turi yang melalui:

a) Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

b) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru; dan

c) Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing.

c. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kota, meliputi:

1. Daerah Irigasi Sengkaling Kanan yang melalui:

a) Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

b) Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

c) Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

d) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

e) Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing.

f) Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

g) Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

h) Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing; dan

i) Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing.

2. Daerah Irigasi Sengkaling Kiri yang melalui:

a) Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

b) Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

c) Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

d) Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; dan

e) Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru.

3. Daerah Irigasi Kemulan II yang melalui:

a) Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

b) Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun; dan

c) Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.

4. Daerah Irigasi Kajar II D yang melalui Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru.

5. Daerah Irigasi Kajar II F yang melalui:

a) Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

b) Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru; dan

c) Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru.

6. Daerah Irigasi Kajar II G yang melalui Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

7. Daerah Irigasi Plaosan yang melalui Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing; dan

8. Daerah Irigasi Pandanwangi yang melalui Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing.

d. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

h. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

i. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

j. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

k. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

l. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

m. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

n. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

o. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

p. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

q. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

r. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

s. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

t. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

u. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

v. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang; dan

w. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.


5 Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan
[sunting sumber]

Pasal 29[sunting sumber]
1 Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, meliputi:

a. SPAM;

b. SPAL;

c. Sistem Pengelolaan Limbah B3;

d. sistem Jaringan Persampahan;

e. sistem jaringan evakuasi bencana;

f. sistem drainase;

g. jalur sepeda; dan

h. jaringan pejalan kaki.


2 Rencana infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Paragraf 1

SPAM

Pasal 30[sunting sumber]
1

SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a berupa jaringan perpipaan.


2

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. SPAM Regional Malang Raya; dan

b. SPAM Skala Kota.


3 SPAM Regional Malang Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa unit distribusi yang melewati:

a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

f. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

g. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

h. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

i. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

j. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

k. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

l. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

n. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

o. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

p. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

q. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

r. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

s. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

t. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

u. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun; dan

v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.


4

SPAM Skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:

a. unit air baku;

b. unit produksi; dan

c. unit distribusi.


5 Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:

a. Sumber Air Kebonsari Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

b. Sumur Arthesis Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

c. Sumur Bor C 1 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;

d. Sumur Bor C 2 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;

e. Sumur Bor C 3 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;

f. Sumur Bor C 4 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;

g. Sumur Bor C 5 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;

h. Sumur Bor K 6 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;

i. Sumur Bor K 7 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;

j. Sumur Bor K 8 Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;

k. Sumur Joyo Grand Kelurahan Merjosari Kelurahan Lowokwaru;

l. Sumur Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

m. Sumur Sumbersari Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

n. Sumur Sumbersari 2 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

o. Sumur Tidar 1 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

p. Sumur Tidar 2 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

q. Sumur Tidar 3 Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

r. Sumur Tlogomas 1 Kelurahan Tlogomas Kelurahan Lowokwaru; dan

s. Sumur Tlogomas 2 Kelurahan Tlogomas Kelurahan Lowokwaru.


6 Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:

a. unit produksi yang meliputi:

1. reservoir Badut Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

2. reservoir Betek Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

3. reservoir Bunul Warinoi Atas Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

4. reservoir Buring Atas Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

5. reservoir Buring Bawah 1 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

6. reservoir Buring Bawah 2 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

7. reservoir Buring Bawah 3 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

8. reservoir Ilyas Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

9. reservoir Istana Dieng Atas Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

10. reservoir Istana Dieng Bawah Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

11. reservoir Mojolangu I Kelurahan Mojolangu Kecamatan Sukun;

12. reservoir Mojolangu II Kelurahan Mojolangu Kecamatan Sukun;

13. reservoir Mojolangu III Kelurahan Mojolangu Kecamatan Sukun;

14. reservoir Sumbersari 1 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

15. reservoir Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

16. reservoir Supit Urang 2 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

17. reservoir Tlogomas 1 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

18. reservoir Tlogomas 2 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

19. reservoir Tlogomas 3 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

20. reservoir Tlogomas 4 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

21. supply tank Badut Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

22. supply tank BCT Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

23. supply tank Betek 1 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

24. supply tank Betek 2 Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

25. supply tank Buring Atas Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

26. supply tank Buring Bawah 4 Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

27. supply tank Buring Hill 1 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

28. supply tank Buring Hill 2 Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

29. supply tank Buring Tengah I Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

30. supply tank Buring Tengah II Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

31. supply tank Jabal Nur Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

32. supply tank Jabal Nur Baru Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

33. supply tank Joyo Agung Kelurahan Merjosari Kecamatan Sukun;

34. supply tank Joyo Agung 2 Kelurahan Merjosari Kecamatan Sukun;

35. supply tank Joyo Grand Kelurahan Merjosari Kecamatan Sukun;

36. supply tank Mojolangu IV Kelurahan Merjosari Kecamatan Sukun;

37. supply tank Mulyorejo Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

38. supply tank Pel Ketapang Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; dan

39. supply tank Sumbersari 1 Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun.

b. rencana unit produksi yang meliputi:

1. Water Treatment Plant Rolak di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang; dan

2. Water Treatment Plant Bango di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing.


7 Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c melewati seluruh kelurahan di Kota Malang.


Paragraf 2

SPAL

Pasal 31[sunting sumber]
1 SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik; dan

b. infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.


2 Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa IPAL yang terdapat di:

a. IPAL Industri Jalan Peltu Sujono Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

b. IPAL Industri Jalan Tenaga Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

c. IPAL Industri Jalan Bandulan Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

d. IPAL Industri Jalan Raya Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

e. IPAL Industri Jalan Janti Barat Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

f. IPAL Industri Jalan Sonokeling Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

g. IPAL Sentra Industri Kecil dan Menengah Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

h. IPAL Industri Kecil dan Menengah Gerabah Penanggungan Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

i. IPAL Industri Kecil dan Menengah Mebel Kayu Tunjungsekar Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

j. IPAL Industri Kecil dan Menengah Tempe Sanan Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

k. IPAL Industri Kecil dan Menengah Keramik Dinoyo Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

l. IPAL Industri Kecil dan Menengah Sanitair Karangbesuki Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

m. IPAL Pusat Perbelanjaan Pasar dan Mall Dinoyo Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

n. IPAL Pusat Perbelanjaan Malang Town Square Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

o. IPAL Pusat Perbelanjaan Cybermall Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

p. IPAL Pusat Perbelanjaan Mall Olympic Garden Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

q. IPAL Pusat Perbelanjaan Plaza Araya Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

r. IPAL Perkantoran Balaikota dan Mini Block Office Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

s. IPAL Perkantoran Block Office Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

t. IPAL RSUD Saiful Anwar Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

u. IPAL Universitas Brawijaya Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

v. IPAL Universitas Negeri Malang Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

w. IPAL Politeknik Negeri Malang Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

x. IPAL Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

y. IPAL Institut Teknologi Nasional Malang Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

z. IPAL Pasar Blimbing Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

aa. IPAL Pasar Besar Kota Malang Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

bb. IPAL Pasar Klojen Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

cc. IPAL Pasar Kebalen Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

dd. IPAL Pasar Oro-oro Dowo Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen; dan

ee. IPLT TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.


3

Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL yang terdapat di:

a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

g. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

h. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

i. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

k. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

l. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

m. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

n. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

o. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

p. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

q. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

r. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

s. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

t. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

u. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

v. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

w. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

x. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

y. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

z. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

aa. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

bb. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

cc. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

dd. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

ee. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

ff. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

gg. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

hh. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

ii. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

jj. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

kk. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

ll. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan

mm. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.



Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Limbah B3

Pasal 32[sunting sumber]

Sistem Pengelolaan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, meliputi rencana fasilitas pengelolaan limbah B3 di TPA Supit Urang Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.


Paragraf 4

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 33[sunting sumber]
1

Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d, meliputi: a. TPS3R;

b. TPS;

c. TPA; dan d. TPST.


2

TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. TPS3R Kemantren di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

b. TPS3R Satria di Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

c. TPS3R Klayatan di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun; dan

d. Rencana TPS3R di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang.


3

TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. TPS Kartini di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

b. TPS Wahidin di Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

c. TPS Aris Munandar di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

d. TPS Seram di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

e. TPS Tanjung di Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

f. TPS Wilis di Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

g. TPS Malabar di Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

h. TPS Balaikota di Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

i. TPS RSSA di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

j. TPS Polehan di Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

k. TPS Narotama di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

l. TPS Ksatrian di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

m. TPS Boldi Bawah di Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

n. TPS Stadion Blimbing di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

o. TPS Dalam Lingkungan VEDC di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

p. TPS Sulfat di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

q. TPS Pandanwangi di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

r. TPS Teluk Pacitan di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

s. TPS Polowijen di Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

t. TPS Terminal Arjosari di Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

u. TPS Telecenter di Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

v. TPS Kedungkandang di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

w. TPS Dirgantara di Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

x. TPS SPA Velodrome di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

y. TPS Cemorokandang di Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

z. TPS Arjowinangun di Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

aa. TPS Sawojajar di Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

bb. TPS Raya Langsep di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

cc. TPS Comboran di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

dd. TPS Manyar di Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;

ee. TPS Klayatan II di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

ff. TPS Kelabang di Kelurahan Kasin Kelurahan Blimbing;

gg. TPS Bakalankrajan di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

hh. TPS Gadang Pasar Induk di Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

ii. TPS Keben di Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

jj. TPS Tidar di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

kk. TPS Gasek di Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

ll. TPS Puncak Dieng di Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

mm. TPS Bentoel di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

nn. TPS Rampalcelaket di Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

oo. TPS Tunggulwulung di Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

pp. TPS Tunjungsekar di Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

qq. TPS Tasikmadu Bawah di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

rr. TPS Tasikmadu Atas di Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

ss. TPS Universitas Brawijaya di Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

tt. TPS Tawangmangu di Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

uu. TPS Borobudur di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

vv. TPS Landungsari di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

ww. TPS Tlogomas di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

xx. TPS Sumbersari di Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

yy. TPS Cianjur di Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

zz. TPS Merjosari di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

aaa. TPS Joyogrand di Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

bbb. TPS Sardo di Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

ccc. TPS Asahan di Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing; dan

ddd. TPS Jatimulyo di Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru.


4

TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa TPA Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun yang akan dikembangkan menjadi TPA Regional Malang Raya.


5

TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi TPST Supit Urang di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.



Paragraf 5

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 34[sunting sumber]
1

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e, meliputi:

a. jalur evakuasi bencana; dan

b. tempat evakuasi bencana.


2

Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:

a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

g. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

h. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

i. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

j. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

k. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

l. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

m. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

n. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

o. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

p. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

q. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

r. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

s. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

t. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

u. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

v. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

w. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

x. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

y. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

z. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

aa. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

bb. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

cc. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

dd. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

ee. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

ff. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

gg. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

hh. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

ii. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

jj. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

kk. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

ll. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

mm. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

nn. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

oo. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

pp. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

qq. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan

rr. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.


3

Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:

a. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

g. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

h. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

i. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

j. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

k. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

l. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

n. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

o. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

p. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

r. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

s. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

t. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;

u. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

v. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun; dan

w. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.



Paragraf 6

Sistem Drainase

Pasal 35[sunting sumber]
1 Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f, meliputi:

a. jaringan drainase primer;

b. jaringan drainase sekunder; dan

c. jaringan drainase tersier.


2

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. Sungai Brantas;

b. Sungai Bango;

c. Sungai Amprong;

d. Sungai Metro; dan

e. Sungai Mewek.


3

Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:

a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

g. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;

h. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

i. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

j. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

k. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

l. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

m. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

n. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

o. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

p. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

q. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

r. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

s. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

t. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

u. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

v. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

w. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

x. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

y. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

z. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

aa. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

bb. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

cc. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

dd. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

ee. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

ff. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

gg. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

hh. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

ii. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

jj. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

kk. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

ll. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

mm. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

nn. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

oo. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

pp. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

qq. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

rr. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

ss. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

tt. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

uu. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

vv. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

ww. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

xx. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

yy. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

zz. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

aaa. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan

bbb. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.


4

Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. jaringan drainase tersier yang melalui:

1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

7. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;

8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

16. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

17. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

18. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

19. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

20. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

21. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

22. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

23. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

24. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

25. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

26. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

27. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

28. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

29. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

30. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

31. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

32. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

33. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

34. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

35. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

36. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

37. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

38. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

39. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

40. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

41. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

42. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

43. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

44. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan

45. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

b. rencana jaringan drainase tersier melalui:

1. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

2. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

3. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

4. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

5. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

6. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

7. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

8. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

9. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

10. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

11. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing; dan

12. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing.



Paragraf 7

Jalur Sepeda

Pasal 36[sunting sumber]

Jalur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf g meliputi:

a. jalur sepeda yang melewati:

1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

7. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

10. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen; dan

11. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru.

b. rencana jalur sepeda yang melewati:

1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

4. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

5. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

6. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

7. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

8. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan

9. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

Paragraf 8

Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 37[sunting sumber]

Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf h meliputi:

a. jaringan pejalan kaki yang melewati:

1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

7. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;

8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

15. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

16. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

17. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

18. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

19. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

20. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

21. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

22. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

23. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

24. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

25. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

26. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

27. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

28. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

29. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

30. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

31. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

32. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

33. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

34. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

35. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun;

36. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.

b. rencana jaringan pejalan kaki yang melewati:

1. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

2. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

3. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

4. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

5. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

6. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

7. Kelurahan Oro-Oro Dowo Kecamatan Klojen;

8. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

9. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

10. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

11. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

12. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

13. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

14. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

15. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

16. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

17. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

18. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

19. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

20. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

21. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

22. Kelurahan Tunjung Sekar Kecamatan Lowokwaru;

23. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

24. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

25. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

26. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

27. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

28. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

29. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

30. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

31. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

32. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

33. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

34. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

35. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

36. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

37. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

38. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

39. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

40. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

41. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

42. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

43. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

44. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

45. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

46. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

47. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

48. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

49. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

50. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

51. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan

52. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.



(BAB V)
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA
[sunting sumber]

Bagian Kesatu
Umum
[sunting sumber]

Pasal 38[sunting sumber]
1

Rencana Pola Ruang wilayah kota, meliputi:

a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi Daya.


2

Rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua
Kawasan Lindung
[sunting sumber]

Pasal 39[sunting sumber]

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Kawasan Perlindungan Setempat;

b. Kawasan Ruang Terbuka Hijau;

c. Kawasan Lindung Geologi; dan

d. Kawasan Cagar Budaya.


Paragraf 1

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 40[sunting sumber]
1 Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, seluas kurang lebih 232 (dua ratus tiga puluh dua) hektar dengan kode PS berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di:

a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

g. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

h. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

i. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

j. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

k. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

l. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

m. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

n. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

o. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

p. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

q. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

r. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

s. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

t. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

u. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

v. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

w. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

x. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

y. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

z. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

aa. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

bb. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

cc. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

dd. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

ee. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

ff. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

gg. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

hh. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

ii. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

jj. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

kk. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

ll. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

mm. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

nn. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

oo. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

pp. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

qq. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

rr. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan

ss. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.


2

Ketentuan garis sempadan sungai berjarak paling sedikit 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.



Paragraf 2

Kawasan Ruang Terbuka Hijau

Pasal 41[sunting sumber]
1

Kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b seluas kurang lebih 920 (sembilan ratus dua puluh) hektar, meliputi:

a. Rimba Kota;

b. Taman Kota;

c. Taman Kecamatan;

d. Taman Kelurahan;

e. Taman RW;

f. Taman RT;

g. Pemakaman; dan

h. Jalur Hijau.


2

Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode RTH-1, terdapat di:

a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

d. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

e. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

f. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang; dan

g. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.


3

Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode RTH-2, terdapat di:

a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

h. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

i. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

k. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

l. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

m. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

n. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

o. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

p. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

r. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

s. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

t. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

u. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

v. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

w. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

x. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

y. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

z. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan

aa. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.


4

Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode RTH-3, terdapat di:

a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

c. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

d. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

e. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

f. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

g. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

h. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

i. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; dan

j. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.


5

Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan kode RTH-4, terdapat di:

a. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

c. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

d. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

e. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

f. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

g. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

h. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

i. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

j. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

k. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

l. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

m. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

n. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

o. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

p. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

q. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

r. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

s. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

t. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

u. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

w. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan

x. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.


6

Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan kode RTH-5, terdapat di:

a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

g. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

h. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

i. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

k. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

l. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

m. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

n. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

o. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

p. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

q. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

r. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

s. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

t. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

u. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

v. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

w. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

x. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

y. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

z. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

aa. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

bb. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

cc. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

dd. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

ee. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

ff. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

gg. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

hh. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

ii. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

jj. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

kk. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

ll. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

mm. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

nn. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

oo. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

pp. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan qq. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.


7

Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dengan kode RTH-6, terdapat di:

a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

e. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

f. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

g. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

h. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

i. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

j. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

k. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

l. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

m. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

n. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

o. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

p. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

q. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

r. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

s. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

t. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

u. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan

v. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.


8 Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan kode RTH-7, terdapat di:

a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

g. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

h. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

i. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

j. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

k. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

l. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

m. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

n. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

o. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

p. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

q. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

r. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

s. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

t. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

u. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

v. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

w. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

x. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

y. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

z. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

aa. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

bb. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

cc. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

dd. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

ee. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

ff. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

gg. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

hh. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

ii. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

jj. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

kk. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

ll. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

mm. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

nn. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

oo. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

pp. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

qq. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

rr. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

ss. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

tt. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

uu. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan

vv. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.


9 Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan kode RTH-8 berupa Jalur Hijau jalan dan Jalur Hijau kereta api yang melalui:

a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

g. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

h. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

i. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

j. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

k. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

l. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

m. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

n. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

o. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

p. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

q. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

r. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

s. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

t. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

u. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

v. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

w. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

x. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

y. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

z. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

aa. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

bb. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

cc. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

dd. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

ee. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

ff. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

gg. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

hh. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

ii. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan

jj. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.



Paragraf 3

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 42[sunting sumber]

Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c seluas kurang lebih 7 (tujuh) hektar berupa kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah meliputi Kawasan Imbuhan Air Tanah dengan kode LGE-4 yang terdapat di:

a. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru; dan

b. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun.

Paragraf 4

Kawasan Cagar Budaya

Pasal 43[sunting sumber]

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar dengan kode CB terdapat di:

a. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

g. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang; dan h. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.


Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya
[sunting sumber]

Pasal 44[sunting sumber]

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Kawasan Pertanian;

b. Kawasan Peruntukan Industri;

c. Kawasan Pariwisata;

d. Kawasan Permukiman;

e. Kawasan Campuran;

f. Kawasan Perdagangan dan Jasa;

g. Kawasan Perkantoran;

h. Kawasan Transportasi; dan

i. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.


Paragraf 1

Kawasan Pertanian

Pasal 45[sunting sumber]
1 Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a seluas kurang lebih 479 (empat ratus tujuh puluh sembilan) hektar berupa:

a. Kawasan Tanaman Pangan; dan

b. Kawasan Peternakan.


2 Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode P-1 yang terdapat di:

a. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

b. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

c. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

d. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

e. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

f. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

g. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

h. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

i. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

j. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

k. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

l. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

m. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

n. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

o. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

p. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

q. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

r. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

s. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

t. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

u. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

v. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan

w. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.


3 Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode P-4 yang terdapat di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.

4 Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 18,51 (delapan belas koma lima puluh satu) hektar yang terdapat di:

a. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

b. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

c. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru; dan

d. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun.



Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 46[sunting sumber]

Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b seluas kurang lebih 255 (dua ratus lima puluh lima) hektar dengan kode KPI, terdapat di:

a. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

c. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

d. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

e. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

f. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

g. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

h. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

i. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

j. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

k. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

l. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

m. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

n. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

o. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

p. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

q. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

r. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

s. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

t. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

u. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

v. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

w. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan

x. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.


Paragraf 3

Kawasan Pariwisata

Pasal 47[sunting sumber]

Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c seluas kurang lebih 2 (dua) hektar dengan kode W, terdapat di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru.


Paragraf 4 Kawasan Permukiman

Pasal 48[sunting sumber]
1 Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d seluas kurang lebih 7.716 (tujuh ribu tujuh ratus enam belas) hektar, meliputi:

a. Kawasan Perumahan;

b. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan c. Kawasan Infrastruktur Perkotaan.


2 Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan kode R, terdapat di seluruh wilayah Kota Malang.

3 Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan kode FUS, terdapat di:

a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

g. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

h. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

i. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

j. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

k. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

l. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

m. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

n. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

o. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

p. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

q. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

r. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

s. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

t. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

u. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

v. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

w. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

x. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

y. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

z. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

aa. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

bb. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

cc. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

dd. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

ee. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

ff. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

gg. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

hh. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

ii. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

jj. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

kk. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

ll. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

mm. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

nn. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

oo. Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun;

pp. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

qq. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

rr. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

ss. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

tt. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

uu. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

vv. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

ww. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun; dan

xx. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.


4 Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode IR berupa:

a. Gardu induk yang berada di:

1. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

2. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing; dan

3. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun.

b. Tandon yang berada di:

1. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

2. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

3. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

4. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

5. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun; dan

6. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.

c. Depo BBM yang berada di Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.

d. Boezem yang berada di Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing.

e. TPA yang berada di Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun.

f. IPAL yang berada di Kelurahan Bakalankrajan Kecamatan Sukun.



Paragraf 5

Kawasan Campuran

Pasal 49[sunting sumber]

Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e seluas kurang lebih 67 (enam puluh tujuh) hektar dengan kode C, terdapat di:

a. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru:

f. Kelurahan Tasikmadu Kecamatan Lowokwaru;

g. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing; dan

h. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun.


Paragraf 6

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 50[sunting sumber]

Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f seluas kurang lebih 818 (delapan ratus delapan belas) hektar dengan kode K, terdapat di:

a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

g. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

h. Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;

i. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

j. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

k. Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Klojen;

l. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

m. Kelurahan Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru;

n. Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru;

o. Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru;

p. Kelurahan Merjosari Kecamatan Lowokwaru;

q. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

r. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

s. Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru;

t. Kelurahan Tulusrejo Kecamatan Lowokwaru;

u. Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru;

v. Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

w. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

x. Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing;

y. Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing;

z. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

aa. Kelurahan Jodipan Kecamatan Blimbing;

bb. Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

cc. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

dd. Kelurahan Polehan Kecamatan Blimbing;

ee. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

ff. Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

gg. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

hh. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

ii. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

jj. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

kk. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

ll. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

mm. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

nn. Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang;

oo. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

pp. Kelurahan Mergosono Kecamatan Kedungkandang;

qq. Kelurahan Sawojajar Kecamatan Kedungkandang;

rr. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

ss. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

tt. Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun;

uu. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

vv. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

ww. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

xx. Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun;

yy. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun;

zz. Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Sukun;

aaa. Kelurahan Pisangcandi Kecamatan Sukun;

bbb. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun; dan

ccc. Kelurahan Tanjungrejo Kecamatan Sukun.


Paragraf 7

Kawasan Perkantoran

Pasal 51[sunting sumber]

Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf g seluas kurang lebih 70 (tujuh puluh) hektar dengan kode KT, terdapat di:

a. Kelurahan Bareng Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Gading Kasri Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

d. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

e. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

f. Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen;

g. Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

h. Kelurahan Samaan Kecamatan Klojen;

i. Kelurahan Dinoyo Kecamatan Lowokwaru;

j. Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

k. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Lowokwaru;

l. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

m. Kelurahan Bunulrejo Kecamatan Blimbing;

n. Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing;

o. Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing;

p. Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

q. Kelurahan Arjowinangun Kecamatan Kedungkandang;

r. Kelurahan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang;

s. Kelurahan Buring Kecamatan Kedungkandang;

t. Kelurahan Cemorokandang Kecamatan Kedungkandang;

u. Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang;

v. Kelurahan Kotalama Kecamatan Kedungkandang;

w. Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang;

x. Kelurahan Tlogowaru Kecamatan Kedungkandang;

y. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

z. Kelurahan Bandungrejosari Kecamatan Sukun;

aa. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun;

bb. Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun;

cc. Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun; dan

dd. Kelurahan Sukun Kecamatan Sukun.


Paragraf 8

Kawasan Transportasi

Pasal 52[sunting sumber]

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf h seluas kurang lebih 20 (dua puluh) hektar dengan kode TR, terdapat di:

a. Kelurahan Kiduldalem Kecamatan Klojen;

b. Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

c. Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing;

d. Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang; dan

e. Kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun.


Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 53[sunting sumber]

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf i seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar dengan kode HK, terdapat di:

a. Komando Resor Militer 083 di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

b. Komando Distrik Militer 0833 di Kelurahan Kauman Kecamatan Klojen;

c. Komando Rayon Militer 01 di Kelurahan Klojen Kecamatan Klojen;

d. Komando Rayon Militer 03 di Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing;

e. Komando Rayon Militer 05 di Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru;

f. Depo Pendidikan Latihan dan Pertempuran Resimen Induk Kodam V/Brawijaya di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

g. Perhubungan Angkatan Darat Kodam V/Brawijaya di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

h. Detasemen Perhubungan 083 di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

i. Hukum Kodam V/Brawijaya di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

j. Batalyon Infanteri 512/Quratara Yudha di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

k. Resimen Artileri Medan 1/Divisi Infanteri 2/Kostrad di Kelurahan Rampalcelaket Kecamatan Klojen;

l. Batalyon Perbekalan dan Angkutan-2 di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

m. Dipo Material Zeni di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing;

n. Markas Komando Pangkalan Angkatan Laut di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

o. Kantor Lembaga Penyediaan Tenaga TNI Angkatan Laut di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen;

p. Polisi Militer Angkatan Laut di Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen; dan

q. Batalyon Artileri Pertahanan Udara Ringan 2 dan Batalyon Perbekalan Angkutan 2 di Kelurahan Kesatrian Kecamatan Blimbing.



(BAB VI)
KAWASAN STRATEGIS KOTA
[sunting sumber]

Bagian Kesatu
Kawasan Strategis Kota
[sunting sumber]

Pasal 54[sunting sumber]
1 Kawasan Strategis Kota Malang meliputi:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.


2 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. kawasan strategis perdagangan dan jasa, terdapat di:
1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:
a) Kelurahan Bareng;
b) Kelurahan Kasin;
c) Kelurahan Kauman;
d) Kelurahan Kiduldalem;
e) Kelurahan Klojen;
f) Kelurahan Oro-oro Dowo;
g) Kelurahan Penanggungan; dan
h) Kelurahan Sukoharjo;
2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:
a) Kelurahan Jatimulyo;
b) Kelurahan Ketawanggede;
c) Kelurahan Mojolangu;
d) Kelurahan Tlogomas;
e) Kelurahan Tulusrejo;
f) Kelurahan Tunggulwulung; dan
g) Kelurahan Tunjungsekar;
3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
a) Kelurahan Blimbing; dan
b) Kelurahan Jodipan;
4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:
a) Kelurahan Arjowinangun;
b) Kelurahan Bumiayu;
c) Kelurahan Buring;
d) Kelurahan Kedungkandang;
e) Kelurahan Kotalama;
f) Kelurahan Lesanpuro;
g) Kelurahan Madyopuro;
h) Kelurahan Sawojajar;
i) Kelurahan Tlogowaru; dan
j) Kelurahan Wonokoyo;
5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:
a) Kelurahan Bandungrejosari;
b) Kelurahan Kebonsari; dan
c) Kelurahan Sukun.
b. kawasan strategis industri meliputi Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan sentra industri kecil menengah yang meliputi:
1. Kawasan Peruntukan Industri, terdapat di:
a) Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
1) Kelurahan Blimbing;
2) Kelurahan Pandanwangi; dan
3) Kelurahan Purwantoro;
b) Kecamatan Sukun, yang meliputi:
1) Kelurahan Bandulan;
2) Kelurahan Bandungrejosari;
3) Kelurahan Ciptomulyo;
4) Kelurahan Gadang;
5) Kelurahan Kebonsari;
6) Kelurahan Mulyorejo; dan
7) Kelurahan Sukun.
2. kawasan sentra industri kecil menengah, terdapat di:
a) Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
b) Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
c) Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
d) Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; dan
e) Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Gadang, dan Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.
c. kawasan strategis kampung tematik terdapat di:
1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:
a) Kelurahan Kasin;
b) Kelurahan Kauman;
c) Kelurahan Kiduldalem;
d) Kelurahan Rampalcelaket; dan
e) Kelurahan Sukoharjo;
2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi Kelurahan Tunjungsekar;
3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
a) Kelurahan Blimbing;
b) Kelurahan Jodipan;
c) Kelurahan Kesatrian;
d) Kelurahan Polowijen; dan
e) Kelurahan Purwantoro;
4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:
a) Kelurahan Kedungkandang;
b) Kelurahan Madyopuro; dan
c) Kelurahan Tlogowaru;
5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:
a) Kelurahan Sukun; dan
b) Kelurahan Tanjungrejo.

3 Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. kawasan strategis konservasi cagar budaya, terdapat di:

1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:

a) Kelurahan Bareng;

b) Kelurahan Gading Kasri;

c) Kelurahan Kasin;

d) Kelurahan Kauman;

e) Kelurahan Kiduldalem;

f) Kelurahan Klojen;

g) Kelurahan Oro-oro Dowo;

h) Kelurahan Penanggungan; dan

i) Kelurahan Sukoharjo;

2. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:

a) Kelurahan Jodipan;

b) Kelurahan Kesatrian; dan

c) Kelurahan Polehan;

3. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi Kelurahan Lesanpuro.

b. kawasan strategis pendidikan, terdapat di:

1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:

a) Kelurahan Penanggungan; dan

b) Kelurahan Sukoharjo;

2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:

a) Kelurahan Dinoyo;

b) Kelurahan Ketawanggede;

c) Kelurahan Sumbersari; dan

d) Kelurahan Tlogomas;

3. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi Kelurahan Tlogowaru.


4 Rincian lokasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

5 Rencana Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Kedua
Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota
[sunting sumber]

Pasal 55[sunting sumber]
1 Tujuan pengembangan kawasan strategis perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a adalah mengembangkan pusat perdagangan dan jasa yang berfungsi sebagai kawasan wisata belanja dan sebagai ikon Kota Malang.

2 Tujuan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 1 adalah mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang ramah lingkungan.

3 Tujuan pengembangan kawasan sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 2 adalah mengembangkan sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan sebagai kawasan strategis ekonomi.

4 Tujuan pengembangan kawasan strategis kampung tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c adalah mengembangkan kawasan terpadu antara perdagangan-jasa dan perumahan serta pariwisata.

5 Tujuan pengembangan kawasan strategis konservasi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a adalah mewujudkan pelestarian dan meningkatkan nilai ekonomi kawasan.

6 Tujuan pengembangan kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b adalah mempertahankan dan mengembangkan lingkungan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.


Bagian Ketiga
Arahan Pengembangan Kawasan Strategis Kota
[sunting sumber]

Pasal 56[sunting sumber]
1 Arahan pengembangan kawasan strategis perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf a meliputi:

a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;

c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan

d. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perbelanjaan.


2 Arahan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 1 meliputi:

a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. pengembangan dan pengendalian Kawasan Peruntukan Industri yang dilengkapi dengan pengolahan limbah;

c. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan

d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.


3 Arahan pengembangan kawasan sentra industri kecil menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf b angka 2 meliputi:

a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;

c. pengaturan kegiatan sentra industri kecil menengah; dan

d. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan sentra industri kecil menengah.

(4) Arahan pengembangan kawasan strategis kampung tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c meliputi:

a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

b. pengembangan kegiatan pariwisata kampung tematik;

c. pengembangan sarana dan aktivitas eknomi kreatif; dan

d. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perdagangan dan perbelanjaan.


5 Arahan pengembangan kawasan strategis konservasi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a meliputi:

a. penetapan zonasi yang terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan, dan/atau zona penunjang;

b. pengaturan Pemanfaatan Ruang pada koridor;

c. penataan koridor;

d. pencegahan Pemanfaatan Ruang yang bersifat demolisi di pada koridor yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;

e. pengaturan tata bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan fasilitas umum dengan prinsip pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya;

f. pelestarian bangunan dan lingkungan yang termasuk sebagai bangunan cagar budaya yang berfungsi sebagai pariwisata budaya melalui pemanfaatan secara adaptif;

g. pengaturan tata bangunan untuk kegiatan perdagangan dan jasa dan kegiatan fasilitas umum dengan prinsip pelestarian bangunan dan lingkungan cagar budaya; dan

h. penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata.


6 Arahan pengembangan kawasan strategis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b meliputi:

a. penataan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;

b. pengembangan kawasan pendidikan dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

c. penataan bangunan dan lingkungan kawasan pendidikan;

d. pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pendidikan; dan

e. pengembangan kawasan pendidikan yang terintegrasi dengan sarana transportasi.




(BAB VII)
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
[sunting sumber]

Bagian Kesatu
Umum
[sunting sumber]

Pasal 57[sunting sumber]

Arahan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. ketentuan KKPR;

b. indikasi program utama; dan

c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.


Bagian Kedua
Ketentuan KKPR
[sunting sumber]

Pasal 58[sunting sumber]
1 Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a terdiri atas:

a. KKPR untuk kegiatan berusaha;

b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan

c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.


2 Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. konfirmasi KKPR;

b. persetujuan KKPR; dan

c. rekomendasi KKPR.


3 Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama
[sunting sumber]

Pasal 59[sunting sumber]
1 Indikasi program utama Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b terdiri atas:

a. indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi:

1. program utama;

2. lokasi;

3. sumber pendanaan;

4. instansi pelaksana; dan

5. waktu pelaksanaan.

b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.


2 Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang wilayah kota;

b. perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota; dan

c. perwujudan rencana kawasan strategis wilayah kota.


3

Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;

d. investasi badan usaha atau swasta; dan

e. kerja sama pembiayaan.


4 Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:

a. pemerintah pusat;

b. pemerintah provinsi;

c. pemerintah kota;

d. dunia usaha;

e. kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan

f. masyarakat.


5 Kerja sama pembiayaan dan kerjasama pemerintah dan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e, dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6 Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lima tahapan, yaitu:

a. tahap kesatu, yaitu tahun 2022-2025;

b. tahap kedua, yaitu tahun 2026-2030;

c. tahap ketiga, yaitu tahun 2031-2035;

d. tahap keempat, yaitu tahun 2036-2040;

e. tahap kelima, yaitu tahun 2041-2042.


7 Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada tiga tahun di tahapan kesatu dan dua tahun di tahapan kedua sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 60[sunting sumber]
1 Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua terdiri atas:

a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota;

b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan

c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.


2 Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. perwujudan pusat-pusat kegiatan, meliputi:

1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan

2. pembaharuan database kependudukan;

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:

1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan;

2. pengembangan ruas jalan sesuai fungsi jalan;

3. penyediaan perlengkapan jalan;

4. pengembangan Sistem Jaringan Jalan;

5. pembangunan jalan bebas hambatan atau Jalan Tol;

6. pemeliharaan terminal;

7. pengembangan jaringan jembatan;

8. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;

9. pengembangan jaringan jalur kereta api double track Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;

10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;

11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan

12. pemeliharaan stasiun penumpang;

c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:

1. pengembangan sistem jaringan ketenagalistrikan;

2. pengembangan sistem jaringan minyak bumi dan gas; dan

3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

1. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi yang memadai; dan

2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:

1. perlindungan kawasan sempadan sungai;

2. revitalisasi sistem jaringan irigasi;

3. pengembangan sistem jaringan pengendali banjir; dan

4. pengembangan bangunan pengendali banjir;

f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:

1. perwujudan SPAM, meliputi:

a) pembangunan, peningkatan dan perluasan sistem penyediaan air minum ada Kawasan Perkotaan; dan

b) pengembangan pemanfaatan air permukaan sebagai alternatif air baku;

2. perwujudan SPAL, meliputi:

a) pembangunan Sistem Pengelolaan Air

Limbah Domestik terpusat; dan

b) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada kawasan khusus;

3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi pembangunan TPS, TPS3R dan TPST serta pengembangan TPA Regional;

4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

a) instalasi dan pengembangan Early Warning System pada lokasi rawan bencana;

b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;

c) pengembangan tempat evakuasi bencana; dan

d) penyediaan sistem penanggulangan kebakaran;

5. perwujudan sistem drainase, meliputi:

a) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;

b) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase;

6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:

a) pembangunan jalur sepeda; dan

b) pembangunan fasilitas parkir sepeda;

7. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:

a) pengembangan jaringan pejalan kaki;

b) pembangunan tanda pejalan kaki;

c) penanaman pohon/penghijauan;

d) penyediaan pot tanaman;

e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;

f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan

g) penyediaan tempat sampah;


3 Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:

1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:

a) penetapan sempadan sungai dan penguasaan kawasan sempadan sungai;

b) pembangunan jalan inspeksi;

c) pengawasan bantaran sungai secara berkala;

d) pelarangan pengembangan permukiman pada kawasan sempadan sungai; dan

e) penataan dan pemulihan ruang kawasan sempadan sungai;

2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:

a) pelaksanaan inventarisasi dan penyusunan database Ruang Terbuka Hijau Kota Malang;

b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

c) penambahan area dan sebaran Pemakaman;

d) pengembangan taman pada kawasan sempadan sungai;

e) pembebasan lahan untuk perwujudan Ruang Terbuka Hijau;

f) pemulihan ruang pada sempadan rel kereta api;

g) pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala; dan

h) pelaksanaan sosialisasi larangan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan rel kereta api;

3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:

a) pemantapan fungsi konservasi pada Kawasan Imbuhan Air Tanah;

b) pengendalian atau pembatasan kegiatan budi daya pada Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan

c) perlindungan kualitas air;

4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:

a) perlindungan bangunan cagar budaya;

b) perlindungan lingkungan cagar budaya; dan

c) promosi lingkungan cagar budaya;

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:

1. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:

a) pengembangan Kawasan Pertanian tanaman pangan; dan

b) pengembangan Kawasan Peternakan;

2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:

a) penataan Kawasan Peruntukan Industri; dan

b) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;

3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:

a) pengembangan Jalur Wisata Malang Raya-Bromo dan sekitarnya;

b) pemetaan dan pengembangan event wisata lokal;

c) penataan Kawasan Pariwisata; dan

d) peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;

4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:

a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:

1) penataan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman;

2) pengendalian intensitas bangunan; dan

3) pengembangan Kawasan Permukiman yang memiliki potensi sebagai kampung tematik;

b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:

1) pembangunan sarana pendidikan secara terpadu dan merata;

2) peningkatan pelayanan sarana kesehatan secara berhierarkhi dan merata;

3) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialis;

4) pembangunan sport center;

5) penyediaan sarana olahraga pada kawasan pendidikan dan permukiman;

6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;

7) pengembangan pusat peribadatan skala kota berupa Islamic Center;

8) pembangunan dan pengembangan depo arsip;

9) pengembangan fasilitas literasi;

10) pengembangan sarana kesenian; dan

11) pembangunan gedung pertemuan atau balai warga;

c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan, meliputi:

1) pengembangan dan pemantapan IPAL;

2) pengawasan penyediaan IPAL untuk kawasan industri;

3) peningkatan kualitas jaringan SPAM;

4) peningkatan dan perluasan layanan jaringan SPAM;

5) pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir;

6) pengembangan tandon air;

7) pengembangan jaringan ketenagalistrikan pada kawasan pengembangan baru;

8) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;

9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik;

5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;

6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:

a) pengembangan pasar tradisional;

b) pemenuhan kebutuhan fasilitas perdagangan dan jasa;

c) pengembangan pusat perbelanjaan; dan

d) pengembangan ruang untuk aktivitas sektor informal atau PKL;

7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:

a) penyediaan prasarana pendukung Kawasan Perkantoran pemerintah pusat dan provinsi;

b) pengembangan Kawasan Perkantoran pemerintah kota;

c) pengembangan perkantoran swasta;

8. perwujudan Kawasan Transportasi, meliputi:

a) pengembangan sistem transportasi angkutan massal perkotaan berbasis bus dan rel; dan

b) pengembangan Kawasan Transportasi dan permukiman secara terpadu;

9. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi pembatasan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;


4 Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi:

1. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perbelanjaan; dan

2. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri;

b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:

1. pengembangan konsep pemanfaatan adaptif untuk pelestarian cagar budaya dan pertumbuhan ekonomi;

2. penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan pariwisata; dan

3. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan.



Pasal 61[sunting sumber]
1 Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun ketiga terdiri atas:

a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota;

b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan

c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.


2 Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. perwujudan pusat kegiatan, meliputi:

1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan

2. pembaharuan database kependudukan.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:

1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan;

2. pengembangan ruas jalan sesuai fungsi jalan;

3. penyediaan perlengkapan jalan;

4. pengembangan Sistem Jaringan Jalan;

5. pemeliharaan terminal;

6. pengembangan jaringan jembatan;

7. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;

8. penambahan fasilitas pelengkap;

9. pengembangan jalur kereta api double track Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;

10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;

11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan

12. pemeliharaan stasiun penumpang;

c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:

1. pengembangan jaringan SUTM dan jaringan SUTR;

2. pengembangan gardu induk; dan

3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

1. pembangunan menara telekomunikasi bersama; dan

2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:

1. pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai;

2. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;

3. reorientasi pembangunan yang melintasi kawasan sungai;

4. pelestarian Kawasan Imbuhan Air Tanah;

5. normalisasi jaringan irigasi;

6. pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing daerah irigasi;

7. pemeliharaan jaringan irigasi;

8. pemeliharaan dan peningkatan fungsi bangunan pengendali banjir; dan

9. pengembangan bangunan pengendali banjir;

f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:

1. perwujudan SPAM, meliputi:

a) pengembangan pemanfaatan air permukaan sebagai alternatif air baku;

b) pembangunan tandon air; dan

c) penyediaan pos-pos air minum khususnya pada fasilitas umum;

2. perwujudan SPAL, meliputi:

a) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat; dan

b) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada kawasan khusus;

3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:

a) pembangunan dan pengembangan TPS, TPS3R dan TPST serta pengembangan TPA Regional;

b) penyusunan studi/kajian pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa); dan

c) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa);

4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

a) instalasi dan pengembangan Early Warning System pada lokasi rawan bencana;

b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;

c) pengembangan tempat evakuasi bencana; dan

d) pengembangan sistem manajemen wilayah kebakaran;

5. perwujudan sistem drainase, meliputi:

a) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase; dan

b) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;

6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:

a) pembangunan jalur sepeda; dan

b) pembangunan fasilitas parkir sepeda;

7. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:

a) pengembangan jaringan pejalan kaki;

b) pembangunan tanda pejalan kaki;

c) penanaman pohon/penghijauan;

d) penyediaan pot tanaman;

e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;

f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan

g) penyediaan tempat sampah;


3 Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:

1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:

a) pengawasan bantaran sungai secara berkala;

b) pelaksanaan sosialisasi larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai; dan

c) penataan kawasan sempadan sungai;

2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:

a) pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

b) pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan perbatasan wilayah kota;

c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau yang berfungsi sebagai daerah peresapan air;

d) perawatan secara berkala Ruang Terbuka Hijau;

e) pembebasan lahan untuk perwujudan Ruang Terbuka Hijau;

f) pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala; dan

g) pelaksanaan sosialisasi larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api;

3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:

a) pengendalian kegiatan di dalam Kawasan Lindung Geologi; dan

b) perlindungan kualitas air;

4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:

a) promosi bangunan cagar budaya sebagai daya tarik wisata;

b) perawatan cagar budaya secara berkala;

c) penanaman pohon dan penghijauan pada lingkungan cagar budaya; dan

d) promosi lingkungan cagar budaya;

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:

1. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:

a) pembatasan konversi Kawasan Pertanian irigasi teknis menjadi permukiman, perdagangan, industri dan fasilitas lainnya sebagai prioritas terakhir;

b) pengembangan kawasan terbangun diarahkan pada lahan-lahan tegalan atau lahan pertanian non-teknis;

c) peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas; dan

d) peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan peternakan;

2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:

a) pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan;

b) penataan terpusat usaha kecil dan mikro pada UKM Center; dan

c) pembinaan Kawasan Peruntukan Industri;

3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:

a) pengembangan Jalur Wisata Malang Raya-Bromo dan sekitarnya;

b) pelaksanaan sosialisasi pembangunan bidang kepariwisataan kepada masyarakat;

c) peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata;

d) pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;

e) reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi; dan

f) pemantapan organisasi kepariwisataan;

4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:

a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:

1) pengembangan hunian vertikal;

2) peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota;

3) perbaikan kualitas perkampungan secara terpadu, baik fisik, maupun sosial ekonomi;

4) perbaikan lingkungan, penyediaan prasarana dan sarana perumahan, peremajaan perumahan dan permukiman;

5) pengendalian intensitas bangunan;

6) pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan serta pengendalian tinggi bangunan maksimum; dan

7) penambahan dan renovasi rumah susun;

b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:

1) pembangunan SD, SMP, dan SMA secara terpadu;

2) pengembangan lembaga pendidikan setara D1 atau D3;

3) peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berhierarki;

4) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik;

5) pengembangan lapangan olahraga di areal pendidikan dan permukiman;

6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;

7) pengembangan pusat peribadatan berupa Islamic Center; dan

8) pembangunan gedung pertemuan/balai warga;

c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan, meliputi:

1) pengembangan pemanfaatan air permukaan untuk alternatif air baku;

2) peningkatan kualitas jaringan Instalasi Pengolahan Air Minum;

3) pengembangan layanan Instalasi Pengolahan Air Minum dengan sistem sumur bor;

4) pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir;

5) pengembangan tandon air;

6) perbaikan secara berkala pada pembangkit listrik yang telah ada;

7) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;

8) perbaikan kualitas tenaga listrik; dan

9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik untuk mencegah terhambatnya berbagai kegiatan;

5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;

6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:

a) peningkatan kualitas pasar;

b) pengembangan dan penataan perdagangan barang campuran;

c) pembatasan pengembangan pusat perbelanjaan di Kawasan Plaza Araya dan sekitarnya;

d) pembatasan toko modern yang didirikan di Kawasan Perumahan;

e) pembatasan intensitas pertokoan;

f) pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar; dan

g) pembangunan kawasan perdagangan terpadu di setiap lingkungan permukiman;

7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:

a) pengembangan perkantoran pemerintahan di kawasan Tugu dengan intensitas kegiatan sedang; dan

b) pengembangan kantor perangkat daerah ke wilayah Kedungkandang;

8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;


4 Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. perwujudan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi, meliputi pengembangan sentra-sentra industri rumah tangga dan industri kecil non polutan;

b. perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi:

1. revitalisasi fungsi dan pemanfaatan cagar budaya secara adaptif; dan

2. pengaturan transportasi sekitar kawasan.



Pasal 62[sunting sumber]
1 Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun keempat terdiri atas:

a. perwujudan Struktur Ruang wilayah kota;

b. perwujudan Pola Ruang wilayah kota; dan

c. perwujudan Kawasan Strategis Kota.


2 Perwujudan Struktur Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. perwujudan pusat kegiatan, meliputi:

1. pemantapan dan pengembangan fungsi kegiatan; dan

2. pembaharuan database kependudukan;

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi:

1. pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan;

2. pengembangan ruas jalan sesuai fungsi jalan;

3. penyediaan perlengkapan jalan;

4. pengembangan Sistem Jaringan Jalan;

5. pemeliharaan terminal;

6. pengembangan jaringan jembatan;

7. pengembangan sistem perangkutan umum massal perkotaan yang terintegrasi;

8. penambahan fasilitas pelengkap;

9. pengembangan jalur kereta api double track Bangil-Malang-Blitar-Kertosono;

10. studi/kajian reaktivasi jaringan jalur kereta api perkotaan Kota Malang;

11. pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Khusus; dan

12. pemeliharaan stasiun penumpang;

c. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi:

1. pembangunan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;

2. pengembangan jaringan SUTR; dan

3. pengembangan sistem jaringan energi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, meliputi:

1. pembangunan jaringan telekomunikasi nirkabel; dan

2. pengembangan sistem jaringan telekomunikasi pada ruang di dalam bumi melalui sistem ducting;

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi:

1. pengamanan dan perlindungan sekitar sungai atau sempadan sungai;

2. pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar sungai;

3. reorientasi pembangunan yang melintasi kawasan sungai;

4. pelestarian Kawasan Imbuhan Air Tanah;

5. normalisasi jaringan irigasi;

6. pemberdayaan tenaga lapangan yang ada di masing-masing daerah irigasi;

7. pemeliharaan jaringan irigasi;

8. pemeliharaan dan peningkatan fungsi bangunan pengendali banjir; dan

9. pengembangan bangunan pengendali banjir;

f. perwujudan sistem infrastruktur perkotaan, meliputi:

1. perwujudan SPAM, meliputi pembangunan SPAM regional;

2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah, meliputi:

a) pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat; dan

b) penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik pada kawasan khusus;

3. perwujudan sistem jaringan persampahan, meliputi:

a) pembangunan dan pengembangan TPS, TPS3R, dan TPST serta pengembangan TPA Regional;

b) pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa);

4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, meliputi:

a) instalasi dan pengembangan Early Warning System pada lokasi rawan bencana;

b) pengembangan jaringan evakuasi bencana;

c) pengembangan tempat evakuasi bencana; dan

d) pengembangan sistem manajemen wilayah kebakaran;

5. perwujudan sistem drainase, meliputi:

a) alih sistem jaringan irigasi menjadi jaringan drainase; dan

b) pembangunan, peningkatan, rehabilitasi saluran drainase perkotaan dan lingkungan;

6. perwujudan jalur sepeda, meliputi:

a) pembangunan jalur sepeda; dan

b) pembangunan fasilitas parkir sepeda;

7. perwujudan jaringan pejalan kaki, meliputi:

a) pengembangan jaringan pejalan kaki;

b) pembangunan tanda pejalan kaki;

c) penanaman pohon/penghijauan;

d) penyediaan pot tanaman;

e) penyediaan kursi untuk pejalan kaki;

f) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki; dan

g) penyediaan tempat sampah;


3 Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. perwujudan Kawasan Lindung, meliputi:

1. perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi:

a) penetapan sempadan sungai;

b) pengawasan bantaran sungai secara berkala;

c) sosialisasi larangan mendirikan bangunan di bantaran sungai; dan

d) penataan kawasan sempadan sungai;

2. perwujudan kawasan Ruang Terbuka Hijau, meliputi:

a) pengembangan Ruang Terbuka Hijau halaman rumah dan bangunan umum, serta di puncak gedung (rooftop garden);

b) perawatan secara berkala Ruang Terbuka Hijau;

c) pembebasan lahan untuk perwujudan Ruang Terbuka Hijau;

d) pengawasan sempadan rel kereta api secara berkala; dan

e) sosialisasi larangan mendirikan bangunan di sempadan rel kereta api;

3. perwujudan Kawasan Lindung Geologi, meliputi:

a) pengendalian kegiatan di dalam Kawasan Lindung Geologi;

b) penetapan kawasan lidung geologi;

c) pengembangan Ruang Terbuka Hijau untuk pengamanan kawasan; dan

d) perlindungan kualitas air;

4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, meliputi:

a) promosi bangunan cagar budaya sebagai daya tarik wisata;

b) perawatan cagar budaya secara berkala;

c) penanaman pohon dan penghijauan pada lingkungan cagar budaya; dan

d) promosi lingkungan cagar budaya;

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, meliputi:

1. perwujudan Kawasan Pertanian, meliputi:

a) inventarisasi dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);

b) peningkatan produksi hasil pertanian tanaman pangan;

c) pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian tanaman pangan;

d) penerapan vertical farming sebagai tanaman produktif;

e) peningkatan produktivitas ternak melalui penyediaan pakan ternak berkualitas;

f) peningkatan pengelolaan sumber daya air untuk kebutuhan peternakan; dan

g) pengembangan investasi pada sektor peternakan;

2. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, meliputi:

a) pelaksanaan pembinaan kepada pelaku industri untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan;

b) penataan PKL yang berada di sekitar industri; dan

c) pengembangan variasi aktivitas pada Kawasan Peruntukan Industri;

3. perwujudan Kawasan Pariwisata, meliputi:

a) pengembangan Jalur Wisata Malang Raya-Bromo dan sekitarnya;

b) sosialisasi pembangunan bidang kepariwisataan kepada masyarakat; dan

c) pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;

4. perwujudan Kawasan Permukiman, meliputi:

a) perwujudan Kawasan Perumahan, meliputi:

1) peningkatan kualitas lingkungan permukiman dengan pola penghijauan kota;

2) pengendalian intensitas bangunan; dan

3) pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan serta pengendalian tinggi bangunan maksimum.

b) perwujudan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, meliputi:

1) pembangunan SD, SMP, dan SMA secara terpadu;

2) pengembangan lembaga pendidikan setara D1 atau D3;

3) peningkatan pelayanan kesehatan dengan pendistribusian sarana kesehatan secara berjenjang;

4) pengembangan sarana kesehatan yang telah ada dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan baik pelayanan dasar maupun spesialistik;

5) pengembangan lapangan olahraga di areal pendidikan dan permukiman;

6) pengembangan fasilitas peribadatan secara merata di setiap lingkungan perumahan;

7) pengembangan pusat peribadatan berupa Islamic Center; dan

8) pembangunan gedung pertemuan/balai warga;

c) perwujudan Kawasan Infrastruktur Perkotaan, meliputi:

1) peningkatan kualitas jaringan IPAM;

2) peningkatan layanan IPAM dengan sistem sumur bor;

3) pengembangan fungsi bak penampungan dan reservoir;

4) pengembangan tandon air;

5) pengembangan boezem;

6) perbaikan secara berkala pada pembangkit listrik yang telah ada;

7) pengoptimalan pemanfaatan pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat;

8) perbaikan kualitas tenaga listrik; dan

9) peningkatan keandalan dan pengurangan risiko lamanya pemadaman listrik untuk mencegah terhambatnya berbagai kegiatan;

5. perwujudan Kawasan Campuran, meliputi pengembangan Kawasan Campuran secara vertikal;

6. perwujudan Kawasan Perdagangan dan Jasa, meliputi:

a) peningkatan kualitas pasar;

b) pengembangan dan penataan perdagangan barang campuran;

c) pembatasan pengembangan pusat perbelanjaan di Kawasan Plaza Araya dan sekitarnya;

d) pembatasan toko modern yang didirikan di Kawasan Perumahan;

e) pembatasan intensitas pertokoan;

f) pengembangan kawasan pertokoan baru di sepanjang Jalan Raya Sawojajar; dan

g) pembangunan kawasan perdagangan terpadu di setiap lingkungan permukiman;

7. perwujudan Kawasan Perkantoran, meliputi:

a) pengembangan perkantoran pemerintahan di kawasan Tugu dengan intensitas kegiatan sedang; dan

b) pengembangan kantor perangkat daerah ke wilayah Kedungkandang;

8. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi pembatasan pemanfaatan wilayah di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan;


4 Perwujudan Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya berupa pengaturan transportasi sekitar kawasan.


Bagian Keempat
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
[sunting sumber]

Pasal 63[sunting sumber]
1 Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

2 Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.

3 Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota.

4 Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.


Pasal 64[sunting sumber]
1

Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) menghasilkan dokumen:

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan

b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.


2

Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan Peninjauan Kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.




(BAB VIII)
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KOTA
[sunting sumber]

Bagian Kesatu
Umum
[sunting sumber]

Pasal 65[sunting sumber]

Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi;

b. ketentuan insentif dan disinsentif;

c. arahan sanksi; dan

d. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang.


Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi
[sunting sumber]

Pasal 66[sunting sumber]
1

Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang, sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian KKPR.


2 Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. ketentuan Pemanfaatan Ruang yang meliputi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;

b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada setiap kawasan yang meliputi KDB, KDH, KLB, tinggi bangunan, dan/atau KTB;

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan

d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan Pemanfaatan Ruang.



Pasal 67[sunting sumber]
1

Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang; dan b. Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang.


2 Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan;

b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi, meliputi:

1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Jaringan Jalan; dan

2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.

c. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan energi, meliputi:

1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

d. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;

e. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan

f. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan:

1. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAM;

2. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SPAL;

3. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3;

4. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan persampahan;

5. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;

6. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar sistem drainase;

7. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jalur sepeda; dan

8. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan pejalan kaki.


3

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan lindung, meliputi:

1. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;

2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ruang Terbuka Hijau ;

3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi; dan

4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya;

b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan peruntukan budi daya, meliputi:

1. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;

2. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;

3. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;

4. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;

5. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran;

6. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;

7. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran;

8. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan

9. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.



Pasal 68[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan;

b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;

c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;

d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;

e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan

f. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur perkotaan.

Pasal 69[sunting sumber]
1

Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK;

b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK; dan

c. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL.


2 Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan berskala kota, regional atau nasional dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;

b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi PPK; dan/atau

c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan.


3 Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang berskala kecamatan atau sebagian wilayah kota dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;

b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi SPPK; dan/atau

c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi SPPK dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.


4 Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:

a. diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang berskala satu atau beberapa kelurahan dengan dukungan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang memadai;

b. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang memenuhi persyaratan skala pelayanan dan tidak mengganggu fungsi PPL; dan/atau

c. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.


Pasal 70[sunting sumber]
1 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api.


2 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan ruang manfaat jalan;

2. pengembangan ruang milik jalan;

3. penetapan garis sempadan bangunan pada sisi ruas jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;

4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan; dan/atau

5. penyediaan prasarana pelengkap jalan untuk kepentingan umum sesuai dengan kondisi, fungsi dan kelas jalan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pembangunan perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan dengan jumlah yang terbatas;

2. pembangunan infrastruktur perkotaan lain pada permukaan dan/atau di bawah permukaan badan jalan;

3. penyediaan ruang parkir pada badan jalan; dan/atau

4. pembangunan infrastruktur Jembatan atau ruang penghubung antar massa bangunan pada ruang udara atau di atas permukaan badan jalan, yang menghubungkan antar fasilitas umum dan sosial, antar aktivitas perdagangan dan jasa, antar perkantoran, serta pada kawasan yang akan didorong menjadi kawasan orientasi transit; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. penutupan akses pada ruas, kecuali dengan izin Pemerintah;

2. pengalihfungsian Jalur Hijau atau taman di sepanjang jaringan jalan;

3. pembuatan jalan masuk atau keluar, serta interchange jalan bebas hambatan, kecuali dengan izin Pemerintah;

4. pemanfaatan badan jalan kecuali untuk mendukung pergerakan orang atau barang dan kendaraan dan parkir secara terbatas; dan/atau

5. pengembangan kegiatan budi daya sampai batas ruang pengawasan jalan sesuai dengan fungsi jalan.


3 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan jalur kereta api;

2. jalur kereta api dengan tetap memperhatikan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api dan dampak terhadap lingkungan sekitarnya;

3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau

4. pembangunan prasarana dan rambu untuk peningkatan keselamatan masyarakat pada titik perlintasan kereta api;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pemasangan peralatan persinyalan; dan/atau

2. pengembangan perlintasan sebidang antara jaringan kereta api dan jaringan jalan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. pemanfaatan lahan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian; dan

2. Pemanfaatan Ruang di sepanjang jalur kereta api yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api.


Pasal 71[sunting sumber]
1 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 huruf c, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.


2 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi minyak dan gas bumi;

2. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi dengan sistem perpipaan bawah tanah; dan/atau

3. pengembangan Jalur Hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pendirian bangunan sarana penyimpanan bahan bakar dan sarana pengisian dan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat serta penyediaan Jalur Hijau pembatas antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya; dan/atau

2. pengembangan jaringan perpipaan distribusi minyak dan gas bumi yang melintasi Kawasan Permukiman; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan selain penunjang distribusi minyak dan gas bumi di atas jaringan perpipaan minyak bumi dan gas bumi.


3 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi energi kelistrikan;

2. pengembangan jaringan listrik dengan sistem konvensional dan/atau sistem kabel bawah tanah; dan/atau

3. pengembangan Jalur Hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pembangunan gardu listrik dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat; dan/atau

2. pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai Jalur Hijau dan rencana jaringan jalan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. pendirian bangunan selain prasarana dan sarana penunjang ketenagalistrikan pada kawasan gardu induk; dan/atau

2. pendirian bangunan yang melebihi batas aman kabel distribusi pada SUTT.



Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Struktur Ruang

Pasal 72[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pembangunan jaringan telekomunikasi berupa serat optik dan kabel udara pada ruang milik jalan; dan/atau

2. pendirian menara telekomunikasi dengan sistem bersama;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian menara telekomunikasi yang memanfaatkan bangunan tinggi dengan mempertimbangkan kelayakan bangunan, ketinggian sesuai aturan KKOP, batas aman terhadap bangunan di sekitar, dan estetika lingkungan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan Kegiatan atau pendirian bangunan yang mengganggu fungsi dari jaringan telekomunikasi.


Pasal 73[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e berisi ketentuan mengenai:

a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang fungsi pengelolaan sumber daya air; dan/atau

2. penetapan garis sempadan pada sepanjang sungai, jaringan irigasi, dan jaringan pengendalian banjir.

b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang di sekitar wilayah sungai yang tidak mengganggu fungsi irigasi dan pengendalian banjir dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan atau fungsi lindung kawasan; dan/atau

2. pengalihan sistem irigasi menjadi sistem drainase.

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan yang dapat mengganggu fungsi jaringan atau menyebabkan kerusakan jaringan irigasi dan bangunan pengendalian banjir.


Pasal 74[sunting sumber]
1 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAM;

b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SPAL;

c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Limbah B3;

d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;

e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;

f. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem drainase;

g. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jalur sepeda; dan

h. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki.


2 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sekitar sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau

2. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi dan pelayanan air minum pada lahan milik pemerintah atau ruang milik jalan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi dan pelayanan air minum secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri serta Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan/atau

2. pengembangan Kawasan Permukiman di kawasan sekitar sumber air baku; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu kualitas air baku.


3 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan limbah pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Transportasi, Kawasan Perkantoran atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; bela

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau

3. pendirian bangunan sarana prasana penunjang pengelolaan air limbah pada lahan milik pemerintah serta ruang manfaat jalan untuk ruas jalan lokal dan jalan lingkungan;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pembangunan sarana dan prasarana terpadu penunjang pengelolaan limbah dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, daya dukung lingkungan dan karakter Kawasan Permukiman; dan/atau

2. pengembangan bangunan sarana dan prasarana pengelolaan atau pengolahan air limbah menjadi energi listrik; dan

c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah.


4 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri, kawasan fasilitas kesehatan, atau perdagangan dan jasa;

2. pengembangan parkir; dan/atau

3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau berupa sabuk hijau untuk membatasi aktivitas;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan hidup dengan mempertimbangkan daya dukung dan kondisi kawasan di sekitarnya; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).


5 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pada kawasan TPA atau sekitar TPS, TPS3R dan TPST;

2. pengembangan TPS, TPS3R dan TPST pada setiap pusat-pusat Kegiatan atau kelurahan;

3. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Transportasi, Kawasan Perkantoran atau Kawasan Perdagangan dan Jasa; dan/atau

4. pengembangan sistem pengelolaan air dan Sistem Pengelolaan Limbah B3 pada kawasan TPA;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pembangunan fasilitas perkantoran pada kawasan pengelolaan persampahan; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang tidak mendukung fungsi kawasan pengelolaan persampahan.


6 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pemasangan rambu dan papan peringatan bencana;

2. pendirian bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana pada lahan milik pemerintah; dan/atau

3. pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang Kegiatan pada tempat evakuasi bencana.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan tempat evakuasi bencana pada Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jaringan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi bencana.


7 Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Ruang Terbuka Hijau di sepanjang jaringan drainase; dan/atau

2. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang jaringan drainase;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pembatasan bangunan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan/atau

2. pengembangan jaringan drainase melalui alih sistem jaringan irigasi; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase.


8 Ketentuan Umum Zonasi pada jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan fasilitas pendukung jalan sepeda pada ruang manfaat jalan; dan/atau

2. pengembangan fasilitas pendukung jalan sepeda pada ruang milik jalan.

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi penyediaan ruang parkir; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelancaran bersepeda.


9 Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. penghijauan kawasan sekitar jaringan pejalan kaki;

2. pengembangan jalur bagi penyandang disabilitas;

3. pemasangan fasilitas pendukung jaringan pejalan kaki; dan/atau

4. penyediaan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem kabel bawah tanah;

b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pengembangan jalur sepeda; dan/atau

2. pengembangan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem konvensional; dan

c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu pejalan kaki.



Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang

Pasal 75[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya.


Pasal 76[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat;

b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau; c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung Geologi; dan d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya.


Pasal 77[sunting sumber]
1 Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, meliputi kawasan sempadan sungai.

2 Ketentuan Umum Zonasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. penetapan garis sempadan sungai;

2. pengembangan kegiatan konservasi dan pelestarian sungai;

3. pembangunan jaringan jalan inspeksi;

4. pendirian bangunan pengendali banjir dan pengelolaan air;

5. pengembangan sistem jaringan drainase;

6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau; dan/atau

7. pengembangan fasilitas imbuhan air tanah;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang diperbolehkan adalah dengan KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas air dengan mempertimbangkan kondisi fisik sungai dan kualitas lingkungan sungai;

2. pengembangan aktivitas wisata berbasis konservasi dengan pertimbangan tidak mengganggu kualitas air sungai serta tidak didirikan bangunan permanen; dan/atau

3. pengembangan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) sistem penyediaan air minum;

e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

f) jaringan persampahan;

g) jaringan pejalan kaki;

h) jaringan jalan;

i) jalur sepeda; dan/atau

j) jembatan;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. pemukiman dan fasilitas pendukungnya;

2. Pemanfaatan Ruang selain untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan perlindungan sempadan sungai; dan/atau

3. Pemanfaatan Ruang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas permukaan sungai; dan

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal pada kawasan sempadan sungai meliputi pembangunan jalur evakuasi bencana dan pemasangan papan informasi dan papan peringatan, serta rambu- rambu pengamanan bencana.



Pasal 78[sunting sumber]
1 Ketentuan Umum Zonasi kawasan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:

a. Rimba Kota;

b. Taman Kota;

c. Taman Kecamatan;

d. Taman Kelurahan;

e. Taman RW;

f. Taman RT;

g. Pemakaman; dan

h. Jalur Hijau.


2 Ketentuan Umum Zonasi kawasan Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan vegetasi sesuai fungsi konservasi kawasan;

2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air;

3. pengembangan kegiatan dengan fungsi pendidikan dan riset konservasi alam; dan/atau

4. pengembangan jalur evakuasi bencana;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 12 (duabelas) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping;

3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas; dan

4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi rekreasi dan olahraga alam;

2. Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi sosial masyarakat; dan/atau

3. penguatan dengan menggunakan tanaman keras terhadap tebing-tebing yang lebih tinggi dari 3 (tiga) meter dengan kemiringan lebih dari 20% (dua puluh persen); dan

4. penyediaan prasarana berupa:

a) papan informasi;

b) jaringan energi;

c) jaringan telekomunikasi;

d) jaringan sumber daya air;

e) sistem penyediaan air minum;

f) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

g) jaringan persampahan;

h) jaringan drainase;

i) jaringan jalan;

j) jalur sepeda;

k) jaringan pejalan kaki;

l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;

m) dekorasi kota; dan/atau

n) fasilitas parkir;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 5% (lima persen); dan

2. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen).

3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan

4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. penebangan pohon di kawasan Rimba Kota tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau

2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:

1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau

2. penyediaan sumur resapan.


3 Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;

2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pendidikan dan riset konservasi alam;

3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;

4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau

5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);

2. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);

3. ketinggian bangunan maksimal 12 (duabelas) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan

4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pengembangan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau

2. penyediaan prasarana berupa:

a) papan informasi;

b) jaringan energi;

c) jaringan telekomunikasi;

d) jaringan sumber daya air;

e) sistem penyediaan air minum;

f) jaringan persampahan;

g) jaringan drainase;

h) jaringan jalan;

i) jalur sepeda;

j) jaringan pejalan kaki;

k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;

l) dekorasi kota; dan/atau

m) fasilitas parkir;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);

2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);

3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan

4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau

2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:

1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau

2. penyediaan sumur resapan.


4 Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;

2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;

3. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau

4. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping;

3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas; dan

4. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi penyediaan prasarana berupa:

1. papan informasi;

2. jaringan energi;

3. jaringan telekomunikasi;

4. jaringan sumber daya air;

5. sistem penyediaan air minum;

6. Sistem Pengelolaan Air Limbah;

7. jaringan persampahan;

8. jaringan drainase;

9. jaringan jalan;

10. jaringan pejalan kaki;

11. aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;

12. dekorasi kota; dan/atau

13. fasilitas parkir;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);

2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);

3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan

4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau

2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan/atau

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pendukung Taman Kecamatan meliputi: kursi-kursi taman, toilet umum, parkir kendaraan termasuk pedestrian.

1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau

2. penyediaan sumur resapan.


5 Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;

2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;

3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;

4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi Kawasan; dan/atau

5. pengembangan jalur evakuasi bencana;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan

2. KDH minimal 80% (delapan puluh persen),

3. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan

4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pengembangan taman baca;

2. pemasangan papan layanan masyarakat; dan/atau

3. penyediaan prasarana berupa:

a) papan informasi;

b) jaringan energi;

c) jaringan telekomunikasi;

d) jaringan sumber daya air;

e) sistem penyediaan air minum;

f) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

g) jaringan persampahan;

h) jaringan drainase;

i) jaringan jalan;

j) jalur sepeda;

k) jaringan pejalan kaki;

l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;

m) dekorasi kota; dan/atau

n) fasilitas parkir;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);

2. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);

3. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan fasilitas penunjang dan landscaping; dan

4. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas;

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. penebangan pohon tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau

2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:

1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau

2. penyediaan sumur resapan.


6 Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;

2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;

3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;

4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi Kawasan; dan/atau

5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;

3. KLB maksimal 0,20 (nol koma dua puluh); dan

4. KDH minimal 80% (delapan puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pengembangan taman baca;

2. pemasangan papan layanan masyarakat; dan/atau

3. penyediaan prasarana berupa:

a) papan informasi;

b) jaringan energi;

c) jaringan telekomunikasi;

d) jaringan sumber daya air;

e) sistem penyediaan air minum;

f) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

g) jaringan persampahan;

h) jaringan drainase;

i) jaringan jalan;

j) jalur sepeda;

k) jaringan pejalan kaki;

l) jembatan; dan/atau

m) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau

2. pelaksanaan Kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan; dan

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:

1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau

2. penyediaan sumur resapan.


7 Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;

2. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam;

3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro;

4. pengembangan kegiatan sosial masyarakat sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau

5. pengembangan jalur evakuasi bencana;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 20% (dua puluh persen); dan

2. KDH minimal 80% (delapan puluh persen).

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pengembangan taman baca;

2. pemasangan papan layanan masyarakat; dan/atau

3. penyediaan prasarana berupa:

a) papan informasi;

b) jaringan energi;

c) jaringan telekomunikasi;

d) jaringan sumber daya air;

e) sistem penyediaan air minum;

f) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

g) jaringan persampahan;

h) jaringan drainase;

i) jaringan jalan;

j) jaringan pejalan kaki;

k) jembatan; dan/atau

l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau

2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan;

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:

1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau

2. penyediaan sumur resapan.


8 Ketentuan Umum Zonasi kawasan Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan kawasan untuk keperluan Pemakaman jenasah;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pemasangan papan informasi;

2. pengembangan jaringan energi;

3. pengembangan jaringan telekomunikasi;

4. pengembangan jaringan sumber daya air;

5. pengembangan sistem penyediaan air minum;

6. pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah;

7. pengembangan jaringan persampahan;

8. pengembangan jaringan drainase;

9. pengembangan jaringan jalan;

10. pengembangan jembatan; dan/atau

11. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 90% (sembilan puluh persen); dan

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi larangan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi kawasan.


9 Ketentuan Umum Zonasi kawasan Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;

2. pemasangan papan petunjuk jalan dan keselamatan;

3. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi resapan air;

4. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk fungsi pengendali iklim mikro; dan/atau

5. pengembangan jalur evakuasi bencana;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen); dan

2. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pengembangan jalur kereta api pada Jalur Hijau kereta api;

2. pengembangan jaringan jalan pada Jalur Hijau jaringan jalan; dan/atau

3. penyediaan prasarana berupa:

a) papan informasi;

b) jaringan energi;

c) jaringan telekomunikasi;

d) jaringan sumber daya air;

e) sistem penyediaan air minum;

f) jaringan persampahan;

g) jaringan drainase;

h) jaringan jalan;

i) jaringan pejalan kaki;

j) jembatan; dan/atau

k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;

3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan

4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. pelaksanaan Kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau

2. pengalihfungsian Jalur Hijau atau taman maupun di sepanjang jaringan jalan kota, selain untuk pengembangan jaringan; dan

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan dan penerangan taman.



Pasal 79[sunting sumber]
1 Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Lindung Geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c, meliputi Kawasan Imbuhan Air Tanah.

2 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Imbuhan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan fasilitas pengelolaan air baku;

2. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan kawasan sempadan mata air; dan/atau

3. Pemanfaatan Ruang sekitar mata air untuk Ruang Terbuka Hijau;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);

2. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan

3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk mata air;

2. pengembangan kegiatan wisata yang terbatas hanya pada kegiatan wisata alam;

3. pengembangan jaringan sumber daya air; dan/atau

4. pengembangan kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang mendukung fungsi sempadan mata air;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);

2. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan

3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:

1. alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan sempadan mata air; dan/atau

2. pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya; dan

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:

1. pengembangan fasilitas keamanan jalan inspeksi pada lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; dan/atau

2. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan kawasan sempadan mata air.



Pasal 80[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf d berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, serta pendidikan;

2. pengembangan kegiatan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah; dan/atau

3. pemanfaatan bangunan cagar budaya secara adaptif;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 90% (sembilan puluh persen);

2. ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan pada saat bangunan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;

3. KDH minimal 10% (sepuluh persen); dan

4. pemanfaatan secara adaptif mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya;

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pemanfaatan bangunan cagar budaya secara adaptif;

2. penyediaan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) sistem penyediaan air minum;

e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

f) jaringan persampahan;

g) jaringan drainase;

h) jaringan jalan;

i) jalur sepeda;

j) jaringan pejalan kaki;

k) jaringan jalan; dan/atau

l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan

3. pengembangan jalur evakuasi bencana;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);

2. KDH minimal 15% (lima belas persen);

3. ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan pada saat bangunan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya; dan

4. pemanfaatan secara adaptif mendapatkan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya;

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengubah bentuk arsitektur bangunan cagar budaya di zona inti; dan

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:

1. papan informasi; dan/atau

2. sumur resapan.


Pasal 81[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian;

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri;

c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata;

d. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman;

e. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Campuran;

f. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa;

g. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran;

h. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi; dan

i. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.


Pasal 82[sunting sumber]
1 Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, meliputi:

a. Kawasan Tanaman Pangan; dan

b. Kawasan Peternakan.


2 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan budi daya tanaman pangan;

2. pengembangan aktivitas pendukung pertanian; dan/atau

3. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 60% (lima puluh persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;

3. KLB maksimal 0,15 (nol koma lima belas); dan

4. KDH minimal 40% (lima puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan pengolahan pasca panen;

2. kegiatan budi daya yang mempengaruhi kegiatan usaha pertanian;

3. kegiatan budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;

4. kegiatan budi daya berupa permukiman dan fasilitas umum pendukungnya, perdagangan dan jasa, serta pengembangan infrastruktur perkotaan yang di dalamnya terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi dengan status hak milik, tanpa mengubah fungsi jaringan irigasi serta tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau

5. pengembangan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) sistem penyediaan air minum;

e) Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau

f) jaringan persampahan;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 50% (lima puluh persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;

3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan

4. KDH minimal 50% (lima puluh persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya; dan

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:

1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;

2. jaringan irigasi;

3. jalan usaha tani; dan/atau

4. sarana prasarana pengolahan pertanian.


3 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan kegiatan peternakan;

2. pengembangan aktivitas pendukung peternakan; dan/atau

3. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);

2. Ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter;

3. KLB maksimal 1,6 (satu koma enam); dan

4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. alih fungsi Kawasan Peternakan sesuai dengan ketentuan perundangan;

2. pengembangan Kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku;

3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau untuk Kawasan Peternakan yang berdekatan dengan Kawasan Permukiman berupa sabuk hijau (green belt) seluas 5% (lima persen) dari luas kawasan; dan/atau

4. penyediaan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) sistem penyediaan air minum;

e) Sistem Pengelolaan Air Limbah; dan/atau

f) jaringan persampahan;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 8 (delapan) meter;

3. KLB maksimal 1,5 (satu koma lima); dan

4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Peternakan; dan

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan.



Pasal 83[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan industri kecil, besar, dan menengah;

2. pengembangan infrastruktur Kawasan Peruntukan Industri;

3. pengembangan pergudangan;

4. pengembangan kegiatan industri kecil, industri rumah tangga dan sentra industri diizinkan untuk dikembangkan dalam lingkungan permukiman penduduk;

5. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan/atau

6. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh) dua meter;

3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan

4. KDH minimal 15% (lima belas persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. penyediaan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) penyediaan air baku industri;

e) sistem penyediaan air minum;

f) jaringan persampahan;

g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri;

h) jaringan drainase;

i) jaringan pejalan kaki;

j) jembatan; dan/atau

k) fasilitas parkir;

2. pengembangan perumahan;

3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

4. pengembangan sarana perdagangan dan jasa;

5. pengembangan perkantoran;

6. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada Kawasan Peruntukan Industri; dan/atau

7. penyediaan ruang bagi sektor informal;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 22 (dua puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima);

4. KTB maksimal 70%; dan

5. KDH minimal 20% (dua puluh persen).

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kawasan industri yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan; dan

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:

1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;

2. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran; dan/atau

3. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengelolaan persampahan secara terpadu.


Pasal 84[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pembangunan fasilitas pendukung;

2. penyediaan ruang bagi sektor informal; dan/atau

3. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan

4. KDH minimal 15% (lima belas persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. penyediaan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) sistem penyediaan air minum;

e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

f) jaringan persampahan;

g) jaringan drainase; dan/atau h) fasilitas parkir;

2. pengembangan Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);

2. Ketinggian bangunan maksimal 22 (dua puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima); dan

4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan

f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:

1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau

2. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.


Pasal 85[sunting sumber]
1 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf d, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan;

b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial; dan

c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan.


2 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal;

2. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;

3. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah;

4. pengembangan rumah tinggal lainnya;

5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;

6. pengembangan prasarana jaringan jalan;

7. pengembangan pariwisata berbasis kampung tematik;

8. pengembangan sarana transportasi;

9. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 102 (seratus dua) meter;

3. KLB maksimal 20 (dua puluh);

4. KTB maksimal 20%; dan

5. KDH minimal 20% (dua puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pengembangan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) sistem penyediaan air minum;

e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

f) jaringan persampahan;

g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya secara mandiri;

h) jaringan drainase;

i) jaringan pejalan kaki; dan/atau

j) jalur sepeda;

2. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;

3. pengembangan kegiatan sentra industri kecil dan menengah dengan mempertimbangkan dampak lingkungan melalui penyediaan instalasi pengolahan air limbah; dan/atau

4. pengembangan kegiatan pendukung Kegiatan permukiman untuk penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

5. pengembangan infrastruktur perkotaan;

6. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;

7. pengembangan kegiatan perkantoran;

8. pengembangan kegiatan pengembangan stasiun; dan/atau

9. pengembangan tendon;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 11 (sebelas);

4. KTB maksimal 75%; dan

5. KDH minimal 25% (sepuluh persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang dengan intensitas yang dapat mengganggu fungsi Kawasan Perumahan; dan

f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:

1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau

2. pengembangan sumur resapan.


3 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

2. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;

3. pengembangan prasarana jaringan jalan;

4. penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan/atau

5. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 102 (seratus dua) meter;

3. KLB maksimal 20 (dua puluh); dan

4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi

1. penyediaan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) sistem penyediaan air minum;

e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

f) jaringan persampahan;

g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri;

h) jaringan drainase;

i) jalur sepeda;

j) jaringan pejalan kaki; dan/atau

k) jembatan;

2. pengembangan kegiatan perumahan;

3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;

4. pengembangan kegiatan perkantoran; dan/atau

5. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 11 (sebelas);

4. KTB maksimal 75%; dan

5. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan

f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:

1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau

2. penyediaan sumur resapan.


4 Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan fasilitas yang mendukung kegiatan infrastruktur perkotaan;

2. pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah B3;

3. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau

4. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);

2. Ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan

4. KDH minimal 15% (lima belas persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau

2. penyediaan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) sistem penyediaan air minum;

e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

f) jaringan persampahan;

g) jaringan drainase;

h) jaringan pejalan kaki;

i) jembatan; dan/atau

j) fasilitas parkir;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);

2. Ketinggian bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter;

3. KLB maksimal 1,4 (satu koma empat); dan

4. KDH minimal 30% (tiga puluh persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan

f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:

1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;

2. penerangan jalan dan rambu penanda serta rambu keselamatan; dan/atau

3. penyediaan sumur resapan.



Pasal 86[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf e berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang di Kawasan Campuran yang mendukung Kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, dan perkantoran;

2. pengembangan jalur evakuasi bencana;

3. pelestarian cagar budaya;

4. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

5. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau

6. pengembangan infrastruktur perkotaan;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);

2. ketinggian bangunan maksimal 122 (seratus dua puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 24 (dua puluh empat); dan

4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau

2. penyediaan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) sistem penyediaan air minum;

e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

f) jaringan persampahan;

g) jaringan drainase;

h) jaringan pejalan kaki;

i) jalur sepeda; dan/atau

j) fasilitas parkir;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);

2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan

4. KDH minimal 25% (sepuluh persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan

f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:

1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;

2. penyediaan sumur resapan; dan/atau

3. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.


Pasal 87[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf f berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa berupa bangunan ruko dan pertokoan kecil;

2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan skala regional pada pusat- pusat Kegiatan;

3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota pada tiap pusat kecamatan;

4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan pada pusat- pusat lingkungan dengan dukungan akses sekurang-kurangnya jalan Lokal Sekunder;

5. penyediaan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari setiap Kegiatan perdagangan dan jasa;

6. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;

7. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau

8. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);

2. Ketinggian bangunan maksimal 152 (seratus lima puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 30 (tiga puluh); dan

4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. penyediaan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) sistem penyediaan air minum;

e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

f) jaringan persampahan;

g) pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri;

h) jaringan drainase;

i) jalur sepeda;

j) jaringan pejalan kaki;

k) jembatan; dan/atau

l) fasilitas parkir;

2. pengembangan kegiatan industri dengan syarat penyediaan SPAL secara mandiri;

3. pengembangan kegiatan pariwisata;

4. pengembangan kegiatan perumahan;

5. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

6. pengembangan infrastruktur perkotaan;

7. pengembangan kegiatan perkantoran;

8. pengembangan sektor informal; dan/atau

9. pengembangan kegiatan pengembangan terminal.

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);

2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan

4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan

Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan

f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:

1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau

2. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.


Pasal 88[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf g berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan kegiatan perkantoran, baik pemerintah maupun swasta;

2. pembangunan sarana perkantoran baru;

3. penyediaan Ruang Terbuka Hijau ;

4. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau

5. pengembangan jalur evakuasi bencana;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);

2. Ketinggian bangunan maksimal 122 (seratus dua puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 24 (dua puluh empat); dan

4. KDH minimal 20% (dua puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. penyediaan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) sistem penyediaan air minum;

e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

f) jaringan persampahan;

g) jaringan drainase;

h) jalur sepeda;

i) jaringan pejalan kaki;

j) jembatan; dan/atau k) fasilitas parkir;

2. pengembangan kegiatan perumahan;

3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau

4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 75% (delapan puluh persen);

2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan

4. KDH minimal 25% (sepuluh persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi kawasan; dan

f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:

1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;

2. penyediaan sumur resapan; dan/atau

3. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.


Pasal 89[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf h berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan Kawasan Transportasi untuk mendukung pergerakan orang dan barang;

2. pengembangan pembangunan fasilitas yang mendukung fungsi pelayanan transportasi;

3. pengembangan pembangunan fasilitas untuk penyediaan kebutuhan penumpang;

4. pengembangan kawasan yang berorientasi pada Kegiatan transportasi;

5. pengembangan prasarana jaringan transportasi;

6. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan/atau

7. pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan:

1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);

2. Ketinggian bangunan maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;

3. KLB maksimal 6 (enam); dan

4. KDH minimal 20% (sepuluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pengembangan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dalam Kawasan Transportasi; dan/atau

2. penyediaan prasarana berupa:

a) jaringan energi;

b) jaringan telekomunikasi;

c) jaringan sumber daya air;

d) sistem penyediaan air minum;

e) Sistem Pengelolaan Air Limbah;

f) jaringan persampahan;

g) jaringan drainase;

h) jalur sepeda;

i) jaringan pejalan kaki; dan/atau

j) fasilitas parkir;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan:

1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);

2. Ketinggian bangunan maksimal 14 (empat belas) meter;

3. KLB maksimal 2 (dua); dan

4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi transportasi; dan

f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:

1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;

2. fasilitas parkir;

3. penyediaan sumur resapan; dan/atau

4. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.


Pasal 90[sunting sumber]

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf i berisi ketentuan mengenai:

a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan untuk kegiatan yang diperbolehkan:

1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen); dan

2. KDH minimal 20% (dua puluh persen);

c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau

2. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat:

1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen); dan

2. KDH minimal 30% (tiga puluh persen);

e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi Pemanfaatan Ruang yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan; dan

f. penyediaan sarana dan prasarana minimal, meliputi:

1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau

2. sumur resapan.


Paragraf 3

Ketentuan Khusus

Pasal 91[sunting sumber]

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana;

b. ketentuan khusus KKOP;

c. ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya; dan

d. ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan

Berkelanjutan (KP2B).


Pasal 92[sunting sumber]
1 Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, meliputi:

a. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi;

b. Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang;

c. Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang;

d. Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang; dan

e. Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang.


2 Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kelurahan, Taman RW, Pemakaman, dan Jalur Hijau meliputi:

1. penetapan batas dataran banjir;

2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;

3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;

4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana; dan/atau

5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kelurahan, Taman RW, Pemakaman, dan Jalur Hijau;

b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang tinggi pada Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi:

1. penetapan batas dataran banjir;

2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;

3. pendirian bangunan dengan mempertimbangkan permasalahan kawasan;

4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir;

5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;

6. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;

7. pelarangan pendirian bangunan pada Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan;

8. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 35% (tiga puluh lima persen) dari luas kawasan;

9. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;

10. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau

11. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 65% (enam puluh lima persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.


3 Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Imbuhan Air Tanah, dan Kawasan Cagar Budaya meliputi:

1. penetapan batas dataran banjir;

2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;

3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;

4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;

5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, dan Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan/atau

6. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan kepentingan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.

b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana banjir bandang sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan meliputi:

1. penetapan batas dataran banjir;

2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;

3. pendirian bangunan dengan mempertimbangkan permasalahan kawasan;

4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai Kawasan Rawan Bencana banjir bandang;

5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;

6. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;

7. pembatasan pengembangan kawasan Kawasan Tanaman Pangan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 5% (lima persen);

8. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;

9. pembatasan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;

10. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan Kawasan Infrastruktur Perkotaan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;

11. pembatasan pengembangan Kawasan Campuran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari luas kawasan;

12. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;

13. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;

14. pembatasan pengembangan Kawasan Transportasi dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau

15. pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.


4

Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Pemakaman, dan Jalur Hijau meliputi:

1. pengembangan fasilitas pemadam kebakaran;

2. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;

3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pemadam kebakaran, jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana; dan

4. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Pemakaman, dan Jalur Hijau.

b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana kebakaran sedang pada Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi:

1. pengembangan fasilitas pemadam kebakaran;

2. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;

3. pemasangan pengumuman lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;

4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pemadam kebakaran, jalur evakuasi bencana, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;

5. pembatasan Pemanfaatan Ruang dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi;

6. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;

7. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau

8. pembatasan pengembangan Kawasan Perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.


5 Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Kawasan Imbuhan Air Tanah, dan Kawasan Cagar Budaya meliputi:

1. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah dan stabilisasi tanah;

2. pendirian bangunan untuk kepentinganpemantauan bencana;

3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;

4. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, dan Kawasan Imbuhan Air Tanah; dan/atau

5. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Cagar Budaya dengan kepentingan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah;

b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana gerakan tanah sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:

1. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;

2. penerapan teknik pengendalian gerakan tanah dan stabilisasi tanah;

3. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana;

4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;

5. pembatasan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen);

6. pembatasan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;

7. pembatasan pengembangan Kawasan Pariwisata dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;

8. pembatasan pengembangan Kawasan Permukiman dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau

9. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.


6 Ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

a. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang pada Kawasan Perlindungan Setempat, Taman Kelurahan, Taman RW, dan Pemakaman meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang sebagai Kawasan Perlindungan Setempat dan Taman Kelurahan, Taman RW, dan Pemakaman;

2. pengaturan kontur dan pengolahan tanah;

3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana; dan/atau

4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu, dan papan informasi tentang evakuasi bencana.

b. ketentuan khusus Kawasan Rawan Bencana tanah longsor sedang pada Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa meliputi:

1. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;

2. pembangunan sistem peringatan dini dan rambu-rambu peringatan bencana;

3. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;

4. pembatasan pengembangan Kawasan Pertanian berupa Kawasan Tanaman Pangan dan Kawasan Peternakan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen);

5. pembatasan pengembangan Kawasan Perumahan dan Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang- kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau

6. pembatasan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan Ruang Terbuka Hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan.


7 Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 93[sunting sumber]
1 Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b pada Kawasan Perlindungan Setempat, Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Taman RW, Taman RT, Pemakaman, Jalur Hijau, Kawasan Imbuhan Air Tanah, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Infrastruktur Perkotaan, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Kawasan Perkantoran, Kawasan Transportasi, dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan mengikuti peraturan perundangan yang ditetapkan oleh pejabat berwenang.

2 Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian

1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 94[sunting sumber]
1 Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c pada Pemakaman, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Perumahan, Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial, Kawasan Campuran, Kawasan Perdagangan dan Jasa, dan Kawasan Perkantoran meliputi Pemanfaatan Ruang secara adaptif dengan prinsip pelestarian cagar budaya.

2 Pemanfaatan Ruang secara adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.

3 Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 95[sunting sumber]
1 Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf d pada Kawasan Tanaman Pangan meliputi larangan alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B.

2 Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif
[sunting sumber]

Paragraf 1

Umum

Pasal 96[sunting sumber]
1 Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b merupakan ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan Pemanfaatan Ruang agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang dan untuk mencegah Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai Rencana Tata Ruang, terdiri atas:

a. ketentuan insentif; dan

b. ketentuan disinsentif.


2 Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:

a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang;

b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan Rencana Tata Ruang; dan

c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang.


3 Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.


Paragraf 2

Ketentuan Insentif

Pasal 97[sunting sumber]
1 Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.

2 Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)disusun berdasarkan:

a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah kota, dan Kawasan Strategis Kota;

b. Ketentuan Umum Zonasi; dan

c. ketentuan Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.


3 Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. insentif fiskal berupa pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi dan/atau penerimaan negara bukan pajak; dan/atau

b. insentif non fiskal berupa pemberian kompensasi, subsidi, imbalan, sewa ruang, urun saham, penyediaan sarana dan prasarana, penghargaan, dan/atau publikasi atau promosi.


4 Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. insentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

b. insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.


5 Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa:

a. pemberian kompensasi;

b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;

c. penghargaan; dan/atau

d. publikasi atau promosi daerah.


6 Ketentuan insentif dari pemerintah kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:

a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b. subsidi;

c. pemberian kompensasi;

d. imbalan;

e. sewa ruang;

f. urun saham;

g. fasilitasi persetujuan KKPR;

h. penyediaan sarana dan prasarana;

i. penghargaan; dan/atau

j. publikasi/promosi.



Paragraf 3

Ketentuan Disinsentif

Pasal 98[sunting sumber]
1 Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2 Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:

a. rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang wilayah kota dan Kawasan Strategis Kota;

b. Ketentuan Umum Zonasi kota; dan

c. ketentuan Peraturan Perundang-undangan sektor terkait lainnya.


3 Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. disinsentif fiskal berupa pengenaan pajak yang tinggi dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau

b. disinsentif non fiskal berupa:

1. kewajiban memberi kompensasi/imbalan;

2. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau

3. pemberian status tertentu.


4 Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. disinsentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan

b. disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat.


5 Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.

6 Ketentuan disinsentif dari pemerintah kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:

a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;

b. kewajiban pemberi kompensasi/imbalan; dan/atau;

c. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana.



Bagian Keempat
Arahan Sanksi
[sunting sumber]

Pasal 99[sunting sumber]
1 Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c berupa sanksi administratif adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

2 Arahan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya pengenaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.

3 Arahan sanksi admistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang Penataan Ruang; dan

b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:

1. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;

2. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;

3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau

4. Pemanfaatan Ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai milik umum.


4 Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan:

a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

b. nilai manfaat pengenaan sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau

c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.


5 Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda administratif;

c. penghentian sementara Kegiatan;

d. penghentian sementara pelayanan umum;

e. penutupan lokasi;

f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

h. pembongkaran bangunan; dan/atau

i. pemulihan fungsi ruang.



Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
[sunting sumber]

Paragraf 1

Umum

Pasal 100[sunting sumber]
1 Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf d, terdiri atas:

a. penilaian pelaksanaan KKPR; dan

b. penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang.


2 Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR; dan

b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.


3 Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang.

4 Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;

b. kesesuaian lokasi; dan

c. kesesuaian waktu pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang.



Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan Ketentuan KKPR

Pasal 101[sunting sumber]
1 Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a dilakukan pada periode:

a. selama pembangunan; dan

b. pasca pembangunan.


2 Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.

3 Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.

4 Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.


Paragraf 3

Penilaian Pemenuhan Prosedur Perolehan KKPR

Pasal 102[sunting sumber]
1 Penilaian pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2 KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.

3 KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan Rencana Tata Ruang dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.

4 Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan KKPR.


Paragraf 4

Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang

Pasal 103[sunting sumber]
1 Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (3) dilakukan dengan:

a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan

b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.


2 Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pembangunan pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

3 Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap Rencana Tata Ruang.

4 Penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum Peninjauan Kembali tata ruang

5 Pelaksanaan penilaian perwujudan Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dalam hal terdapat perubahan kebijakan yang bersifat strategis nasional yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

6 Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(BAB IX)
PENGAWASAN
[sunting sumber]

Pasal 104[sunting sumber]
1 Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:

a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Penataan Ruang;

b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan

c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Penataan Ruang.


2 Pengawasan Penataan Ruang dilakukan melalui penilaian terhadap kinerja:

a. pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan Penataan Ruang;

b. fungsi dan manfaat penyelenggaraan Penataan Ruang; dan

c. pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Penataan Ruang.


3 Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.


Pasal 105[sunting sumber]
1 Pengawasan Penataan Ruang terdiri atas Kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

2 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat.

3 Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan Penataan Ruang secara terukur dan objektif.

4 Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kegiatan penyampaian hasil evaluasi.


Pasal 106[sunting sumber]
1 Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTRW ditetapkan.

2 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengawasan Penataan Ruang diatur dengan Peraturan Walikota.


(BAB X)
KELEMBAGAAN
[sunting sumber]

Pasal 107[sunting sumber]
1 Dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang dilakukan koodinasi Penataan Ruang dan kerja sama wilayah.

2 Koordinasi dilakukan oleh Walikota dan dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.

3 Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di daerah dilakukan dalam hal Walikota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan Penataan Ruang.

4 Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.

5 Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


(BAB XI)
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT
[sunting sumber]

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat
[sunting sumber]

Pasal 108[sunting sumber]

Dalam Kegiatan mewujudkan Pemanfaatan Ruang wilayah, masyarakat berhak:

a. berperan dalam proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. mengetahui secara terbuka RTRW;

c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;

d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan Kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;

e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang di wilayahnya;

f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang kepada pejabat berwenang;

g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila Kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang menimbulkan kerugian; dan

h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.


Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat
[sunting sumber]

Pasal 109[sunting sumber]

Kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang wilayah meliputi:

a. menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pejabat yang berwenang;

c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.


Pasal 110[sunting sumber]
1 Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2 Kaidah dan aturan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur Pemanfaatan Ruang serta dapat menjamin Pemanfaatan Ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.


Bagian Ketiga
Peran Masyarakat
[sunting sumber]

Pasal 111[sunting sumber]
1 Peran masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:

a. peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang; dan

b. peran masyarakat dalam pengawasaan Penataan Ruang.


2 Peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang dilakukan pada tahap:

a. Perencanaan Tata Ruang;

b. Pemanfaatan Ruang; dan

c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang.


3 Peran masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.

4 Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

5 Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang;

b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Penataan Ruang; dan

c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan Penataan Ruang.


6 Peran masyarakat dibidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

7 Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota.

8 Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.


Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang

Pasal 112[sunting sumber]
1 Bentuk peran masyarakat dalam proses Perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a dapat berupa:

a. masukan mengenai:

1. persiapan penyusunan Rencana Tata Ruang;

2. penentuan arah pengembangan kota;

3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;

4. perumusan konsepsi Rencana Tata Ruang; dan/atau

5. penetapan Rencana Tata Ruang;

b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang.


2 Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.


Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 113[sunting sumber]

Bentuk peran masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;

b. kerja sama dengan pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;

c. Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam Pemanfaatan Ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan

f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 114[sunting sumber]

Bentuk peran masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait Ketentuan Umum Zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta pengenaan sanksi;

b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan

c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

Pasal 115[sunting sumber]
1 Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Daerah dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan Penataan Ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2 Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

(BAB XII)
PENINJAUAN KEMBALI DAN REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH
[sunting sumber]

Pasal 116[sunting sumber]
1 Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.

2 Peninjauan Kembali RTRW dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau

d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.


3 Ketentuan lebih lanjut mengenai Peninjauan Kembali dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


(BAB XIII)
SENGKETA
[sunting sumber]

Pasal 117[sunting sumber]
1 Penyelesaian sengketa Penataan Ruang diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

2 Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai peraturan perundangundangan.


(BAB XIV)
KETENTUAN LAIN-LAIN
[sunting sumber]

Pasal 118[sunting sumber]
1 RTRW ini berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.

2 Untuk kepentingan operasionalisasi RTRW, maka disusun Peraturan Walikota tentang RDTR sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 119[sunting sumber]

Dalam hal terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi tidak dapat tergambarkan sebagai Kawasan Pertanian tanaman pangan dalam Rencana Tata Ruang ini, diatur lebih lanjut dalam RDTR.


(BAB XV)
KETENTUAN PERALIHAN
[sunting sumber]

Pasal 120[sunting sumber]

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:

a. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin dan/atau kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
d. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.


(BAB XVI)
KETENTUAN PENUTUP
[sunting sumber]

Pasal 121[sunting sumber]

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Penataan Ruang daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.


Pasal 122[sunting sumber]
1 Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

2 Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan Penataan Ruang daerah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan


Pasal 123[sunting sumber]

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

b. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Utara Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 11; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 21);

c. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Barat Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 1; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 21);

d. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 22);

e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 26);

f. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 27); dan

g. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Laut Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 124[sunting sumber]

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.


Ditetapkan di Malang
pada tanggal 29 Desember 2022

WALIKOTA MALANG,

ttd.
SUTIAJI
Diundangkan di Malang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.
ERIK SETYO SANTOSO