Wiki Javasatu

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022: Perbedaan antara revisi

Halaman Pembicaraan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022 (sunting)

Revisi per 20 Oktober 2023 06.42

2.534 bita ditambahkan ,  2 tahun yang lalu
tidak ada ringkasan suntingan
VisualTeks wiki
Tidak ada ringkasan suntingan
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: Suntingan perangkat seluler Suntingan peramban seluler
 
(13 revisi perantara oleh pengguna yang sama tidak ditampilkan)
Baris 18: Baris 18:


{{Perundangan dasar hukum
{{Perundangan dasar hukum
|{{Perundangan dasar hukum isi|1|[[Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945#Pasal 18 ayat 6|Pasal 18 ayat (6)]] [[Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]]}}
|{{Perundangan dasar hukum isi|1|[[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945#Pasal 18 ayat 6|Pasal 18 ayat (6)]] [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]]}}
{{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954]] tentang Pengubahan [[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950|Undang-Undang Nomor 16]] dan [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950|17 Tahun 1950]] (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954]] tentang Pengubahan [[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950|Undang-Undang Nomor 16]] dan [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950|17 Tahun 1950]] (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|3|[[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007]] tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|3|[[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007]] tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020]] tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)}}
Baris 145: Baris 145:
Lingkup materi yang termuat dalam RTRW Kota Malang mencakup:
Lingkup materi yang termuat dalam RTRW Kota Malang mencakup:


a. ketentuan umum;
:a. ketentuan umum;


b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;
:b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;


c. rencana Struktur Ruang wilayah kota;
:c. rencana Struktur Ruang wilayah kota;


d. rencana Pola Ruang wilayah kota;
:d. rencana Pola Ruang wilayah kota;


e. Kawasan Strategis Kota;
:e. Kawasan Strategis Kota;


f. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota;
:f. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota;


g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota;
:g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota;


h. kelembagaan;
:h. kelembagaan;


i. peran masyarakat;
:i. peran masyarakat;


j. ketentuan penutup;
:j. ketentuan penutup;


k. penjelasan; dan  
:k. penjelasan; dan  


l. lampiran.}}
:l. lampiran.}}


{{Perundangan ayat|2|2|Lingkup wilayah perencanaan RTRW, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Malang yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan sebagai berikut:
{{Perundangan ayat|2|2|Lingkup wilayah perencanaan RTRW, meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Malang yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 57 (lima puluh tujuh) kelurahan sebagai berikut:


a. Kecamatan Klojen, meliputi:
:a. Kecamatan {{Malang kota kecamatan|Klojen}}, meliputi:


1. Kelurahan Klojen;
::1. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Klojen|Klojen}};


2. Kelurahan Rampalcelaket;
::2. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Rampalcelaket|Klojen}};


3. Kelurahan Oro-oro Dowo;
::3. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Oro-oro Dowo|Klojen}};


4. Kelurahan Samaan;
::4. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Samaan|Klojen}};


5. Kelurahan Penanggungan;
::5. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Penanggungan|Klojen}};


6. Kelurahan Gading Kasri;
::6. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Gading Kasri|Klojen}};


7. Kelurahan Bareng;
::7. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Bareng|Klojen}};


8. Kelurahan Kasin;
::8. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kasin|Klojen}};


9. Kelurahan Sukoharjo;
::9. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Sukoharjo|Klojen}};


10. Kelurahan Kauman; dan
::10. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kauman|Klojen}}; dan


11. Kelurahan Kiduldalem;
::11. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kiduldalem|Klohen}};


b. Kecamatan Lowokwaru, meliputi:
:b. Kecamatan {{Malang kota kecamatan|Lowokwaru}}, meliputi:


1. Kelurahan Jatimulyo;
::1. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Jatimulyo|Lowokwaru}};


2. Kelurahan Lowokwaru;
::2. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Lowokwaru|Lowokwaru}};


3. Kelurahan Tulusrejo;
::3. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tulusrejo|Lowokwaru}};


4. Kelurahan Mojolangu;
::4. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Mojolangu|Lowokwaru}};


5. Kelurahan Tunjungsekar;
::5. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tunjungsekar|Lowokwaru}};


6. Kelurahan Tasikmadu;
::6. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tasikmadu|Lowokwaru}};


7. Kelurahan Tunggulwulung;
::7. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tunggulwulung|Lowokwaru}};


8. Kelurahan Dinoyo;
::8. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Dinoyo|Lowokwaru}};


9. Kelurahan Merjosari;
::9. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Merjosari|Lowokwaru}};


10. Kelurahan Tlogomas;
::10. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tlogomas|Lowokwaru}};


11. Kelurahan Sumbersari; dan
::11. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Sumbersari|Lowokwaru}}; dan


12. Kelurahan Ketawanggede;
::12. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Ketawanggede|Lowokwaru}};


c. Kecamatan Blimbing, meliputi:
:c. Kecamatan {{Malang kota kecamatan|Blimbing}}, meliputi:


1. Kelurahan Kesatrian;
::1. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kesatrian|Blimbing}};


2. Kelurahan Polehan;
::2. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Polehan|Blimbing}};


3. Kelurahan Purwantoro;
::3. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Purwantoro|Blimbing}};


4. Kelurahan Bunulrejo;
::4. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Bunulrejo|Blimbing}};


5. Kelurahan Pandanwangi;
::5. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Pandanwangi|Blimbing}};


6. Kelurahan Blimbing;
::6. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Blimbing|Blimbing}};


7. Kelurahan Purwodadi;
::7. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Purwodadi|Blimbing}};


8. Kelurahan Arjosari;
::8. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Arjosari|Blimbing}};


9. Kelurahan Balearjosari;
::9. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Balearjosari|Blimbing}};


10. Kelurahan Polowijen; dan
::10. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Polowijen|Blimbing}}; dan


11. Kelurahan Jodipan;
::11. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Jodipan|Blimbing}};


d. Kecamatan Kedungkandang, meliputi:
:d. Kecamatan {{Malang kota kecamatan|Kedungkandang}}, meliputi:


1. Kelurahan Mergosono;
::1. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Mergosono|Kedungkandang}};


2. Kelurahan Bumiayu;
::2. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Bumiayu|Kedungkandang}};


3. Kelurahan Wonokoyo;
::3. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Wonokoyo|Kedungkandang}};


4. Kelurahan Buring;
::4. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Buring|Kedungkandang}};


5. Kelurahan Lesanpuro;
::5. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Lesanpuro|Kedungkandang}};


6. Kelurahan Madyopuro;
::6. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Madyopuro|Kedungkandang}};


7. Kelurahan Sawojajar;
::7. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Sawojajar|Kedungkandang}};


8. Kelurahan Arjowinangun;
::8. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Arjowinangun|Kedungkandang}};


9. Kelurahan Cemorokandang;
::9. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Cemorokandang|Kedungkandang}};


10. Kelurahan Kedungkandang;
::10. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kedungkandang|Kedungkandang}};


11. Kelurahan Kotalama; dan
::11. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kotalama|Kedungkandang}}; dan


12. Kelurahan Tlogowaru;
::12. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tlogowaru|Kedungkandang}};


e. Kecamatan Sukun, meliputi:
:e. Kecamatan {{Malang kota kecamatan|Sukun}}, meliputi:


1. Kelurahan Bandulan;
::1. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Bandulan|Sukun}};


2. Kelurahan Karangbesuki;
::2. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Karangbesuki|Sukun}};


3. Kelurahan Pisangcandi;
::3. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Pisangcandi|Sukun}};


4. Kelurahan Mulyorejo;
::4. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Mulyorejo|Sukun}};


5. Kelurahan Sukun;
::5. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Sukun|Sukun}};


6. Kelurahan Tanjungrejo;
::6. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Tanjungrejo|Sukun}};


7. Kelurahan Bakalankrajan;
::7. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Bakalankrajan|Sukun}};


8. Kelurahan Bandungrejosari;
::8. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Bandungrejosari|Sukun}};


9. Kelurahan Ciptomulyo;
::9. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Ciptomulyo|Sukun}};


10. Kelurahan Gadang; dan
::10. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Gadang|Sukun}}; dan


11. Kelurahan Kebonsari.}}
::11. Kelurahan {{Malang kota kelurahan|Kebonsari|Sukun}}.}}


{{Perundangan ayat|2|3|Lingkup wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi wilayah daratan seluas 11.108 (sebelas ribu seratus delapan) hektar, yang terletak di 754'39"-83'5" Lintang Selatan 11234'8"-11241'37" Bujur Timur dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:
{{Perundangan ayat|2|3|Lingkup wilayah perencanaan RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi wilayah daratan seluas 11.108 (sebelas ribu seratus delapan) hektar, yang terletak di 754'39"-83'5" Lintang Selatan 11234'8"-11241'37" Bujur Timur dengan batas-batas administrasi wilayah sebagai berikut:


a. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;
:a. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;


b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
:b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;


c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; dan
:c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; dan


d. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangpoloso, Kabupaten Malang.}}
:d. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangpoloso, Kabupaten Malang.}}


{{Perundangan ayat|2|4|Lingkup Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
{{Perundangan ayat|2|4|Lingkup Wilayah Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.}}
Baris 313: Baris 313:
Penataan Ruang wilayah Kota Malang diselenggarakan berdasar asas:
Penataan Ruang wilayah Kota Malang diselenggarakan berdasar asas:


a. keterpaduan;
:a. keterpaduan;


b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
:b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;


c. keberlanjutan;
:c. keberlanjutan;


d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
:d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;


e. keterbukaan;
:e. keterbukaan;


f. kebersamaan dan kemitraan;
:f. kebersamaan dan kemitraan;


g. perlindungan kepentingan umum;
:g. perlindungan kepentingan umum;


h. kepastian hukum dan keadilan; dan  
:h. kepastian hukum dan keadilan; dan  


i. akuntabilitas.
:i. akuntabilitas.
}}<!--/pasal-->
}}<!--/pasal-->
}}<!--/bagian kedua-->
}}<!--/bagian kedua-->
Baris 337: Baris 337:
Penataan Ruang wilayah Kota Malang berfungsi sebagai:
Penataan Ruang wilayah Kota Malang berfungsi sebagai:


a. matra keruangan dari pembangunan wilayah Kota Malang;
:a. matra keruangan dari pembangunan wilayah Kota Malang;


b. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor, dan keserasian dengan wilayah sekitarnya;
:b. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor, dan keserasian dengan wilayah sekitarnya;


c. acuan lokasi investasi kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;
:c. acuan lokasi investasi kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;


d. dasar kebijaksanaan pokok Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota Malang; dan
:d. dasar kebijaksanaan pokok Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota Malang; dan
 
e. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.
}}<!--/pasal-->
}}<!--/bagian Ketiga-->
}}<!--/bab II-->


:e. pedoman penyusunan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.
}}<!--/pasal-->}}<!--/bagian Ketiga-->}}<!--/bab II-->
{{Perundangan bab|III|TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA|
{{Perundangan bab|III|TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota|
{{Perundangan pasal|5|
{{Perundangan pasal|5|
Tujuan Penataan Ruang wilayah Kota Malang adalah mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dan Jasa yang berkualitas dan berskala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi serta pengembangan permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur kota yang integratif, inklusif dan berkelanjutan.
Tujuan Penataan Ruang wilayah Kota Malang adalah mewujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan dan Jasa yang berkualitas dan berskala nasional didukung dengan pengembangan ekonomi serta pengembangan permukiman, fasilitas perkotaan, dan infrastruktur kota yang integratif, inklusif dan berkelanjutan.
}}<!--/pasal-->
}}<!--/pasal-->}}<!--/bagian Kesatu-->
}}<!--/bagian Kesatu-->
{{Perundangan bagian|Kedua|Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota|
{{Perundangan bagian|Kedua|Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota|
{{Perundangan pasal|6|
{{Perundangan pasal|6|
Kebijakan Penataan Ruang Kota Malang, meliputi:
Kebijakan Penataan Ruang Kota Malang, meliputi:


a. pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya;
:a. pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya;


b. pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan;
:b. pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan;


c. penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang;
:c. penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang;


d. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang;
:d. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang;


e. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan
:e. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan


f. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
:f. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.
}}<!--/pasal-->
}}<!--/pasal-->}}<!--/bagian kedua-->
}}<!--/bagian kedua-->
{{Perundangan bagian|Ketiga|Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota|
{{Perundangan bagian|Ketiga|Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota|
{{Perundangan pasal|7|
{{Perundangan pasal|7|
Baris 378: Baris 373:
Strategi untuk mendukung pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
Strategi untuk mendukung pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:


a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan perkotaan berskala nasional;
:a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan perkotaan berskala nasional;


b. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa pendukung kegiatan nasional;
:b. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa pendukung kegiatan nasional;


c. mengembangkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi pemerintahan skala regional;
:c. mengembangkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi pemerintahan skala regional;


d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur regional;
:d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur regional;


e. mengembangkan kegiatan penunjang sektor pariwisata untuk mendukung pariwisata kawasan Malang Raya;
:e. mengembangkan kegiatan penunjang sektor pariwisata untuk mendukung pariwisata kawasan Malang Raya;


f. melaksanakan kerjasama antar daerah di kawasan Malang Raya untuk pengembangan pusat pelayanan perkotaan dan jaringan prasarana yang mendukung;
:f. melaksanakan kerjasama antar daerah di kawasan Malang Raya untuk pengembangan pusat pelayanan perkotaan dan jaringan prasarana yang mendukung;


g. menetapkan Kawasan Alun-alun dan Kawasan Buring sebagai Pusat Pelayanan Kota;
:g. menetapkan Kawasan Alun-alun dan Kawasan Buring sebagai Pusat Pelayanan Kota;


h. menetapkan dan mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota secara merata di seluruh bagian kota; dan
:h. menetapkan dan mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota secara merata di seluruh bagian kota; dan


i. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada Kawasan Permukiman.}}
:i. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada Kawasan Permukiman.}}


{{Perundangan ayat|7|2|Strategi untuk mendukung pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
{{Perundangan ayat|7|2|Strategi untuk mendukung pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi:
Baris 490: Baris 485:


g. memenuhi kebutuhan sarana penunjang kawasan pendidikan.}}
g. memenuhi kebutuhan sarana penunjang kawasan pendidikan.}}
}}<!--/pasal-->
}}<!--/pasal-->}}<!--/bagian Kedua-->}}<!--/bab III-->
}}<!--/bagian Kedua-->
}}<!--/bab III-->
 
 
{{Perundangan bab|IV|RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA|
{{Perundangan bab|IV|RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
{{Perundangan bagian|Kesatu|Umum|
Baris 3.913: Baris 3.904:
{{Perundangan ayat|54|2|Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
{{Perundangan ayat|54|2|Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:


a. kawasan strategis perdagangan dan jasa, terdapat di:
:a. kawasan strategis perdagangan dan jasa, terdapat di:


1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:
::1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:


a) Kelurahan Bareng;
:::a) Kelurahan Bareng;


b) Kelurahan Kasin;
:::b) Kelurahan Kasin;


c) Kelurahan Kauman;
:::c) Kelurahan Kauman;


d) Kelurahan Kiduldalem;
:::d) Kelurahan Kiduldalem;


e) Kelurahan Klojen;
:::e) Kelurahan Klojen;


f) Kelurahan Oro-oro Dowo;
:::f) Kelurahan Oro-oro Dowo;


g) Kelurahan Penanggungan; dan h) Kelurahan Sukoharjo;
:::g) Kelurahan Penanggungan; dan  


2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:
:::h) Kelurahan Sukoharjo;


a) Kelurahan Jatimulyo;
::2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:


b) Kelurahan Ketawanggede;
:::a) Kelurahan Jatimulyo;


c) Kelurahan Mojolangu;
:::b) Kelurahan Ketawanggede;


d) Kelurahan Tlogomas;
:::c) Kelurahan Mojolangu;


e) Kelurahan Tulusrejo;
:::d) Kelurahan Tlogomas;


f) Kelurahan Tunggulwulung; dan
:::e) Kelurahan Tulusrejo;


g) Kelurahan Tunjungsekar;
:::f) Kelurahan Tunggulwulung; dan


3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
:::g) Kelurahan Tunjungsekar;


a) Kelurahan Blimbing; dan
::3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:


b) Kelurahan Jodipan;
:::a) Kelurahan Blimbing; dan


4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:
:::b) Kelurahan Jodipan;


a) Kelurahan Arjowinangun;
::4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:


b) Kelurahan Bumiayu;
:::a) Kelurahan Arjowinangun;


c) Kelurahan Buring;
:::b) Kelurahan Bumiayu;


d) Kelurahan Kedungkandang;
:::c) Kelurahan Buring;


e) Kelurahan Kotalama;
:::d) Kelurahan Kedungkandang;


f) Kelurahan Lesanpuro;  
:::e) Kelurahan Kotalama;


g) Kelurahan Madyopuro;  
:::f) Kelurahan Lesanpuro;  


h) Kelurahan Sawojajar;
:::g) Kelurahan Madyopuro;  


i) Kelurahan Tlogowaru; dan
:::h) Kelurahan Sawojajar;


j) Kelurahan Wonokoyo;
:::i) Kelurahan Tlogowaru; dan


5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:  
:::j) Kelurahan Wonokoyo;


a) Kelurahan Bandungrejosari;
::5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:


b) Kelurahan Kebonsari; dan
:::a) Kelurahan Bandungrejosari;  


c) Kelurahan Sukun.
:::b) Kelurahan Kebonsari; dan


b. kawasan strategis industri meliputi Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan sentra industri kecil menengah yang meliputi:
:::c) Kelurahan Sukun.


1. Kawasan Peruntukan Industri, terdapat di:
:b. kawasan strategis industri meliputi Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan sentra industri kecil menengah yang meliputi:


a) Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
::1. Kawasan Peruntukan Industri, terdapat di:


1) Kelurahan Blimbing;
:::a) Kecamatan Blimbing, yang meliputi:


2) Kelurahan Pandanwangi; dan
::::1) Kelurahan Blimbing;


3) Kelurahan Purwantoro;
::::2) Kelurahan Pandanwangi; dan


b) Kecamatan Sukun, yang meliputi:
::::3) Kelurahan Purwantoro;


1) Kelurahan Bandulan;
:::b) Kecamatan Sukun, yang meliputi:


2) Kelurahan Bandungrejosari;
::::1) Kelurahan Bandulan;


3) Kelurahan Ciptomulyo;
::::2) Kelurahan Bandungrejosari;


4) Kelurahan Gadang;
::::3) Kelurahan Ciptomulyo;


5) Kelurahan Kebonsari;
::::4) Kelurahan Gadang;


6) Kelurahan Mulyorejo; dan
::::5) Kelurahan Kebonsari;


7) Kelurahan Sukun.
::::6) Kelurahan Mulyorejo; dan


2. kawasan sentra industri kecil menengah, terdapat di:
::::7) Kelurahan Sukun.


a) Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;
::2. kawasan sentra industri kecil menengah, terdapat di:


b) Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan
:::a) Kelurahan Penanggungan Kecamatan Klojen;


Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;
:::b) Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;


c) Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;
:::c) Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;


d) Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; dan
:::d) Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; dan


e) Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Gadang, dan Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.
:::e) Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Gadang, dan Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.


c. kawasan strategis kampung tematik terdapat di:
:c. kawasan strategis kampung tematik terdapat di:


1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:
::1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:


a) Kelurahan Kasin;
:::a) Kelurahan Kasin;


b) Kelurahan Kauman;
:::b) Kelurahan Kauman;


c) Kelurahan Kiduldalem;
:::c) Kelurahan Kiduldalem;


d) Kelurahan Rampalcelaket; dan  
:::d) Kelurahan Rampalcelaket; dan  


e) Kelurahan Sukoharjo;
:::e) Kelurahan Sukoharjo;


2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi Kelurahan Tunjungsekar;
::2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi Kelurahan Tunjungsekar;


3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:
::3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:


a) Kelurahan Blimbing;
:::a) Kelurahan Blimbing;


b) Kelurahan Jodipan;
:::b) Kelurahan Jodipan;


c) Kelurahan Kesatrian;
:::c) Kelurahan Kesatrian;


d) Kelurahan Polowijen; dan  
:::d) Kelurahan Polowijen; dan  


e) Kelurahan Purwantoro;
:::e) Kelurahan Purwantoro;


4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:
::4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:


a) Kelurahan Kedungkandang;  
:::a) Kelurahan Kedungkandang;  


b) Kelurahan Madyopuro; dan  
:::b) Kelurahan Madyopuro; dan  


c) Kelurahan Tlogowaru;
:::c) Kelurahan Tlogowaru;


5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:
::5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:


a) Kelurahan Sukun; dan  
:::a) Kelurahan Sukun; dan  


b) Kelurahan Tanjungrejo.}}
:::b) Kelurahan Tanjungrejo.}}


{{Perundangan ayat|54|3|Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
{{Perundangan ayat|54|3|Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
Baris 5.374: Baris 5.365:
a. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK;
a. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK;


b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK; dan c. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL.}}
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK; dan  
 
c. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL.}}


{{Perundangan ayat|69|2|Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
{{Perundangan ayat|69|2|Ketentuan Umum Zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
Baris 8.119: Baris 8.112:
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:
Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka:


a. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
:a. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 
b. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan


Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
:b. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:


1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin dan/atau kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
::1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin dan/atau kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan


2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun
::2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun tidak diperbolehkan adanya pengembangan.
tidak diperbolehkan adanya pengembangan.


c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
:c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.


d. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
:d. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
}}}}<!--/bab XV-->
}}}}<!--/bab XV-->


Baris 8.157: Baris 8.147:
d. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016]] tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 22);
d. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2016]] tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tengah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 2; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 22);


e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 26);
e. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016]] tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 26);


f. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016]] tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 27); dan
f. [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2016]] tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Timur Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 7; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 27); dan
Diperoleh dari "https://wiki.javasatu.com/wiki/Istimewa:MobileDiff/10083...10099"