Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2022: Perbedaan antara revisi

{{Perundangan konsideran isi|e|berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Malang Tahun 2022-2042}}

|{{Perundangan dasar hukum isi|1|Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945}}

{{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan [[Undang-Undang Nomor 16]] dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)}}

{{Perundangan dasar hukum isi|3|[[Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007]] tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)}}

a. ketentuan umum;

b. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;

c. rencana Struktur Ruang wilayah kota;

d. rencana Pola Ruang wilayah kota;

e. Kawasan Strategis Kota;

f. arahan Pemanfaatan Ruang wilayah kota;

g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota;

h. kelembagaan;

i. peran masyarakat;

j. ketentuan penutup;

k. penjelasan; dan  

l. lampiran.}}

a. Kecamatan Klojen, meliputi:

1. Kelurahan Klojen;

2. Kelurahan Rampalcelaket;

3. Kelurahan Oro-oro Dowo;

4. Kelurahan Samaan;

5. Kelurahan Penanggungan;

6. Kelurahan Gading Kasri;

7. Kelurahan Bareng;

8. Kelurahan Kasin;

9. Kelurahan Sukoharjo;

10. Kelurahan Kauman; dan

11. Kelurahan Kiduldalem;

b. Kecamatan Lowokwaru, meliputi:

1. Kelurahan Jatimulyo;

2. Kelurahan Lowokwaru;

3. Kelurahan Tulusrejo;

4. Kelurahan Mojolangu;

5. Kelurahan Tunjungsekar;

6. Kelurahan Tasikmadu;

7. Kelurahan Tunggulwulung;

8. Kelurahan Dinoyo;

9. Kelurahan Merjosari;

10. Kelurahan Tlogomas;

11. Kelurahan Sumbersari; dan

12. Kelurahan Ketawanggede;

c. Kecamatan Blimbing, meliputi:

1. Kelurahan Kesatrian;

2. Kelurahan Polehan;

3. Kelurahan Purwantoro;

4. Kelurahan Bunulrejo;

5. Kelurahan Pandanwangi;

6. Kelurahan Blimbing;

7. Kelurahan Purwodadi;

8. Kelurahan Arjosari;

9. Kelurahan Balearjosari;

10. Kelurahan Polowijen; dan

11. Kelurahan Jodipan;

d. Kecamatan Kedungkandang, meliputi:

1. Kelurahan Mergosono;

2. Kelurahan Bumiayu;

3. Kelurahan Wonokoyo;

4. Kelurahan Buring;

5. Kelurahan Lesanpuro;

6. Kelurahan Madyopuro;

7. Kelurahan Sawojajar;

8. Kelurahan Arjowinangun;

9. Kelurahan Cemorokandang;

10. Kelurahan Kedungkandang;

11. Kelurahan Kotalama; dan

12. Kelurahan Tlogowaru;

e. Kecamatan Sukun, meliputi:

1. Kelurahan Bandulan;

2. Kelurahan Karangbesuki;

3. Kelurahan Pisangcandi;

4. Kelurahan Mulyorejo;

5. Kelurahan Sukun;

6. Kelurahan Tanjungrejo;

7. Kelurahan Bakalankrajan;

8. Kelurahan Bandungrejosari;

9. Kelurahan Ciptomulyo;

10. Kelurahan Gadang; dan

11. Kelurahan Kebonsari.}}

a. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau, Kabupaten Malang;

b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;

c. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang; dan

d. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangpoloso, Kabupaten Malang.}}

a. keterpaduan;

b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;

c. keberlanjutan;

d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;

e. keterbukaan;

f. kebersamaan dan kemitraan;

g. perlindungan kepentingan umum;

h. kepastian hukum dan keadilan; dan  

i. akuntabilitas.

a. matra keruangan dari pembangunan wilayah Kota Malang;

b. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan kota, antar kawasan, antar sektor, dan keserasian dengan wilayah sekitarnya;

c. acuan lokasi investasi kota yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan swasta;

d. dasar kebijaksanaan pokok Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di wilayah Kota Malang; dan

 

}}<!--/pasal-->

}}<!--/bagian Kesatu-->

a. pemantapan sistem Pusat Pelayanan Kota dalam upaya mendukung pengembangan fungsi Kota Malang sebagai PKN dan Pusat Pelayanan Regional Malang Raya;

b. pengembangan kualitas dan peningkatan ketersediaan jaringan prasarana kota yang memadai untuk mendukung pertumbuhan kota integratif dan berkelanjutan;

c. penetapan dan pemantapan Kawasan Lindung untuk membentuk ruang aktivitas yang lebih adaptif dan berketahanan di wilayah Kota Malang;

d. pengembangan Kawasan Budi Daya untuk membentuk ruang aktivitas yang produktif dan inklusif di wilayah Kota Malang;

e. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

f. penetapan dan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.

}}<!--/pasal-->

}}<!--/bagian kedua-->

a. mengembangkan dan meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan perkotaan berskala nasional;

b. mengembangkan sektor perdagangan dan jasa pendukung kegiatan nasional;

c. mengembangkan kegiatan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi pemerintahan skala regional;

d. mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa pada jalur regional;

e. mengembangkan kegiatan penunjang sektor pariwisata untuk mendukung pariwisata kawasan Malang Raya;

f. melaksanakan kerjasama antar daerah di kawasan Malang Raya untuk pengembangan pusat pelayanan perkotaan dan jaringan prasarana yang mendukung;

g. menetapkan Kawasan Alun-alun dan Kawasan Buring sebagai Pusat Pelayanan Kota;

h. menetapkan dan mengembangkan Sub Pusat Pelayanan Kota secara merata di seluruh bagian kota; dan

i. menetapkan dan mengembangkan pusat-pusat lingkungan untuk mendukung kegiatan pada Kawasan Permukiman.}}

}}<!--/pasal-->

}}<!--/bagian Kedua-->

}}<!--/bab III-->

 

 

a. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang

 

Pengolahan-Konsumen meliputi:

c) Kelurahan Polowijen Kecamatan Blimbing. c. Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Kota, meliputi:

b. jaringan drainase sekunder; dan c. jaringan drainase tersier.}}

{{Perundangan ayat|48|4|Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan kode IR berupa: a. Gardu induk yang berada di:

a. kawasan strategis perdagangan dan jasa, terdapat di:

1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:

a) Kelurahan Bareng;

b) Kelurahan Kasin;

c) Kelurahan Kauman;

d) Kelurahan Kiduldalem;

e) Kelurahan Klojen;

f) Kelurahan Oro-oro Dowo;

g) Kelurahan Penanggungan; dan h) Kelurahan Sukoharjo;

2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi:

b) Kelurahan Ketawanggede;

c) Kelurahan Mojolangu;

d) Kelurahan Tlogomas;

e) Kelurahan Tulusrejo;

f) Kelurahan Tunggulwulung; dan

g) Kelurahan Tunjungsekar;

3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:

a) Kelurahan Blimbing; dan

b) Kelurahan Jodipan;

4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:

b) Kelurahan Bumiayu;

c) Kelurahan Buring;

d) Kelurahan Kedungkandang;

e) Kelurahan Kotalama;

f) Kelurahan Lesanpuro;  

g) Kelurahan Madyopuro;  

h) Kelurahan Sawojajar;

i) Kelurahan Tlogowaru; dan

j) Kelurahan Wonokoyo;

5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:  

b) Kelurahan Kebonsari; dan

c) Kelurahan Sukun.

b. kawasan strategis industri meliputi Kawasan Peruntukan Industri dan kawasan sentra industri kecil menengah yang meliputi:

1. Kawasan Peruntukan Industri, terdapat di:

a) Kecamatan Blimbing, yang meliputi:

1) Kelurahan Blimbing;

2) Kelurahan Pandanwangi; dan

3) Kelurahan Purwantoro;

b) Kecamatan Sukun, yang meliputi:

1) Kelurahan Bandulan;

2) Kelurahan Bandungrejosari;

3) Kelurahan Ciptomulyo;

4) Kelurahan Gadang;

5) Kelurahan Kebonsari;

6) Kelurahan Mulyorejo; dan

7) Kelurahan Sukun.

2. kawasan sentra industri kecil menengah, terdapat di:

b) Kelurahan Dinoyo dan Kelurahan

Tunjungsekar Kecamatan Lowokwaru;

c) Kelurahan Bunulrejo dan Kelurahan Purwodadi Kecamatan Blimbing;

d) Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang; dan

e) Kelurahan Bandungrejosari, Kelurahan Gadang, dan Kelurahan Karangbesuki Kecamatan Sukun.

c. kawasan strategis kampung tematik terdapat di:

1. Kecamatan Klojen, yang meliputi:

a) Kelurahan Kasin;

b) Kelurahan Kauman;

c) Kelurahan Kiduldalem;

d) Kelurahan Rampalcelaket; dan  

e) Kelurahan Sukoharjo;

2. Kecamatan Lowokwaru, yang meliputi Kelurahan Tunjungsekar;

3. Kecamatan Blimbing, yang meliputi:

a) Kelurahan Blimbing;

b) Kelurahan Jodipan;

c) Kelurahan Kesatrian;

d) Kelurahan Polowijen; dan  

e) Kelurahan Purwantoro;

4. Kecamatan Kedungkandang, yang meliputi:

a) Kelurahan Kedungkandang;  

b) Kelurahan Madyopuro; dan  

c) Kelurahan Tlogowaru;

5. Kecamatan Sukun, yang meliputi:

a) Kelurahan Sukun; dan  

b) Kelurahan Tanjungrejo.}}

b. Ketentuan Umum Zonasi untuk SPPK; dan c. Ketentuan Umum Zonasi untuk PPL.}}

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, berisi ketentuan mengenai: a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

a. Izin Pemanfaatan Ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

 

Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:

1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunan, izin dan/atau kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, izin yang telah diterbitkan tetap berlaku namun

tidak diperbolehkan adanya pengembangan.

c. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

d. Pemanfaatan Ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

e. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Malang Tenggara Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 26);

'''dicabut dan dinyatakan tidak berlaku'''.