https://wiki.javasatu.com/index.php?action=history&feed=atom&title=Undang-Undang_Nomor_22_Tahun_2009%2FBAB_VI%2FBagian_Kesatu 2026-04-05T07:23:47Z Riwayat revisi halaman ini di wiki MediaWiki 1.40.0 https://wiki.javasatu.com/index.php?title=Undang-Undang_Nomor_22_Tahun_2009/BAB_VI/Bagian_Kesatu&diff=10215&oldid=prev 2023-10-21T23:48:23Z

<p>←Membuat halaman berisi &#039;{{Perundangan bagian|Kesatu|Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan| {{Perundangan pasal|14| {{Perundangan ayat|14|1|Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.}} {{Perundangan ayat|14|2|Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas d...&#039;</p> <p><b>Halaman baru</b></p><div>{{Perundangan bagian|Kesatu|Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan|<br /> {{Perundangan pasal|14|<br /> {{Perundangan ayat|14|1|Untuk mewujudkan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terpadu dilakukan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan.}}<br /> {{Perundangan ayat|14|2|Pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kebutuhan.}}<br /> {{Perundangan ayat|14|3|Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:<br /> <br /> a. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;<br /> <br /> b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan<br /> <br /> c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.}}<br /> }}<br /> {{Perundangan pasal|15|<br /> {{Perundangan ayat|15|1|Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud dalam [[#Pasal 14 ayat 3|Pasal 14 ayat (3)]] huruf a disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan transportasi dan ruang kegiatan berskala nasional.}}<br /> {{Perundangan ayat|15|2|Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.}}<br /> {{Perundangan ayat|15|3|Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional memuat:<br /> <br /> a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup nasional;<br /> <br /> b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nasional dalam keseluruhan moda transportasi;<br /> <br /> c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul nasional; dan d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas nasional.}}<br /> }}<br /> {{Perundangan pasal|16|<br /> {{Perundangan ayat|16|1|Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam [[#Pasal 14 ayat 3|Pasal 14 ayat (3)]] huruf b disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ruang kegiatan berskala provinsi.}}<br /> {{Perundangan ayat|16|2|Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:<br /> <br /> a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;<br /> <br /> b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi; dan<br /> <br /> c. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional.}}<br /> <br /> {{Perundangan ayat|16|3|Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi memuat:<br /> <br /> a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup provinsi;<br /> <br /> b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan provinsi dalam keseluruhan moda transportasi;<br /> <br /> c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul provinsi; dan<br /> <br /> d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas provinsi.}}<br /> }}<br /> {{Perundangan pasal|17|<br /> {{Perundangan ayat|17|1|Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam [[#Pasal 14 ayat 3|Pasal 14 ayat (3)]] huruf c disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala kabupaten/kota.}}<br /> {{Perundangan ayat|17|2|Proses penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:<br /> <br /> a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;<br /> <br /> b. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nasional;<br /> <br /> c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;<br /> <br /> d. Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi; dan<br /> <br /> e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.}}<br /> {{Perundangan ayat|17|3|Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota memuat:<br /> <br /> a. prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal tujuan perjalanan lingkup kabupaten/kota;<br /> <br /> b. arah dan kebijakan peranan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota dalam keseluruhan moda transportasi;<br /> <br /> c. rencana lokasi dan kebutuhan Simpul kabupaten/kota; dan<br /> <br /> d. rencana kebutuhan Ruang Lalu Lintas kabupaten/kota.}}<br /> }}<br /> {{Perundangan pasal|18|<br /> Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dengan peraturan pemerintah.<br /> }}&lt;!--/pasal 18--&gt;}}&lt;!--/bagian kesatu--&gt;</div>

Adminjavasatu