Adminjavasatu pada 11 Oktober 2023 05.36

2023-10-11T05:36:08Z

← Revisi sebelumnya		Revisi per 11 Oktober 2023 12.36
Baris 1:		Baris 1:
	{{center\|UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011<br/>		{{center\|{{big\|UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011<br/>
	TENTANG<br/>		TENTANG<br/>
	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,}}		DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,}}}}


	{\| class="wikitable"		{\| class="wikitable"
	\|+		\|+
	\|Menimbang:		\| style="vertical-align:top;"\|Menimbang:
	\|a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		\|a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
	b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;		b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
Baris 15:		Baris 14:
	Peraturan Perundang-undangan;		Peraturan Perundang-undangan;
	\|-		\|-
	\|Mengingat:		\|style="vertical-align:top;"\|Mengingat:
	\|Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar		\|Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22A Undang-Undang Dasar
	Negara Republik Indonesia Tahun 1945;		Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Baris 36:		Baris 35:
	\|}		\|}

	==BAB I: KETENTUAN UMUM ==		==BAB I: KETENTUAN UMUM==

	=== Pasal 1 ===		===Pasal 1===
	Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:		Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Baris 73:		Baris 72:
	16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.		16. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

	=== Pasal 2 ===		===Pasal 2===
	Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.		Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.

	=== Pasal 3 ===		===Pasal 3===
	(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.		(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.

Baris 83:		Baris 82:
	(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.		(3) Penempatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuannya.

	=== Pasal 4 ===		===Pasal 4===
	Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.		Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.

	==BAB II: ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN==		==BAB II: ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN==

	=== Pasal 5 ===		===Pasal 5===
	Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

Baris 105:		Baris 104:
	g. keterbukaan.		g. keterbukaan.

	=== Pasal 6 ===		===Pasal 6===
	(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

Baris 132:		Baris 131:
	==BAB III: JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN==		==BAB III: JENIS, HIERARKI, DAN MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN==

	=== Pasal 7 ===		===Pasal 7===
	(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:		(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

Baris 153:		Baris 152:
	(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).		(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

	=== Pasal 8 ===		===Pasal 8===
	(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.		(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

	(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.		(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

	=== Pasal 9 ===		===Pasal 9===
	(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.		(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

	(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.		(2) Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

	=== Pasal 10 ===		===Pasal 10===
	(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi:		(1) Materi muatan yang harus diatur dengan Undang- Undang berisi:

Baris 179:		Baris 178:
	(2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.		(2) Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden.

	=== Pasal 11 ===		===Pasal 11===
	Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.		Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

	=== Pasal 12 ===		===Pasal 12===
	Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.		Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

	=== Pasal 13 ===		===Pasal 13===
	Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.		Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

	=== Pasal 14 ===		===Pasal 14===
	Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.		Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang- undangan yang lebih tinggi.

	=== Pasal 15 ===		===Pasal 15===
	(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:		(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
	a. Undang-Undang;		a. Undang-Undang;

Adminjavasatu pada 11 Oktober 2023 05.30

2023-10-11T05:30:34Z

Lihat perubahan

Adminjavasatu: ←Membuat halaman berisi '{{center|UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,}} Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakya...'

2023-10-11T05:16:54Z

←Membuat halaman berisi '{{center|UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011<br/> TENTANG<br/> PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,}} Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakya...'

Lihat perubahan

UU RI Nomor 12 Tahun 2011/sandbox - Riwayat revisi

Adminjavasatu pada 11 Oktober 2023 05.36

Adminjavasatu pada 11 Oktober 2023 05.30