Menyunting Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022

{{Perundangan perwal
|daerah=Kota Malang
|nomor=29
|tahun=2022
|tentan=PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
}}

{{Perundangan pembukaan
{{Perundangan konsideran|{{Perundangan konsideran isi||untuk melaksanakan ketentuan [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022#Pasal 17|Pasal 17]] [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022]] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023}}
}}

{{Perundangan dasar hukum|{{Perundangan dasar hukum isi|1|[[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945#Pasal 18 ayat 6|Pasal 18 ayat (6)]] [[Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945]]}}
{{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi JawaTimur, Jawa-Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954]] tentang Pengubahan [[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950|Undang-Undang Nomor 16]] dan [[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950|17 Tahun 1950]] (Republik indonesia dahulu) tentang Pembentukan kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|3|[[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003]] tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|4|[[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004]] tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|5|[[Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004]] tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|6|[[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|7|[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [[Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015]] tentang Perubahan Kedua Atas [[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|8|[[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022]] tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|9|[[Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005]] tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012]] tentang Perubahan Atas [[Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005]] tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|10|[[Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009]] tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [[Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018]] tentang Perubahan Kedua atas [[Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009]] tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|11|[[Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010]] tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|12|[[Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010]] tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|13|[[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017]] tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|14|[[Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017]] tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|15|[[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|16|[[Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019]] tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|17|[[Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021]] tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260) scbagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022]] tentang Perubahan Atas [[Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021]] tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|18|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017]] tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|19|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019]] tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|20|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019]] tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|21|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020]] tentang PedomanTeknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|22|[[Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021]] tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|23|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2021]] tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|24|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022]] tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|25|[[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019]] tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2021]] tentang Perubahan Atas [[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019]] tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 5)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|26|[[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 59)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|27|[[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022]] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 7)}}
}}
}}<!--/pembukaan-->