Menyunting Keputusan Walikota Malang Nomor 45 Tahun 2023

{{Perundangan keputusan walikota
|daerah=Kota Malang
|nomor=45
|tahun=2023
|tentang=Penetapan Penerima Hibah Daerah Kepada<br/>Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan<br/>dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023
}}

{{Perundangan pembukaan|
{{Perundangan konsideran|{{Perundangan konsideran isi||untuk melaksanakan ketentuan dalam [[Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2019#Pasal 13|Pasal 13]] [[Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2019]] tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Hibah Daerah kepada Badan/ Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023}}
}}

{{Perundangan dasar hukum|{{Perundangan dasar hukum isi|1|[[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954]] tentang Pengubahan [[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950|Undang-Undang Nomor 16]] dan [[Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950|17 Tahun 1950]] (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003]] tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|3|[[Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004]] tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|4|[[Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerin tahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [[Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|5|[[Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987]] tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|6|[[Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|7|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020]] tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|8|[[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022]] tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 59)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|9|[[Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2022]] tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 7)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|10|[[Peraturan Walikota Malang Nomor 105 Tahun 2019]] tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 105)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|11|[[Peraturan Walikota Malang Nomor 29 Tahun 2022]] tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 29)}}
}}
}}<!--/pembukaan-->