Menyunting Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2006

{{Perundangan judul
|jenis=Peraturan Daerah Kabupaten Malang
|nomor=15
|tahun=2006
|tentang=Pedoman Pembentukan dan Mekanisme<br/>Penyusunan Peraturan Desa
}}

{{Perundangan konsideran|{{Perundangan konsideran isi|a|bahwa peraturan desa merupakan salah satu syarat dalam rangka menunjang pelaksanaan Pemerintahan Desa sehingga dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat}}
{{Perundangan konsideran isi|b|bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran
menimbang ini dan melaksanakan ketentuan [[Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005#Pasal 62|Pasal 62]] [[Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005]] tentang Desa, maka perlu ditetapkan pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa dengan Peraturan Daerah}}
}}

{{Perundangan dasar hukum|{{Perundangan dasar hukum isi|1|[[Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950]] tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|2|[[Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999]] tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|3|[[Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004]] tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|4|[[Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004]] tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan [[Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005]] (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|5|[[Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004]] tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|6|[[Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000]] tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|7|[[Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005]] tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|8|[[Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005]] tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)}}
{{Perundangan dasar hukum isi|9|[[Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006]] tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa}}
}}